Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Barang Milik Kekayaan Negara, adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik, pengelolaan ini dilaksanakan secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.Pengelolaan BMKN adalah dengan melakukan penatausahaan, yakni pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan secara baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada.Menurut pengamatan, penatausahaan BMKN pada Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat belum berjalan seperti yang diharapkan, ini terbukti tidak dijumpai dokumen-dokumen barang pada tiap Bidang dan Bagian dilingkungan Kantor Wilayah dan belum melaksananya penomoran atas barang-barang inventaris, serta belum dilakukan pelaporan secara berkala.Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi penyebab tidak terlaksananva ketatausahaan BMKN ini dengan semestinya yang dilihat dari pendekaan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen masukan adalah Tenaga pengelola/pengurus barang yang dilihat dari pengetahuan, lama bekerja, beban kerja dan sikap. Proses pengadaan barang dan ketersediaan dokumen dan peraturan. Komponen proses dilihat dari gambaran perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, sedangkan dari proses keluaran adalah terlaksananya tertib penatausahaan barang.Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam (WM) dengan Kepala Kantor Wilayah Koordinator Administrasi, Kepala Bidang dan Bagian, Pengurus / pengelola barang dan Pemimpin royek dilingkungan Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat.Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengurus / pengelola barang di tangan, tentang penatausahaan barang dirasakan sangat rendah, serta lama bekerja sangat bervariasi dan semua tenaga pengelola barang mempunyai beban kerja yang rangkap dan sikap yang kurang serius. Dokumen-dokumen barang belum tersedia diruangan-ruangan Bagian dan bidang.Untuk terlaksananya tertib penatausahaan BMKN ini perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pengurus / pengelola barang tentang penatausahaan barang, tidak memangku tugas rangkap dan disarankan supaya tenaga pengurus/ pengelola barang diangkat sebagai tenaga fungsional yang mendapat tunjangan fungsional, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung. Dari pihak penanggung jawab barang pada Kantor Wilayah diharapkan dapat selalu memberikan pembinaan dan umpan balik yang terjadwal.

---

System Analysis of State Property Administration in Regional Office of West Sumatra Province Year 2000State property is part of the state assets that must be managed properly, and this management is done in transparent way, clean and free from abuse of power.Management of state property is done by administration, namely recording, listing, filing and reporting property according to the prevailing regulations.According to observation, administration of state property in Regional Office of Health Department of West Sumatra Province has not been done as expected. This is because the lack of documents of the property in each department and section within the Regional Office and the absence of numbering of inventories, and the absence of periodic report.While the purpose of this research is to obtain the information regarding the cause why the state property administration is not implemented properly that can be seen in terms of system approach consists of input,? process and output components. The input components is the administrative personnel for the inventories in terms of knowledge, tenure, workload and attitude, inventories purchase process and availability of documents and regulation, The process component can be seen from the planning and need, organization, motivation and supervision while output process is the good implementation of inventories administration, this research is done by using qualitative method. in which the data collection is done by conducting in-depth interview with the Regional Office. Administration Coordinator, Department and Section Head, Management and Project Officer within the Regional Office of Health Department of West Sumatra.From this research it can be seen in the level of knowledge of the management. Administration knowledge regarding inventories is low, and tenure is varied and all management personnel have double task and not serious. The inventories documents are not available in Department and Section rooms.For good implementation of state property administration the professionalism of the management personnel needs to be improved. They must not have double tasks and it is suggested that the management personnel appointed as functional personnel that receive functional bonus, and direction and supervision from immediate supervisor. It is expected that the personnel in charge for inventories in Regional Office always provide periodic direction and feed back."

