Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel-variabel sosial ekonomi terhadap pengeluaran dan proporsi pengeluaran energi, listrik dan bensin rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional Susenas tahun 2014. Hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran energi rumah tangga Indonesia yaitu sebesar 9,17 persen dari total pengeluarannya dan pengeluaran energi rumah tangga masih didominasi oleh pengeluaran untuk listrik 29,61 dan bensin 47,79 . Hasil analisis regresi dengan metode ordinary least square OLS menemukan bahwa variabel sosial ekonomi mempengaruhi signifikan terhadap pengeluaran energi rumah tangga adalah kepemilikan mobil, motor dan AC. Pemerintah dapat mendorong rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran energi dengan memperbaiki infrastruktur transportasi umum agar rumah tangga dapat meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu Pemerintah juga dapat mendorong industri elektronik untuk memproduksi barang elektronik hemat energi terutama AC.

---

This research analyzes the influence of socio economic variables on expenditure and proportion of expenditure spending on energy, electricity and gasoline household in Indonesia by using the national socio economic survey data Susenas in 2014. The results of the descriptive analysis shows that the average household energy expenditures Indonesia, amounting to 9.17 percent of the total energy expenditure and household expenditure is still dominated by spending on electricity 29.61 and gasoline 47.79 . Regression analysis by the method of ordinary least squares OLS found that socio economic variables affect significantly on household energy expenditure is the ownership of cars, motorcycles and air conditioner. The Governments can encourage households to reduce energy expenditures by improving public transport infrastructure so that households can minimize the use of private vehicles. In addition Governments can also encourage the electronics industry to manufacture energy efficient electronic goods, especially air conditioner."

"Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan rumah tangga di Indonesia untuk menabung, sebelum dan selama wabah COVID-19. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik untuk menganalisis data gabungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Data Potensi Desa (Podes) yang dikumpulkan pada tahun 2019 dan 2021.

Penelitian ini menunjukkan peningkatan probabilitas menabung uang selama pandemi COVID-19 pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019. Studi ini mengungkapkan bahwa rumah tangga menunjukkan perilaku finansial yang adaptif selama masa-masa sulit, menyoroti pentingnya ketahanan finansial. Korelasi positif ditemukan antara perilaku tabungan dan beberapa variabel dalam studi ini. Faktor-faktor yang dipertimbangkan berhubungan dengan konsumsi, kredit, asuransi, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan. Individu dengan karakteristik tertentu seperti konsumsi yang lebih tinggi, pendidikan, atau pekerjaan menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk menabung uang. Hubungan terbalik ditemukan antara perilaku tabungan dan variabel seperti jenis kelamin pria, ukuran keluarga yang lebih besar, dan kepemilikan rumah. Ada hubungan terbalik antara menabung uang dan faktor-faktor seperti ukuran keluarga yang lebih besar, kepala rumah tangga pria, dan kepemilikan rumah. Stabilitas dari faktor penentu utama perilaku tabungan bertahan dari tahun 2019 hingga 2021, menunjukkan konsistensi mereka meskipun ada gangguan ekonomi seperti pandemi. Penelitian ini menawarkan wawasan berharga tentang kebiasaan finansial di Indonesia. Potensinya terletak pada membantu pembuat kebijakan dan lembaga keuangan untuk mempromosikan kebiasaan menabung yang lebih baik, yang sangat penting untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

---

This study examined the factors that impact the tendency of Indonesian households to save, before and during the COVID-19 outbreak. The study utilized logistic regression models to analyze combined data from the National Socio-Economic Survey (Susenas) and Village Potential Data (Podes) gathered in 2019 and 2021. The study revealed an increase in the probability of saving money during the COVID-19 pandemic in 2021 compared to 2019. The study revealed that households displayed adaptive financial behaviors during difficult times, highlighting the significance of financial resilience. A positive correlation was found between savings behavior and several variables in the study. The factors considered are related to consumption, credit, insurance, residency, employment, education, and marital status. Individuals Household with certain characteristics such as higher consumption, education, or employment exhibit a greater inclination towards saving money. An inverse relationship was found between savings behavior and variables such as male gender, larger family size, and homeownership. There is an inverse relationship between saving money and factors such as larger family size, male household head, and homeownership. The stability of the core determinants of savings behavior persisted from 2019 to 2021, indicating their consistency despite economic disruptions such as the pandemic. This study offers valuable insights into financial habits in Indonesia. Their potential lies in assisting policymakers and financial institutions to promote better savings habits, which are essential for economic stability and growth."

