Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang implementasi jaminan kesehatan karyawan PTJasa Marga (Persero) tahun 2006-2010, dengan jenis penelitian kualitatif danmetode analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secaraumum implementasi jaminan kesehatan karyawan PT Jasa Marga berjalan cukupbaik. Namun biaya jaminan kesehatan karyawan yang dikelola sendiri inimencapai 10,77% gaji karyawan per bulan dan memiliki perbandingan total biayadua kali lipat dari pada iuran JPK Jamsostek (3% gaji karyawan lajang dan 6%karyawan berkeluarga). PT Jasa Marga (Persero) akan ikut serta dalam JaminanKesehatan Semesta yang telah diamanahkan sekaligus melaksanakan efisiensibiaya kesehatan dan tetap memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation of the employee health insuranceof PT Jasa Marga (Persero) in 2006-2010, with qualitative research andcomparative descriptive analysis method. The results showed that in generalimplementation of the employee health insurance of PT Jasa Marga was good.But the cost of employee which managed by self, has reached 10.77% of employeesalaries per month and has a ratio of total cost twice as much of the dues of JPKJamsostek (3% single and 6% with family). PT Jasa Marga (Persero) mustparticipate in the National Health Insurance that has been mandated as well asimplement cost-efficiency of health and still provide better health insurance foremployees."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi jaminan kesehatan karyawan PT Jasa Marga (Persero) tahun 2006-2010, dengan jenis penelitian kualitatif dan metode analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi jaminan kesehatan karyawan PT Jasa Marga berjalan cukup baik. Namun biaya jaminan kesehatan karyawan yang dikelola sendiri ini mencapai 10,77% gaji karyawan per bulan dan memiliki perbandingan total biaya dua kali lipat dari pada iuran JPK Jamsostek (3% gaji karyawan lajang dan 6%karyawan berkeluarga). PT Jasa Marga (Persero) akan ikut serta dalam Jaminan Kesehatan Semesta yang telah diamanahkan sekaligus melaksanakan efisiensi biaya kesehatan dan tetap memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik.

---

This study discusses the implementation of the employee health insurance of PT Jasa Marga (Persero) in 2006-2010, with qualitative research and comparative descriptive analysis method. The results showed that in general implementation of the employee health insurance of PT Jasa Marga was good. But the cost of employee which managed by self, has reached 10.77% of employee salaries per month and has a ratio of total cost twice as much of the dues of JPK Jamsostek (3% single and 6% with family). PT Jasa Marga (Persero) must participate in the National Health Insurance that has been mandated as well as implement cost-efficiency of health and still provide better health insurance for employees."

"

Jaminan kesehatan merupakan salah satu langkah pencegahan agar terhindar dari ketidakmampuan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, masih banyak masyarakat perdesaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan pada masyarakat perdesaan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data adalah data sekunder Indonesian Family Life Survey 5 dengan jumlah sampel 12.398 responden. Hasil penelitian didapatkan hanya 40,3% masyarakat perdesaan Indonesia yang telah memiliki asuransi kesehatan. Individu dengan karakteristik berusia produktif (25-44 tahun), berpendidikan tinggi, berstatus kawin, memiliki pekerjaan, berpendapatan tinggi, memiliki riwayat rawat jalan dan rawat inap bermakna secara statistik untuk berkemungkinan memiliki jaminan kesehatan pada masyarakat perdesaan Indonesia.

 

---

Health insurance is one of the preventive way to avoid the inability to obtain health services. However, there are still many rural residents who do not have health insurance. This study aims to determine the associated factors of health insurance ownership in rural Indonesia. This study is an observational study with a cross sectional design and a quantitative approach. The source of secondary data is from Indonesian Family Life Survey 5 with a sample size of 12.398 respondents. The results showed that only 40,3% of rural residents in Indonesia who have health insurance. Individuals with the characteristics of productive age (25-44 years old), higher education, being married, being employed, higher income, have past utilization in outpatient and inpatient care are statistically significant for the possibility of having health insurance in rural Indonesia.

 

"

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan penerapan dari Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk tentang pola pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) menggunakan sistem Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). Sebanyak 52,87% penduduk Provinsi Riau telah menjadi peserta JKN pada tahun 2016. RSUD Petala Bumi merupakan salah satu FKRTL yang melayani pasien peserta JKN di Pekanbaru, dari data junjungan pasien rawat jalan tahun 2017 sebanyak 41,9% merupakan pasien JKN. Ditemukan adanya keterlambatan pengajuan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sekitar 1-2 bulan dari batas waktu yang ditentukan sepanjang tahun 2017. Hal ini akan mengakibatkan penundaan pendapatan rumah sakit dimana pendapatan terbesar rumah sakit berasal dari pasien peserta JKN.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Material, Method), proses dan output. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi secara langsung dan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM pengelola dokumen klaim terutama tim Casemix, masih ditemukan resume medis yang tidak lengkap, SIRS yang masih belum computerized sehingga proses pengelolaan dokumen dilakukan secara manual termasuk billing system, dan belum ada kebijakan serta SOP tertulis dan baku yang menjadi pedoman pengelolaan dokumen klaim sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelola dokumen klaim saat ini menjadi relatif panjang.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kualitas SDM pengelola dokumen klaim masih belum memadai, alur proses pengelolaan dokumen klaim membutuhkan waktu lama karena tidak one tap service, serta tidak tersedia instruksi yang baku dan seragam secara tertulis untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dokumen klaim. Rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi untuk SDM pengelola dokumen klaim, mempercepat pelaksanaan SIRS yang terintegrasi di rumah sakit dan menetapkan pedoman melaksanakan pengelolaan dokumen klaim untuk kelancaran pengajuan klaim agar menjadi tepat waktu.

