Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Posyandu (pos pelayanan terpadu), adalah wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu, memberi peluang kepada lintas program maupun lintas sektoral yang terkait untuk berperan lebih aktif dan terkoordinasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-program Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informani secara mendalam pelaksanaan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-grogram Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi belum efektifnya koordinasi tersebut. Informasi diperoleh dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung terhadap informan-informan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, serta informan dari tingkat Puskesmas yakni Kepala Puskesmas dan koordinator Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi lintas program di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang berkaitan dengan Posyandu belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya perencanaa terpadu tahunan khusus berkaitan dengan program-program yang ada di Posyandu. Agar koordinasi tersebut memberikan hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat, perlu ditunjuk koordinator yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Untuk lebih menyebarluaskan dan pemerataan keberadaan Posyandu di setiap desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kesinambungan Posyandu di tengah-tengah masyarakat. Daftar Bacaaan = 39 (1978-2001)

---

Analysis of Coordination of Program Crossing In Bungo Regency Health Department On The Programs Implementation of The Integrated Services Post In Bungo Regency Province of Jambi, 2001Posyandu (integrated services post), as one of of the community participation in the implementation of heath services, derives from the society of every village in Indonesia. Based on the Instruction of Home Affairs Minister number 9`h in 1990, on the enhancement, program and sectoral crossing are supposed to be more active in the participation. The reality shows that the coordination of the program crossing of Bungo Regency Health Department in the programs implementation of Posyandu has not run well. This research is conducted to find out deeply information of the implementation of program crossing coordination in Bungo Regency in 2001. The research method used is qualitative to detect the cause of why coordination has not run. Informations are obtained by having indepth interview, focus group discussion, and observation which are directly done to informants who are directly involved with the available programs in the integrated services post and also, from community health center. The result of the research shows, that the coordination of the program crossing in Bungo Regency Health Department that is related to the integrated services post has not been effective yet. It is appointed by the planning is not integratedly arranged, especially abaout the program in Posyandu. In order that the coordination produce more significant and greater result, appointing a coordinator which is enclosed in a Decision Letter from the Head of Health Department of Bungo Regency is a need. To spread out and distribute evenly the existence of the integrated services post in every village, it is expexted that The Regency Government could alocate sufficient budget to reinforce the continuity of the integrated services post. Bibliography : 39 (1978-2001)

Abstrak :
Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi seluruh penduduk. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam memelihara kesehatannya. Dalam rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 telah ditetapkan 10 program unggulan kesehatan dan salah satu diantaranya adalah program keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang No.23 pasal 23, program kesehatan kerja ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa mernbehayakan diri sendiri dan masyarakat di sekelilingnya. Departemen Kesehatan RI telah menyusun pedoman pelaksanaan kesehatan kerja bagi masyarakat kerja sektor informal, agar masyarakat pekerja sektor informal yang jumlahnya sudah mencapai 80% dari seluruh jumlah angkatan kerja dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang gambaran pelaksanaan program UKK sektor informal di Dinas Kesehatan dengan menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut seperti pengetahuan tentang program UKK, Komitmen Kepala Dinas Kesehatan terhadap program, Peran Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan dam pengembangan program, tenaga ahli, anggaran, Juklak dan Juknis, perencanaan, pembinaan, advokasi, disinfo UKK, pembentukan Pos-pos UKK, pelatihan, pencatatan dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Subdinas serta Kepala Seksi pengelola program UKK sektor informal rasing-masing Dinas Kesehatan berjumlah 3 orang kemudian dilakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat dalam bentuk Matriks yang dibuat berdasarkan transkrip hasil wawancara mendalam, kemudian dilakukan analisis isi berdasarkan teori atau pedoman Upaya Kesehatan Kerja lalu dibandingkan antara kenyataan dengan harapan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program UKK sektor informal di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Masih rendahnya pengetahuan Kepala Dinas Kesehatan tentang UKK sektor informal, belum adanya komitmen Kepala Dinas Kesehatan terhadap program UKK, belum berjalannya peran Dinas Kesehatan, belum ada dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak tersedianya anggaran, serta belum adanya sistem informasi Kesehatan Kerja merupakan faktor penyebab utama program UKK tidak terlaksana dengan baik. Komitmen yang kuat dari Kepala Dinas sangat dibutuhkan agar program UKK dapat terlaksana, untuk itu pula upaya advokasi kepada Pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan di bidang anggaran sangat perlu dilakukan sehingga dalam pelaksanaan dan pengembangan program UKK mendapat dukungan, dan untuk pemantapan dan pengembangan program UKK maka dari Departemen Kesehatan diharapkan mendesain format yang adekuat untuk Sistem informasi Kesehatan Kerja sehingga dapat dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program UKK.