"Penduduk dunia pada tahun 2016 mencapai angka 7,6 miliar jiwa dan menjadi 7,7 miliar jiwa pada tahun 2020. Pada tahun 2030 diprediksi penduduk dunia mencapai 9 miliar jiwa. Masyarakat lebih banyak menempati perkotaan dimana pada tahun 2035 diprediksi 66,6% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Pada tahun 2019 tercatat bahwa 60,93% dari penduduk perkotaan merupakan pekerja informal dengan kategori non-fixed income. Fenomena ini mendorong kebutuhan terhadap perumahan khusus pagi pekerja tersebut di perkotaan meningkat. Akan tetapi, anggaran pemerintah dalam penyediaan perumahan sangat terbatas. Pembiayaan perumahan melalui skema alternatif perlu dilakukan, salah satunya adalah menggunakan Private Finance Initiative (PFI). Untuk mempercepat penerapan PFI pada sektor perumahan di Indonesia, kelembagaan yang efektif perlu dikembangkan untuk mengintegrasikan birokrasi pelaksanaan investasi PFI yang rumit. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki tujuan utama dalam mengembangkan model kelembagaan proyek PFI serta mencari hubungan untuk mengetahui penyebab peningkatan investasi skema alternatif terhadap penurunan angka backlog perumahan di perkotaan. Metode Multi Criteria Analysis (MCA), Relative Importance Index (RII) dan Structural Equation Modelling (SEM) telah digunakan untuk menentukan model kelembagaan paling efektif dengan kaidah birokrasi terintegrasi melalui unit sentral PFI. Penyediaan perumahan, khususnya rumah susun, di perkotaan memiliki penekanan utama pada penyediaan penjaminan bagi MBR non-fixed income. Untuk dapat memiliki penjaminan yang baik, maka tahap paling krusial dalam sebuah proyek PFI adalah tahap perencanaan dan penyiapan. Kecepatan bukan menjadi target utama, melainkan kualitas. Model kelembagaan dengan efektivitas paling tinggi dalam menyederhanakan birokrasi terkait pelaksanaan PFI menggunakan unit sentral PFI sebagai integrator bisins proses proyek PFI. Unit sentral ini menggabungkan tiga unit kerja dari tiga instansi yang berbeda yang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Melalui kelembagaan tersebut, 2 teori telah dihasilkan yaitu: 1) kesuksesan dan komitmen penyediaan rumah susun bagi MBR non-fixed income di perkotaan oleh pemerintah menjadi faktor kunci kepercayaan investor dalam peningkatan investasi perumahan; 2) kelembagaan unit sentral PFI dapat secara efektif mengurangi angka backlog perumahan di perkotaan

