Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia telah menjadi pelopor dalam pengelolaan program jaminan kesehatan sosial (JKN) terbesar di dunia. Program ini diinisiasi sejak tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pencapaian kepesertaan JKN sebesar 96% terhadap jumlah penduduk pada Desember 2023. Cakupan kesehatan semesta sebagai salah satu upaya dalam program JKN tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan, tetapi juga mencakup manfaat yang diterima serta mekanisme pembiayaannya. Ekuitas sebagai salah satu asas dalam memenuhi persyaratan Universal Health Coverage (UHC) masih menjadi masalah dalam pelaksanaan program JKN ini, hal ini terlihat dari data grafik yang dianalisa oleh Ascobat Gani pada tahun 2019 bahwa masih terjadi disparitas yang sangat signifikan antara wilayah propinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap faktor dari sisi penyedia atau supply side  yang mempengaruhi terjadinya disparitas pemanfaatan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama program JKN. Penelitian ini menggunakan data sekunder BPJS Kesehatan, dan data publikasi dari Kementrian Keuangan dan Kemntrian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Secara statistik, pemanfaatan layanan kesehatan ditingkat pertama dipengaruhi sebesar 30% oleh kondisi geografis melalui alat ukur status keterpencilan Desa melalui variabel Skor Indeks Desa Membangun (IDM), dan kondisi sosioekonomi melalui alat ukur kapasitas fiskal dan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD kabupaten dan kota. Skor IDM dan Persentase PAD terhadap APBD secara signifikan berpengaruh positif sedangkan rasio kapasitas fiskal daerah secara signifikan berpengaruh negatif dengan nilai signifikansi P < 0,05 terhadap kontak rate kunjungan rawat jalan tingkat pertama.

---

Indonesia has become a pioneer in managing the largest social health insurance (JKN) program in the world. This program was initiated in 2011 based on Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System with the achievement of JKN membership of 96% of the total population in December 2023. Universal health coverage as one of the efforts in the JKN program is not only related to membership, but also includes the benefits received and the financing mechanism. Equity as one of the principles in fulfilling Universal Health Coverage (UHC) requirements is still a problem in the implementation of the JKN program. This can be seen from graphic data analyzed by Ascobat Gani in 2019 that there are still very significant disparities between provincial regions in Indonesia. The aim of this research is to conduct an analysis of factors from the provider side or supply side that influence disparities in health service utilization in first level health facilities of the JKN program. This research uses secondary data from BPJS Kesehatan, and published data from the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs as well as the Central Statistics Agency. Data were analyzed univariately, bivariately and multivariately using multiple linear regression methods. Statistically, the utilization of health services at the first level is influenced by 30% by geographical conditions through measuring village remoteness status through the Village Development Index Score (IDM) variable, and socio-economic conditions through measuring fiscal capacity and the percentage of Regional Original Income (PAD) to the district APBD and city. The IDM score and the percentage of PAD to APBD have a significant positive effect, while the regional fiscal capacity ratio has a significant negative effect with a significance value of P < 0.05 on the contact rate of first level outpatient visits."

"Skripsi ini menganalisis tanggung jawab dokter mengenai tindakan unnecessary medical treatment dan kickback dalam pengajuan klaim pada program asuransi kesehatan Pemerintah di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan mengacu pada studi kasus Dokter Farid Fata di Michigan. Kasus Dokter Farid Fata merupakan salah satu kasus health care fraud terbesar di sejarah Amerika Serikat dengan 2 (dua) tindakan fraud utama, yaitu unnecessary medical treatment dan kickback. Tindakan Dokter Farid Fata telah merugikan hampir sebanyak 553 (lima ratus lima puluh tiga) pasien dengan klaim penipuan sebanyak $34 juta kepada Medicare. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Permasalahan hukum dalam skripsi ini mengulas mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban hukum terkait tindakan unnecessary medical treatment dan kickback dalam proses pengajuan klaim terhadap program asuransi kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah, baik di Indonesia ataupun Amerika Serikat. Selain itu, meneliti mengenai pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Dokter Farid Fata apabila hal serupa terjadi di Indonesia, dengan menganalisis regulasi yang berlaku di kedua negara. Kesimpulannya, pertanggungjawaban hukum Dokter Farid Fata secara lebih rinci diatur di Amerika Serikat dibandingkan Indonesia, karena saat ini pengaturan pertanggungjawaban hukum pelaku health care fraud di Indonesia terbatas pada tingkat administratif. Dengan demikian, diberikan saran kepada Pemerintah, BPJS Kesehatan dan mitra BPJS Kesehatan, dokter, serta masyarakat untuk berkolaborasi dan membentuk sistem yang terjamin baik dari segi preventif atau represif guna mengatasi tindakan health care fraud di Indonesia, terkhusus unnecessary medical treatment dan kickback.

