Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan politik imigrasi Prancis yakni Immigration Choisie untuk menertibkan gelombang imigran yang masuk ke Prancis. Kebijakan ini disahkan pada 2006 melalui UU No.2006-911 24 Juli 2006. Kebijakan Immigration Choisie dititikberatkan pada upaya menyeleksi imigran yang datang. Kebijakan ini diterapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria yakni tujuan kedatangan, latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa Prancis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Prancis berharap bahwa imigran yang masuk ke Prancis akan didominasi oleh pekerja migran dengan kualifikasi yang baik, sehingga dapat bersaing di sektor professional Prancis. Selain itu, pekerja migran yang masuk juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Prancis serta berintegrasi dengan baik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Immigration Choisie belum mampu secara signifikan menertibkan dan meningkatkan kualitas imigran di Prancis.

---

The thesis focuses on the French immigration policy ldquo Immigration Choisie rdquo to control the the flux of immigrants who enter France. This policy was adopted in 2006 through Law No.2006 911 of 24 July 2006. Immigration Choisie's policy focuses on selecting immigrants. This policy is implemented by taking into account several criteria including motif of arrival, educational background and French language skills. This study uses historical method. Through this policy, France expected that immigrants who enter France will be dominated by qualified migrant workers to compete in the French professional sector. In addition, the flux of migrant workers are also expected to contribute to the French economic development and could integrate well with the society. The results show that Immigration Choisie's policy implementation could not significantly control and select migrants for improving the quality of immigrants in France."

"Skripsi ini memaparkan keberadaan kaum imigran di Prancis dan berbagai kebijakan pemerintah Prancis mengenai kaum imigran sejak dasawarsa 1970. Arus masuk imigran ke Prancis telah dimulai sejak evolusi industri, tahun 1852-1870. Arus masuk imigran sempat dihentikan pada awal dasawarsa 1970, demi pemulihan perekonomian dari krisis minyak yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Namun, pemerintah Prancis tidak berhasil membatasi dan mengurangi jumlah imigran di Prancis karena beberapa imigran tidak bersedia kembali ke negara asal mereka. Selain itu, imigran gelap terus berdatangan ke Prancis. Keadaan imigran di Prancis cukup memprihatinkan. Sebagian besar dari mereka bekerja di lapisan bawah pekerjaan sosioprofesional dengan penghasilan rendah atau menganggur, hidup dalam kemiskinan dan tinggal di pemukiman kumuh, serta sulit berintegrasi. Pemerintah Prancis menetapkan beberapa kebijakan sehubungan dengan imigran. Penetapan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membatasi arus masuk imigran, membendung kedatangan imigran gelap, dan mempermudah integrasi imigran. Sampai saat ini, berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah Prancis itu mampu membatasi arus masuk imigran, namun tidak sepenuhnya berhasil dalam membantu imigran dalam berintegrasi. Ada beberapa imigran yang tidak ingin berintegrasi dan lebih memilih untuk berbaur dengan kelompok etnisnya sendiri. Selain itu, pemerintah Prancis juga belum berhasil membatasi jumlah imigran yang masuk dengan alasan mencari pekerjaan di Prancis, karena masih banyak imigran yang terpaksa menganggur atau bekerja dengan penghasilan rendah."

"Tahun 2015 terjadi krisis di wilayah Eropa karena masuknya jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika terutama dari Suriah. Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang bertanggung jawab pada isu ini berusaha menyelesaikan krisis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu institusi Uni Eropa yang berwenang dalam kebijakan adalah Parlemen Eropa. Kekuatan Parlemen Eropa meningkat sejak Perjanjian Maastricht hingga Lisbon. Anggota PE ketika berada di parlemen tidak lagi menjadi perwakilan partai politik nasional, melainkan perwakilan dari kelompok politik Eropa. Dengan teori pola perilaku dalam proses kebijakan publik dan jaringan aktor, skripsi ini akan berusaha membuktikan bahwa ada pengaruh partai politik nasional Prancis terhadap anggota PE dalam kebijakan pengungsi Suriah Uni Eropa tahun 2015-2016. Kelompok politik Eropa tidak menjadi satu-satunya penentu keputusan anggota PE asal Prancis karena kebijakan yang krusial. Pengaruh ini terlihat ketika partai politik nasional dan kelompok Eropa memiliki pandangan berbeda dalam suatu isu.

---

In 2015 there was a crisis in Europe because the influx of millions refugees from the Middle East and Africa mainly from Syria. The EU as a supranational institution responsible for this issue seeks to resolve the crisis by making policies. One of the European Union institutions responsible in policy is the European Parliament EP. The strength of the EP has increased since the Treaty of Maastricht and Lisbon. Members of the EP MEPs while in EP are no longer representative of national party, but representatives of European political group. With the theory of behavioral patterns in the process of public policy and the actor network, this paper will attempt to prove that there is an influence of France 39 s national party on their MEPs in the EU Syrian refugee policy of 2015 2016. European political group are not the sole determinants of French MEPs decision because this policy is crucial. This influence is seen when national party and European political group have different stance on an issue. "