---

Study of Informal Sector's Occupational Health Program in District Health Offices of Kota Bandar Lampung and South East Lam pung in 2002Health development aims to increase awareness, ability, and eagerness of living healthy by all population. The people is expected to be actively involved in keeping their health. In health development plan headed for "Healthy Indonesia 2010", it has been effected 10 main health programs. One of them is occupational safety and health program, as stipulated in the law No. 23 article 23. The program is implemented in order to reach the optimum work productivity, so the workers that may work healthily without endanger themselves and the people around them. Ministry of Health had arranged a manual of work health implementation to the people working in informal sector, where their numbers has reached 80 % from all the work forces, so the informal sector workers that may obtain health services according to their works. This research was conducted to get information about the implementation of informal sector's Work Health Unit (WHU) in the Health Office, and factors that may influence the program of implementation such as knowledge about WHU, Health Office head's commitment- toward the program. Health Office's role in program implementation and development, skilled personnel, budget, implementing and technical guides, planning, advocacy, WHU's disinformation, WHU's post construction, training, recording and reporting. This research applied qualitative approach by using in-depth interview to the Head of District Health Office, head's deputy, and coordinator of WHU informal sector, where each Office has three personnel, before conducting document studies. Data were analyzed using matrix form according to the result of in-depth interview. Content analysis was done based on theory or Work Health Effort manual, and then it was compared between the realty and expectation. The result of the research proved that Occupational's informal sector programs in the District Health Offices of Bandar Lampung and South Lampung did not worked as expected yet. The lack of the Office Heads' knowledge about the WHU's informal sector, static role of the Offices, no commitment of the Heads toward the WHU, not availability of Local Government's supports, budget, and information system of Work Health were the main causes of the not working of WHU program. Strong commitment from the Office Head is really necessary to make the WHU Program is successful. Advocacy to the local government as the policy maker in budgetting is very important, so the WHU that may receive enough supports in its implementation and development. Ministry of Health is expected to provide adequate format in the Information System of Work Health in making plan, implementation, and evaluation of WHU program.

