Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
I Gusti Ayu Citra Sari Dewi
Tinjauan yuridis terhadap kewajiban pemberitahuan ke balai harta peninggalan dalam hal terjadinya perwalian atas anak yang belum dewasa berdasarkan penetapan hakim: studi kasus penetapan nomor 338/Pdt.P/2011/PN.Smi = Jurisdictional review of notification obligation to the property and heritage agency in the event of guardianship upon a minor under judge's order orderP case study number 338/Pdt.P/2011?PN.Smi
"Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena kewajiban pemberitahuan terjadinya perwalian anak yang belum dewasa dengan penetapan Hakim ke Balai Harta Peninggalan Jakarta oleh Pengadilan Negeri tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Untuk studi kepustakaan, dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang dapat menunjang teori dan fakta terkait permasalahan yang sedang diteliti. Bahan penelitian yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan untuk wawancara, pihak yang akan dijadikan narasumber, yaitu pihak Balai Harta Peninggalan Jakarta, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Metode analisa data yang digunakan dilakukan secara kualitatif dengan hasil penelitian berbentuk deskriptif analisa, yaitu analisa yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Balai Harta Peninggalan oleh Pengadilan Negeri tidak dilaksanakan dengan maksimal, bahkan dengan penetapan wali Golongan Tionghoa. Akibatnya pelaksanaan peran Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini diperburuk dengan tidak ada undang-undang yang mengakomodasi kewajiban pemberitahuan telah terjadinya perwalian yang ditetapkan Hakim kepada Balai Harta Peninggalan oleh Pengadilan Negeri untuk Golongan Bumiputera.
The reason the researcher conducts this research is because the notification obligation in the event of guardianship upon a minor with Judge 39 s order to the Property and Heritage Agency by the District Court was not executed under Article 369 paragraph 1 of the Civil Code. The method of this research is normative Jurisdictional with the data collection using library research and interview. The library research is performed by examining literatures which can support theories and facts concerning the issue being researched. Sources used are the Civil Code, Article 1 of 1974 of the Marriage Act, and other laws concerning this research. For the interview, the party which will be the interviewees are the Jakarta Property and Heritage Agency, South Jakarta District Court, West Jakarta District Court, East Jakarta District Court, and Bogor District Court. The method of data analysis is qualitative while the result is in the form of a descriptive analysis, which is an analysis used to acquire more in depth information and explanation on the issue being researched. This research concludes that the execution of notification obligation to the Property and Heritage Agency by the District Court was not performed maximally, even with the custody of the Chinese. As a result, the execution of the Property and Heritage Agency 39 s role as the supervisory guardian was late and did not performed maximally. This is worsen by the absence of legislation that accommodate notification obligation on the guardianship ordered by the Judge to the Property and Heritage Agency by the District Court for the native."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Sekar Tanjungsari
Perwalian sebagai akibat adanya pembatalan adopsi analisis putusan nomor: 239/Pdt.G/2013/PN.BTM = The guardianship as a result of adoption annulment: analysis of court decision number 239/Pdt.G/2013/PN.BTM
"Seseorang dapat menjadi orang tua meskipun tidak memiliki anak kandung. Dengan adanya adopsi, kekuasaan orang tua kandung terhadap anak pun hilang dan beralih kepada orang tua angkat. Orang tua angkat mempunyai tanggung jawab hukum sebagai orang tua atas anak yang sebenarnya bukan anak kandungnya tersebut. Adopsi dapat dibatalkan apabila proses adopsi tidak sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau jika terjadi masalah dalam pelaksanaan adopsi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 239/Pdt.G/2013/PN.BTM, adopsi dibatalkan karena ternyata orang tua angkat tidak memenuhi persyaratan adopsi dan melakukan penyembunyian fakta berkaitan dengan identitas dan keberadaan anak angkat. Di samping itu, pelaksanaan adopsi tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh orang tua angkat karena anak angkat diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis-normatif dengan hasil penelitian deskriptif. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa putusan hakim yang mengabulkan gugatan pembatalan adopsi sudah tepat. Akan tetapi putusan hakim yang tidak mengembalikan anak kepada ibu kandungnya pasca pembatalan adopsi, dan justru memberikan hak perwalian kepada pihak lain yang tidak memenuhi kriteria sebagai wali, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Some people can become parents eventhough they do not have any biological child. Through adoption, the power of the biological parents of children disappears and switches to adoptive parents. Adoptive parents take on the legal responsibilities as parent of a child who is not their biological child. Adoption can be annulled if the adoption process is not according to the procedures stipulated by legislation or if there is a problem in the implementation of adoption. In the Batam District Court Decision Number 239 Pdt.G 2013 PN.BTM, the adoption is annulled because the adoptive parents do not meet the requirements of adoption and make a concealment of facts relating to the identity and whereabouts of the adopted child. In addition, adoption implementation is not carried out with full responsibility by adoptive parents as an adopted children are handed over to other parties to raise. Those problems are analyzed by using literature research method in the form of juridical normative with descriptive research result. From the analysis, it is concluded that the judges 39 decision to grant the adoption 39 s annulment suit is appropriate. However, the decision of judges who do not return the child to her biological mother after the annulment of adoption, and instead gives guardianship rights to other parties who do not meet the criteria as guardians, does not comply with the applicable laws and regulations."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68370