---

World's population reached 7,6 billion people in 2016 and gradually increased to 7,7 billion people in 2020. Further, the world would have 11 billion people by 2050. Therefore, Indonesia's household number is proliferating. Most people will live in cities by 2035 (66.6% of Indonesia's population). More than 60% of the urban population are informal workers, also called non-fixed income. The phenomenon results in the increment of house demand from the workers. However, Indonesia has a limited budget to provide the needed houses. Creative financing, such as the Private Finance Initiative (PFI), may become a solution for the limited budget availability. An institutional model needs to be developed to apply the PFI scheme effectively. An effective institutional model is needed to simplify the complex bureaucracy. Thus, this research aims to develop an institutional model of the PFI scheme and seek a relationship between investment increment and housing backlog number reduction. The Multi-Criteria Analysis (MCA), Relative Importance Index (RII), and Structural Equation Modelling (SEM) were performed to determine the most influential institutional model by inserting a proposed PFI central unit to Indonesia's government system. The most critical stage of housing provision for the non-fixed income workers is the guarantee of their status. It is to improve their bankability status to banks. Planning and preparation in the PFI scheme are crucial to assure the housing provision to the workers. Duration to develop the planning and preparation documents is the second priority after the quality. The most effective institutional model combines three working units in three different institutions in a PFI central unit, i.e., Ministry of National Development Planning, Ministry of Finance, and Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Investation increasing has direct effect in positive term which proved through two final findings. The first finding indicates that the success story of housing provision for non-fixed income workers in cities becomes the most critical factor in increasing investors' trust in investing their money into the PFI project. Further, the second finding shows that an effective institutional through PFI central unit could effectively alleviate housing backlog in cities."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah anak yang diinginkan pada tahun 2000 terhadap pendapatan per kapita rumah tangga muslim pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitaif menggunakan metode regresi OLS dengan jumlah sampel 1098 kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki yang berusia 23-34 tahun pada tahun 2000 dan beragama Islam pada tahun 2000 dan 2014 yang diambil dari data IFLS 3 dan 5. Sedangkan metode kualitatif menggunakan teknik wawancara dengan teknik convenient sampling. Responden wawancara berjumlah 7 orang yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan keagamaan berbeda. Hasil yang didapat adalah jika jumlah anak yang diinginkan tinggi pada tahun 2000 maka berpengaruh terhadap pendapatan per kapita rumah tangga muslim yang lebih tinggi pada tahun 2014 dibandingkan dengan jumlah anak yang diinginkan rendah secara statistik. Selain itu, variabel pendapatan per kapita rumah tangga tahun 2000 dan variabel lain milik kepala rumah tangga seperti status pernikahan, status pekerjaan, dan umur diikuti oleh lingkungan tempat tinggal serta jumlah orang yang tinggal di rumah tangga yang sama turut memengaruhi pendapatan per kapita rumah tangga secara signifikan.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to know the effect of the desired number of children in 2000 to the per capita income of Muslim households in 2014. This study used quantitative and qualitative methods. The quantitative method used OLS regression method with sample size of 1098 Muslim male household heads aged 23 34 years old in 2000 and 2014 from IFLS data 3 and 5. While, qualitative method used interview technique with convenient technique sampling. The interview respondents consisted of 7 people with different social, economic, and Islamic background. The result is, high desired number of children in 2000 affects higher per capita income of Muslim households in 2014 than low desired number of children statistically. In addition, household per capita income in 2000 and other variables such as marital status, employment status, age, residence environment, and the number of people in the same household also significantly affect per capita income of household. "

"Terbatasnya pelayanan PDAM Kota Bekasi, membuat mayoritas rumah tangga Kelurahan Jatirangga, Jatiluhur dan Sumur Batu Kota Bekasi memanfaatkan sumber air tanah menggunakan sumur bor dan sumur gali (self-supply) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Penelitian ini meninjau hubungan mengenai dampak pemilihan jenis sumber air self-supply terhadap 1) aspek kesehatan: kejadian diare pada balita, 2) aspek sosial: ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber air serta 3) ekonomi: life cycle cost (LCC) pengelolaan sumber air rumah tangga. Selanjutnya, sumber air tersebut akan ditinjau keberlanjutannya menggunakan sistem penilaian yang dikembangkan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan data hasil kuesioner dan sampling air tanah terhadap 244 rumah tangga di Kelurahan Jatiluhur, Jatirangga, dan Sumur Batu Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pemilihan jenis sumber air self supply terhadap kejadian diare pada balita. Sementara, terdapat hubungan yang sangat lemah antara pemilihan jenis sumber air self-supply dengan gender peran pembersihan sumur, namun tidak ada hubungan dengan peran pengatur konsumsi air, pembiayaan air, serta perawatan sumur. Selain itu, terdapat hubungan yang sangat lemah antara pemilihan jenis sumber air self-supply dengan life cycle cost yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan sumber air. Lalu, berdasarkan hasil analisis keberlanjutan sumber air self-supply, didapatkan skor akhir sebesar 65 untuk sumber air sumur bor serta 62 dari skala 100 untuk sumber air sumur gali. Nilai tersebut tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua sumber air self-supply serta termasuk dalam kategori “sedang”.

