Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian tesis ini difokuskan pada konsep yang dilakukan dalam melakukan rekonstruksi Holding Usaha Milik Negara (Holding BUMN) agar dikelola secara akuntabel. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, tipologi penelitian preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yakni perlu dilakukan sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang merupakan dasar hukum pembentukan Holding BUMN dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara karena kedua peraturan perundang-undangan belum memuat definisi holding dan pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menyebabkan konflik hukum dalam pelaksanaannya. Diperlukan konsep hukum ideal untuk menentukan pengelolaan dan pengawasan Holding BUMN agar sesuai dengan prinsip Bussiness Judgement Rule dan Good Corporate Governance yang akan menentukan kedudukan hukum dan batas tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kekayaan Holding BUMN. Hal ini perlu dilakukan agar manajemen Holding BUMN dapat melakukan bisnisnya dengan baik serta memiliki ruang gerak untuk memaksimalkan potensi, sumberdaya, dan pengelolaan secara akuntabel. ......This thesis research focuses on the concepts of reconstructing State-Owned Enterprises’s Holding (SOE’s Holding) to managed in an accountable manner. The form of research used is juridical-normative, prescriptive research typology, the type of data used is secondary data, and the data analysis method used is qualitative method. The results of the study are necessary to synchronize Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies which is the legal basis of SOE’s Holding establishment with the prevailing regulations are namely Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises because the two regulations do not contain the definition of holding and separation of separated state assets, causing legal conflicts in their implementation. An ideal legal concept is needed to determine the management and supervision of SOE’s Holding according the principles of Business Judgment Rule and Good Corporate Governance to determine the legal position and limits government responsibility in managing the wealth of SOE’s Holding. This needs to be done so the management of SOE’s Holding can conduct its business well to maximize potential, resources, and management in an accountable manner.

Abstrak :
Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas lex specialis derogate legi generali menyebabkan adanya transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat melakukan campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN. ......The concept of holding BUMN in Indonesia is a concept that is currently used as a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to realize the prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differences in the status of State assets in BUMN holdings. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets, so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai bagaimana struktur hukum perusahaan yang ada di Indonesia saat ini mampu mengakomodir perubahan pengelolaan perusahaan yang berkembang dari pengelolaan perseroan tunggal, menjadi perseroan grup serta holding company, pengelolaan perseroan grup, serta holding tersebut bukan hanya dilakukan oleh sektor swasta, namun hal ini masuk dalam rencana strategis Pemerintah untuk membentuk holding company Badan Usaha Milik Negara BUMN yang membawahi perseroan-perseroan tertentu sebagai Induk Perusahaan dengan pembagian berdasarkan bidang usaha. Terdapat langkah kongkrit yang telah ditempuh Pemerintah sehubungan untuk mewujudkan adanya holding company BUMN yaitu mendirikan holding company bidang perkebunan dengan cara melakukan pengambilalihan saham negara pada PT. Perkebunan Nusantara I s/d XIV kepada PTPN III Persero. Pengambilalihan saham tersebut menimbulkan beberapa isu hukum yaitu telah terjadinya perubahan sifat perusahaan dari Perseroan Tunggal menjadi Perseroan yang tergabung dalam suatu holding company, status PT. Perkebunan Nusantara I, II, IV s/d XIV dari yang sebelumnya berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi anak perusahaan BUMN, apakah pengelolaan holding tersebut tidak melanggar kemandirian perusahaan perseroan yang tergabung dalam grup holding, serta bagaimana risiko hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan akibat dari menjalankan perintah dari holding.Pada dasarnya holding company belum diatur secara jelas dalam hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia.Tesis ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum terdapat instrument pengaturan yang jelas mengenai holding companydalam struktur hukum perseroan di Indonesia, yang mengakibatkan banyak terjadi kekosongan serta ketidakpastian hukum dari pengelolaan perusahaan dengan pola holding tersebut, Dengan demikian untuk menimbulkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam iklim berusaha di Indonesia, maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk mengatur secara jelas dan teperinci mengenai holding companydalam struktur hukum perusahaan di Indonesia. ......This thesis discusses how the existing corporate legal structure in Indonesia is able to accommodate changes in the management of a company that develops from the management of a single company, a group company and a holding company, the management of the group company, and the holding is not only done by the private sector, but this Entered into the Government 39 s strategic plan to establish a holding company of State Owned Enterprises SOEs that oversees certain companies as Parent Company with division by business line. There are concrete steps that have been taken by the Government in relation to realizing a holding company of SOE is establishing a holding company in the field of plantation by taking takeover of state shares in PT. Perkebunan Nusantara I to XIV to PTPN III Persero . Takeover of these shares raises several legal issues that have been the occurrence of changes in the nature of the company from a single company into a company incorporated in a holding company, the status of PT. Plantation Nusantara I, II, IV to XIV from the previous status as State Owned Enterprises SOEs to become a subsidiary of state owned companies, whether the management of the holding does not violate the independence of the company incorporated in the holding group, and how the legal risk of the act Done by a subsidiary resulting from executing orders from the holding.Basically the holding company has not been regulated clearly in the law of limited liability company in Indonesia. This thesis is prepared by normative legal research method to produce descriptive analytical data. The result of the research concludes that there is no clear regulation instrument regarding holding company in the legal structure of the company in Indonesia, which resulted in many vacancy and legal uncertainty from the management of the company with the holding pattern. Thus, to create legal certainty and comfort in the business climate in Indonesia, A legal mechanism is needed to clearly and in detail about the holding company in the corporate legal structure of Indonesia.

