Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Skripsi ini membahas pola-pola kecurangan yang terjadi, serta penyebab kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola kecurangan dikelompokan berdasarkan fraud tree. Faktor penyebab kecurangan antara lain terjadi karena kurangnya pemeriksaan, lemahnya tindak lanjut, lemahnya penegakan undang-undang, serta lemahnya pengawasan dari badan pengawas internal pemerintah. Dengan mengetahui pola-pola dan penyebab kecurangan ini, diharapkan mampu memberi solusi untuk menemukan cara-cara terbaik untuk menghilangkan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. ......To support a good public governance an Independen Audit External for Public entities was made there is BPK RI BPK do audit for public finance activity one of them is audit for public procurement of goods and services In procurement process fraud is always happened and make loss ini public finance This thesis discuss about pattern of fraud and the causes of fraud in Indonesia The pattern of fraud classified base on fraud tree The causes of fraud can happen because a weak in auditing law and weak in control By knowing the pattern and causes of fraud the solution to avoid fraud could be found.

Abstrak :
Demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia secara merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tiap-tiap instansi Pemerintahan dan juga Lembaga Tinggi Negara perlu mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang demi tercapainya pertumbuhan perekonomian tersebut. Dalam karya tulis ini, Penulis akan mengupas perihal kegiatan pengadaan barang oleh pihak swasta bagi Lembaga Tinggi Negara, dimana dalam pengadaan barang tersebut diperlukan suatu perikatan atau kontrak yang mengatur seluruh hak dan kewajiban pihak swasta maupun Lembaga Tinggi Negara. Pembahasan perihal perikatan itu akan didasari oleh ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pembahasan perihal pengadaan barang bagi Pemerintah akan didasari oleh ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam karya tulis ini Penulis mengemukakan adanya suatu temuan atas kontrak pengadaan barang bagi Lembaga Tinggi Negara yaitu bahwa kontrak yang digunakan oleh Lembaga Tinggi Negara bagi pihak swasta dalam rangka pengadaan barang adalah kontrak/perjanjian baku dan bahwa pihak swasta tidak mempunyai suatu bargaining position untuk melakukan perubahan atau revisi atas perjanjian baku yang diberikan oleh Lembaga Tinggi Negara agar muatannya dapat sesuai dengan keinginan dari pihak swasta pula. Dari temuan tersebut, Penulis membahas apakah dengan penggunaan perjanjian baku dalam pengadaan barang tersebut Asas Keseimbangan bagi kedua pihak telah terpenuhi berdasarkan itikad baik dari para pihak, terutama dari pihak Lembaga Tinggi Negara sebagai pihak yang lebih 'kuat' dibanding pihak swasta. Penulis juga memberikan sedikit saran bagi para pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak yang akan mengadakan perikatan dengan pihak Pemerintah agar pihak-pihak tersebut dapat lebih paham dan mengerti jenis dan hakikat perikatannya serta lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban yang relevan dengan kegiatan pengadaan barang bagi Pemerintah.

Abstrak :
Tesis ini membahas tinjauan yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi terhadap Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembuatan Pool Kendaraan eks 3-3 Tempat Istirahat Sta. 41 A Jalan Tol Cabang Jakarta-Cikampek). Tinjauan yuridis meliputi implikasi yuridis ketentuan-ketentuan dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Persaingan Usaha terhadap praktek Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN, khususnya PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa implikasi yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN pada studi tersebut, memiliki keterkaitan dengan tiga hal, yaitu: mekanisme Pengadaaan Barang dan/atau Jasa, implementasi perjanjian peminjaman nama badan usaha dari perspektif Hukum Perikatan dan Hukum Persaingan Usaha, serta pengawasan hasil pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan perlindungan hukum terhadap Pengguna Barang dan/atau Jasa terhadap risiko wanprestasi dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.

---

The focus of this thesis is juridical analysis regarding the Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises (Study on The Agreement Regarding the Services of Construction Work on Vehicles Pool eks 3-3 Rest Area Sta. 41 a Road Toll Branch of Jakarta-Cikampek). Such juridical analysis divided into juridical implication of the prevailing regulation provisions in the perspective of Civil Law and Antitrust Law in relation to the Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises, especially PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. The method for this research is normative research method, using secondary data; emerge from primary, secondary, and tertiary law source. The conclusion of this research states that juridical implication of such Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises on such study, having connection with these three matters: the procedure of the Procurement on Goods and/or Services, the implementation of the agreement on legal entity name borrowing on the perspective of Civil Law and Antitrust Law, and the supervisory on the work result of the Procurement regarding Goods and/or Services along with the legal protection for the User of such Goods and/or Services in relation to the breach of contract risk resulted by the Provider of the Goods and/or Services.

Abstrak :
ABSTRAK
Ketentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturan pengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenang untuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatan usaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Juncto Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel. Pedoman pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan Direksi sangat rawan terhadap resiko-resiko penyimpangan terutama tindak pidana dan korupsi, serta tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja BUMN terutama perusahaan persero sebagai badan usaha yang mencari keuntungan, contohnya pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Aturan pengadaan yang terlalu rumit seringkali menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaannya dan menjadikan pengadaan yang tidak efisien dan efektif.

