Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun APBD tahun anggaran 2008 dari sudut pandang konsistensi kebijakan perencanaan sampai dengan proses penganggaran. Analisis konsistensi dilakukan dengan melihat kepada prioritas-prioritas yang ada dalam RPJMD, RKPD, serta program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD, KUA, PPA sampai dengan APBD. Di samping itu tesis ini juga menganalisis indikator kinerja yang digunakan dalam program dan kegiatan SKPD yang dikaitkan dengan konsep SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi terjadi antara prioritas RPJMD dengan prioritas RKPD. Pada saat penyusunan KUA, konsistensi belum terjadi sepenuhnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD mengalami revisi pada saat penyusunan KUA. Pada tahapan berikutnya sampai dengan APBD, terjadi konsistensi kebijakan program dan kegiatan SKPD. Penggunaan indikator kinerja oleh SKPD-SKPD masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SMART. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD-SKPD masih diperlukan penyempurnaan agar bisa dijadikan tolok ukur yang baik dalam pengukuran kinerja."

"Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Jawa Timur adalah salah satu masalah ekonomi yang harus dipecahkan oleh pemerintah sebagai fungsi distribusi maupun stabilisasi. Instrumen kebijakan fiskal yang efektif, melalui belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja daerah, diharapkan dapat menurunkan kertimpangan pendapatan di daerah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga, belanja modal APBD, serta kontribusi sektor ekonomi utama pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel pada populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal K/L cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal APBD cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan perkembangan sektor industri cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, dan perkembangan sektor perdagangan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan."

"ABSTRACT This study explores the flypaper effect in Indonesia using a spatial approach. Covering data from 2000-2014, the paper shows that grants stimulate overspending by local governments even though spatial interdependence is carefully treated. The elasticity of lump sum grants to expenditure is stronger than the elasticity of matching grants. Further, the elasticity of lump sum grant is greater on routine expenditure, which shows the over-dependency of local governments to lump-sum grant. The over-dependency phenomenon has not changed a lot even after a major change of lump-sum grant formulation being applied by the 2004 decentralization law package."

"Isu LH adalah satu dari isu low level politics yang meningkat sejak berakhirnya Perang Dingin seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap degradasi dan perubahan ekosistem global. Hal ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas manusia yang menggunakan SDA dan hal ini terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia.Degradasi dan perubahan ekosistem global yang akhirnya menuju pada kerusakan LH global menarik perhatian para aktivis LH untuk melakukan berbagai upaya penyelamatan dan pelestarian LH. GREENPEACE sebagai salah satu organisasi nonpemerintah yang peduli terhadap isu ini turut berpartisipasi dalam berbagai upaya tersebut sesuai dengan peran yang disandangnya.Melalui kombinasi studi kepustakaan dan wawancara, tulisan ini mengelaborasi kegagalan GREENPEACE dalam menghentikan kerusakan Hutan Hujan Tropis Amazon di Brazil berkaitan dengan peran yang dijalankannya. Kegagalan tersebut berkaitan dengan lIemahnya power yang dimiliki GREENPEACE terhadap power aktor-aktor lain, yaitu negara Brazil dan berbagai TNC/MNC untuk menghentikan aktivitas destruktif yang mereka lakukan di Amazon. Selain itu, juga terhadap masyarakat dunia dengan negara sebagai aktor utamanya, untuk turut menekan Brazil dan industri yang beroperasi di Amazon agar lebih peduli LH. Hal ini mengimplikasikan sulitnya pencapaian suatu kerja sama internasional yang nyata dan efektif melalui kepeloporan aktor nonnegara. Kegagalan GREENPEACE ini akan sejalan dengan garis besar hipotesis yang disusun, yaitu sifat power GREENPEACE yang moral-spiritual akan berhadapan dengan power aktor-aktor lain yang lebih nyata dan kuat, yaitu uang, otoritas, dan kedaulatan.The Role of Nongovernmental Organization (NGO) in International Relations: A Case Study of the GREENPEACE's Failure to Stop the Amazon Tropical Rainforest Destruction in Brazil The environment is a low-level politics issue that has risen up since the end of the Cold War along with rising concerns to the degradation and global ecosystem change. It is a consequence of rising human activities that use resources and associate to the efforts of providing basic needs. The degradation and global ecosystem change lead to global environment destruction that attracts environment activists attention for making their efforts to save the environment. GREENPEACE, as an environment NGO, takes part in the efforts based on his role as well.

This thesis combines the literature study and interview methods and elaborates the GREENPEACE's failure to stop the Amazon Tropical Rainforest destruction in Brazil. The failure relates to a less power of GREENPEACE against other actors? that are of Brazil and the TNCsIMNCs to stop their destructive activities in that area. Besides, the difficulties to take more international community attention with its prime actor of state to pressure Brazilian Government and forestry industries for environmental-oriented activities. This implicates to a difficulty for aiming an international cooperation effectively that has been pioneered by an NGO. The findings are based on hypotheses that are of weakness of moral-spiritual power which against more real and strong ones, for instance: power of money, authority, and sovereignty."

