Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang baru yang diratifikasi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang melarang anti propaganda hubungan seksual non-tradisional atau LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) banyak mengundang perhatian dalam negeri maupun dunia internasional, khususnya media. Di Rusia sendiri, UU ini mengundang pro dan kontra media. Dengan menggunakan teori One Dimensional Man Marcuse (1968) yang menyatakan bahwa sebuah produksi kapitalis dan rasionalitas substansinya merupakan hasil dari sistem dan kritik sosial, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan pro dan kontra media terhadap UU Anti Propaganda LGBT Rusia pada tahun 2013. Berdasarkan delapan sampel artikel yang berasal dari media (web based) di Rusia, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan yang terdapat di media yang dimiliki dan atau memiliki keterikatan dengan Pemerintah Federal Rusia dan mempunyai latar belakang Kristen Ortodoks akan cenderung mendukung UU Anti Propaganda Rusia. Sedangkan media yang bersifat aktivisme dan mempunyai aliansi dengan negara Barat seperti Amerika, cenderung menolak. Dukungan terhadap UU ini pada dasarnya fokus pada perlindungan terhadap kaum minoritas (anak-anak).

---

The freshly ratified Anti LGBT Propaganda Law of Russian Federation has drawn both domestic and international attention. In Russia, controversies hit home hardest by media coverage. By employing One Dimensional Man of Marcuse (1968) that argues about production apparatus and the goods and services which it produces ?sell? or impose the social system as a whole this paper aims to analyze media coverage and controversies addressed towards Russian Federation 2013 LGBT Anti Propaganda Law. According to the sampling articles, it is known that government-owned and Orthodoxy backgrounded media (web based) tend to cover supporting news on the law. In the other hand, Western-funded and NGO media weaken the ratification of the law. Supports towards this law mainly evolves on the reason of protecting minority group (children) from such non tradisional sexual relations flow of information and converage."

"Transseksual merupakan gangguan identitas jeniskelamin, dimana penderitanya merasa mempunyai jenis kelaminyang bertentangan dengan alat kelamin fisiknya. Penderitatransseksual ini, sering menempuh upaya operasi penggantiankelamin. Operasi penggantian kelamin merupakan pelaksanaandari hak untuk mengurus badannya sendiri atau The Right ofSelf Determination (TROS). Namun TROS tidak dapatdilaksanakan secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ketertibandan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, operasi penggantiankelamin harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesiadan harus memperhatikan hukum Islam karena hukum Islammerupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Selain itu,operasi penggantian kelamin berdampak pada akta kelahirankarena akta kelahiran tersebut harus disesuaikan denganjenis kelamin yang baru. Kemudian yang menjadi permasalahandalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah tinjauan hukumIslam dan hukum perdata terhadap operasi penggantiankelamin? Bagaimanakah pengaturan operasi penggantiankelamin dalam hukum positif di Indonesia?Bagaimana dampakoperasi penggantian kelamin terhadap akta kelahiranditinjau dari sudut hukum Islam dan hukum perdata? Metodepenelitian ini adalah metode kwalitatif, dengan menggunakandata sekunder yang diperoleh dari buku, berita, danartikel. Namun, untuk melengkapi data, penulis jugamemperoleh data primer melalui wawancara dengan ketuaMajelis Ulama Indonesia dan pegawai kantor catatan sipil.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut hukumIslam, operasi penggantian kelamin boleh dilakukan jikauntuk tujuan pengobatan. Selain itu, operasi penggantiankelamin merupakan suatu perjanjian medis antara pasiendengan dokter sehingga harus memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHPerdata. Akta kelahiran dari orang yang merubah jeniskelaminnya, harus diberi catatan pinggir yang memberikaninformasi bahwa telah terjadi perubahan jenis kelamin.Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai operasi penggantian kelamin dengan jelas.Oleh karena itu, hendaknya dibuat suatu peraturanperundang-undangan tingkat nasional yang mengatur mengenaioperasi penggantian kelamin, agar operasi penggantiankelamin tidak menjadi suatu hal yang kontroversial."