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yanti Novita Sari
Perwalian anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia (analisis penetapan nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn) = The guardianship of an underage child by a father in the perspective of indonesia law (analysis case number 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn)
"Perwalian di Indonesia belum dipahami dengan baik oleh penegak hukum khususnya Hakim, terlihat dalam Penetapan No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. Dalam penetapan ini Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan didasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 98 ayat (2) KHI. Penulis dalam tulisan ini ingin membahas mengenai perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan analisis mengenai penetapan hakim yang mengabulkan permohonan perwalian oleh Ayah kandung dengan tujuan pengurusan harta warisan anaknya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.
Dari penelitian ini diketahui anak yang belum mencapai umur 18 tahun (berdasarkan UU Perkawinan) dan 21 tahun (berdasarkan KHI) dan belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tua meskipun telah terjadi perceraian pada orang tuanya. Jadi, berdasarkan Pasal 47 UU Perkawinan dan Pasal 98 KHI Hakim tidak tepat memberikan penetapan perwalian karena melanggar ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf h KHI. Selain itu, berdasarkan Pasal 48 UU Perkawinan alasan Pemohon memohonkan perwalian untuk mengurus harta warisan anaknya tidak dibenarkan.
Guardianship in Indonesia still not be well understood by Law Enforcer especially judges, that can be witnessed from the court determination No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. This court determination the Judge has granted the petition from the applicant with consideration of Article 47 Marriage Law and Article 98 The Compilation of Islamic Law (KHI). The Author on this matter would like to discuss about the guardianship based on applied law in Indonesia and do analyzation regarding judge determination which granted the application of guardianship for the biological father with the intention to arrange inheritance for his children. The writing of this thesis uses juridical-normative approach with data analytical descriptive-analysis thus the conclusion that will be obtained will be served in a form of explanative explanation.
In this research, known that a child that has still not reach the age of 18 (Marriage Law) and 21 (KHI) and for those who has not married, they will be still under the authority of their parents even though the parents has divorced. With that explanation, based on article 47 Marriage Law and article 98 The KHI, the judge has made an incorrect decision by granting the guardianship because it will violates the substance of article 50 Marriage law and article 1 verse h The Compilation of Islamic Law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adinda Hafni Humaira
Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Perwalian Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak (Studi Penetapan Nomor 4/PDT.P/2020/PN Plp) = Analysis of the Principle of the Best Interests of the Child in Guardianship in Indonesia Based on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Study Determination Number 4/PDT.P/2020/PN Plp)
"Dalam menentukan perwalian terhadap anak, penting untuk memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak. Meskipun dalam praktiknya khususnya dalam penetapan Nomor 4/PDT.P/2020/PN Plp, Majelis Hakim masih belum memberikan pertimbangan hukum mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi hal ini tidak dapat dikesampingkan. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana seharusnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan, khususnya dalam penetapan perwalian terhadap anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Melalui metode penulisan doktrinal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana Penetapan Nomor 4/PDT.P/2020/PN Plp menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perwalian di Indonesia. Penelitian ini dilengkapi dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan PP 29/2019. Pengangkatan perwalian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan berdampak dengan keberlangsungan hidup anak. Hal ini dikarenakan semasa hidupnya, anak yang masih termasuk dalam masyarakat rentan akan bergantung dengan walinya. Selain itu, sesuai pada Konvensi Hak-Hak Anak khususnya dalam General Comment No. 14 (2013) on The Right of The Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration mengatur prinsip kepentingan terbaik anak harus diuraikan secara eksplisit mengenai bagaimana hal ini dipertimbangkan. Ketentuan ini juga tidak diejawantahkan oleh Majelis Hakim karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mencantumkan pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Dalam penelitian ini, akan diberikan saran yaitu terhadap Mahkamah Agung untuk membuat pedoman teknis agar Majelis Hakim dalam melakukan pengangkatan seorang wali terhadap anak dapat memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pembuatan panduan khusus mengenai pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, serta adanya pelatihan kepada aparat penegak hukum mengenai pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang utama.