Abstrak :
Indonesia telah banyak melakukan pembaharuan dalam bidang kesehatan namun bukan berarti masalah kesehatan telah terselesaikan. Dalam rangka menjalankan visi dan misi baru yaitu Menuju Indonesia Sehat 2010, Depkes telah mendorong dan mendukung pembentukan Koalisi untuk Indonesia Sehat. Meskipun telah banyak kegiatan yang dilakukan dan dihasilkan oleh Koalisi untuk Indonesia Sehat, pemantauan harus tetap dilakukan. Sementara itu, untuk mendukung pemantauan tersebut diperlukan sistem informasi yang menjadi poros untuk mengalirkan informasi. Sistem informasi yang ada di sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat sampai saat ini belum dapat sepenuhnya mendukung pemantauan kegiatan Koalisi untuk Indonesia Sehat karena selain kurangnya sumber daya manusia dan komitmen pihak manajemen, sistem informasi ini belum dapat mengintegrasi data-data yang ada, sering terjadi pemasukan data yang sama berulang kali, belum dapat mendeteksi kesalahan pengetikan, belum terdapat proses otomasi dalam mengeluarkan data, kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam memisahkan input dan output dan belum memanfaatkan program database. Sistem informasi yang dikembangkan adalah sistem informasi yang bersifat mikro (kecil) yaitu pengembangan perangkat lunak untuk pemantauan kegiatan Koalisi untuk Indonesia Sehat. Dalam mengembangan sistem informasi ini, penulis membatasi hanya sampai pada perancangan dan uji coba sistem. Metode yang digunakan dalam mengembangan sistem informasi pemantauan kegiatan Koalisi untuk Indonesia Sehat yaitu Metode Daur Hidup Pengembangan Sistem (System Development Life Cycle) meliputi studi kelayakan, rencana pendahuluan, analsis sistem, perancangan dan uji coba. Lokasi pengembangan sistem informasi ini yaitu di kantor sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat dan waktu kegiatan dilakukan pada pada bulan Juni-Juli 2003. Pada tahap studi kelayakan diperoleh daftar kebutuhan yang akan dipergunakan untuk sistem baru. DAD Konteks dibuat pada tahap rencana pendahuluan sedangkan telaah dokumen dan wawancara tak terstruktur diperlukan pada tahap analisa sistem untuk membuat DAD Tahapan. Pada tahap perancangan sistem dilakukan perancangan basis data yaitu pembuatan kamus data, hubungan antar label dan algoritma proses serta perancangan fisik yaitu spesifikasi program yang disertai dengan model tampilan layar untuk pembuka, input dan output. Pada studi ini dapat disimpulkan bahwa Diagram Aliran Data (DAD), kamus data, hubungan antar Label dan algoritma proses yang merupakan model konseptual dan logis telah tersedia untuk sistem yang baru. Model tampilan layar untuk pembuka, input dan output yang merupakan model fisik juga telah tersedia untuk sistem informasi yang baru. Begitu pula dengan program aplikasi dan laporan-laporan yang dibutuhkan Koalisi untuk Indonesia Sehat telah tersedia. Adapun saran-saran dari studi ini antara lain perlunya peninjauan terhadap sistem informasi setelah satu setengah tahun berjalan selama data yang dimasukan ada, pentingnya kerjasama dengan pihak manajemen dalam mendukung pengembangan sistem informasi, adanya perangkat lunak ini diharapkan dapat membantu dalam menyiapkan data untuk keperluan Membership Award, membuat peta tentang koalisi lokal dan mengembangkan sistem informasi lain dengan menggunakan website yang dimiliki Koalisi untuk Indonesia Sehat (www.koalisi.org), tidak hanya dapat digunakan untuk sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat tapi juga anggotanya seperti koalisi lokal (propinsi dan kabupaten/kota) serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau peneliti yang tertarik dalam mengembangkan sistem informasi yang ada di sekretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat. Daftar Bacaan : 18 (1999-2003)

---

Developing Software for Monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat ActivityIndonesia has been doing a lot of innovation on health but it doesn't mean health problems have been gone. To achieve its mission and vision on Indonesia Sehat 2010, Depkes has supported on declaration of Koalisi untuk Indonesia Sehat. Even though Koalisi untuk Indonesia has been doing a lot of activities and raising achievements, monitoring must be continually done. Meanwhile, it will need information system to support monitoring that becomes axis for flowing of information. Information system at secretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat has not completely supported to monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities. Beside lack of human resource and commitment, the information system has not integrated all data yet, there're redundancy of data, it could not detected wrong typing, it has not automatically produced information, lack of capability on separating of input and output, and it has not used database software. Information system that would be developed is micro information system that is developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities. This study on Developing software for monitoring of activities, was only done up to system design and testing. The method of developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities was using System Development Life Cycle which consisted of study of feasibility, early planning, system analysis, system design and testing. Location on developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities was in secretariat Koalisi untuk Indonesia Sehat and schedule was about June-July 2003. From study of feasibility was produced list of needs for new system that would be used for producing DFD Context. The result of document reviews and interviewing to informants, would be needed for producing DFD Leveled in system analysis. Meanwhile, there were database design such as data dictionary, data relationship and flow chart of process and physic design such as specific program including interface model of starting, input and output. This study can be concluded that Data Flow Diagram, data dictionary, data relationship and flow chart of process that were conceptual and logic model has been provided for new system. The Interface model of starting, input and output that were physic model has been provided for new system. Also with application program and the reports has been provided for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat activities. The recommendations of this study on developing software for monitoring of Koalisi untuk Indonesia Sehat are to conduct evaluation of system after one and half years as long as data has been input, to cooperate with management on supporting of system development, to provide data on Membership Award and mapping of local coalition, to develop other information system with using of Koalisi untuk Indonesia Sehat website (www.koalisi.org), system can be used not only for secretariat of Koalisi untuk Indonesia Sehat but also for members such as local coalitions (provincial and district/city coalitions), to give opportunity to student and researcher who interest on system development in secretariat of Koalisi untuk Indonesia Sehat. References: 18 (1999-2003)