"Pasal 33 avat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara juga bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergnnakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal ini adalah pasal yang mengatur legitimasi berbagai perusahaan yang dimiliki oleh negara yang kemudian dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara dan beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada saat itu adalah memberi posisi monopoli pada BUMN dalam melakukan kegiatannya. Posisi memberikan hak monopoli pada BUMN menimbulkan beban bagi rakyat serta menjadi ketimpangan dalam sistem perekonomi negara. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam privatisasi adalah agar dapat menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan kondisi keuangan negara yang buruk yang tercermin dari APBN, di mana penerimaan negara terlihat dalam posisi yang defisit. Tindakan privatisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia juga atas dasar kssepakatan Letter Of Intent yang dibuat bersama antara pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF). Adapun permasalahan yang dihadapi PTPN IV adalah mencari bentuk privatisasi yang ideal apakah go public atau strategic partner, mencari besar sharing kepemilikan saham yang diinginkan oleh pemerintah apabila dilakukan privatisasi, pertimbangan apa yang harus dilakukan PTPN IV dalam melakukan privatisasi. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan didukung dengan wawancara kepada narasumber. Akhirnya didapat suatu kesimpulan bahwa privatisasi harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan perusahaan, kepemilikan saham yang diinginkan pemerintah pada PTPN IV sebesar 51 % ( lima puluh satu per sen) perlu persamaan pendapat antara PTPN IV dengan DPR mengenai berapa nilai yang pantas untuk PTPN IV dan waktu yang tepat dalam melakukan privatisasi serta harus melakukan tahap sosialisasi kepada masyarakat."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan negara terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang menjadi sampel peneli.ian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda, pengujian ekonometri, dan uji statistik untuk manguji bahwa kepemilikan negara berpengaruh negatifterhadap kinerja perusahaan. Variabel kepemilikan negara yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dummy (BUMN dan swasta) dan persentase kepemilikan negara secara langsung di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan negara berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BUMN tidak lebih baik dari kinerja perusahaan swasta yang kemungkinan karena persaingan usaha, perilaku pemerintah (government behavior) , dan penerapan corporate governance.

---

This study is conducted to examine the effect of state ownership on corporate performance. The sample of this study is the State Owned Enterprises (SOEs) and Private Companies which are listed on the Jakarta Stock Exchange (JSX).

The data is analyzed by using multiple regression method and tested econometrically and statistically. Those methods are used to examine that state ownership provide negative effects to corporate performance.

The variable of state ownership applied in this study is dummy variable (SOE and private company) and the percentage of direct state ownership. The results of this study show that the state ownership has a significantly negative effect on corporate performance.

The aforementioned statement proves that SOE performance is not better than the, private company that is possibly due to corporate competitiveness, government behavior, and the application of corporate governance."

"Penelitian ini menguji hubungan karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, asset tangibility, pertumbuhan premi, likuiditas, risiko penjaminan, dan volume modal) dengan kinerja keuangan serta mendapatkan bukti empiris mengenai peran efektivitas dewan dan kepemilikan pemerintah terhadap hubungan tersebut di perusahaan asuransi Kenya selama periode 2014 hingga 2021. Data sekunder yang digunakan dikumpulkan dari 56 perusahaan asuransi yang memiliki izin untuk beroperasi di Kenya oleh Otoritas Regulator Asuransi Kenya per 31 Desember 2021. Analisis regresi digunakan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tangibilitas aset, pertumbuhan premi, dan volume modal secara signifikan terkait dengan kinerja keuangan perusahaan asuransi. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris memperkuat hubungan antara asset tangibility dan risiko underwriting dengan kinerja keuangan, sedangkan melemahkan hubungan antara ukuran perusahaan dan volume modal dengan kinerja keuangan. Kepemilikan pemerintah di sisi lain ditemukan tidak signifikan karena memperkuat hubungan risiko penjaminan emisi dengan karakteristik perusahaan sementara memperlemah hubungan ukuran perusahaan dan volume modal dengan kinerja keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dewan yang tepat harus ditegakkan karena mempengaruhi kinerja perusahaan. Kepemilikan pemerintah di sisi lain tidak meyakinkan karena praktik manajemen, lingkungan peraturan dan dinamika pasar di Kenya yang berbeda.

---

This study examines the association of firm characteristics (firm size, asset tangibility, premium growth, liquidity, underwriting risks, and volume of capital) with financial performance as well as getting empirical evidence on the role of board effectiveness and government ownership on the respective association in the Kenyan insurance companies over the period of 2014 to 2021. The secondary data used is collected from 56 Insurance firms licensed to operate in Kenya by the Kenya Insurance Regulatory Authority as of 31st December 2021. Regression analysis is used, and the results showed that firm size, asset tangibility, premium growth, and volume of capital are significantly associated with the financial performance of insurance firms. Moreover, the findings showed that board effectiveness strengthens the association of asset tangibility and underwriting risk with financial performance while it weakens the firm size and volume of capital association with financial performance. The government-ownership on the other hand was found to be insignificant as it strengthened underwriting risk association with financial performance while weakening the firm size and volume of capital association with financial performance which is different direction from the predicted one. This study concludes that proper board effectiveness should be upheld because it affects the performance of a firm. The government-ownership on the otherhand is inconclusive due to different Kenyan management practices, regulatory environments and market dynamics."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik, jenis industry sebagai variabel independen, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel dependen, dan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas sebagai variabel control. Penggunaan variabel kontrol digunakan untuk mengeliminir kesalahan dalam membuat kesimpulan pada hasil penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 kecuali jenis industri perusahaan keuangan dan perbankan. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda, dengan pengujian hipotesis uji adjusted R square, uji statistik F, dan uji statistik t. Hasil analisis berdasarakan penggunaan seluruh variabel kontrol menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan asing, publik dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR.