In determining guardianship of children, it is crucial to prioritize the principle of the child's best interests. Despite the Panel of Judges failure to consider the best interests of the child in Determination Number 4/PDT.P/2020/PN Plp, this should not be overlooked. Therefore, this research will examine how the best interests of children should be applied in determining guardianship based on the Convention on the Rights of the Child and other Indonesian regulations. Through a doctrinal writing method, this research aims to assess the application of the best interests of children principle in Determination Number 4/PDT.P/2020/PN Plp. The research is supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the Panel of Judges did not adhere to the provisions outlined in PP 29/2019. Appointing guardianship without following the applicable regulations will adversely affect the child's well-being, as they rely on their guardians for support. Furthermore, the Panel of Judges did not incorporate considerations regarding the best interests of the child in their legal deliberations, contrary to the provisions of the Convention on the Rights of the Child, especially General Comment No. 14 (2013) ) on The Right of The Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration. In this research, suggestions will be given to the Supreme Court to create technical guidelines so that the Panel of Judges in appointing a guardian for a child can pay attention to the principle of the best interests of the child, creating special guidelines regarding the implementation of the principle of the best interests of the child which must be adhered to by law enforcement officers. and the community, as well as training for law enforcement officers regarding the importance of the principle of the best interests of children as the main consideration."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tazkya Rizqyta Radhwa
Perwalian Sebagai Akibat Pengalihan Saham Kepada Anak Melalui Waris (Analisis Penetapan No. 108/Pdt.P/2020/PN Gin) = Guardianship As a Legal Consequence Of Shares Transfer To Children Through Inheritance (Analysis of Court Determination No. 108/Pdt.P/2020/PN Gin)
"Saham dikategorikan sebagai benda bergerak dan melekat hak kebendaan kepada pemiliknya sehingga dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan saham melalui waris kepada anak memberikan hak dan kewajiban pemegang saham kepada anak, akan tetapi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang saham merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Anak merupakan subjek hukum yang belum berusia dewasa sehingga belum cakap hukum. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham dibutuhkan wali yang sah untuk mewakilkan anak dalam tindakan hukum. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Terdapat perbedaan konsep antara hukum perwalian dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan, dimana perwalian menurut KUH Perdata dapat dilakukan salah satunya oleh orang tua, sedangkan pada UU Perkawinan perwalian tidak dapat dilakukan oleh orang tua karena perwalian hanya dilakukan ketika orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Wali tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atas kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya, namun dengan pengecualian bahwa hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai hukum keluarga, perwalian, dan pewarisan perdata di Indonesia ditinjau dari KUH Perdata dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana pengaturan mengenai saham Perseroan Terbatas dan Pengalihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas di Indonesia. Tulisan ini juga akan menganalisis bagaimana perwalian dilakukan sebagai akibat dari pengalihan saham sebagai objek waris kepada anak dan bagaimana wali atas dasar kepentingan anak diperbolehkan untuk memindahkan hak atas kekayaan anak di bawah perwaliannya. Penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisis pada Pengadilan Negeri Gianyar Penetapan No. 108/Pdt.P/2020/PN Gin.