Abstrak :
ABSTRAK Profil kesehatan kabupaten/kotamadya merupakan salah satu bentuk produk informasi kesehatan yang memuat gambaran kesehatan di setiap kabupaten/kotamadya. Profil kesehatan kabupaten/kotamadya mulai disusun sejak tahun 1990 setelah disepakati hasil rapat kerja kesehatan nasional tahun 1990. Pada perkembangannya profil tersebut masih diragukan akurasi datanya, sehingga dengan surat edaran menteri kesehatan RI Nomor IR.01 SJ.X.0306 tanggal 17 April 1997 disampaikan bahwa : - Profil dipakai sebagai acuan resmi di dalam penyelenggaraan manajemen kesehatan - Semua pihak diharapkan ikut berperan serta dan membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan profit kesehatan ini. Kabupaten DT. II Purwakarta salah satu kabupaten di Jawa Barat yang data profilnya agak meragukan, untuk itu perlu dilihat bagaimana pengelolaan profit di Kabupaten tersebut.

---

ABSTRACT District Health Profile is one of health information product which was contain health figures in district level. Since 1990, District Health Profile was compiled and published under recommendation of Annually National Health Meeting (Rakerkesnas) 1990. Moreover, the quality and accuracy of health data in the health profile is still in doubt, so that through Ministry of Health regulation No.IR.O1.SJ.X.0306 dated 17 April 1997 quoted that: - Health profile should be used as a formal reference in the health management - All of them were expected directly or indirectly to participate and support in compiling of the health profile. Purwakarta District is one of district in West Java Province which the data in the health profile believed unreliable, therefore it is needed to have more information how the Purwakarta District Health Profile was managed. This study is aimed to get a description of Purwakarta District Health Profile in planning, implementing, controlling, monitoring and evaluating.

Abstrak :
ABSTRAK Masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah pembiayaan kesehatan yang makin lama makin tinggi. Pemerintah memberikan satu alternatif dalam mengatasi masalah pembiayaan kesehatan melalui konsep DUKM, yang operasionalnya berbentuk JPKM. Rumah sakit St Borromeus merupakan salah satu penyelenggara program JPKM dengan nama PJPK, ternyata penyelenggaraan PJPK tersebut dalsm pelaksanaannya mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu Rp. 359.000.000,- ( 1993 ), dan kerugian inii cenderung untuk meningkat terus. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang besarnya biaya perunit layanan, identifikasi seluruh biaya pada peneyelenggaraan PJPK, struktur biaya sebagai dasar penentuan premi umum dan khusus, penentuan premi umum dan khusus, perhitungan premi ini dibuat agar supaya PJPK RSB tidak mengalami kerugian dalam menjalankan polayanannya terhadap anggota yang menjadi peserta PJPK tarsebut. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan yang efisien adalah sistem bipartit dengan pembayaran pra-upaya serta kapitasi. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh PJPK RSB dipenguruhi oleh kunjungan poli umum, dimana 63 % dari biaya tersebut adalah biaya obat. Saran-saran yang diajukan adalah penurunan biaya obat, sistem pelaksanaan kembali pada sistem bipartit, pencegahan terjadinya peril dan hazard dengan pemerikaaan awal yang lebih teliti.