"ABSTRAKSuatu kenyataan yang hampir terdapat di semua negara berkembang yaitu dominasi birokrasi pemerintah pada semua tingkatan dalam proses administrasi pembangunan baik yang menyangkut perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Akibatnya masyarakat yang kedudukan sosial ekonominya lemah tidak memiliki akses untuk ambil bagian dalam proses pembangunan. Karena itu orang memberi perhatian dan sekaligus menaruh harapan pada organisasi-organisasi non pemerintah seperti LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang, per definisi, mampu menggerakkan partisipasi masyarakat bawah dalam pembangunan. Permasalahan utama yang dibahas dalam tesis ini melihat peranan dan posisi LPSM dalam proses administrasi pembangunan. Peranan itu dilihat sebagai hasil interaksi LPSM dengan kekuatan-kekuatan dalam lingkungannya. Peneliti juga memberi perhatian terhadap dinamika internal kelembagaan LPSM, karena asumsi yang digunakan adalah bahwa LPSM tidak hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal tetapi juga secara aktif mengembangkan organisasinya. Karena perspektif utama yang digunakan dalam tesis ini adalah administrasi pembangunan, maka secara teoritis LPSM dilihat sebagai organisasi yang memiliki potensi untuk mengembangkan apa yang disebut "development administration as institution-building". Karena LPSM senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, maka konsep keterkaitan antar organisasi (interorganizational linkages) juga digunakan. Temuan pokok dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun LPSM dapat mengembangkan aspek kelembagaan administrasi pembangunan dalam menghadapi kelompok sasarannya, namun perkembangan organisasinya yang semakin besar dan mandiri sebagai tuntutan eksternal dan dinamika internal dapat menciptakan kendala-kendala yang mengurangi posisinya secara teoritis sebagai protagonis birokrasi pemerintah yang justru ingin diperbaikinya. Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menyarankan kepada LPSM untuk mulai menerapkan kebijakan desentralisasi dengan memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada unit-unit lapangannya yang berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasarannya. Tujuannya adalah supaya LPSM tetap dekat dengan kelompok sasarannya sehingga dapat mengerakkan keswadayaan dan partipasi mereka dalam berbagai program pembangunan. Kepada pemerintah disarankan agar memberi kesempatan kepada LPSM untuk mewujudkan peranannya dalam mendukung administrasi pembangunan birokrasi formal. Menciptakan berbagai regulasi terhadap LPSM hanya akan membatasi ruang gerak LPSM dalam mewujudkan kontribusinya bagi pembangunan nasional. "

"Religion-Based Non Governmental Organizations In Civil Society Formation In Indonesia : A Study Toward Islamic Boarding School Association and People Development (P3M)Transformasi sosial di Indonesia diawali dengan munculnya lemhaga-lemhaga non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 1970-an. Salah satu LSM yang kemudian muncul dengan latar belakang berbasis agama adalah Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang didirikan oleh para kyai dan pengasuh pesantren yang berpusat di Pulau Jawa. Lewat visi, misi, dan program kerja yang mereka jalankan, lembaga ini ingin mengembangkan wacana demokrasi dan pembangunan civil society di masyarakat lingkungan pesantren.Meski harus disadari tidak semua LSM yang kemudian terbentuk mendasarkan diri mereka pada nilai-nilai keagamaan tertentu, penelitian ini sendiri berasumsi bahwa agama merupakan sistem nilai yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau komunitas tertentu. Tesis ini sendiri menggunakan kerangka teori yang pernah dilakukan oleh Alexis de Toquev'lle dalam melihat perkembangan demokrasi di Amerika yang dimulai dengan munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang independen. Kelompok-kelompok yang berasal dari lingkungan gereja dan tidak terkooptasi pada politik praktis tersebut telah menyemai benih bagi munculnya upaya-upaya bagi penguatan masyarakat.Penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ini bersifat kualitatif dengan menggunakan sistem wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh P3M dan yang terlibat dalam gerakan pengembangan civil society di Indonesia. Selain itu data-data juga dikumpulkan melalui bahan-bahan tertulis berupa buku maupun artikel yang kemudian dilakukan analisa. Data-data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan upaya-upaya P3M dalam membangun civil society lewat porgram-program mereka seperti hahtszzl masail yang menjadi forum untuk membicarakan masalah-masalah keagamaan berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar pesantren.Upaya penguatan masyarakat yang menjadi tujuan bagi pengembangan civil society ini pada akhirnya tidak selalu diposisikan untuk berhadap-hadapan dengan negara. Tesis ini juga menggunakan tinjauan teori yang digunakan oleh Iwan Gardono Sudjatmiko yang menggabungkan bentuk integrasi dan oposisi antara masyarakat dan negara. Dalam bentuk ini civil society lebih merupakan upaya untuk mensintesiskan kepentingan individual dan negara dalam ruang publik yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan individu dan tertibnya kehidupan umum.Akhirnya penelitian ini berkesimpulan pada agama yang menjadi kekuatan penggerak bagi perubahan sosial. Apa yang telah dilakukan P3M lewat program-program mereka dalam membangun masyarakat pesantren menunjukkan bahwa senantiasa terjadi dinamisasi dalam pemahaman keagamaan scsuai dengan konlcks sosial politik yang terjadi.

