Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam forum United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – Conference of Parties (COP) ke-21 pada Desember 2015, Presiden Republik Indonesia menyampaikan komitmen nasional terkait penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) salah satunya melalui pengembangan energi terbarukan. Komitmen nasional ini ditindaklanjuti dengan pengembangan roadmap energi nasional yang dikenal dengan Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dimana Indonesia memiliki target Nationally Determined Contributions (NDC) sebesar 314 juta ton CO2e per tahun penurunan emisi karbon dari sektor energi yang harus dicapai pada tahun 2030 (hingga 2020 telah tercapai 64,4 juta ton CO2e per tahun). Salah satu upaya yang dilakukan terkait pengembangan energy terbarukan adalah dengan implementasi biodiesel yang sejak tahun 2019 telah mulai diimplementasikan dengan pencampuran bahan bakar diesel dengan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang saat ini dikenal dengan B30 (blending 30% bahan bakar nabati dengan 70% bahan bakar diesel). Namun Secara teknis B30 dengan blending FAME tidak bisa melebihi 30% karena keterbatasan teknis (water content, monoglyceride, dll). Sedangkan Presiden Republik Indonesia memiliki target yang cukup ambisius yaitu tingkat blending yang lebih tinggi yaitu B40 bahkan hingga B50. Untuk itu, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) muncul sebagai solusi yang dapat memenuhi dari sisi kriteria teknis. Namun terdapat beberapa pertimbangan dari sisi keekonomian nya. Setelah penelitian ini mengukur kelayakan dari sisi finansial proyek, serta mempertimbangkan pula beberapa aspek benefit lain yang muncul antara lain seperti kontribusi terhadap target pencapaian NDC sebesar 521,000 ton reduksi CO2e per tahun, penghematan current account deficit dan lain sebagainya maka proyek ini layak dari sisi Economic Benefit Cost Analysis. ......In the 21st United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – Conference of Parties (COP) forum in December 2015, the President of the Republic of Indonesia conveyed national commitments related to reducing greenhouse gas (GHG) emissions, one of which is through the development of renewable energy. This national commitment was followed up with the development of a national energy roadmap known as the Grand National Energy Strategy (GSEN) by the National Energy Council (DEN) in which Indonesia has a Nationally Determined Contributions (NDC) target of 314 million tons of CO2e per year to reduce carbon emissions from the energy sector. must be achieved by 2030 (by 2020 64.4 million tonnes of CO2e per year have been reached). One of the efforts made related to the development of renewable energy is the implementation of biodiesel, which since 2019 has begun to be implemented by mixing diesel fuel with Fatty Acid Methyl Ester (FAME) which is currently known as B30 (30% blending of biofuels with 70% of biofuels). diesel fuel). However, technically, B30 with FAME blending cannot exceed 30% due to technical limitations (water content, monoglyceride, etc.). Meanwhile, the President of the Republic of Indonesia has a fairly ambitious target, namely a higher blending level of B40 and even up to B50. For this reason, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) emerged as a solution that can meet the technical criteria. However, there are some considerations from an economic point of view. After the study of the financial feasibility of the project also the implememtation of HVO Biodiesel, by also considering other several aspects of benefits arise, such as the contribution to the NDC target of 521,000 tonnes CO2e reduction per year, savings in the current account deficit and so on. Thus, this project considered as feasible by the Economic Benefit Cost Analysis conducted

Abstrak :
Tiga emisi gas rumah kaca (GRK) utama, yaitu karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitrogen oksida (N2O) telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak era pra-industrialisasi. Perdagangan internasional telah menjadi katalis yang signifikan terhadap emisi GRK karena pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan intensitas kegiatan ekonomi, yang dapat disebut sebagai efek skala, efek komposisi, dan efek teknik. Sebagai daerah yang belum banyak dipelajari terkait topiknya, penelitian ini berupaya untuk memahami pengaruh keterbukaan perdagangan, diukur dengan nilai penjumlahan X+M/GDP, dan pertumbuhan ekonomi, terhadap emisi CO2, CH4, dan N2O di antara sepuluh Negara-negara ASEAN dengan analisis data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hasil analisis menemukan bahwa peningkatan keterbukaan perdagangan mengurangi emisi CH4 dan N2O per kapita tetapi meningkatkan emisi CO2 per kapita di negara-negara ASEAN, sedangkan peningkatan PDB per kapita mengakibatkan peningkatan semua emisi GRK per kapita. Namun, efeknya berbeda di seluruh kelompok pendapatan. Untuk negara-negara berpenghasilan rendah, peningkatan keterbukaan perdagangan umumnya meningkatkan emisi GRK per kapita dengan efek sebaliknya untuk negara-negara berpenghasilan tinggi. Teori Kurva Kuznets Lingkungan (EKC) ditemukan ketika memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan emisi gas rumah kaca. Informasi ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah polusi yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan saran studi lebih lanjut disajikan. ......The three major greenhouse gas (GHG) emissions, namely carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) have risen to an unprecedented level since pre-industrialization era. International trade has become a significant catalyst to GHG emissions for its effect on economic growth and the intensity of economic activity, which can be termed as either scale effect, composition effect, and technique effect. As an understudied region with regards tot his topic, this study looks to understand the effect of trade openness, measured by the sum value of X+M/GDP, and economic growth, to the emissions of CO2, CH4, and N2O among the ten ASEAN countries with a panel data analysis using Fixed Effect Model (FEM). The result of analysis found that increase in trade openness reduces CH4 and N2O emissions per capita but increases CO2 emission per capita in ASEAN countries, while increases in GDP per capita results in increases in all GHG emissions per capita. However, the effect differs across income groups. For lower-income countries, increase in trade openness generally increases GHG emissions per capita with the converse effect for higher-income countries. Environmental Kuznets Curve (EKC) theory is found when understanding the relation between economic growth and greenhouse gas emission. This information can help policymakers in addressing pollution concerns with regards to international trade and further study suggestions are presented

Abstrak :
Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK dibandingkan skenario Business As Usual BAU . Selama 2010-2014, Provinsi Riau adalah emiter terbesar 22,7 dari total emisi GRK Nasional sebesar 7.942,46 juta ton CO2e, sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat emisi GRK per luasan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 145,2 dibandingkan rata-rata pertumbuhan emisi GRK Nasional sebesar 134,7. Dengan menggunakan regresi panel data tingkat provinsi, ditemukan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai RAD-GRK tidak efektif mengurangi emisi GRK serta hubungan negatif dan signifikan antara rasio gini terhadap emisi GRK sedangkan PDRB per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan. Direkomendasikan untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efektif untuk setiap satu satuan PDRB per kapita serta meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

---

Indonesia is committed to reduce Greenhouse Gas GHG emissions compared to Business As Usual BAU scenarios. During 2010 2014, Riau was the largest emitter 22.7 of total GHG emissions of 7,942.46 million tons of CO2e , while Central Java had the highest GHG emission rate per area with 145.2 national GHG emissions growth average of 134.7. Using provincial data panel regression, it was found that the enactment of Local Regulation on RAD GRK has not been effective in reducing GHG emission and negative and significant relation between gini ratio to GHG emission while GRDP per capita has positive and significant relation. It is recommended to effectively manage the use of resources for each one per capita GRDP and increase the commitment of Local Government to support the achievement of national GHG emission reduction targets.