---

Lack of piped-water service from their local water company, forced majority of Jatirangga, Jatiluhur and Sumur Batu urban village’s households in Bekasi City using groundwater from borehole and dugwell (self-supply) as their main water source to

provide day-to-day needs. Therefore, this research aims to identify the correlation of choosing types of self-supply water and its impact on household’s 1) health: diarrhoea on toddlers, 2) social: gender inequality on water management, and 3) economics factor: life cycle cost (LCC) on water management. Then, each types of self-supply water were analyzed for their sustainability using scoring system developed by author. This research use data from questionnaire and water sampling performed at 244 households in Jatirangga, Jatiluhur and Sumur Batu urban village. The results show there is no correlation between types of self-supply water and diarrhoea on toddlers. While there is a slightly correlation between types of water supply to gender that responsible for well cleaning, but no correlation between types of self-supply water to gender who responsible for water consumption management, water payment, and also water source maintenance.

Also, there is a weak correlation between types of self-supply water to life cycle cost on household’s water management. Otherwise based on sustainability scoring performed by author, concluded that borehole is more sustainable than dugwell with sustainability score 65 and 62 each from 100 scale. Thus, each types of self-supply water categorized as “Medium Sustainability”."

"Ada anggapan umum dalam literatur dan diantara pembuat kebijakan bahwa remitansi migran memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumahtangga migran di daerah asal. Penelitian ini meneliti mengenai remitansi baik internasional maupun internal di Indonesia yang dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam menilai dampak dari remitansi pada kesejahteraan rumahtangga. Dengan menggunakan data longitudinal dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 yaitu pada gelombang 3 dan 4, penelitian ini akan mengamati pengaruh dari perkembangan pendapatan remitansi pada investasi aset rumahtangga sebagai ukuran kesejahteraan antara penerima dan non-penerima. Penelitian ini menggunakan metode propensity score matching (PSM)untuk mengukur dampak pendapatan dari remitansi pada aset rumahtangga dan membandingkannya dengan rumahtangga non-remitansi. Ditemukan bahwa rumahtangga penerima remitansi secara signifikan memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi sebesar 29,1% pada tahun 2000 dan 22,2% pada tahun 2007 ketika dibandingkan dengan rumahtangga nonpenerima remitansi.

---

There is a common assumption in the literature and among policy makers that migrant remittances have an important role in improving the welfare of migrant households in the regions of origin. This study observe the international and internal remittances in Indonesia are being made to contribute in assessing the impact of remittances on household welfare. Using longitudinal data from Indonesia Family Life Survey (IFLS) during 2000 until 2007 on wave 3 and 4, the study will observe at the impact of the development of remittance income on the household accumulated asset as a measure of well-being between recipients and non-recipients.

This research using propensity score matching (PSM) method to measure the revenue impact of remittances on household assets and comparing it to non-remittance households. It was found that remittance recipient households had significantly higher levels of welfare by 29.1% in 2000 and 22.2% in 2007 when compared to non-recipient households remittances."

"ABSTRAKKehadiran perempuan sebagai kepala keluarga Pekka merupakan fakta kontradiktif terhadap tatanan nilai masyarakat patriarkal. Pekka memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalaman Pekka terkait otonomi dan keterlibatannya dalam kegiatan simpan pinjam baik secara individu maupun kolektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada Pekka baik dalam keterlibatannya pada kegiatan simpan pinjam maupun relasi sosial lainnya dengan keluarga dan komunitas, serta memberikan usulan dan rekomendasi kebijakan kepada pihak terkait seperti pemerintah, NGO Non Govermental Organization , swasta, dan akademisi terkait persoalan Pekka secara spesifik di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam in depth interview dan studi literatur. Temuan penelitian ini adalah: 1 Peningkatan otonomi individu Pekka tidak diikuti dengan peningkatan kolektif perempuan dalam kelompok, oleh karenanya untuk mencapai otonomi individu dan kolektif perempuan, persoalan perempuan harus secara eksplisit tertuang dalam visi misi lembaga pemberi kredit; 2 Kelompok simpan pinjam lebih berfungsi sebagai wadah bagi penyediaan akses terhadap kredit sehingga Pekka mengalami peningkatan pada otonomi individual terhadap otoritas pengambilan keputusan dalam penggunaan anggaran rumah tangga termasuk membayar utang, kelompok tidak berperan dalam meningkatkan posisi tawar perempuan kepala keluarga dalam lingkup masyarakat dan kebijakan pada tingkat desa. 3 Kapitalisasi yang dialami oleh Pekka terjadi pada dua hal yakni eksploitasi dalam keluarga dan kelompok/bank.