Abstrak :
Di Indonesia, pembentukan holding company dimulai sejak tahun 1998 dengan rencana Pemerintah dalam melakukan inisiasi pembentukan holding company untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Pembentukan holding company ini merupakan salah satu pilihan dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN dalam rangka mengoptimalisasi manajemen. Salah satu sektor yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka pembentukan holding company ini adalah pada sektor perumahan dan pengembangan kawasan. Dalam rencana ini, Perum Perumnas akan ditunjuk sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan yang diantaranya terdiri dari Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero). Akan tetapi, dibalik inisiasi rencana Pemerintah dalam pembentukan holding company beberapa BUMN ini, muncul pula adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan skema pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta membahas mengenai apakah pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang bertujuan menjalankan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak-dampak yang berpotensi akan timbul dari dibentuknya Holding Company oleh BUMN pada Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan. ......In Indonesia, the formation of holding companies began in 1998 with the Government's plan to initiate the formation of holding companies for several State-Owned Enterprises. The purpose of establishing this holding company is as an option to implementing the restructurization of State-Owned Enterprises for their management optimization. One of the sectors planned by the government for the formation of this holding company is the Housing and Area Development Sector. In this plan, Perum Perumnas will be appointed as the holding company of the subsidiaries which include Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) and PT Bina Karya (Persero). However, behind the initiation of the Government's plan to establish holding companies for several State-Owned Enterprises, there were indications of violations of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This thesis will discuss the arrangement of the Holding Company formation scheme by State-Owned Enterprises the Housing and Area Development Sector in terms of Law Number 5 of 1999 and discuss whether the formation of Holding Companies by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development sectors can be exempted as an act aimed at implementing regulations based on Law Number 5 Year 1999. This thesis will also discuss the potential impacts that will arise from the establishment of a Holding Company by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development Sector

Abstrak :
Dalam rangka efisiensi dan lebih meningkatkan keuntungan, Kementerian BUMN berencana untuk membentuk perusahaan holding di bidang Perumahsakitan. Skripsi ini membahas mengenai syarat dan prosedur pendirian rumah sakit berbentuk PT dan pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan oleh PT Persero. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal. Pertama, bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai syarat pendirian rumah sakit yang berbentuk PT dengan pendirian PT biasa dalam hal jumlah pendiri, kewajiban pendiri untuk mengambil bagian saham, dan modal dasar minimum. Namun, untuk mendirikan rumah sakit berbentuk PT harus memenuhi standar dan fasilitas pelayanan rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga modal dasar minimum tidak mungkin 50 juta rupiah seperti diatur dalam UUPT. Terkait dengan prosedur pendirian, perbedaan terletak pada perizinan. Setelah rumah sakit yang berbentuk PT sah menjadi badan hukum masih terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu izin untuk mendirikan dan izin untuk melakukan operasional rumah sakit. Kedua, pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengambilalihan saham, pembentukan PT Rumah Sakit Persero yang diikuti dengan pengambilalihan saham, dan pemisahan yang diikuti dengan pengambilalihan saham. ...... For the purpose of efficiency and increasing profits, the Ministry of State Owned Enterprise announced plans to form a holding company in the field of healthcare (hospitals). This thesis analyzes the requirements and procedure of the formation limited liability company based hospital and the formation of a holding company in the field of healthcare (hospitals) by PT Persero. This thesis uses normative judicial method. The result of this thesis concludes two things. First, there are no differences between requirements of the formation limited liability company based hospital and other limited liability company, such as number of founders, duty of founders to take stocks, and minimum capital. However, the formation of limited liability company based hospital must comply some requirements of hospital facilities and services based on Hospital Law and its implementing regulation. So that the minimum capital is not possible for 50 million rupiahs as regulated in Company law. Related to the procedures, the differences is on the licensing. The procedures are also different, after the limited liability company based hospital legally formed as limited liability company there are two other requirements, such as license to build and operate the hospital. Second, the formation of the holding company in the field of healthcare (hospitals) may be carried out through acquisition, formation of PT Persero based hospital followed by acquisition, and a split-up followed by acquisition.