---

This thesis analyzes the legal responsibility of doctors regarding unnecessary medical treatment and kickbacks in filing claims in national health insurance programs in Indonesia and the United States, referencing the case study of Doctor Farid Fata in Michigan. The Doctor Farid Fata case is one of the largest health care fraud cases in the history of United States, involving two main types of fraud, unnecessary medical treatment and kickbacks. Doctor Farid Fata’s actions harmed nearly 553 (five hundred and fifty three), resulting in fraudulent Medicare claims amounting $34 million. This thesis is prepared using doctrinal research method with prescriptive research type. The legal issues includes a review of the regulations and legal liabilities related to unnecessary medical treatment and kickbacks in the process of submitting claims to national health insurance programs, both in Indonesia and the United States. Furthermore, it examines the legal liability that can be imposed on Doctor Farid Fata if similar actions occurred in Indonesia, by analyzing the relevant regulations in both countries. In conclusion, the legal liability of Doctor Farid Fata is regulated more comprehensively in the United States compared to Indonesia, as the current legal framework of legal liability towards health care fraud perpetrators in Indonesia is limited to administrative sanctions. Thus, suggestions are given to the Government, BPJS Kesehatan and BPJS Kesehatan partners, doctors, and the public to collaborate and form a guaranteed system both in preventively and repressively, to overcome health care fraud in Indonesia, especially unnecessary medical treatment and kickbacks."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN khususnya kepala keluarga perempuan dari keluarga miskin. Program Jaminan Kesehatan JKN di Indonesia secara umum belum efektif pelaksanaannya karena masih banyak warga yang memiliki Kartu JKN namun tidak dapat menggunakannya sebagaimana mestinya. JKN memprioritaskan warga yang memang memiliki masalah finansial sehingga tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai kebutuhannya dengan memberikan bantuan iuran. Serta membuka akses pelayanan bagi semua kalangan masyarakat. Namun, kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah. Bahkan di DKI Jakarta sebagai ibukota negara kualitas pelayanan JKN bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin masih memperoleh kritik. Penelitian ini memilih lokus penelitian di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk miskin tertinggi setelah Kepulauan Seribu dan memiliki kepala keluarga perempuan paling tinggi. Perempuan menjadi salah satu pihak yang paling rentan terhadap kemiskinan sehingga tujuan dalam skripsi ini untuk menggambarkan tentang akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan kepala keluarga perempuan dalam program JKN di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan kuantitatif berupa survei. Penelitian ini menggunakan teori yang menyatakan bahwa akses dapat ditinjau dari 5 dimensi yakni, availability, acessability, affordability, adequacy, dan acceptability. Hasil penelitian menemukan bahwa indikator akses telah terpenuhi pada semua dimensi kecuali dimensi affordability.

---

ABSTRACT This study aims to analyze about the access of women as head of the family in poor households. Generally, National Health Insurance in Indonesia is not as effective as it should be because many citizens with JKN membership cannot access health services. National Health Insurance prioritizes poor citizen who could not afford the health service they deserve by providing financial assistance. Even in DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, the problem about health services and JKN are still remaining. The locus of this study is Kapuk village, Cengkareng Sub district, West Jakarta that has one of the most poorly populated areas after the Kepulauan Seribu and has the highest female head of household. Women are one of the most vulnerable group to poverty, hence, this study discusses health service access for poor families with women as the head of the family in National Health Insurance in Kapuk village Cengkareng Sub district, West Jakarta. This study uses a positivist approach, with both qualitative and quantitative design through in depth interviews and survey. The theory in this study is a ldquo five dimensional theory rdquo which includes availability, accessibility, affordability, adequacy, and acceptability. Furthermore, the result of this study shows that all accessibility dimension are fulfilled except the affordability dimension. "