---

ABSTRACT The Indonesian people are facing a problem on the constant increase of health expenses. The government gives alternative in decreasing it by promoting DUKM concept which is carried out in the form of JPKM. St Borromeus Hospital is one of the administers of JPKM which is well known as PJPK. When it is put into effect, the Hospital suffered an adequately heavy loss, up to the amount of Rp. 359.000.000,- during the fiscal year 1993. The loss keeps increasing over the years. This research is conducted to get information about the total service expense per unit, identification of all expenses occurred in the execution of PJPK, cost structure as the basic source in fixing general and special premium, fixture of general and special premium. The calculation of premium is made so that PJPK RSB does not suffer more loss while carrying out service for the members of PJPK. The conclusion of the research finds that the most efficient system are the biparties system, a pre-paid payment and capitation. Visitors to the general clinics influences the expense spent by PJPK RSB, 63 % out of payment accepted is for drug. Suggestions forwarded are decrease of drug expenses, the re-implementation of the biparties system, avoidance of perils and hazard by through examination since the beginning.

Abstrak :
ABSTRAK
Posyandu merupakan pos pelayanan terpadu KB-- Kesehatan, yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat, dengan dukungan teknis dari petugas , dalam rangka pencapaian NKKBS .Namun sampai saat ini belum dilakukan telaah mengenai peran kader dalam pengelolaan posyandu tersebut . Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hubungan peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu di Kotamadya Pangkalpinang .

Untuk keperluan tersebut dilakukanlah penelitian dengan bentuk penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan cross sectional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah hubungan antara peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu, baik dalam fungsi penggerakan maupun dalam fungsi penyuluhan

Hasil penelitian ini adalah bahwa ada hubungan antara peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu . Peran kader baik dalam fungsi penggerakan maupun dalam fungsi penyuluhan merupakan suatu bentuk pengelolaan yang memerlukan persiapan, kemampuan, koordinasi dan pembinaan sehingga akan menghasilkan posyandu berpenainpilan baik .

Saran ditujukan baik terhadap DepKes. maupun Pemda Tk.I dan Tk.II agar lebih meningkatkan peran kader dalam pengelolaan posyandu sehingga posyandu akan menjadi lebih baik dan mandiri.

Daftar bacaan 25 ( 1977 - 1990 )

Abstrak :
Tujuan peneliti adalah untuk memperoleh tentang gambaran pemanfaatan kunjungan posbindu lansia di Kelurahan Cisalak. Pendekatan penelitian adalah kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan instrument panduan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dan Wawancara Mendalam (WM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan hubungan antara faktor predisposisi, faktor enabling, faktor penguat dan faktor kebutuhan terhadap posbindu dalam memeriksakan kesehatan bagi lansia. Hasil penelitian menyarankan agar Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan meningkatkan kegiatan promosi kesehatan di posbindu lansia. ......The research objective is to know the representation of elderly Integrated Founding Post visit utilization in Cisalak Village. Research approach is qualitative. Research data is obtained using instrument of Focus Group Discussion guide and Comprehensive Interview. Research result discovered that there is a propensity relationship among predisposition, enabling, reinforcing and need factors toward elderly health check in Integrated Founding Post. From the research result, it is suggested that Head of Health Department need to do advocacy to Mayor to achieve fund support in training practice for untrained cadre and to increase health promotion activity in elderly Integrated Founding Post.

Abstrak :
Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang paling sering menyerang wanita. Sebagian besar wanita penderita kanker payudara datang ke tempat pengobatan dalam kondisi stadium lanjut, padahal kanker payudara dapat dideteksi secara dini dengan rutin melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran praktik SADARI pada mahasiswi S1 reguler Universitas Indonesia tahun 2013 menggunakan pendekatan Health Belief Model. Sampel adalah 287 mahasiswi S1 reguler Universitas Indonesia dari 12 fakultas, diambil dengan metode estimasi proporsi dengan presisi relatif. Hasilnya, sebanyak 51.9% mahasiswi sudah melakukan SADARI, namun hanya 3.3% yang melakukannya secara rutin setiap bulan. Sementara itu variabel usia, pengetahuan, persepsi terhadap manfaat melakukan SADARI, persepsi terhadap hambatan melakukan SADARI, dan persepsi terhadap kemampuan diri melakukan SADARI menunjukkan hubungan yang signfikan dengan praktik SADARI. ......Breast cancer is one of the most common cancers among women. Most of the women with breast cancer visit the medical practitioner in late stadium, despite the fact that breast cancer can be detected by routinely doing breast self-examination (BSE). The purpose of the current study was to depict breast self-examination practice on undergraduate female students of Universitas Indonesia by using Health Belief Model (HBM) approach. Samples are 287 undergraduate female students of Universitas Indonesia from 12 faculties, calculated by estimating a population proportion with specified relative precision method. The results showed that 51.9% of the participants reported performing BSE, but only 3.3% that performed BSE regularly. Meanwhile, age, knowledge, perceived benefits of BSE, perceived barriers of BSE, and perceived self efficacy significantly associated to BSE practice.

