Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai potensi pengaruh yang mungkin timbul dari dikeluarkannya Advisory Opinion tentang Kewajiban Negara Terkait Perubahan Iklim oleh Mahkamah Internasional. Tiga inti permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yakni kewenangan Mahkamah Internasional dan peran advisory opinion-nya terhadap dinamika hukum internasional secara umum; status quo hukum perubahan iklim; serta prospek dampak yang mungkin timbul ketika Mahkamah Internasional menjawab pertanyaan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sehubungan dengan tanggung jawab negara terkait perubahan iklim. Penelitian akan dilakukan secara doktrinal, dengan memaparkan berbagai instrumen hukum yang relevan secara sistematis, menganalisis kaitan masing-masing instrumen, serta mengidentifikasikan implikasi hambatan dan potensi dari berbagai instrumen terseput. Hasil dari penelitian ini mencatat tiga skenario respon Mahkamah Internasional dari pengajuan advisory opinion ini: 1) penolakan untuk menjawab inti pertanyaan; 2) afirmasi semata atas status quo hukum perubahan iklim; 3) diberikannya kontribusi progresif terhadap status quo hukum perubahan iklim. Terkait skenario terakhir, tulisan ini akan mencatat ekspektasi bentuk kontribusi tersebut. Terakhir, pengaruh bagi hubungan internasional dan hukum domestik juga ditelaah.

---

This research discusses the potential influences that may arise from the upcoming Advisory Opinion on State Obligations Regarding Climate Change issued by the International Court of Justice. The study focuses on three main issues: the authority and role of the Court’s advisory opinions in the dynamics of international law in general; the status quo of climate change law; and the prospective impacts that may emerge when the Court responds to questions presented by the United Nations General Assembly in relation to States’ climate change obligations. The research will be conducted doctrinally, meaning that it will systematically present various relevant legal instruments, analyze the relationship between each instrument, and identify the obstacles and potential implication of these various instruments. The findings of this research suggest three scenarios on which the Court may respond to the request: 1) refusal to clarify the “core” of the question; 2) mere affirmation of status quo climate change law; and 3) progressive contributions from status quo climate change law. With regards to the latter, this study will also suggest in what way can the Court make such progressive contributions. Lastly, influences towards international relations and domestic law will also be analyzed."

"Tesis ini membahas mengenai potensi penyelenggaraan lelang negara berbasis platform e-commerce sebagai alternatif penyelenggaraan serta pertanggungjawaban Institusi Penyelenggara Lelang Negara terhadap alternatif tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis yang mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis regulasi terkait pelaksanaan lelang, penyelenggaraan sistem elektonik dan keuangan negara. Penelitian ini juga mengadopsi best practices dari eBay dalam rangka menjadikan lelang negara menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan aset negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa adopsi model C2C seperti yang diterapkan eBay dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan partisipasi dalam lelang negara. Implikasinya adalah memberikan ruang bagi unit pada K/L/BUMN/Perbankan hingga swasta untuk melelang barang secara mandiri sesuai dengan kewenangannya sepanjang barang tersebut bukan barang tidak bergerak/properti yang memerlukan akta balik nama. Tanggung jawab pelaksanaan lelang tersebut dibagi secara proporsional atau tanggung renteng kepada pengguna sistem. DJKN Kementerian Keuangan sebagai Institusi penyelenggaraan lelang negara bertanggungjawab penuh atas pengadaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan platform e-commerce namun tanggung jawab terhadap pelaksanaan lelang mengedepankan prinsip tanggung jawab pribadi pejabat, baik Pejabat Lelang maupun Pelaksana Lelang pada Unit di K/L/BUMN/Perbankan, dll. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada setiap pihak yang terlibat termasuk pengguna lelang, alternatif penyelenggaraan lelang negara melalui platform e-commerce harus disertai dengan penyediaan instrumen hukum yang memadai. Regulasi penyelenggaraan sistem elektronik dapat menjadi acuan, namun perlu berbagai penyesuaian khusus untuk mengakomodasi karakteristik dari lelang negara dengan memperhatikan berbagai aspek keuangan negara.

---

This thesis anaylizes the potential for organizing state auctions based on e-commerce platforms as an alternative implementation and the responsibility of the State Auction Organizing Institution for this alternative. This research is doctrinal research with an analytical approach that collects, identifies, and analyzes regulations related to the implementation of auctions, the implementation of electronic systems, and state finances. This research also adopts best practices from eBay in order to make state auctions a strategic instrument in managing state assets while encouraging national economic growth. The results show that the adoption of the C2C model as applied by eBay can increase efficiency, transparency, and participation in state auctions. The implication is to provide space for units in K/L/State-Owned Enterprises/Banks to the private sector to auction goods independently in accordance with their authority as long as the goods are not immovable goods/property that requires a title deed. The responsibility for implementing the auction is shared proportionally or jointly among system users. The Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, as the institution for organizing state auctions, is fully responsible for the procurement, maintenance, and implementation of the e-commerce platform, but the responsibility for the implementation of the auction puts forward the principle of personal responsibility of officials, both auction officers and auction executors in units in K/L/BUMN/banking, etc. In order to provide legal protection to all parties involved, including auction users, alternatives to organizing state auctions through e-commerce platforms must be accompanied by the provision of adequate legal instruments. Regulations on the implementation of electronic systems can be a reference, but various special adjustments are needed to accommodate the characteristics of state auctions by taking into account various aspects of state finances."