Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yang bahkan seringkali dianggap sebagai pangkal yang menentukan seluruh tingkah laku dan kegiatan yang kemudian dilakukan manusia sepanjang kehidupan.

Ideal sekali apabila setiap orang dapat menempati rumah yang layak dan dengan tersedianya fasilitas sosial memadai dalam lingkungan yang sehat dan serasi. Dalam hubungan ini, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPH/1988 telah memberikan arah dan strategi dalam bidang perumahan dan pemukiman yaitu:

1. Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terns ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman,dan serasi.

2. Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman termasuk pembangunan kota-kota baru perlu diperhatikan kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya, pusat-pusat produksi dan tata guna tanah dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju. Pembangunan perumahan dan perumahan harus dapat pula mendorong perilaku hidup sehat dan tertib serta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor lain. Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dilaksanakan secara terpadu dan untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, usaha swasta, koperasi, dan masyarakat luas.

3. Lembaga pembiayaan yang melayani pembangunan perumahan perlu ditingkatkan dan dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah yang besar. Sejalan dengan itu perlu diciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan baik oleh masyarakat maupun oleh perorangan antara lain dengan penyediaan kredit yang memadai, pengaturan persewaan dan hipotik perumahan. Di samping itu, perlu didorong partisipasi masyarakat dalam pemupukan dana bagi pembangunan perumahan.

Perbaikan dan pemugaran kampung serta lingkungan pemukiman di pedesaan dan perkotaan termasuk peremajaan kota yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah, perlu makin ditingkatkan dan diperluas dengan mendorong prakarsa dan mengembangkan kemampuan serta peranan masyarakat.

Abstrak :
Dengan kekurangan kebutuhan rumah susun sewa yang masih sangat besar, maka kebutuhan pembangunan rumah susun sewa di masa yang akan datang masih sangat tinggi. Pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelakaan kerja juga meningkat.Industri konstruksi adalah industri yang berbahaya sehingga sering memakan korban. Merujuk data Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, secara nasional angka kecelakaan kerja sektor konstruksi tercatat sebagai sektor terbanyak nasional angka kecelakaan kerja. Khususnya pada pekerjaan elektrikal, banyak terjadi kecelakaan kerja saat pekerjaan elektrikal yang mebahayakan para pekerja elektrikal. Untuk itu perlu dibuatkan simulasi pemodelan biaya SMK3 agar dapat memperkirakan biaya yang dibutuhkan dengan informasi proyek yang minimum pada tahap awal. perhitungan biaya berbasis aktivitas telah muncul sebagai pendekatan baru yang menghubungkan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dengan produk manufaktur. Untuk membuat perhitungan biaya berbasis aktivitas, membuat WBS dan menentukan item pekerjaan secara tepat merupakan upaya yang bermanfaat dan diperlukan untuk penilaian risiko berbasis aktivitas yang efektif. Maka berdasarkan temuan di atas, mengingat masih tingginya rencana pembangunan rumah susun sewa, masih tingginya angka kecelakaan kerja dan masih belum diterapkannya pembiayaan K3 secara menyeluruh, maka penelitian ini fokus terhadap pengembangan biaya K3 untuk pekerjaan komponen elektrikal pada bangunan gedung rumah susun sewa di Provinsi DKI Jakarta berbasis WBS. Dan hasil akhir penelitian ini didapatkan bahwa presentase total biaya K3 sebesar 0.087%, dengan adanya perhitungan biaya K3 membuat nilai proyek semakin meningkat. ......With the lack of rental housing needs still very large, the need for building rental apartments in the future is still very high. In the implementation of construction projects in Indonesia in general the number of work accidents also increased. The construction industry is a dangerous industry that often takes its toll. Referring to the Manpower Social Service Provider (BPJS) data, nationally the number of occupational accidents in the construction sector is recorded as the highest national sector work accident rate. Especially in electrical work, there are many work accidents during electrical work that endanger electrical workers. For this reason, it is necessary to make a simulation of SMK3 cost modeling in order to estimate the costs needed with minimum project information at an early stage. Activity-based cost calculation has emerged as a new approach that connects costs directly related to business activities with manufactured products. To make activity-based cost calculations, making WBS and determining work items appropriately is a useful effort and is needed for effective activity-based risk assessment. So based on the above findings, given the high plan of building rental flats, the high number of occupational accidents and the lack of comprehensive OSH funding, this study focuses on developing OSH costs for the electrical component work in rental flats in DKI Province. Jakarta-based WBS. And the final results of this study found that the percentage of total OHS costs was 0.087%, with the calculation of OHS costs made the value of the project increased.

