Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam kerangka General Agreement on Trades in Service di sektor pendidikan tinggi. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada implementasi GATS dalam pendidikan tinggi, penelitian ini akan berfokus pada upaya diplomasi Indonesia dalam kerangka GATS terkait liberalisasi jasa pendidikan tinggi. Penelitian ini akan menjelaskan proses yang Indonesia lalui dalam usahanya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam sektor pendidikan tinggi di World Trade Organization. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa selama putaran perundingan perdagangan dalam kerangka GATS di WTO, Indonesia berusaha cukup keras untuk mempertahankan kepentingannya dalam hal pendidikan tinggi, hal ini dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari koalisi yang dilakukan dengan negara-negara berkembang lainnya dalam forum-forum GATS, hingga melalui sistem kualifikasi kualitas dalam negeri. Dalam penelitian ini juga dipaparkan seperti apa posisi Indonesia di tengah tekanan global terkait perdagangan bebas, utamanya di sektor jasa pendidikan tinggi.

---

This research aims to explain the diplomacy efforts undertaken by Indonesia on the discussion of the General Agreement on Trade in Services in the higher education sector. Compared to previous studies that are more focused on the implementation of GATS in higher education, this research will be focused on Indonesia's diplomacy strategies in GATS in terms of the liberalization of higher education services. This research will explain the diplomacy process carried out by Indonesia to defend its national interests in the World Trade Organization. The result found that during trade negotiations of GATS at the WTO, Indonesia tried a variety of strategies to defend its national interests in terms of higher education, ranging from coalitions conducted with other developing countries in the ministerial conferences, until making a domestic quality qualification system. This study also explained the position of Indonesia in the midst of global pressure related to free trade, specifically, in terms of liberalizing the higher education service sector."

"Uniting International Aspirations: The Role of Adam Malik as the President UN’s General Assembly 1971-1972

---

This research discusses the role of Adam Malik during his tenure as President of UN General Assembly from 1971-1972. The discussion begins by explaining the factors behind the election of Adam Malik as President of UN General Assembly and his role in resolving the complicated agenda of the session during his tenure. In the years 1971-1972 was a historic year for the Indonesian people in the international world. Adam Malik was elected as the first Indonesian who succeeded in occupying the chair of the 26th UN General Assembly. Adam Malik is the 8th Asian person who succeeded in holding the position as President of UN General Assembly with 119 votes out of a total of 125 votes collected. The author argues that the support from Asian countries has also been a supporting factor in the success of Adam Malik as President of UN General Assembly. The leadership characteristic that Adam Malik applied in chairing the General Assembly was putting forward "Musyawarah" to resolve problems that occurred during his tenure. Different from previous research which discusses Adam Malik in full on his political career, this research focuses on the work of Adam Malik during his tenure at the United Nations. This research uses historical research methods using primary and secondary sources such as archives, newspapers, interview transcripts, books, and journals."

"Penelitian ini membahas mengenai kiprah Adam Malik selama menjabat sebagai ketua Majelis Umum PBB 1971-1972. Pembahasan dimulai dengan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terpilihnya Adam Malik sebagai ketua Majelis Umum dan bagaimana perannya dalam menyelesaikan agenda-agenda sidang yang pelik selama masa kepemimpinannya. Tahun 1971-1972 menjadi tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia di dunia Internasional. Adam Malik terpilih sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil menduduki kursi ketua Majelis Umum PBB ke-26. Adam Malik merupakan orang Asia ke-8 yang berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Umum PBB dengan perolehan suara 119 dari total 125 suara yang terkumpul. Penulis berargumen bahwa dukungan dari negara-negara Asia turut menjadi faktor pendukung dalam menyukseskan Adam Malik sebagai ketua Majelis Umum.Ciri khas kepemimpinan yang Adam Malik terapkan dalam memimpin sidang Majelis Umum yaitu mengedepankan "Musyawarah" untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama masa kepemimpinannya. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih membahas mengenai Adam Malik secara penuh terhadap karier politiknya, penelitian ini fokus pada kiprah Adam Malik selama mengemban tugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan menggunakan sumber primer dan sekunder seperti arsip, surat kabar, transkirp wawancara, buku, dan jurnal.