---

The National Health Insurance (JKN) is an application of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2004 concerning the SJSN and for its implementation is regulated in Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 12 of 2013 concerning Health Insurance, including the pattern of payments to the Advanced Referral Health Facility (FKRTL) using the system Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). As many as 52.87% of the population in Riau Province had become JKN participants in 2016. Petala Bumi Hospital was one of the FKRTLs that served JKN participants in Pekanbaru with 41.9% of outpatients being JKN patients. It was found that there was a delay in filing a hospital claim with BPJS Kesehatan around 1-2 months from the specified deadline for 2017. This would result in a delay in hospital income where the hospital's biggest income came from JKN participants.

The purpose of this study was to analyze the causes of late submission of claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital in terms of the system approach, namely input, process and output factors. Research uses qualitative research methods, data collection is done by in-depth interviews, direct observation and document review.

The results showed that the delay in filing claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital was due to a lack of competency in the human resource management of claim documents, especially the Casemix team. Medical resumes were still incomplete, SIRS was still not computerized so the document management process was manual including the billing system there is no policy and written and standard SOP that guides the management of claim documents so that the time needed to manage claim documents is now relatively long.

The conclusion of this study is that the quality of HR claim managers is still inadequate, the process of claim document management takes a long time because it is not one tap service, and there are no standardized and uniform written instructions available to guide the management of claim documents. Hospitals need to carry out workload analysis for human resource claim document managers, accelerate the implementation of integrated SIRS in hospitals and establish guidelines for carrying out claims document management for smooth filing claims to be on time."

"Nasional di Rumah Sakit (Analisis Data Sekunder Tahun 2017) Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017.Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372.Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis.

---

The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies.

The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017.

The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372.

It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance."

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS.

---

The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue.

This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews.

The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January-September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process."

"Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 22 seluruh pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk jaminan kesehatan. Tujuan penelitian ini mendapatkan hubungan determinan individu dengan utilisasi Jamkesda. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan rancangan studi potong lintang. Populasi penelitian adalah masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tumbang Talaken. Responden terpilih 110 orang diambil secara acak. Faktor diamati adalah determinan individu model Andersen. Hasil penelitian menunjukan 55,5% responden memanfaatkan Jamkesda. Agar utilisasi Jamkesda lebih baik perlu peningkatan promosi kesehatan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar tentang Jamkesda, mempermudah aksesibilitas dan mengembangkan program berdasarkan kebutuhan masyarakat.

---

According RI Law No 32 year 2004 article 22 the entire of health services is responsibility of local government including health insurance. The purpose of this study is to get relationship between individual determinants against Jamkesda utilization. This study is a quantitative using cross-sectional design. The population were community in Tumbang Talaken community health center, Manuhing Sub District. 110 respondents were selected throught random sampling. The factors studied are individual determinants based on Andersen model. The results showed 55,5% respondents use Jamkesda. For better Jamkesda utilization needs increase health promotion efforts to get accurate information about Jamkesda, easier accessibility and develop programs based community needs."

"Rumah Sakit PMI Bogor telah menyelenggarakan Program Jamkesmas dari awal mula Program tersebut diberlakukan oleh Pemerintah. Pihak rumah sakit memiliki tim yang telah di perbaharui pada april 2012, kareria kinerja tim sebelumnya berjalan lambat. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu diketahuinya implementasi Program Jamkesmas di Rumah Sakit PMI Bogor Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Implementasi Program Jamkesmas di Rumah Sakit PMI Bogor sudah berjalan dengan baik sesuai Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas. Terlihat dari komitmen, sarana dan prasarana, penanganan pasien dan pengolahan data hingga proses klaim sesuai standar yang ditentukan. Adanya peningkatan pasien Jamkesmas dari waktu ke waktu juga menandakan implementasi Program Jamkesmas berjalan dengan baik. Tidak dipungkiri dalam menyelenggarakan Program Jamkesmas di Rumah Sakit PMI Bogor mengalami kendala, diantaranya revisi koding, dan beberapa tarif INA-CBGS seperti tindakan operasi, perawatan intensif, dan persalinan perlu penyesuaian. Diharapkan pihak rumah sakit dapat melakukan pengajuan revisi tarif INA-CBGS (Advokasi) langsung kepada PPJK.

---

PMI Bogor Hospital has hosted the program from the beginning Jamkesmas program was enacted by the Government. The hospital has a team that has been refurbished in April 2012, due to slow performance ofthe previous team. The purpose of this thesis is known implementations Jamkesmas Program at the PMI Bogor Hospital 2012. The research was conducted using descriptive qualitative method. Implementation of .Tamkesmas Program at the PMI Bogor Hospital has been going well according to the Guidelines for Jamkesmas. Seen from the commitment, infrastructure, patient handling and processing of data to process claims according to the specified standard. An increase in Jamkesmas patients from time to time also marks the implementation of the Jamkesmas Program going well. No doubt in organizing Jamkesmas Program in PMI Bogor Hospital has constraints, including the revision of coding, and multiple rates INA-CBGS such as surgery, intensive care, and labor necessary adjustments. It is expected the hospital to do the filing revised tarif INA-CBGS (Advocacy) directly to PPJ K."