Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengecualian jaminan kesehatan bagi penderita gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat yang termuat di dalam Pasal 25 huruf i Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Dalam penelitian ini penulis juga hendak meninjau peranan asuransi dalam konteks pemenuhan hak dasar atas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penderita gangguan kesehatan/sakit akibat ketergantungan obat tidak sepatutnya dikecualikan mengingat mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mencabut ketentuan yang mengecualikan jaminan kesehatan bagi penderita ketergantungan obat. Apabila tidak dimungkinkan pemerintah dapat menyediakan program jaminan kesehatan khusus untuk penderita ketergantungan obat demi terpenuhinya hak dasar atas kesehatan mereka. ...... The focus of this study is about the exclusion in health security for people who used drugs which contained at Article 25 (i), Presidential Regulation No. 111 Year 2013 as amendment of Presidential Regulation No. 12 Year 2013 regarding Health Security. This study is also getting to know about the role of insurance in the right to health. This study is qualitative descriptive interpretative. This study found that people who used drugs should not exclude because they are equal with the others to get access in health care. I suggest that the government should revoke the provision, which conclude people who used drugs to get health security. Another option is the government can provide health security program specifically for people who used drugs in order to respect and fulfillment their right to health"

"Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebutdengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakansalah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengankewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiaporang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenaipenerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasuspenolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehfasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitiandilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukungdengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitiankemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun ProvinsiJawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasienpengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHAdiberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi,adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to asHIV, is entitled to receive health services which is one form of public serviceguaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health.This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basicneeds for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the applicationof the provision of health services to patients with HIV by the ProvincialGovernments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases ofrefusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKIJakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normativejuridical approach using secondary data, including legislation, books, and supportedby primary data in the form of interviews with related parties. The results of thestudy concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West JavaProvinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infectedpatients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given theright by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained inArticle 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection."

"Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat di Indonesia dan tanggung jawab rumah sakit rujukan Covid-19 yang telah melebihi kapasitas terhadap pasien gawat darurat. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif, data penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta melalui wawancara dengan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Simpulan dari penelitian ini adalah: pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat terdapat pada UUD NRI 1945, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No. 19 Tahun 2016, dan Permenkes No. 47 tahun 2018 dan PM No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Rumah sakit bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi terhadap kelalaian tenaga kesehatan dan menunjuk tiga kemungkinan pertanggung jawaban pada tenaga kesehatan, kepala rumah sakit, atau rumah sakit. Penelitian ini menyarankan agar pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien dikodifikasi dan harmonisasikan kedalam suatu peraturan perundang – undangan yang spesifik dan tidak memberikan celah untuk dapat diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian. Bagi masyarakat, penulis menyarankan untuk ikut bekerja sama untuk meningkatkan upaya penanggulangan Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat meringankan beban rumah sakit rujukan Covid-19.......This thesis examines the regulation of health services for emergency patients in Indonesia and The Responsibility of Covid-19 Referral Hospitals Which Exceeded the Capacity towards Emergency Patients. The research was conducted using normative juridical research methods, descriptive research types, secondary research data consisting of legal materials, and through interviews with the Deputy Director of Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. The conclusions of this study are: the regulation of health services for emergency patients is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals, Law no. 38 of 2014 concerning Nursing, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Minister of Health Regulation No. 19 of 2016, and Minister of Health Regulation No. 47 of 2018 and Minister of Health Regulation No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Hospitals are criminally, civilly and administratively responsible for the negligence of health workers and designate three possible responsibilities to health workers, the head of the hospital, or the hospital. This thesis suggests that the hospital's accountability to patients be codified into a specific legislation and does not provide even a gap to be interpreted into several meanings. For the community, the author suggests working together to increase efforts to overcome Covid-19 by following health protocols so that it can ease the burden on Covid-19 referral hospitals."