Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia sampai tahun 2018 tercatat ada 300 Rumah Sakit Islam, 40 Rumah Sakit Isalam sudah menjadi rumah sakit syariah, 5 Rumah Sakit pemerintah juga sudah menjadi rumah sakit syariah, Manajemen Syariah dulu dikenal hanya pada jasa keuangan perbankkan namun saat ini sudah masuk pada pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, perusahaan obat makanan, pusat perbelanjaan, rumah makan, perhotelan, transportasi dan lain-lain, Rumah sakit pemerintah yang sudah terakreditasi SNARS berpeluang mengusulkan untuk menjadi rumah sakit syariah. Tujuan: Penelitian ini untuk melihat komitmen pemangku kepentingan RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi untuk menuju rumah sakit syariah Metode: kualitatif, Data dikumpul dengan wawancara mendalam kepada informan yang terdiri dari pemangku kepentingan RSUDCQ Sarolangun Jambi, dokter spesialis, komite medik, kepala ruangan, petugas kerohanian. Pemilihan informan pada penelitian ini berdasarkan prinsip kesesuaian (appropriate) dan kecukupan (adequacy). Kesimpulan: Langkah awal dari pelaksanaan syariah di rumah sakit pemerintah adalah komitmen pemangku kepentingan.

---

ABSTRACT
In Indonesia by the year of 2018 noted there are 300 Islamic hospitals, 40 Islamic hospitals already got syariah certification from Indonesian religious leader, 5 government hospitals also received sharia certification from Indonesian religious leader. Sharia management used to be known only for financial services but now it has entered health services such as hospitals, drug and food companies. Government hospitals have potential to implement sharia certification. Objective: To see commitment of Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun jambi Hospital in order to go to the sharia. Method: The study was conducted using qualitative methods Data collection by in-depth interviews with informants consisting of hospital stake holders, specialists dokters, medical committees, head of rooms, spiritual officers. The selection of informants is based on conformity and adequacy. Conclusion: fist step of sharia implementation in Prof.Dr. H.M. chatib Quzwain Hospital is the commitment of stake holders.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengaturan beban kerja dokter di rumah sakit serta membandingkannya dengan ketentuan negara Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup pembahasan mengenai pengaturan beban kerja dokter di Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah bahwa beban kerja dokter di rumah sakit belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat telah memiliki pengaturan waktu kerja bagi dokter yaitu selama 40 jam per minggu. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai implikasi terkait ketiadaannya pengaturan khusus mengenai beban kerja dokter di rumah sakit terhadap waktu kerja dan beban kerja dokter di rumah sakit. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat membuat pengaturan khusus mengenai waktu dan beban kerja bagi dokter di rumah sakit.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the regulation of the workload of doctors at the hospital as well as comparing it with the provisions of the United States of America. The research method used in this research is in the form of normative juridical research with descriptive research type. The discussion in this thesis involves discussion on regulating the workload of doctors in Indonesia and comparing it with the United States. The results of the research in this thesis is that the workload of doctors in hospitals has not been regulated in legislation specifically in both Indonesia and the United States. However, the United States has had better settings related to working time for doctors which is 40 hours per week. In addition, this thesis also discusses the implications related to the absence of specific regulations concerning the workload of doctors in the hospital towards working time and the workload of doctors at the hospital. The results of this study suggest that the government can make specific regulations regarding the time and workload for doctors in the hospital.