Abstrak :
Tesis ini membahas wacana pembentukan Bank Holding Company oleh Pemerintah terhadap bank-bank milik negara. Latar belakang Pemerintah untuk membentuk Bank Holding Company adalah untuk memperkuat permodalan bank-bank negara serta untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ini adalah ketentuan single presence policy sebagaimana diatur dalam POJK Kepemilikan Tunggal Bank. Terdapat 2 (dua) permasalahan dari pembentukan Bank Holding Company ini adalah ketentuan spesifik mengenai pembentukan holding company dan risiko hukum yang mungkin akan timbul dari pelaksanaan dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai pembentukan holding company atau perseroan induk. Sebagai acuan bagi BUMN, maka ketentuan holding dapat mengacu pada PP 72 Tahun 2016 terutama terkait dengan pengalihan saham milik Pemerintah pada BUMN untuk dijadikan penyertaan negara pada BUMN lain dan BUMN yang mendapat pengalihan saham tersebut akan menjadi induk dari BUMN yang mengalihkan sahamnya dan POJK Kepemilikan Tunggal Bank sebagai pedoman pembentukan Bank Holding Company. Risiko Hukum yang harus dimitigasi oleh pemerintah status hukum anak perusahaan hasil holding, pembatasan kepemilikan saham bank oleh Badan Hukum, Pengalihan/Pemindahan Kepemilikan Saham Mayoritas di Luar Bursa, batas maksimum pemberian kredit, market share yang terbentuk dari bumn induk hasil holding perbankan dan implikasinya terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia, ketentuan mengenai rahasia bank mengingat BUMN Induk Holding Perbankan bukan merupakan Lembaga Keuangan Bank. ......This thesis mainly talks about the discourse of the formation of a Bank Holding Company by the Government against state-owned banks. The underlying reason why The Government want to establish a Bank Holding Company is to strengthen the capital of state banks as well as to fulfill the prevailing law which is the provisions of single presence policy stipulated in the Financial Services Authorities Rule. Two (2) problems were obtained from the plan of formation of this Bank Holding Company, specifically provisions concerning the holding company specifically and legal risks that might arise from the implementation of the agreement. This study uses juridical-normative research methods, the research typology used is descriptive analytical, data analysis methods used are qualitative methods and data collection tools used are document studies and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that basically there was not any provisions regulate about the company or parent company. As a reference for SOEs, ownership can be submitted to PP 72 of 2016 related to the transfer of Government-owned shares to SOEs to make state participation in other SOEs and SOEs that receive the transfer of shares will be the property of the government transferring their shares and Financial Services Authorities Rule as a guideline for establishing a Bank Holding Company. Legal Risk that must be mitigated by the legal status of the holding company subsidiary, bank share ownership by the Legal Entity, Transfer/Majority Share Ownership in the Foreign Exchange, maximum lending limit, market share derived from holding, banking and the legal implications business competition in Indonesia, provisions concerning bank secrets, considering that the holding SOE is not a Bank Financial Institution.