Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Prinsip Network Neutrality yang terdiri dari Blocking, Access-tiering dan degradation of quality of Services. Tujuan dari penulis karya ilmiah ini adalah untuk menunjukkan bagaimana masing-masing komponen pada Network Neutrality diatur dalam perundang-undangan di Amerika Serikat, Prancis dan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Untuk melengkapi penelitian dilakukan wawancara dengan berbagai ahli yang terkait dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blocking merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu disarankan agar terdapat kejelasan dari kedudukan dari masing-masing aktor yang berperan dalam pelaksanaan blocking. Tujuannya adalah agar proses tersebut terlaksana dengan efektif. Selain itu, dikarenakan isu ini merupakan isu yang baru di Indonesia, perlu diadakannya sosialisasi mengenai network neutrality, guna menghindarkan terjadinya praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat seperti surblocking dan tindakan pelanggaran terhadap Undang-undang persaingan usaha.

---

ABSTRACT
This research focuses on the principle of Network Neutrality, which included Blocking, Access-tiering, and degradation of quality of Services. The purpose of this study is to show how network neutrality is being regulated in the American, French and Indonesian regulation especially in their telecommunication, intellectual property rights and competition laws. Thus, this research is being done with a normative and comparative approach, which is then being completed with interviews from experts on the subject of the research. The result of the research shows that blocking is a certainty. Therefore, this research suggests the judicial position from each actor on his role in the implementation of blocking, so that the process of blocking would be effective. Moreover, because the issue of network neutrality is relatively new in Indonesia, there is a need for further socialization and education upon the matter in order to avoid practices, which would harm the society, such as over over-blocking and infringement toward competition law.

Abstrak :
Amerika Serikat mengajak dunia untuk mendukung perang melawan terorisme pasca serangan 11 September 2001. Dapat terlihat banyak negara yang turut mengirimkan angkatan perangnya bersama Amerika Serikat menggempur Afganistan untuk menangkap pemimpin Al Qaeda dan anggota teroris yang lainnya. Perang yang dipimpin Amerika Serikat didukung oleh teknologi Global Positioning System (GPS) yang diandalkan dapat menemukan kelompok teroris dengan menimalkan korban jiwa dari pihak sipil. Perang terorisme yang menjadi perang generasi keempat ini merupakan perang dimana aktor non negara menjadi lawan bagi aktor negara ini. Seperti yang diungkapkan Lind, negara telah kehilangan monopolinya dalam perang generasi keempat ini. Sedangkan teknologi GPS yang merupakan bagian dari rangkaian revolusi teknologi yang dikembangkan Amerika Serikat diharapkan dapat berperan mendukung kebijakan Amerika Serikat dalam melawan terorisme di Afganistan. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan teknologi GPS dalam perang melawan terorisme dan peran GPS dalam perang tersebut. Diharapkan tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmu hubungan internasional yang melihat peranan perkembangan teknologi dalam kebijakan luar negeri suatu negara. The United States asked the world to support the war on terrorism post the attack on September 11 2001. Could be seen by many countries that took part in sending his war generation with the United States attacked Afghanistan to arrest the Al Qaeda leader and the terrorist's other member. The war that was led by the United States was supported by Global Positioning System technology (GPS) that was relied on could find the terrorist's group with minimize fatalities from the civil side. The terrorism war that became this fourth generation warfare was the war where the non state actor became the opponent for the state actor. Like that was revealed by Lind, the country lost his monopoly in this fourth generation warfare. Whereas GPS technology that was part of the series of the revolution of technology that was developed by the United States it was hoped could play a supportive role the United States policy in opposing terrorism in Afghanistan. This thesist used the qualitative research by using the descriptive method. This research aimed at seeing the use of GPS technology in the war on terrorism and the GPS role in this war. Hoped this thesist could give the contribution for the study of international relations that saw the role of the development of technology in foreign policy of a country.

Abstrak :
ABSTRAK Nama : Basuki Erwin Setiyadi Bidang Ilmu : Interdisiplin Program Studi : Kajian Ketahanan NasionalPeminatan : Kajian Stratejik Intelijen Judul Tesis : Kontra Intelijen Aksi Spionase Siber Terhadap Anggota Democratic National Committee Menjelang Pemilihan Presiden AS Tahun 2016 xiv, 131 halaman, 19 buku, 14 jurnal, 6 perundang-undangan, 56 website Penelitian ini adalah studi kasus mengenai peristiwa spionase siber kepada anggota Democratic National Committee DNC menjelang pilpres AS tahun 2016, yang mengakibatkan kebocoran email Hillary Clinton yang dirilis oleh WikiLeaks. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas intelijen telah berkembang ke ranah siber dan dapat menganggu ketahanan nasional, sehingga perlu dilakukan kontra intelijen sebagai upaya untuk menjaga keamanan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1 level ancaman dari aktivitas spionase siber kepada DNC, 2 metode kontra intelijen terhadap ancaman tersebut, dan 3 strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman siber. Teori yang digunakan adalah Teori Kontra Intelijen dan Teori Ancaman, serta analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah 1 analisis ancaman spionase siber menunjukkan bahwa pelaku adalah sebuah ancaman dengan level tinggi sehingga membahayakan kepentingan negara dan dapat mempengaruhi ketahanan nasional, 2 kontra intelijen siber dilakukan melalui dua metode yaitu, kontra intelijen defensif yang bertujuan untuk memblokir dan mendeteksi terhadap aktivitas akses lawan dan kontra intelijen ofensif bertujuan untuk mengumpulkan informasi, memanipulasi, mengontrol, dan menggagalkan aksi lawan, 3 strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman siber adalah dengan melakukan penguatan baik pada segi regulasi, teknik, organisasi, kemampuan, dan kerjasama.Kata kunci : kontra Intelijen; democratic national committee; spionase siber; email; hillary clinton; wikileaks.