---

This research discusses the role of Adam Malik during his tenure as President of UN General Assembly from 1971-1972. The discussion begins by explaining the factors behind the election of Adam Malik as President of UN General Assembly and his role in resolving the complicated agenda of the session during his tenure. In the years 1971-1972 was a historic year for the Indonesian people in the international world. Adam Malik was elected as the first Indonesian who succeeded in occupying the chair of the 26th UN General Assembly. Adam Malik is the 8th Asian person who succeeded in holding the position as President of UN General Assembly with 119 votes out of a total of 125 votes collected. The author argues that the support from Asian countries has also been a supporting factor in the success of Adam Malik as President of UN General Assembly. The leadership characteristic that Adam Malik applied in chairing the General Assembly was putting forward "Musyawarah" to resolve problems that occurred during his tenure. Different from previous research which discusses Adam Malik in full on his political career, this research focuses on the work of Adam Malik during his tenure at the United Nations. This research uses historical research methods using primary and secondary sources such as archives, newspapers, interview transcripts, books, and journals."

"Diplomasi ekonomi sudah dilakukan sejak zaman dulu, salah satunya adalah yang terjadi antara Kesultanan Ternate dengan Pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan diplomasi ekonomi tersebut tercantum dalam beberapa naskah perjanjian, yaitu Surat Perjanjian Suppletoir Contract omtrent den afstand van het recht tot het heffen van in-en uitvoerrechten en accijnsen in de afdeeling Banggaai (Residentie Ternate) en Onderhoorighoden gesloten met Z.H. den Sultan van Ternate en zijne landsgrooten op den 10 Maart 1899 dan Tandscrift Van Vrischa. Di dalam naskah ini terlihat apa saja bentuk hubungan diplomasi yang dilakukan dan mengapa diplomasi tersebut dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperlihatkan bentuk-bentuk hubungan diplomasi ekonomi yang terjadi antara Kesultanan Ternate dengan Pemerintah Hindia Belanda serta mengapa hubungan diplomasi ekonomi tersebut dilakukan. Metode yang digunakan untuk menjelaskan hal tersebut adalah metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk hubungan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah monopoli perdagangan cengkih serta pemberian upeti kepada Kesultanan Ternate. Adapun latar belakang mengapa diplomasi itu dilakukan pihak Ternate adalah sebagai akibat dari dukungan Belanda terhadap Tentate pada saat Ternate menghadapi konflik dengan Spanyol. Sementara itu, Belanda melakukan diplomasi dengan Ternate dilatarbelakangi oleh kondisi politik dan ekonomi Belanda yang memburuk akibat adanya transisi politik dan ekonomi yang terjadi di Belanda. Dalam diplomasi ini Belanda mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari Ternate untuk menutupi kondisi ekonomi negaranya.

---

Economic diplomacy has been carried out since ancient times, one of which is what happened between the Sultanate of Ternate with the Dutch East Indies Government. These economic diplomacy activities are listed in several treaty texts, namely the Suppletoir Contract omtrent den afstand van het recht tot het heffen van in-en uitvoerrechten en accijnsen in de afdeeling Banggaai (Residentie Ternate) en Onderhoorighoden gesloten met Z.H. den Sultan van Ternate en zijne landsgrooten op den 10 Maart 1899 and Tandscrift Van Vrischa. In these manuscripts, it can be seen what the forms of diplomatic relations are and why. The purpose of this study is to show the forms of economic diplomacy that occurred between the Sultanate of Ternate and the Dutch East Indies Government and why the economic diplomacy relationship was carried out. The method used to explain this is a descriptive analytical method. The results of this study indicate that the forms of economic diplomacy relations conducted by both parties are the clove trade monopoly and tribute to the Sultanate of Ternate. The background to why the diplomacy was carried out by Ternate was as a result of Dutch support for Tentate when Ternate faced a conflict with Spain. Meanwhile, the Netherlands conducted diplomacy with Ternate against the background of Dutch political and economic conditions that worsened due to the political and economic transition that occurred in the Netherlands. In this economic diplomacy, the Dutch took the maximum advantage from Ternate to cover the country's economic conditions."