Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam mengintegrasikan diri dengan masyarakat Amerika, imigran Jepang menghadapi hambatan yang berhubungan dengan masalah sosial, budaya dan politik. Diskriminasi ras terhadap imigran Jepang memuncak pada Perang Dunia II sehingga mereka harus masuk ke kamp relokasi. Namun segera setelah Perang Dunia II usai, imigran Jepang berhasil menyesuaian diri dengan budaya Ameria. Oleh karena itu saya ingin meneliti apakah relokasi berperan dalam proses akulturasi tiga generasi Issei, Nisei dan Sansei.Untuk mencapai tujuan penelitian saya menggunakan metoda kualitatif yaitu mengumpulkan data-data dari primary source dan secondary source. Primary source terdiri dari tiga memoar - Farewell To Manzanar (1973), Beyond Manzanar (1983) dan Turning Japanese (1991) yang masing-masing ditulis oleh Houston, Wakatsuki dan Mura.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari ketiga memoar ada delapan nilai yang dapat dicermati untuk memperlihatkan adanya perubahan sikap dan penerapan dalam kehidupan lssei, Nisei dan Sansei. Kedelapan nilai tersebut adalah: shikata ga nai, psychological privacy, on dan girl, Nilai Patriarkhi, adat-istiadat, agama, daya tarik antarlawan jenis dan identitas wanita. Pada kedelapan nilai budaya tersebut terlihat bahwa relokasi berperan sebagai pendorong dalam perubahan sikap dan penerapan semua nilai kecuali on dan gin serta identitas wanita.

---

ABSTRACT

The fact that the Japanese immigrant having well-integrated with the host society shows their ability in overcoming many barriers put up against them. During the period of World War II the immigrants had to be relocated into barbed wire-camps because they were accused of being disloyal to the American government. However, no sooner was the World War II finished than they were successful in integrating with the American society. This phenomenon leads me to study the role of relocation in the acculturation process of these generations - lssei, Nisei and Sansei.

To achieve the objective I use qualitative method - collecting data from Primary and Secondary Sources. The Primary Source consists of three memoirs, Farewell To Manzanar (1973) by Houston, Beyond Manzanar (1984) by Wakatsuki and Turning Japanese (1991) by Mura.

The outcome of the research makes evident there are eight observable values which can be considered playing the role of relocation in acculturation-process in the life of the three generations. Those values are shikata ga nai, psychological privacy, on & girl, patriarchy, capacity to appeal between inter-sexes, as a well as women's identity. It is obviously seen that the three generations had gradually changed practicing all of the values in their life but on & girl and women's identity. They still practice the same concept of the two values mentioned."

"Rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit mempunyai peranan yang besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengetahui ketentuan kredit pemilikan rumah (KPR) maka dapat diketahui sejauh mama perlindungan hukum terhadap konsumen dan bank pemberi kredit. Selain itu Bank Tabungan Negara sebagai bank pemerintah, dimana proses penyelesaian kredit dibedakan dengan bank swasta, sehingga dari penulisan tesis ini dapat diketahui perbedaan tersebut.Dalam tesis ini yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai kendala yang dihadapi setelah perjanjian kredit dilaksanakan serta upaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara cabang Bekasi apabila debitur wanprestasi/cidera janji, selain itu juga perlu diketahui proses eksekusi agunan kredit apabila kredit debitur macet/bermasalah.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan (penelitian hukum normatif), yaitu dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dengan metode analisis data melalui pendekatan kualitatif. Di dalam proses kredit pemilikan rumah, permasalahan yang sering muncul adalah tidak dipenuhinya janji pengembaang, seperti kwalitas rumah, sarana sosial yang dijanjikan pengembang, keterlambatan pembuatan FMB dan sertifikat Hak Guna Bangunan pecahan. Hal ini bukan saja merugikan konsumen tetapi juga bank, karena bank tidak bisa secepatnya mengikat rumah dan tanah debitur dengan hak tanggungan. Bank dalam mengurus kredit macet, dengan melakukan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Sebagai bank pemerintah penyelesaian kredit macet ditangani oleh Panitia Urusam Piutang Negara (PUPN), berdasarkan UU No.Prp. 49 Tahun 1960, dengan membuat surat pernyataan bersama dan surat paksa, apabila debitur tetap tidak mau bayar maka selanjutnya PUPN akan melelang harta debitur untuk melunasi hutangnya.Berdasarkan Surat Edaran BUPLN No. 23/PN/2000, eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan menurut pasal 6 dan pasal 14 Udang-undang Hak Tanggungan."