---

The objective of this study was to analyze the influence of government ownership, foreign ownership, public ownership, and type of industry on the level of corporate social responsibility disclosure. This study used government ownership, foreign ownership, public ownership, type of industry as independent variable, corporate social responsibility as dependent variable, and company size, leverage, profitability as control variables. Control variables are used to eliminate errors in making conclusions on the results of the study.

The data used was secondary data from annual report and sustainability report of all companies that were listed at Bursa Efek Indonesia on 2010, except for the companies operate in finance and banking industry. This study used multiplied analysis linear regression, with adjusted R square, F statistic test, and statistical tests t to test the hypothesis.

The analysis shows that the government ownership has significant effect on the level of corporate social responsibility disclosure, while the foreign and public ownership, and the type of industry have no significant effect on the level of corporate social responsibility."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return perusahaan antara lain market risk premium, firm size yang diproksikan ke dalam Small Minus Big (SMB) dan book-to-market ratio yang diproksikan ke dalam High Minus Low (HML) seperti yang dikemukakan oleh Fama and French dalam Three Factor Model. Analisis pengaruh ketiga faktor tersebut dilakukan terhadap 31 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan data harga penutupan saham secara harian pada 6 portofolio yang terbentuk dari 31 perusahaan BUMN tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan ketiga faktor yaitu market risk premium, firm size dan book-to-market ratio berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap return (excess return) saham perusahaan BUMN Tahun 2021.

---

This study aims to analyze the factors that influence company returns, including market risk premium, firm size (proxied by Small Minus Big, or SMB), and book-to-market ratio (proxied by High Minus Low, or HML), as proposed by Fama and French in the Three Factor Model (1992). The influence of these three factors was analyzed on 31 state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021. The research method used was panel data regression analysis using daily closing stock price data from six portfolios formed from the 31 state-owned companies. The results of the study show that all three factors, namely market risk premium, firm size, and book-to-market ratio, have a significant positive effect both partially and simultaneously on the excess returns of state-owned company stocks in 2021."

"Pemerintah memegang peranan penting dalam menyediakan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan subsidi perumahan menjadi kebijakan pemerintah di bidang perumahan telah dikembangkan dan berlangsung lebih dari sepuluh tahun hingga saat ini, namun aparat pengawasan pemerintah baik internal maupun eksternal masih menemukan permasalahan yang sama dan cenderung berulang dari tahun ke tahun diantaranya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi rumah dan tingkat keterhunian rumah subisidi yang rendah. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis permasalahan implementasi kebijakan subsidi perumahan yang dihadapi pemerintah dan langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan berulang tersebut. Dalam penelitian ini dikembangkan beberapa metode penelitian diantaranya menggunakan pendekatan literature review, pendekatan logic model, pendekatan system thinking dan analisis SWOT. Hasil penelitian berupa rekomendasi kebijakan yang dapat dipakai pemerintah sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan yang sama dan berulang tersebut diantaranya melakukan pengawasan yang lebih melekat dengan melibatkan pihak pengembang/pengurus masyarakat setempat dan penerapan sanksi yang tegas dengan pencabutan manfaat subsidi yang tidak tepat sasaran."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas koleksi bahan pustaka yang termasuk barang milik negara di Politeknik Keuangan Negara STAN berdasarkan PSAP 7 dan Bultek SAP No. 15. Selain itu, penelitian ini menganalisis perbandingan akuntansi atas koleksi bahan pustaka berdasarkan PSAP 7 dan Guidance Notes No. 2 Accounting for Library berbasis IPSAS. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Sumber data yang diperoleh adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara dengan pegawai PKN STAN Kementerian Keuangan, serta data sekunder berupa laporan keuangan dan dokumen bukti perlakuan akuntansi pada koleksi bahan pustaka/monografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKN STAN telah menerapkan akuntansi atas koleksi bahan pustaka sesuai dengan PSAP 7 dan Bultek SAP No. 15. Namun, terdapat perbedaan pencatatan transaksi oleh pihak yang mengelola BMN dan pihak perpustakaan. Di samping itu, koleksi bahan pustaka/monografi belum diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan. Penelitian ini memberikan usulan pedoman akuntansi dengan mengadopsi Guidance Notes No. 2 Accounting for Library karena sudah mengatur klasifikasi, metode penyusutan, dan nilai kapitalisasi yang belum diatur pada PSAP 7.