Abstrak :
Relokasi ibu kota ke Kalimantan merupakan satu kebijakan besar yang direncanakan sejak dulu dan mulai direalisaskan tahun 2021. Relokasi ini berdampak besar untuk masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang akan direlokasi menjadi penghuni pertama di ibu kota baru. Dengan menggunakan paradigma post positivisme dan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan penjelasan perihal komponen pembentuk intensi relokasi seorang ASN dari sudut pandang lima informan yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menggunakan teknik wawancara mendalam Dengan menggunakan theory of planned behavior sebagai pedoman penelitian diidentifikasi bahwa pembentukan intensi terdiri dari tiga aspek , yaitu kondisi yang dialami ASN yang bersumber dari ketidakpuasan yang terjadi dari dalam diri dan dari luar diri ASN sehingga menjadi awal mula pembentuk intensi pindah. Dorongan yang muncul atas ketidakpuasan tersebut dapat diklasifikasi menjadi internal dan eksternal bernilai positif dan negatif yang selanjutnya memicu sikap positif mengenai relokasi ke IKN. Salah satu contoh eksternal positif yang menjadi motivasi terbentuknya intensi adalah bayangan akan menjadi penghuni pertama desain ibu kota yang canggih dengan penggunaan teknologi kota cerdas. Sementara itu, salah satu contoh internal negatif adalah ingin direlokasi ke ibu kota hanya karena memahami bahwa adanya ikatan kerja sebagai ASN yang mengharuskannya mengikuti program dan kebijakan pemerintahan, termasuk penugasan di mana saja. Ikatan dinas ini membuat ASN terkadang harus terpisah jarak dengan keluarga. Permintaan untuk dipindah tugas kembali ke kota asal atau mengikut istri, merupakan hal yang tidak umum di lingkungan ASN PUPR sehingga para istri yang biasanya mengikuti kepindahan suami. Interaksi yang terjadi di sekitar ASN juga menjadi komponen pendorong terbentuknya intensi relokasi. Kepatuhan dan komitmen merupakan budaya yang berkembang di lingkungan ASN sehingga berpengaruh pada hasil penelitian. Selain itu, orang orang yang termasuk dalam interaksi yang ada dalam temuan penelitian adalah keluarga, rekan kerja, serta pimpinan. Temuan terakhir yang menjadi komponen pembentuk intensi terakhir adalah ketidakpuasan diri dan dorongan dari lingkungan yang dihubungkan dengan kemampuan adanya hambatan lain diluar kendali diri individu. ......Relocating the capital city to Kalimantan is a major policy that has been planned for a long time and will begin to be realized in 2021. This relocation has a big impact on the community and the State Civil Apparatus (ASN), especially those who will be relocated to become the first residents of the new capital city. Using a postpositivist paradigm and a qualitative approach method, this research provides an explanation of the components that form an ASN's relocation intention from the perspective of five informants who work at the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) using in depth interview techniques. By using the theory of planned behavior as a research guide, it was identified that the formation of intentions consists of three aspects, namely the conditions experienced by ASN which originate from dissatisfaction that occurs from within and from outside the ASN, thus becoming the beginning of forming the intention to move. The encouragement that arises from this dissatisfaction can be classified into internal and external positive and negative values which then trigger a positive attitude regarding relocation to IKN. One positive external example that motivates the formation of intentions is the idea of being the first occupant of a sophisticated capital city design using smart city technology. Meanwhile, one negative internal example is wanting to be relocated to the capital just because he understands that his work as an ASN requires him to follow government programs and policies, including assignments anywhere. These service ties mean that ASNs sometimes have to be separated from their families. Requests to be transferred back to your hometown or to follow your wife are not common in the ASN PUPR environment, so wives usually follow their husband's move. The interactions that occur around ASN are also a driving component in the formation of relocation intentions. Compliance and commitment is a culture that develops in the ASN environment so that it influences research results. Apart from that, the people included in the interactions in the research findings are family, co workers and leaders. The final finding which is the component that forms the final intention is self dissatisfaction and encouragement from the environment which is connected to the ability of other obstacles beyond the individual's control.

