Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas.Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip piercing the corporate veil.Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.

---

This thesis examines the legal relationship in a group company, especially between the holding company and the subsidiary company, as well as the accountability of the holding company for appointing the subsidiary company as corporate guarantor according to civil law, specifically the law of limited liability company.Limited liability company is an independent legal entity, and any company incorporated in a group company, in conducting a legal act will be the responsibility of the company itself. However, with the connection between the holding company and the subsidiary company, resulting in dualism role of the holding company. Dualism is seen from the actions of the holding company that appoints the subsidiary company as corporate guarantor, such matter has the potential to harm third parties. The holding company may be held accountable through the principle of piercing the corporate veil.Regulation concerning the holding company and subsidiary company in a group company are currently ineffective as it uses a single corporate approach, while the holding company and subsidiary are companies in the plural form which in fact is a unity."

"BUMN guna mengoptimalkan dan mempertahankan kedudukannya dalam dinamisnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia melalui mekanisme restrukturisasi dengan memanifestasikan jumlah perusahaan yang pasti atau rightsizing melakukan pembentukan holding company. Perkembangan sektor bisnis yang semakin besar dan juga menantang tidak menutup kemungkinan kedepannya anggota holding BUMN melakukan ekspansi dengan pembentukan beberapa anak perusahaan dan beberapa anak perusahaan tersebut mengalami kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut timbul permasalahan yang mungkin dapat terjadi mengingat yang menjadi induk perusahaan adalah bagian dari suatu holding company BUMN yang dimana sebelum tergabung dalam holding kedudukannya adalah sebagai BUMN yang kemudian bertransformasi menjadi anggota dalam holding company BUMN. Penelitian ini dipaparkan guna mengetahui sejauh mana tanggung jawab anggota holding BUMN sebagai induk terhadap anak perusahaannya yang mengalami kerugian dan terkait status kerugian yang dialami anak perusahaan dalam kaitannya dengan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendeketan kasus. Adapun untuk bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab jawab anggota holding BUMN sebagai induk terhadap kerugian anak perusahaannya hanya sebatas pada saham yang disertakan sebagai modal atau limited liability kecuali dapat dibuktikan bahwa induk perusahaan memenuhi doktrin piercing the corporate veil. Dalam hal anak perusahaan mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan kerugian negara karena penyertaan modalnya dari penempatan langsung dari negara yang berasal dari APBN atau APBD melaikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh anggota BUMN.

---

SOE in order to optimize and maintain their position in the dynamic development and growth of the world economy through restructuring mechanisms by manifesting a definite number of companies or rightsizing the formation of a holding company. The development of the business sector that is getting bigger and also challenging does not rule out the possibility that in the future members of the SOE holding will expand with the formation of several subsidiaries and some of these subsidiaries suffer losses. In this regard, problems arise that may occur considering that the parent company is part of a SOE holding company which before joining the holding its position was as a SOE which then transformed into a member of a SOE holding company. This research was presented in order to determine the extent of the responsibility of members of the SOE holding as a parent to their subsidiaries that suffered losses and related to the status of losses suffered by subsidiaries in relation to state finances. The research method used is normative juridical using statue approach, conceptual approach and case approach. As for the research materials used, they consist of legal materials and non-legal materials through the study of legal documents and literature studies. The results of this study show that the responsibility of members of the SOE holding as the parent for the loss of its subsidiaries is only limited to the shares included as capital or limited liability unless it can be proven that the parent company meets the doctrine of piercing the corporate veil. In the event that a subsidiary suffers a loss, the loss cannot be categorized as a state loss because of its capital participation from direct placement from the state derived from the APBN or APBD through the participation of shares owned by members of the SOE holding."

"Pembentukan holding company BUMN menyebabkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dapat saling bersinergi. Dengan adanya sinergi tersebut, holding company BUMN rentan untuk bekerjasama melakukan tindakan anti persaingan. Dalam skripsi ini, penulis meneliti terkait pembentukan holding BUMN sektor pariwisata dan pendukungnya ditinjau dari hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa holding BUMN sektor pariwisata dan pendukungnya berada dalam sebuah cluster market, yaitu tourism prodct market. Selain itu, pembentukan holding company BUMN, secara khusus sektor pariwisata dan pendukungnya, wajib melakukan notifikasi kepada KPPU sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999. Terkait adanya potensi bundling, bentuk bundling yang dapat dilakukan adalah mixed bundling sehingga tidak melanggar ketentuan tying agreement dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999.

---

The establishment of State-Owned Enterprise (SOE’s) holding company has resulted in the companies that incorporated being able to support each other. Therefore, SOE’s holding company is vulnerable to cooperate in taking anti-competitive practices. In this thesis, the author examines the establishment of SOE’s holding company for tourism and its support from the perspective of Indonesia Anti Monopoly and Competition Law. This research is library research, which is done by using the typology of juridical normative research. The result of this research concludes that SOE’s holding company for tourism and its support is in a cluster market, namely tourism product market. Moreover, the establishment of SOE’s holding company, specifically the sector of tourism and its support, has fulfilled the notification requirement to KPPU in Article 29 paragraph (1) Law Number 5 Year 1999. Regarding the potential for bundling, the form of bundling that can be done is mixed bundling so it doesn’t violate the provisions of the tying agreement in Article 15 paragraph (2) Law Number 5 Year 1999."

"Salah satu peran perusahaan terhadap pembangunan tercermin dalam Corporate Social Responsi bility CSR . Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah perusahaan yang melaksanakan CSR kian menunjukkan peningkatan. Namun demikian, belum banyak perusahaan holding compa ny yang melaksanakan CSR secara komprehensif dan menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan strategi CSR pada holding company PT Astra International yang dilaksanakan secara komprehensif dan terinternalisasi dalam keseluruhan aktivitas perusahaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut terdiri dari pelaksanaan program pengembangan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan, sebagai salah satu metode dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui program Kampung Berseri Astra. Selain itu, ciri khas strategi CSR pada holding company PT Astra International terdapat dalam; tujuan, cara melaksanakan, indikator keberhasilan, penyandang dana, manfaat, dan waktu pelaksanaan CSR yang selaras dengan luasnya unit bisnis. Karakteristik tersebut terinternalisasi dalam strategi bisnis perusahaan.

---

One of company rsquo s roles in development is reflected in Corporate Social Responsibility CSR . In the last ten years, the number of companies implementing CSR has increased. However, not many holding companies implement CSR comprehensively and make it as part of the company rsquo s strategy. This study describes the CSR strategy at holding company of PT Astra International which has implemented comprehensively and internalized in all company rsquo s activities. This study was conducted using qualitative research methods. The results of this study show that the Astra CSR strategy consist of the implementation of community development programs with empowerment approach as a method in achieving social welfare through the program of Kampung Berseri Astra. The characteristics of CSR strategy at holding company of PT Astra International can be found in goal, vehicles, measurement, benefactors, benefits, and time frame of implementation CSR which in line with the scale of bussiness unit. Those characteristics are internalized in company strategy. "