---

This study aims to analyze the accounting treatment of library collections which include State-owned assets at the Polytechnic Of State Finance STAN based on PSAP 7 and Bultek SAP No. 15. This study analyzes comparative accounting for library collections based on PSAP 7 and Guidance Notes No. 2 Accounting for Library based on IPSAS. The research method used is a case study with a qualitative descriptive approach through field observations and interviews. The data sources obtained were primary data in the form of observations and interviews with PKN STAN employees of the Ministry of Finance, as well as secondary data in the form of financial reports and documents proving accounting treatment in library collections/monographs. The analysis results show that PKN STAN has implemented accounting for library material collections in accordance with PSAP 7 and Bultek SAP No. 15. However, there are differences in recording transactions by those who manage State-owned assets and the library. In addition, the library collections/monographs has not been fully disclosed in the financial reports. This research provides proposed accounting guidelines by adopting Guidance Notes No. 2 Accounting for Libraries because it regulates classification, depreciation methods, and capitalization values which have not been regulated in PSAP 7."

"ABSTRAKBadan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian nasional merupakan entitas ekonomi utarna yang menjadi tumpuan dalam memajukan perekonomian Indonesia dan berperan dalam konstelasi perekonomian global. Akselerasi dan kontribusi BUMN secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktifitas ekonomi rakyat yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat. BUMN memberikan kontribusi langsung kepada penerimaan negara dalam bentuk dividen, pajak-paiak dan hasil privatisasi. Kontribusi BU'MN secara tidak langsung adalah melahirkan multiplier eject dari kegiatan operasional BUMN bagi berjalannya perekonomian Indonesia. BUMN juga menjadi penyedia lapangan pekenjaan yang cukup besar bagi masyarakat. Keberadaan BUMN bagi masyarakat sendiri selain sebagai salah satu penyedia barang dan jasa yang penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup, juga beriimgsi sebagai penyedia kemanihatan umum (PSO, public service obligation) yang ditugaskan pemerintah. Secara khusus BUMN juga mélaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingklmgan (PKBL) sebegai salah satu wujud corporate soczkzl responsibilty. Secara umum kinelja BUMN masih relatif rendah dibandingkan dengan kiIlClj8 sekeor swasta baik dalam tataran domestik, regional, maupun lingkgt global. Fakta menunjukkan bahwa sekalipun BUMN mencapai 139 perusahaan, namun sebagian besar merupakan perusahaan dengan kinexja dan skala usaha yang relatif kecil. Sekitar 90 % dari total aset, ekuitas dan penjualan scluruh BUMN serta sekitar 80 % dari laba berslh seluruh BUMN hanya berasal dari 22 BUMN saja.PT . Perkebunan Nusantara XIV (Persero), disingkat PTPN XIV (Persero) adalah salah satu BUMN scktor perkebunan yang dimiliki pemerintah. Kinerja dan kondisi PTPN XIV (Pewero) sejak saat bcrdirinya hingga saat ini kurang sehat Dalam periode lima tahun terakhir (2003-2007) hampir semua indikator rasio keuangan menunjukkan kondisi ncgatif Hingga perusahaan masih mengalami deiisit cash/low dan tidak likuid. Perusallaan juga mengalami kesulitan memperoleh pendanaan melalui perbankan karena neraca tidak bankabIe.Penc1itian tesis ini bertujuan melakukan analisa dan pengkajian strategi den kebUakan yang tepat dalam mngka penyehatan perusahaan, peningkatan kinerja dannilaiperusahaandi masadepan. Untuk menganalisakondisisaat ini dan posisi perusahaan dari pcrspektif internal dan eksternnl dipergunakan analisa dengan menggunakan metode analisa SWOT. Analisa terhadap pemilihan alternatif kebijakan yang tepat, efektif dan efisien dalam pcngelolaan pemsahaan di masa depan dilakukan dengan menggunakan metode APIQIIHCGI Hierarchy Process MHP).Hasil analisis SWOT menunjukkan saat ini PTPN XIV (Persero) berada pada posisi Kuadran II Stabilitas (Srabilily), dengan skor kombinasi strategi W-0 sebesar 0,480. Kuadran II menunjukkan kelemahan yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatannya, sodangkan peluang~peluang yang ada dapat melampaui ancamannya walaupun dengan nilai yang tidak besar. Strategi utamanya adalah mengupayakan bagaimana posisi perumhaan bisa bertahan dan memastikan perusahaan tidak menuju ke arah kebangkrutan. Kebijakan restrukturisasi internal menjadi pilihan utama yang bertujuan agar kinerja operasional perusahaan dapat diialankan secara efektifdan eisien. Hasil analisa AHI menunjukkan bahwa faktor strategis yang paling dominan dipertimbangkan dalam penentuan strategi dan kebijakan penyehatan PTPN XIV (Persero) adalah faktor kondisi keuangan dengan nilai bobot 0,409. Kriteria minim kendala merupakan kriteria keputusan yang paling diprioritaskau dalam pertimhangan dengan nilai bobot 0,480. Untuk alternatif kebijakan penyehatan PTPN XIV (Persero), basil rekapitulasi data pengolahan AHP menunjukkan kcbijakan sratus qua/rekstrukturisasi internal sebagai kebijakan prioritas pertama dengan nilai bobot 0,356.