"ABSTRAKPerumahan sebagai salah satu kebutuhan primer manusia di satu pihak dan pengadaan perumahan di lain pihak, menyebabkan banyak timbulnya masalah dalam masyarakat. Karenanya perlu ada usaha untuk membantu terpenuhinya kebutuhan tersebut, terutama didalam hal pembiayaannya.Sehubungan dengan upaya tersebut, didirikanlah P.T. Papan Sejahtera, suatu lembaga keuangan non Bank yang dikelola secara swasta dan bergerak dalam penyediaan dana bagi pemilikan rumah, dimana sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan menengah.Prosedur untuk mendapatkan kredit tersebut :-Pemohon yang memenuhi syarat mengajukan permohonan.-Jika dikabulkan, ia akan menerima SK (Surat Keterangan), berisi kelayakan kreditnya dan dapat memilih rumah.-Setelah rumah disetujui dan down payment dibayar, terbit SPI (Surat Pernyataan).-SPK (Surat Penegasan Kredit) yang berisi penentuan saat pencairan akan terbit, setelah semua syarat dipenuhi dan rumah slap dihuni,-Pada saat pencairan, dibuat surat pengakuan utang dan penyerahan jaminannya.Jaminan yang dibutuhkan dalam kredit pemilikan rumah ini ialah :-Jaminan utama; berupa rumah dan tanah yang nantinya dihipo tikkan, sedangkan Jaminan pihak ketiga dan akta agunan dibutuhkan, sebelum sertifikat diserahkan kepada P.T. Papan Sejahtera.-Jaminan tambahan; yaitu asuransi Jiwa dan asuransi kebakaran serta kuasa pemotongan gajiKesimpulan :Dalam pemberian KPR ini, kreditur mempunyai Jaminan kuat, yaitu hipotik rumah dan tanah. Namun untuk menghemat biaya, sebaiknya pemasangan hipotik baru dilaksanakan, jika ada gejala debitur akan wanprestasi. Untuk Jaminan pendahuluan, sebaiknya jaminan pihak ketiga dibuat notariel."

"ABSTRAKALASAN DAN TUJUAN SKRIPSI Hak milik seseorang dalam Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi Sosial, Jika kepentingan Umum/Negara menghendaki, pemerintah dapat membatasi/menguasai pemakaian hak milik tersebut. Besar-kecilnya pembatasan/ penguasaan tersebut dapat dijadikan indikator(petunjuk) untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan pemerintah mengatasi kepentingan Umum/ Negara tersebut. Dalam masalah perumahan yang merupakan kepentingan Umum/Negara indikator tersebut adalah besar-kecilnya campur-tangan pemerintah dalam mengatur hubungan dan menyelesaikan sengketa sewa-menyewa perumahan. HASIL PENELIUAN Di bawah PP no.49/1963 kewenangan untuk mengadili/memutus sengketa tentang hubungan sewa-menyewa perumahan berada di tangan KUP. Dengan berlakunya PP no.55/1981 kewenangan tersebut beralih ke tangan Pengadilan Negeri, Akan tetapi PP no.55/1981 masih mengandung kelemahan; antara lain; Cl). Tidak seluruhnya kewenangan mengadili sengketa sewa-menyewa perumahan beralih ke Pengadilan Negeri, KUP masih berhak mengadili sengketa penggunaan perumahan tanpa hak. C2), Masih terdapat kemungkinan KUPC Dinas Perumahan OKI Jaya ) digugat di Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa( Onrechtmatlge overheidsdaad ), KESIMPULAN DAN SARAN 1, Perkembangan peraturan perundang-undangan dari mulai UU no,1/1964 sampat dengan PP no,55/1981 beserta peraturan pelaksanaannya( khususnya di OKI Jaya J menunjukkan kesungguhan Panerintah untuk menghapuskan pe rumahan ber SIP, 2, Sudah waktunya sistim SIP dihapuskan, 3, Sudah waktunya Ponerintah merancang/membuat Undang-Undang yang mengatur hubungan Sewa-menyewa perumahan yang lengkap dan terkodifikasi."