---

ABSTRACT Name Basuki Erwin Setiyadi Study Program National Ressilience Studies Specificity Intelligence Strategic Studies Title Counterintelligence Against Cyber Espionage Conducted Against Member of Democratic National Committee Towards US Presidential Election of 2016 xiv, 131 pages, 19 books, 14 journals, 6 legislations, 56 website This research is a case study of cyber espionage conducted against the member of Democratic National Committee DNC towards the 2016 US presidential election, caused Hillary Clinton 39 s email leaked and published by WikiLeaks. It indicates the intelligence activities have entered into cyberspace and can disrupt the national ressilience, so it is necessary to do counterintelligence as an effort to maintain the cyber security. This research uses qualitative approach, data collected from interviews and literature study. The purposes of this research are 1 to determine the threat level of cyber espionage conducted against DNC, 2 counterintelligence methods against the threat, 3 and Indonesian Government Strategy against cyber threat. This research use counterintelligence theory, threat analysis theory, and SWOT analysis. The results of this research are 1 the threats analysis of cyber espionage indicating the threat agent has high level threat, it could harms the national interest and affect the national ressilience, 2 cyber counterintelligence are conducted by two ways i.e., defensive counterintelligence to block and detect enemy 39 s access activity, and offensive counterintelligence to collect informations, manipulate, control, and thwart enemy rsquo s action, 3 Indonesian Government Strategies against cyber threat are strengthening legal measure, technical measure, organizational measure, capacity building, and cooperation.Keyword counterintelligence democratic national committee cyber espionage email hillary clinton wikileaks.

Abstrak :

Amerika Serikat mengesahkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) di tahun 2009, dan UU ini menjadi awal mula sengketa perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Pasalnya FSPTCA ini merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rokok kretek asal Indonesia. Indonesia meresponnya dengan upaya diplomasi bilateral maupun multilateral dengan mensengketakannnya ke dalam Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Amerika Serikat diputus bersalah oleh panel maupun Badan Banding karena FSPTCA sebagai tindakan yang melanggar prinsip non-diskriminasi WTO serta agar Amerika Serikat segera mematuhi rekomendasi panel maupun Badan Banding. Namun hingga batas tertentu, Amerika Serikat tak kunjung mematuhinya, hingga Indonesia meminta otorisasi DSB WTO untuk melakukan retaliasi. Namun retaliasi sesuai dengan otorisasi DSB WTO tidak terjadi, melainkan yang terjadi adalah retaliasi dalam bentuk penandatanganan Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) untuk mengakhiri sengketa perdagangan FSPTCA. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pemerintah Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO tetapi memilih retaliasi dengan menandatangani MoU (mutually agreed solution). Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan model analisa dari two-level games theory. Penggunaan teori ini bertujuan untuk memahami interaksi antar aktor nasional (level II) dan internasional (level I) serta belum ada penelitian terdahulu dengan unit analisanya Indonesia dianalisis menggunakan two-level games theory. Temuan dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa FSPTCA bersifat politis, totally banned, melanggar prinsip national treatment. Temuan penting lainnya adalah bahwa Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO terhadap Amerika Serikat, dikarenakan Amerika Serikat menawarkan MoU dengan poin sesuai kebutuhan Indonesia yang dianggap lebih signifikan bagi Indonesia.    

 

---

The United States ratified the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) in 2009, and this act became the beginning of the Indonesia-United States trade dispute. The FSPTCA is an act of discrimination carried out by the United States against Indonesian clove cigarettes. Indonesia responded with bilateral and multilateral diplomacy efforts by disputing it into the Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). The United States has been found guilty by panel and Appellate Body because the FSPTCA is an act that violates the WTO principle of non-discrimination and so that the United States immediately obey to the panel and Appellate Body recommendations. But to a certain extent, the United States has never obeyed it, so Indonesia has requested DSB WTO authorization to carry out retaliation. However, retaliation in accordance with DSB WTO authorization did not occur, but what happened was retaliation in the form of signing the Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) to end the FSPTCA trade dispute. This thesis research aims to explain the reason of the Indonesian government did not retaliate according to the DSB WTO authorization but chose retaliation in the form of signing the MoU (mutually agreed solution). In answering these questions, this thesis uses an analysis model from the two-level games theory. The use of this theory aims to understand the interactions between national (level II) and international (level I) actors and there have been no previous studies with Indonesia as a unit of analysis analyzed using two-level games theory. The findings in this study identified that FSPTCA was political, totally banned, violate the national treatment principle. Another important finding is that Indonesia did not retaliate according to the authorization of the DSB WTO against the United States, because the United States offered a MoU with points according to Indonesia`s needs which were considered more significant for Indonesia.