Abstrak :
Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai segudang permasalahan yang sangat rumit. Kepadatan penduduk yang disebabkan oleh arus urbanisasi menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut yaitu menjamurnya perumahan kumuhdibantaran sungai ciliwung. Pendirian bangunan tersebut membuat lebar sungai ciliwung menyempitdanpada akhirnya menjadi salah satu faktor utama banjir di Jakarta. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan normalisasi sungai Ciliwung dan merelokasi pemukiman tersebut ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemerintah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat seberapa besar dampak kebijakan relokasi terhadap perubahan fisik, ekonomi,sosial dan kesejahteraan islami. Penelitian ini menggunakan studi kasus kebijakan relokasi warga Bukit Duri kerusunawa Rawa Bebek Jakarta Timur. Teknik pengambilan data melalui wawancara langsung berdasarkan kuisioner. Data yang digunakan pada aspek fisik yaitu luas rumah, jumlah ruangan, material rumah, dan sanitasi. Selanjutnya, pada aspek ekonomi menggunakan data pendapatan, beban pengeluaran, dan aksesbilitas kerja. Sedangkan aspek sosial menggunakan data interaksi sosial, tolong-menolong, dan partisipasi warga. Adapun kesejahteraan islami diukur pada total pendapatan keluarga dan frekuensi ibadah seperti sholat, puasa dan zakat. Teknik analisis data menggunakan wilcoxon signed rank test untuk mengukur adanya perubahan fisik, ekonomi dan sosial serta Indeks Kesejahteraan Islami (IKIS) untuk melakukan analisis tingkat kesejahteraan islami. Peneliti menemukan adanya dampak positifsignifikan dari relokasipada aspek fisik rumah. Namun, pada aspek ekonomi dan sosial mempunyai dampak yang negatif secara signifikan. Sedangkan pada aspek kesejahteraan islami, relokasi memberikan dampak negatif pada aspek material tetapi tidak memberikan dampak yang berarti pada aspek spiritual. ......Jakarta as the capital of the Republic of Indonesia has many complicated problems. One of them is population density caused by urbanization which generates new obstacles. The problem is the expansion of slum residence around the banks of the ciliwung river. The establishment of the house has made the width of the ciliwung river narrow and eventually became one of the main factors of flooding in Jakarta. The Government made a policy of "normalizing the ciliwung river" and relocated buildings around the river to several government-owned simple rental flats (rusunawa) to overcome this problem. The objective of this study is to analyze how much the impact of the relocation policy on changes in physical, economic, social and Islamic welfare. The case study of this research is the relocation policy of the residents of Bukit Duri to Rawa Bebek Rusunawa, East Jakarta. The data collection technique is direct interviews based on questionnaires. The data used in physical aspects are house space, number of rooms, house materials, and sanitation. Furthermore, the economic aspects are data on income, expenditure expenses, and work accessibility. While the social aspects are data on social interaction, a sense of help, and citizen participation. Islamic welfare is measured using total family income and frequency of worship such as prayer, fasting, and zakat. The data analysis technique was Wilcoxon signed-rank test to measure physical, economic and social changes as well as the Islamic Welfare Index (IKIS) to analyze Islamic welfare levels. The researcher discovered a significant positive impact of relocation on the physical aspects of the house. However, relocation has a significant negative impact on economic and social aspects. Whereas in the aspect of Islamic welfare, relocation has a negative impact on material aspects though it does not have a significant impact on the spiritual aspect.

Abstrak :
Pada masa pemerintahan Gubernur Basuki T. Purnama di Ibukota Khusus Wilayah Jakarta (DKI Jakarta), kebijakan penggusuran diberlakukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur ke depan. Sayangnya, proses penggusuran itu sepihak, tidak termasuk dialog terbuka dengan komunitas miskin kota. Sebagai Hasilnya, kebijakan pengusiran telah menghilangkan peluang bagi kaum miskin kota untuk mendapatkan hak-hak mereka, tempat tinggal yang aman, serta manfaat sosial dan ekonomi sebagai warga negara. Untuk memberdayakan hak-hak kaum miskin kota, Urban Poor Network (JRMK) menyediakan advokasi untuk membuka peluang bagi kaum miskin kota berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini mempelajari bagaimana strategi serta pengaruh substantif dan institusional JRMK berperan dalam administrasi Gubernur Anies Baswedan. Ini penelitian menggunakan teori gerakan sosial dan politik Felix Kolb perubahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan proses advokasi yang dilakukan oleh JRMK berdampak pada pembentukan yang terintegrasi kebijakan wilayah pemukiman dan pengaturan masyarakat yang ditetapkan dalam Gubernur Keputusan No. 878 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018. Ini dampak tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor-faktor seperti kontrak politik dan momentum untuk melakukan transaksi politik, dukungan dari masyarakat sipil organisasi yang menyertai JRMK, dan kemampuan JRMK untuk berorganisasi kaum miskin kota.

---

During the reign of Governor Basuki T. Purnama in the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), the eviction policy was implemented to encourage infrastructure development going forward. Unfortunately, the eviction process was one-sided, not including open dialogue with the urban poor communities. As a result, the eviction policy has eliminated opportunities for the urban poor to obtain their rights, safe housing, and social and economic benefits as citizens. To empower the rights of the urban poor, the Urban Poor Network (JRMK) provides advocacy to open opportunities for the urban poor to participate in the formulation and implementation of policies. This study studies how JRMK strategy and substantive and institutional influences play a role in the administration of Governor Anies Baswedan. This research uses the theory of social movements and political change Felix Kolb. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. The results of this study indicate that the strategy and advocacy process conducted by JRMK has an impact on the integrated formation of residential area policies and community arrangements stipulated in the Governor's Decree No. 878 2018 and Governor Regulation No. 90 of 2018. Here the impact cannot be separated from factors such as political contracts and momentum for political transactions, support from civil society organizations that accompany JRMK, and JRMK ability to organize the urban poor.