---

ABSTRACT
Provisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject to the rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted its freedom and authority to make its own procurement procedures of business activities depend on the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-Owned Enterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures Of Procurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement as formed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has the risks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the fair competition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice And Unfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurement can affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit oriented state-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementation and make inefficient and effective procurement.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga Presiden menjadi berhak menetapkan Perppu. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan, yaitu: (i) bagaimana pengaturan Perppu dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) bagaimana kesesuaian antara Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terhadap UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan terkait dengan kegentingan yang memaksa, Perppu, kewenangan Presiden dan kewenangan DPR. Dari analisis dapat diketahui, pertama, syarat hal ikhwal kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tidak boleh diidentikan dengan keadaan bahaya seperti dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Jika dianggap identik, justru akan timbul kesulitan karena Perppu hanya boleh ditetapkan dalam keadaan darurat saja. Kedua, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perppu. UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tidak secara tegas mencantumkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD.

---

ABSTRACT
In the conditions of pressing crisis, Article 22 Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 entitles the President to establish government regulations in lieu of laws or (Perppu). However, legal problems arise regarding who decides what the "conditions in pressing crisis" is, and who determines the conditions so that President is entitled to assign Perppu. This study aims to answer two questions, namely : (i) how Government Regulation is referred in the Constitution and the prevailing legislation (ii) the conformity between the Constitutional Court Verdict Number 138/PUU-VII/2009 against Constitution. The method used in this study is normative research using secondary data or literature data associated with conditions in pressing crisis, Government Regulation, the authorities of President and Parliament. Analysis shows, firstly, requirement of conditions in pressing crisis according to Article 22 paragraph (1) of Constitution should not be identified with the state of emergency as defined by Article 12 of Constitution. If it is considered identical, there will be a problem because Government Regulation should only be applied in emergencies only. Secondly, the Constitutional Court Verdict No. 138/PUU-VII/2009 is contrary to the Constitution. The Constitutional Court does not have the authority to conduct judicial review of Government Regulation. The Constitution and Act Number 24 of 2003 does not expressly include the authority of the Constitutional Court to conduct judicial review against the Constitution.

Abstrak :
Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan yang tahapannya diawali dengan penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia barang/jasa, pembentukan kontrak dengan penyedia barang/jasa terpilih, sampai pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Dalam pembentukan kontrak, terdapat percampuran antara elemen publik dengan elemen privat sehingga untuk sahnya kontrak yang dibuat harus mengacu pada ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga mengacu kepada ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian dengan pemerintah membuat kedudukan antara para pihak tidak seimbang sehingga penerapan asas keseimbangan sangat diperlukan untuk mengimbangi kedudukan pemerintah yang kuat. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah keabsahan pembentukan kontrak, masalah diterapkannya asas keseimbangan dalam perjanjian, serta masalah pelaksanaan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Keppres No. 80/2003 beserta perubahannya dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata; Komisi Kepolisian Nasional telah berupaya menerapkan asas keseimbangan; pelaksanaan kontrak berupa pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengadaan jasa yang tidak lain berjenis perjanjian pemborongan, telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, meskipun cara pemenuhannya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak. ......Procurement of goods or services is an activity to support the implementation of Government task which stages beginning with the determination of needs, the selection of goods or services provider, the engagement in a contract with provider of goods/services selected, until the fulfillment of rights and obligations as a form of the implementation of the contract. In establishing the contract, there is combination between the public elements and private elements, so that for the validity of a contract should refer to the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendment on Guidelines for Implementasion of Government Procurement of Goods or Services and also refers to the provisions of Civil Code regarding the legal conditions of the agreement. The engagement in a contract with the Government makes the position between the parties is not balanced, so that the application of the principle of fairness manner is neccesary to counterbalance the strong position of the Government. In this thesis, the discussion focused on the issue of validity of the contract, than the problem of application the principle of fairness manner in the agreement, and the issue of implementation of the contract. This research is normative and descriptive analytic nature. The result in this paper concludes that the contract made by the parties is valid because its formulation has been compliant with the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendments and than the legal conditions of the agreement in Civil Code; Komisi Kepolisian Nasional has attempted to apply the principle of fairness manner; execution of the contract (fulfillment of rights and obligations) in procurement of services activity which is similar as contracting agreement, has been implemented properly by the parties although the way of it fulfillment is not wholly in accordance with what is specified in the contract.

Abstrak :
dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan diperlukan pelaksanaan belanja negara, dan dalam rangka perpecepatan pelaskanaan belanja negara diperlukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. upaya untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jas pemerintah. peraturan presiden indonesia nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nommor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perubahan yang menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang/jasa dengan tujuan unutk lebih menyederhanakan sistem pengadaan sehingga menjadi mudah dilaksanakan. dalam asas hukum dikenal asas lex specialis derogat lex generalis (undang-undang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum), dan asas hukum lex posterior derogat legi priori (undang-undang yang lebiih baru mengenyampingkan undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama). upaya pemerintah untuk menyempurnakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui revisi perpres tersebut selayaknya mendapat apresiasi, meskipun masih ditemukan adanya ketidaksempurnaan dalam beberapa pasalnya sehingga menjadi multitafsir