Shares are categorized as movable property and bestow proprietary rights on their owners, allowing for the transfer of ownership. The transfer of shares through inheritance to a child grants the rights and obligations of a shareholder to the child, but the exercise of these rights and obligations is a legal act that can only be performed by someone who is legally competent. A child, being a legal subject who is not yet of age, is not legally competent. To exercise the rights and obligations as a shareholder, a legally authorized guardian is needed to represent the child in legal actions. This article is prepared using a doctrinal research method with a qualitative approach. There is a legal dualism in guardianship law, where according to the Civil Code, guardianship can be performed by parents, among others, while under the Marriage Law, guardianship cannot be performed by parents because it is only carried out when parents are unable to fulfill their duties. A guardian is not allowed to transfer rights over a child's property under their guardianship, except in cases where it is in the child's interest. The issue addressed in this article is how the regulations regarding family law, guardianship, and civil inheritance in Indonesia are examined based on the Civil Code and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, as well as how the regulations regarding shares of a Limited Liability Compan and the Transfer of Rights to Shares of a Limited Liability Company are in Indonesia. This article also analyzes how guardianship is exercised as a result of the transfer of shares as an inheritance object to a child and how a guardian, based on the child's interest, is permitted to transfer rights over the child's property under their guardianship. This research will address these issues by analyzing the Gianyar District Court Determination No. 108/Pdt.P/2020/PN Gin."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rimala Meylda
Perwalian Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Timika No. 39/PDT.G/2020/PN.TIM dan Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 383/PDT.G/2018/PA.SMG) = Under Age Children Guardianship Caused by Divorce (Case Study of The Decision of Timika District Court Number 39/PDT.G/2020/PN.TIM and The Decision of Semarang Religious Court Number 383/PDT.G/2018/PA.SMG)
"Dalam perkara perceraian, sering kali para orang tua memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh atau wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur. Lalu apa perbedaan antara kuasa asuh dan perwalian? Seolah dapat saling dipertukarkan, banyak para orang tua dalam perkara perceraian yang memohon untuk ditetapkan hak perwalian terhadap anak kandungnya.  Melalui gugatan perceraian dalam Putusan No. 39/PDT.G/2020/PN.TIM dan Putusan No. 383/Pdt.G/2018/PA.SMG Penulis akan membahas mengenai apakah perceraian mengakibatkan perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam Putusan Nomor 39/PDT.G/2020/PN.TIM dan Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.SMG tidak tepat jika dikabulkannya permohonan untuk ditetapkan hak perwalian anak terhadap Penggugat (selaku orang tua kandung dari anak yang belum dewasa). Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, Pasal 45 UU Perkawinan, Pasal 98 KHI dan Pasal 105 KHI, Penggugat masih memiliki kekuasaan untuk memelihara anaknya, putusnya perkawinan akibat perceraian tidak menyebabkan kekuasaan orang tua berakhir karena kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai ia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Selain itu, Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf h KHI suatu perwalian belum dapat timbul atas anak-anak tersebut karena tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dengan demikian, putusnya ikatan perkawinan karena perceraian tidak menyebabkan perwalian melainkan adanya penguasaan hak asuh atau pemeliharaan anak.

 

In the divorce case, parents propose a plea to be the guardian of their under age child. What is the distinction between child custody and guardianship? Through a divorce lawsuit, this thesis explain about Does divorce will caused the guardianship to their children? The author will do a legal analysis based on Indonesian Law and case study of the decision of Timika District Court Number 39/PDT.G/2020/PN.TIM and The Decision of Semarang Religious Court Number 383/PDT.G/2018/PA.SMG. This thesis is written by the author using a normative-juridical approach with descriptive-analytical data analysis methods so that the conclusions obtained in the form of explanatory explanations. In this research based on the Decision of Timika District Court Number 39/PDT.G/2020/PN.TIM and The Decision of Semarang Religious Court Number 383/PDT.G/2018/PA.SMG, the author find out that it is inappropriate to grant a request for guardianship to the Plaintiff (as biological parents of under age child). Based on Article 41 and Article 45 of Marriage Law, Article 98 and Article 105 of Compilation of Islamic Law, The Plaintiff still has the power to look after his child, the breakup of marriage due to divorce does not cause parental power to end because both parents still have the obligation to care for and educate their children until he is an adult or able to stand alone. Based on the provisions of Article 50 of the Marriage Law and Article 1 letter h of Compilation of Islamic Law, a guardianship cannot yet arise from such children because one element is not fulfilled namely The child is not under the authority of the parent. Thus, the breaking of the marriage ties due to divorce does not cause guardianship but rather the possession of custody and child care."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elvin Nailana, Author
Teori wilayah musytarakah: perwalian kolektif dalam perspektif maqasid al-syarish dan hukum modern
"Buku ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan wacana hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya terkait isu perwalian anak. Tujuan utamanya adalah merumuskan dan mengkaji konsep perwalian kolektif sebagai bentuk ijtihad sosial yang didasarkan pada kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, serta mengeksplorasi relevansinya dalam sistem hukum modern dan praktik peradilan agama di Indonesia.