---

ABSTRACTState Ownership Enterprise (BUMN) as one of national economics pillar is main economy entity that become fulcrurns in moving tbrward economics Indonesia and play a part in global economics. Acceleration and contribution BUMN directly and indirect influence people economic activity which is on finally affect to level of people prosperity. BUMN gives direct contribution to state revenue in the form of dividend, taxes and privatization result. Contribution BUMN indirectly is bear multiplier effect iiiom operational activity BUMN for nun of economics Indonesia. BUMN also becomes big enough provider of job field for society. Existence BUMN for society by it self besides as one of supplier and service that necessary for accomplishment of life need, also as the provider publik service obligation (PSO) commissioned government. Particularly BUMN also executes Program Kemitraan and Bina Lingkungan (PKBL) as one of form social corporate responsibility. In general performance BUMN still relative low compared to private sector performance either in domestic, regional, and also global level. Fact indicates that although BUMN reaches 139 companies, nevertheless a large part of is company with performance and elfort scale that relative small. Around 90 % irom totalize asset, equity and sale of all BUMNs and around 80 % nom net profit of all BUMNs only indigenous to 22 BUMNs only.PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), shortened PTPN XIV (Persero) it?s one of BUMN plantation sector owned by government. Performance and condition PTPN XIV (Persero) after the date of forming of until now under the way. In period tive the last years (2003-2007) almost all indicator of finance ratios show negative condition. Till company has been experienced of deficit cash flow and not liquid. Company also fotmd diHiculties getting the financing pass by banking because balance not bankable. 'l`his thesis research bent on conduct analysis and strategy assessment and correct policy in order to company recapitalization, performance improvement and company value in the future. To analyze condition at this time and company position tiom in perspective intemal and external utilized analysis by using method SWOT Analysis. Analysis to correct election of policy altemative, eH`ective and efficient in company management in the future is conducted by using method Analytical Hierarchy Process (AI-IP).Result SWOT analysis showed at this time PTPN XIV (Persero) it is at position Quadrant II (Stability Quadrant), with score of W-O strategy combination as high as 0,480. Quadrant II shows weakness owned by far greater compared to its strength., whereas existing opportunities can skip over its threat although by value that is not big. Strategy the core important is strives how company position can stay and ascertain company not head forms bankruptcy. Internal restructuring Policy becomes main choice that bent on in order to performance of company operational can be run eifectively and efficient. Result AI-IP Analysis indicates that strategic factor the most dominant considered in strategy determination and recapitalization policy PTPN XIV (Persero) is factor of finance condition by wight value 0,409. Criterion of constraint minim is decision criterion the most given high priority in the balance by wight value O,480. For alternative of recapitalization policy PTPN XIV (Persero), result of processing data summary AHP shows status quo policy/internal restructuring as the first priority policy by wight value 0,356."