---

ABSTRACT The role of women headed household Pekka is a contradictory fact of patriarchal society. Pekka have roles and responsibilities as breadwinners, household managers, and family decision makers. This study examines Pekka rsquo s experience in relation to their autonomy and their involvement on saving and loan activities both as individual and as group members collectively. This study also aims to figure out inequalities and discriminations occur to Pekka both in their involvement in savings and loan activities and other social relationships, as well as provides recommendations and suggestions to related parties such as government, NGOs, private, and academics on the Pekka issues specifically in the field. This research uses qualitative approach bases on women rsquo s perspective by data collecting observation, in depth interview and literature study. The findings of the study are Pekka rsquo s autonomy as individual does not correlate with the women rsquo s autonomy as member of community collective , therefore to increase individual and collective autonomy, their specific concern must be integrated in the visions and missions of saving loan institution Credit Saving Group that meant to help women serves only as a forum to loan money to improve individual autonomy, to increase decision making authority in the use of household expenditures including debt payment, but the group does not have role in improving bargaining position in the community and policy at the village level. Pekka experience of being exploited in two forms exploitation in the family and group vis a vis bank. "

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan kepala keluarga sebagai petani penggarap tak bertanah yang mengalami eksklusi berlapis dan posisinya dalam perjuangan atas tanah di lahan eks HGU Perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan kerangka teori ekologi politik feminis, teori kuasa atas eksklusi, dan teori feminis tentang keadilan sosial. Subyek utama penelitian ini adalah perempuan kepala keluarga tak bertanah di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar petani di desa ini adalah petani penggarap. Situasi di Desa Nanggung merupakan representasi terjadinya ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria dimana tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk di dalamnya area pemukiman, sesungguhnya hanya 23 persen dari total wilayah desa. Sebagian besar tanah di desa ini merupakan tanah negara yang penguasaan pengelolaannya berada di tangan perusahaan swasta pemegang HGU perkebunan PT. Hevindo dan pengusahaan negara bidang kehutanan Perhutani.Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga tak bertanah mengalami eksklusi berlapis yakni pada ranah keluarga inti, keluarga besar, komunitas, warga desa, organisasi pendamping, dan negara. Eksklusi berlapis di tingkat keluarga inti, keluarga besar, dan komunitas menyebabkan perempuan kepala keluarga tak bertanah ditinggalkan dalam perjuangan memperoleh akses atas tanah yang diupayakan organisasi tani setempat dengan memanfaatkan program Tanah Obyek Reforma Agraria TORA . Di sisi lain, program yang merupakan bagian dari kebijakan nasional tentang reforma agraria tidak menempatkan petani perempuan, apalagi petani perempuan kepala keluarga tak bertanah sebagai subyek kebijakan.

---

This research studied the position of women heads of household as landless peasants who faces multi layer exclusions and their position within struggle over land in the ex plantation concession land. This research used qualitative approach and adopts feminist political ecology theory, the power of exclusion theory, and feminist theory of social justice. Primary subjects of this research are landless women heads of household in Nanggung Village, Nanggung Sub District, Bogor Regency, West Java Province. Most of villagers are tillers. Situation in Nanggung Village is representation how agrarian injustice where only 23 percent of total village lands owned by its inhabitants in form of housing area. The rest of lands in this village is considered by state lands, controlled by private plantation company namely PT. Hevindo and state forestry company namely Perhutani.This research showed that landless women heads of household face multi layer exclusions on main family, large family, community, villagers, NGOs, and state. Multi layer exclusions on main family, large family, and community ignored on struggle over land by local peasants organization which used Land Object of Agrarian Reform TORA program. On the other hand, program that is part of national government policy of agrarian reform have neglected women peasants, especially landless women heads of household as subject of these policy. "