Manfaat penulisan buku ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis.
Secara akademik, buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan studi maqāṣid. Kajian ini memberikan sumbangan penting bagi pengembangan metodologi ijtihad sosial yang responsif terhadap konteks sosial dan dinamika zaman.
Dengan pendekatan multidisipliner—menggabungkan fiqh, ushul fiqh, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum—buku ini juga dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam kajian hukum Islam yang kritis dan konstruktif."
Yogyakarta: Putra Surya Santosa, 2025
340.59 ELV t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Elvin Nailana, Author
Teori wilayah musytarakah: perwalian kolektif dalam perspektif maqasid al-syarish dan hukum modern
"Buku ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan wacana hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya terkait isu perwalian anak. Tujuan utamanya adalah merumuskan dan mengkaji konsep perwalian kolektif sebagai bentuk ijtihad sosial yang didasarkan pada kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, serta mengeksplorasi relevansinya dalam sistem hukum modern dan praktik peradilan agama di Indonesia.
Manfaat penulisan buku ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis.
Secara akademik, buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan studi maqāṣid. Kajian ini memberikan sumbangan penting bagi pengembangan metodologi ijtihad sosial yang responsif terhadap konteks sosial dan dinamika zaman.
Dengan pendekatan multidisipliner—menggabungkan fiqh, ushul fiqh, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum—buku ini juga dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam kajian hukum Islam yang kritis dan konstruktif."
Yogyakarta: Putra Surya Santosa, 2025
340.59 ELV t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Diva Aiko Fithriyah
Perlindungan Hukum Terhadap Terampu Sebagai Penjual Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dilaksanakan Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 189/PDT/2020/PT SBY = Legal Protection for the Person Under Incapacity as the Seller in a Sale and Purchase Agreement Conducted Before the Declaration of Guardianship (A Study of the Surabaya High Court Decision No. 189/PDT/2020/PT SBY)
"

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilaksanakan sebelum adanya penetapan pengampuan oleh pengadilan menimbulkan problematika hukum yang kompleks terkait dengan keabsahannya. Ketidakjelasan dalam ketentuan hukum mengenai status perjanjian yang dibuat oleh individu sebelum secara resmi dinyatakan berada di bawah pengampuan dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pihak pembeli yang tidak mengetahui kapasitas hukum penjual pada saat perjanjian dilaksanakan. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan situasi ini tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 189/PDT/2020/PT SBY. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilaksanakan sebelum adanya penetapan pengampuan, serta perlindungan hukum terhadap terampu sebagai penjual. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan sebelum penetapan pengampuan tetap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 446 KUHPerdata, di mana pengampuan baru berlaku setelah putusan diucapkan. Perlindungan hukum terhadap terampu sebagai penjual mengharuskan penerapan Pasal 451 KUHPerdata yang mengutamakan suami atau istri sebagai pengampu, kecuali terdapat alasan penting yang membenarkan pengangkatan pihak lain. Penunjukan pengampu yang mengabaikan ketentuan ini, seperti menetapkan ayah sebagai pengampu tanpa sepengetahuan istri, berpotensi dapat merugikan harta bersama terampu.

 

A Sale and Purchase Agreements executed prior to the court's determination of guardianship pose complex legal problems related to their validity. The lack of clarity in the legal provisions regarding the status of agreements made by individuals before they are officially declared to be under guardianship can create legal uncertainty that has the potential to harm buyers who do not know the seller's legal capacity at the time the agreement is executed. One example of a case that reflects this situation is contained in Surabaya High Court Decision Number 189/PDT/2020/PT SBY. The problem discussed in this research is the legal validity of the Sale and Purchase Agreement executed prior to the guardianship determination, and to evaluate the legal protection of the guardian as the seller. This research uses a doctrinal approach by collecting legal materials through literature studies which are analysed qualitatively. The results of the study show that the Sale and Purchase Agreement entered into prior to the guardianship decision remains valid and legally binding in accordance with Article 446 of the Civil Code, where the guardianship only takes effect after the verdict is pronounced. Legal protection for the incapacitated person as the seller requires the application of Article 451 of the Civil Code, which prioritizes the spouse as the guardian, unless there are significant reasons justifying the appointment of another party. Appointing a guardian in disregard of this provision, such as appointing the father as the guardian without the wife's knowledge, may potentially harm the joint property of the incapacitated person.

 

"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library