Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perumahan merupakan hak asasi manusia dan diamanatkan oleh konstitusi. Kontradiktifnya, perumahan masih jauh dari kata layak karena adanya bencana yang sering terjadi. Pendekatan dalam menentukan lokasi perumahan  seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sistem Kemampuan Lahan (SKL) secara khusus belum mengarus utamakan perubahan iklim ke dalam perhitungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh risiko bencana dan iklim apabila dimasukan ke dalam perhitungan kesesuaian lahan perumahan. Kota Depok dipilih sebagai studi kasus agar dapat melihat contoh penerapannya dan sekaligus mengetahui tingkat kesesuaian lahan perumahan  perkotaan terhadap risiko bencana dan risiko iklim, serta bagaimana arah perkembangan lahan perumahan  kedepan. Dalam penelitian ini, empat aspek utama dipertimbangkan, yaitu aspek permukaan tanah, bawah tanah, risiko bencana, dan risiko iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix-method) dengan metode yang bertahap, yaitu analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan menggunakan AHP (Analytic Hierarchy Process) untuk menentukan bobot kriteria dan sub kriteria, kemudian analisis spasial digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan dan arah pengembangan perumahan  di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko bencana memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh aspek permukaan tanah, aspek bawah tanah, dan risiko iklim. Tingkat kesesuaian lahan perumahan di Kota Depok dengan mempertimbangkan risiko bencana dan risiko iklim menunjukkan bahwa 35,60% wilayah masuk dalam kategori sesuai (S1), 52,50% dalam kategori cukup sesuai (S2), dan 11,90% dalam kategori kurang sesuai (S3). Analisis menunjukkan bahwa risiko bencana dan iklim mempengaruhi kesesuaian lahan perumahan perkotaan. Pada kategori S1 terdapat pengurangan luas wilayah sebesar 28,32%, sementara pada kategori S2 mengalami penambahan area sebesar 18,01%, serta pada kategori S3 mengalami penambahan paling signifikan sebesar 10,31%. Pengembangan perumahan  direkomendasikan ke arah barat dan timur Kota Depok. Pengembangan di pusat kota tidak disarankan karena tingkat kesesuaian yang rendah. Pengembangan ke arah barat dan timur dipilih karena memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dan lebih aman dari risiko bencana dan iklim. ......The constitution mandates housing as one of human rights. Contradictively, housings are still far from feasible due to frequent disasters. In particular, approaches to determining the location of housings, such as the Indonesian National Standard (SNI) and the Land Capability System (SKL), have yet to mainstream climate change into their calculations. This study examines the effect of disaster risk and climate when included in calculating housing land suitability. Depok City was chosen as a case study in order to be able to see examples of its application and to find out the suitability of urban housing land for disaster risk and climate risk, as well as the direction of residential land development in the future. This research considers four main aspects: surface, subterranean, disaster risk, and climate risk. This study uses a mixed methods approach with a stepwise method, namely quantitative and descriptive qualitative analysis using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weight of the criteria and sub-criteria, then spatial analysis is used to evaluate the level of land suitability and the direction of housing development in the future. The study results show that disaster risk has the most significant influence, followed by surface, subterranean, and climate risks. The suitability level of residential land in Depok City, taking into account disaster risk and climate risk shows that 35.60% of the area is in the appropriate category (S1), 52.50% is in the moderately suitable category (S2), and 11.90% is in the less suitable category. (S3). The analysis shows that disaster risk and climate affect land suitability for urban housings. In the S1 category, there was a reduction in area of 28.32%, while in the S2 category, there was an area increase of 18.01%, and in the S3 category, the most significant addition was 10.31%. This study recommends developing housings to the west and east of Depok City. The development around the city center is discouraged due to low conformity rates. Development towards the west and east is more recommended because they have better suitability and are safer from disaster and climate risks.