---

Social transformation in Indonesia starting to emerge with Non Government Organizations (NGO's) or frequently called as Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) in early 1970s. One of NGO's which then appears with religion-based background is Islamic Boarding School and People Development Association (P3M) established by kyais and Islamic boarding school's management centered in Java. Through this vision. mission, and working program they run, this institution intends to develop democracy discourse and social society development in boarding school environment community.

Though must he realized that not all NGOs formed to based their selves on certain religious values, this research itself assumes that religion is a value system which can influence one's behavior or certain community. This thesis uses theoretical framework ever conducted by Alexis de Tocqueville in democracy development in America started by the emerge of certain independent religious-groups. Groups coming from churches environment and were not cooped with practical politics have sowed seeds for the emerging efforts for people reinforcement.

This research carried out in this writing qualitatively by using in-depth discourse system with figures of P3M and those involved in civil society development in Indonesia. Moreover data also collected through written materials in form of books and articles which then analyzed. Data successfully collected show the efforts of P3M in developing civil society through their programs such bahtsul masail that becomes a forum to discuss religious matters dealt with social issues occurred in the boarding school surrounding.

The efforts of people reinforcement which become the aim for this civil society development eventually are not always positioned vis a vis government. This thesis also applies theoretical study applied by Iwan Gardono Sudjatmiko incorporating integration and position form between people and country. In this from civil society more becomes the effort to sythize individual and state interests in public room that may guarantee the fulfillment of individual interest and public orderliness.

Finally this research to conclude on religion that becomes a driver force for social changes. What has been conducted by P3M through their programs in developing boarding school community show there is always dynamization in religious understanding in accordance with occurred social and political context."

"Kehadiran Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) dimulai setelah berakhimya Perang Dunia I yang melanda Eropa dan Negara Utara lainnya, keberadaannya semakin menguat setelah Perang Dunia ke-2. Sesuai perang, bermunculan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang penyantunan korban perang, terutama di kawasan Eropa yang hancur berantakan, seperti yang dilakukan oleh Catholic Relief Service tahun 1943. Sementara itu perkembangan ORNOP di Indonesia mulai muncul pada awal dasawarsa tahun 1970-an sewaktu pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan rencana pembangunan lima tahun. Pada tahun 80-an, ORNOP mulai melakukan aktivitasnya yang membela korban pembangunan seperti penggusuran, dan korban pencemaran lingkungan.Salah satu ORNOP yang menonjol dalam pengangkatan isu-isu lingkungan hidup adalah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). WALHI selalu memunculkan berbagai isu mengenai lingkungan hidup. Dari beberapa isu tersebut penelitian ini memilih "Bagaimana strategi komunikasi WALHI dalam penangangan isu tailing PT Newmont Minahasa Raya dari tahun 1999 - 2002". Pengertian tailing adalah mineral ampas yang berukuran sangat halus sebagai sisa suatu proses pengolahan bijih. Pertimbangan mengambil tema tersebut dengan beberapa alasan secara internal, periode tersebut berada pada masa kepengurusan Emmy Hafid. Secara eksternal, periode tersebut adalah masa awal orde reformasi pada pemerintahan Indonesia yang ditandai dengan semakin berperannya legislatif dan semakin disorotnya eksekutif.Selain itu tesis ini juga akan memfokuskan penelitian pada studi kasus isu tailing perusahaan pertambangan yaitu PT Newmont Minahasa Raya yang menggunakan SISTEM PENEMPATAN TAILING DI DASAR LAUT DALAM (STPDL). Dalam mengangkat kasus tailing PT Newmont Minahasa Raya, WALHI mengambil berbagai isu untuk menarik perhatian stakeholdersnya. Isu tentang tailing yang diangkat adalah tailing berbahaya karena mengandung merkuri, tailing PT NMR tidak terlindung dengan baik karena ada proses up-welling, Tailing menyebabkan gatal-gatal, Tailing menyebabkan pendapatan nelayan menurun. Walaupun dari segi hasil akhir tidak membuahkan pelarangan pembuangan limbah tailing, akan tetapi bisa memaksa pemerintah untuk tidak memberikan izin ke perusahaan-perusahaan lainnya. lni dianggap keberhasilan WALHI secara tidak langsung.Untuk selanjutnya tentunya program-program komunikasi ORNOP hendaknya menggunakan para expert yang kredibel dan trustwartiness yang bisa diambil dari para akademisi dan para praktisi dalam bidang lingkungan hidup. Untuk institusi ORNOP lainnya, hendaknya mengikuti konsistensi WALHI dalam mengkomunikasikan isu-isunya dengan memanfaatkan media. Dalam melaksanakan kegiatan komunikasinya, ORNOP hendaknya memperhatikan pendapat McGuire agar komunikasi bisa efektif dan persuasif narasumber sebaiknya yang mempunyai kredibel dan expertise, menarik dan mempunyai otoritas dibidangnya."