Abstrak :
Kebisingan di tempat kerja merupakan bahaya yang berisiko menimbulkan dampak terhadap kesehatan bagi pekerja. Pekerja yang terpajan kebisingan dan tidak diatasi dapat menyebabkan gangguan non-auditory berupa gangguan fisiologis, gangguan psikologis, dan gangguan komunikasi. Oleh karena itu, survei ini bertujuan untuk melihat efek kesehatan yang ditimbulkan oleh kebisingan serta hubungan pajanan bising tersebut dengan gangguan non-auditory pada pekerja bagian produksi PT. Tokai Dharma Indonesia. Variabel yang diteliti diantaranya intensitas kebisingan di unit produksi, penggunaan Alat Pelindung Telinga pada pekerja, dan keluhan subjektif gangguan non-auditory. Gangguan non-auditory diukur menggunakan kuesioner berdasarkan gejala yang dirasakan pekerja. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pajanan kebisingan dengan gangguan fisiologis, gangguan psikologis, dan gangguan komunikasi pada pekerja bagian produksi PT. Tokai Dharma Indonesia.

---

Noise in the workplace is a health risk that can impact to the workers. If this noise can’t be managed, it will cause non-auditory effects like physiological effect, psychological effect, and communication disturbance. Therefore, the purposes of this survey are to see the occurrence of non-auditory effects and correlation of noise level to non-auditory effects of production’s workers in PT. Tokai Dharma Indonesia. Variables examined include noise level in production unit, use of Hearing Protection Device, and subjective symptom of non-auditory effects. Non- auditory effects based on self administered questionnaire. The analytical result indicated that there is a significant relationship between the level of noise exposure with physiological effect, psychological effect, and communication disturbance of production’s workers in PT. Tokai Dharma Indonesia.

Abstrak :
Peserta KB aktif cenderung memilih metode kontrasepsi non MKJP dibandingkan dengan metode kontrasepsi MKJP. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain cross sectional, dilakukan bulan Mei-Juni 2013 di Puskesmas Kecamatan Palmerah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode kontrasepsi pada peserta KB aktif. Teknik sampling sistematis random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan secara signifikan dengan pemilihan metode kontrasepsi pada peserta KB aktif adalah umur (p=0,045), pendidikan (p=0,003), jumlah anak hidup (p=0,019), pengetahuan (p=0,028), rasa takut menggunakan metode kontrasepsi tertentu (p=0,032), pengalaman KB sebelumnya (p=0,020), jarak tempat tinggal dengan fasilitas pelayanan KB (p=0,007), dukungan suami (p=0,045), peranan petugas KB (p=0,036), keterpaparan media informasi (p=0,041). Diharapkan untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam meningkatkan kesertaan program KB yang tepat dan rasional. ......Active participant of family planning tend to choose contraception methods of short term contraception methods (STCM/Non MKJP) than long term contraseption methods (LTCM/MKJP). Type of research in quantitative with cross sectional design, conducted in May-June 2013 at Palmerah Public Health Centre to know factors contraseptive associated with selection methode of contraseption by active family planning participants. This research in using tehnic of sistematic random sampling. The result of this study found that ages is factor that associated as significant with contraseption methode (p=0,045), education (p=0,003), number of life child (p=0,019), knowledge about types of contraseption (p=0,028), the fear of using contraseptive methods (0,032), distance of residence with family planning services fasilities (p=0,007), husband support (0,045), office role (p=0,036), media expossure information (0,036). Expected to increase cooperation across sectors and programs to improve family planning program with agibility proper and rational.