Abstrak :
Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan ketidaksesuaian antara apa yang diperjanjikan dengan yang tersurat dalam perjanjian jual beli yang ditandatangai oleh konsumen. Fakta-fakta yang ada semakin membuka mata bahwa Konsumen berada pada posisi yang lemah serta perlindungan hukum terhadapnya belum terjamin sebagaimana yang diharapkan. Faktor utama yang menjadi kelemahan Konsumen adalah tingkat kesadaran Konsumenakanhaknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan Konsumen, sehingga dalam pelaksanannya, pengembang selalu menjadi pihak yang kuat dan Konsumen sebagai pihak yang lemah. Pada umumnya Konsumen tidak memahami isi perjanjian bahkan langsung menandatangani perjanjian, sebelum memastikan apakah pengembang atau agen pemasarannya itu sudah mencantumkan secara tertulis janji-janji yang sudah disepakati atau belum dalam perjanjian tersebut, sehingga bias melindungi Konsumen secara hukum. Demikian juga dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Developer dengan Konsumen, pengembang secara seragam memberlakukan Perjanjian Baku (Standart Contract) dalam setiap Perjanjian Pengikatan Jual Beli rumah, dimana seluruh isi dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tersebut ditentukan secara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat disbanding Konsumen. Penggunaan Perjanjian Baku (Standart Contract) tersebut banyak menimbulkan kerugian bagi Konsumen pembeli rumah karena ternyata pengaturan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Baku tersebut tidak seimbang dan cenderung menguntungkan pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan perumahan antara Developer, Bank dan Konsumen dan mengetahui upaya perlindungan hokum bagi Konsumen dalam memahami isi perjanjian serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank apabila ada para pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Kendala yang dialami oleh Bank akibat macetnya pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen adalah ketidakfahaman Konsumen akan isi perjanjian, dimana mereka menuntut sesuatu janji dari Developer yang tidak dituangkan dalam perjanjian tersebut sehingga hal ini yang mengakibatkan lemahnya Konsumen untuk menuntut secara hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif dimaksudkan disini untuk memberikan gambaran data tentang pelaksanaan perjanjian Developer, Konsumen dan Bank serta implikasinya bagi Bank sebagai penyedia dana, secara khusus dalam pelaksanaannya di Bank BTN cabang Bandung Timur. Pendekatan yang digunakana dalah bersifat Yuridis Normatif yang mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang berlaku serta data maupun dokumendokumen yang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kepemilikan Perumahan. ......The incidence of housing problems basically begins with the discrepancy between what was agreed and written in the contract of sale which signed by the consumer. The existing facts will open our eyes that the customers’ position is in a weak side, so legal protection against not guaranteed as expected. The main factor is, consumer awareness of right levels is too weak. This is mainly due to lower consumer education, so that on the implementation, the customers is always put as a weak group compared to the developer. In general, the consumers has signed the agreement without knowing the contents, before ensuring whether the developer or marketing agent has put in writing the promises that have been agreed or not in the agreement, so that consumers can legally protect. Similarly, in the execution of binding agreements between the developer and the consumer,the developers uniformly execute contract standard in every binding trading agreement of houses, which all of the content of the binding trading agreement was determined unilaterally by the developer that has stronger position then the consumer. The using that standard contract bring a lot of loss to the house consumer because actually the arrangement of rights and obligations in standard contract is not equal and tend to exceptionally beneficial the developer. The purposes of this research are to investigate the undertaking of an agreement in housing project, between developer, customer, and Bank and to determine the effort on legal protection for consumer in understanding the content of the agreement and also to examine the problems faced by Bank BTN, Bandung Timurbranch in undertaking agreement of housing project, and to recognize the ways how to overcome the problems if there is one side that does not meet the contents of the agreement. Based on the research results, the losses suffered by the bank due to lack of consumer’s understanding into contents of the agreement, where they demanded a promise from the developer, which is not contained in an agreement letter, which lead to consumer weakness on legally demand.This research was conducted with the descriptive research method, Here is intended to provide a descriptive overview of the data on the implementation of the agreement among developer, consumers and its implications for Bank BTN as a fund provider particularly on the implementation at Bank BTN in East Bandung branch in terms of applicable legislation as well as the data and documents which is concerned with the problems in this research. The approach used was juridical-normative which emphasized the use of the prevailing laws and regulations as well as data and documents that were related to this research to form a point of view. Keywords: Law of Consumer Protection in Real Estate Ownership.

Abstrak :
Maraknya pembangunan perumahan dan rumah susun beberapa tahun terakhir ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat salah satunya dalam hal menarik perhatian dari calon pembeli atau konsumen. Dampaknya ialah banyak pelaku usaha yang melakukan berbagai macam cara untuk memudahkan mereka melakukan penjualan rumah susun secara cepat. Salah satu strategi yang digunakan oleh pelaku usaha ialah melakukan pemasaran rumah susun dengan sistem Pre Project Selling, yakni penjualan yang dilakukan sebelum proyek pembangunan properti dimulai. Pelaksanaan Pre Project Selling diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Walaupun sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku pengembang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, salah satunya terjadi pada praktik pembangunan rumah susun hunian Meikarta Cikarang, Bekasi yang dilakukan oleh PT Mahkota Sentosa Utama. Dalam Penulisan ini membahas mengenai penerapan konsep pembangunan rumah susun dengan sistem pemasaran pre project selling dengan melakukan perbandingan praktik pembangunan rumah susun di Singapura dengan sistem Build Under Construction, selain itu dalam penulisan ini akan dibahas perlindungan hukum yang disediakan oleh Pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli rumah susun dengan sistem pemasaran Pre Project Selling. ......The rise of residential and flat development for the last couple of years, has created a very tight competition on, among other, how to attract the attention of potential buyers or consumers. The impact of it made many developers undertook various methods to be able to rapidly facilitate the sale of their flats. One of the strategies that’s being used by the developers would be, marketing their flats using Pre Project Selling system, which is, sales that is made before the property development project begins. The implementation of the Pre Project Selling system is regulated in Act Number 20/2011 concerning about flats, and other of its implementing regulations. Although it has been clearly stipulated through regulations, in practice, there are still many violations committed by developers that cause harm to consumers, one of it occurred in the Meikarta residential flats constructions, located in Cikarang, Bekasi, conducted by PT Mahkota Sentosa Utama. This thesis discuss about the applications of flats development concept using pre project selling marketing system, by comparing it to Build Under Construction system which applied in Singapore. In addition, this thesis will also discuss about the legal protections provided by the Government, to protect consumers in flats sales and purchase transactions using Pre Project Selling marketing system.

Abstrak :
Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut. Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur inklusifitas, dan unsur proses transparansi. ......House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million) home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness and elements of the transparency process.