Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak awal 2020 hingga pertengahan 2021, India berada dalam krisis akibat pandemi COVID-19. Menurut para pengamat politik, kondisi tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja pemerintahan PM Narendra Modi sementara tugas politiknya untuk menyebarkan ideologi terus berjalan. Ideologi digunakan sebagai strategi persuasi massa dalam pidato politik dengan menonjolkan kesamaan identitas. Karya tulis ilmiah ini ditulis untuk mengungkap ideologi yang terkandung dalam pidato- pidato PM Narendra Modi tentang COVID-19 yang berhubungan dengan pergerakan Hindutva atau nasionalisme Hindunya. Tiga teks pidato dari situs resmi Narendra Modi dipilih untuk diteliti berdasarkan dinamika pandemi di India, dengan judul “From midnight, the entire country shall go under complete lockdown”, “Fight against Coronavirus has become people-driven”, dan “India’s response to Coronavirus is one of self-confidence and self-reliance”. Teori yang digunakan sebagai dasar pencarian ideologi tersebut adalah Analisis Wacana Kritis dari Fairclough dengan bantuan Analisis Transitivitas dari Halliday untuk pendeskripsian elemen-elemen linguistik dalam teks pidato, interpretasi tema-tema utama yang terkandung, dan menjelaskan ideologi yang disampaikan. Tema-tema utama dan jenis proses transitivitas yang terjadi didapat dengan metode deskriptif-kualitatif, didukung oleh metode kuantitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa ketiga pidato PM Modi mengandung ideologi solidaritas sebagai perwujudan dari prinsip ajaran Hindu “Vasudhaiva kutumbakam”, yang dalam Bahasa Indonesia berarti, “Seluruh dunia adalah keluarga”. Ideologi tersebut dikemukakan melalui proses relasional (54.38%).......COVID-19 terribly impacted India from the beginning of 2020 until the middle of 2021. Political observers suggested that the situation happens due to the lack of maximum governance of PM Narendra Modi, but his political duty in spreading ideology persists. Ideology highlights common identity which motivates the mass to follow the persuasions of politicians in speeches. This paper aims to disclose the ideology contained in the speeches of PM Narendra Modi on COVID-19 related to his Hindutva or Hindu nationalism movement. Three speeches from the official website of Narendra Modi have been chosen in accordance with pandemic dynamics in India, titled “From midnight, the entire country shall go under complete lockdown”, “Fight against Coronavirus has become people-driven”, and “India’s response to Coronavirus is one of self-confidence and self-reliance”. For disclosure of the ideology in the speeches, Critical Discourse Analysis by Fairclough is used to describe the linguistic features with Transitivity Analysis from Halliday, to interpret the main themes, and to explain the ideology. The main themes and transitivity process are generated with descriptive-qualitative methods, aided by quantitative method. It was found that the speeches of PM Modi are underlined with solidarity as a manifestation of a Hindu principle “Vasudhaiva kutumbakam”, translated to English as “The world is our family”, which are delivered through relational process (54.38%)."

"In 2019, the Indian parliament enacted the Citizenship Amendment Act (CAA), which gives a fast-track citizenship for immigrants of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian faiths from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. The BJP, a populist party with Hindutva as the ideological foundation to establish a Hindu homeland in India, propelled communal rhetoric that triggered significant protests from Muslim groups, citing discrimination against Muslim immigrants. This article explores how the BJP politicizes religious identity within the context of the CAA. It delves into the involvement of Muslim and student groups, as well as opposition parties, in Parliament to influence CAA policy dynamics. Despite massive protests, the BJP effectively utilized its popularity to implement the CAA, intensifying concerns among Hindu voters and mobilizing their political support. This article underscores that the politicization of religious identity results in majoritarian policies that pose a threat to democratic principles when populist in power....... Pada tahun 2019, parlemen India mengesahkan Amandemen UU Kewarganegaraan (CAA) yang mempercepat pemberian status kewarganegaraan bagi imigran dengan agama: Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen, yang berasal dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Dengan retorika komunal elit politik Bharatiya Janata Party (BJP), kebijakan ini menimbulkan gelombang protes kelompok Muslim karena dianggap diskriminatif terhadap imigran Muslim di India. Artikel ini membahas bagaimana BJP sebagai partai populis dengan ideologi Hindutva yang ingin membentuk tanah air Hindu di India, melakukan politisasi identitas agama dalam konteks CAA. Lebih lanjut, penulis membahas mengenai keterlibatan kelompok Muslim dan mahasiswa hingga partai oposisi dalam parlemen dalam memengaruhi dinamika kebijakan CAA. Walaupun menimbulkan protes besar, BJP berhasil memanfaatkan popularitasnya untuk memajukan agendanya, termasuk penerapan CAA, memperburuk persepsi ancaman di kalangan pemilih Hindu, dan memicu mobilisasi politik bagi pemilih Hindu. Tulisan ini menekankan bahwa politisasi identitas religius oleh aktor politik populis membentuk kebijakan mayoritarian yang membahayakan hak-hak minoritas dan demokrasi secara keseluruhan."