"ABSTRAKPerjanjian Penghunian Rumah PERUM PERUMNAS merupakan perjanjian yang diadakan antara PERUM PERUMNAS dengan para Penghuni Rumah, dalam bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, Perjanjian Pemhayaran Angsuran Uang Muka, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, Perjanjian Sewa Beli Rumah maupun Perjanjian Jual Beli Rumah dengan menggunakan dukungan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara, sebagai pelaksanaan Kebijaksanaan Pemerintah dibidang Perumahan Rakyat pada umumnya serta Pemilikan Rumah pada khususnya. Dalam Kebijaksanaan ini Pemerintah mengutamakan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai sedang dengan memberikan keringanan-keringanan berupa kepada yang bersangkutan untuk dapat menghuni rumahnya terlebih dahulu sambil mengangsur uang Mukanya, menetapkan harga rumah yang rendah atau terjangkau oleh golongan masyarakat tadi, membebaskan dari pajak-pajak, menyediakan kredit pemilikan rumah guna pembayaran harga rumahnya, melalui Bank Tabungan Negara ( K.P.R.- B.T.N.). Untuk dapat membeli rumah PERUM PERUMNAS ini, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PERUM PERUMNAS dan juga memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh K.P.R.- B.T.N. yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara. Perjanjian Jual Beli Rumah dan Penyerahan Penggunaan Tanahnya diadakan dan ditanda tangani secara bersamaan dengan penanda-tanganan Perjanjian Hutang Piutangnya antara Pembeli Rumah dengan Bank Tabungan Negara., sehingga dalam satu saat yang bersamaan Pembeli juga bertindak/berstatus sebagai Debetur,- dengan jaminan rumah dan tanahnya yang baru saja dibeli dari PERUM PERUMNAS. Jadi Jual Beli Rumah antara PERUM PERUMNAS tersebut adalah jual beli secara tunai dalam arti lunas seketika, karena Harga Jualnya telah dibayar seluruhnya dengan Uang Muka dari uang pribadi Pembeli dan sisanya dibayar - dengan kredit yang diperoleh dari Bank Tabungan Negara. Dalam pembuatan skripsi ini, Penulis berusaha sedapat mungkin agar skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah, sehingga mampu membantu pihak pihak yang berkepentingan sebagai ilmu terapan (pure-science). Penelitian dilakukan dengan cara- penelitian lapangan (field-research) maupun penelitian perpustakaan (library research), sedangkan laboratory research tidak dipergunakan oleh Penulis karena dalam Ilmu Ilmu Sosial laboratoriumnya adalah masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya adalah bahwa Syarat Batal sebagai causa dari Perjanjian Penghunian pada, umumnya serta Perjanjian Jual Beli Rumah dan Penyerahan Penggunaan Tanahnya tersebut rnerupakan Causa yang tidak halal, terutama pelaksanaan penyegelan, pengosongan paksa atas rumah dan tanah-peka rangannya yang dilakukan oleh PERUM PERUMNAS tanpa memperoleh kuasa atau kewenangan dari Hakim, sehingga menurut Hukum adalah tidak sah. Adapun hal-hal yang ditemukan didalam Perjanjian - Perjanjian Penghunian Rumah PERUP PERUMNAS tersebut adalah sebagai berikut ; 1. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah maupun Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah PERUM PERUMNAS tersebut : - Merupakan Perjanjian bertimbal balik dimana para pihak yang barjanji dalam keadaan tidak seimbang, tidak sama, sederajad kedudukan hukumnya. Merupakan contoh nyata pengaruh Hukum Publik yang kuat dan mendesak Hukum Perdata. Pengaruh dan atau desakan tersebut, merupakan langkah pengamanan kepentingan yang ditetapkan dalam Kebijaksanaan Perumahan Rakyat pada umumnya serta Pemilikan Rumah pada khususnya. 2. Isi (causa) yang diperjanjikan didalam Perjanjian Perjanjian Penghunian Rumah tersebut, berupa Hak/Kewenangan PERUM PERUMNAS untuk dapat merabatalkan Perjanjian secara sepihak, Menyegel, Kengosongkan Rumah dan tanah pekarangannya secara paksa tanpa melalui Keputusan atau Kewenangan, Kuasa dari Hakim, menurut Hukum jelas tidak."

"ABSTRAKHak atas tempat tinggal merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh negara dan didalam konsep negara kesejahteraan, negara turut serta dalam seluruh kegiatansosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umumtidak terkecuali kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan akan papan.Negara melalui kebijakannya perlu mengatur tentang pemenuhan hak, atas tempattinggal tersebut. Dalam hasil penelitian, antara lain dijelaskan mengenaikedudukan hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari hak asasi manusia, fungsinegara sehubungan dengan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas tempattinggal dan analisa atas peraturan perundang-undangan terkait upaya negara untukmemberikan jaminan hak atas tempat tinggal di Indonesia. Di Indonesia hak atastempat tinggal selain sebagai hak asasi juga merupakan hak konstitusional karenatelah dicantumkan di dalam UUD 1945. Pada dasarnya negara telah melakukanupaya-upaya untuk memenuhi hak atas tempat tinggal, namun masih terdapatkendala baik dari segi ketentuan di dalam peraturan, penegakkan hukum, ketidaksiapan dari segi kelembagaan maupun hambatan lainnya di lapangan. Oleh karenaitu,untuk menyelesaikan hambatan tersebut, penelitian ini antara lainmenyarankan adanya kesamaan paham dan tujuan antara pemerintah daerah danpemerintah pusat dan segera dibentuknya peraturan pelaksana yang diamanatkanoleh Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Rumah Susun, khususnya terkait pengenaan sanksi agar dasar untukpenegakkan hukum atas kedua undang-undang tersebut menjadi diperkuat.

---

ABSTRACTThe right to housing is one of human right which has to be fulfilled by the state. Inaccordance with the welfare state concept the state is involved in social, politicaland economic activities to achieve social welfare with no exception on citizenhousing needs. By its policies and regulations, states need to set up about thefulfillment of such right. In Indonesia the realization on citizen right to housingruns into several issues but the state from time to time always seeking to fix suchissues and enhance its role of service. This thesis describes the position of theright to housing as part of human rights, the state function with respect to itsresponsibilities in the realization of the right to housing and analysis of legislationrelated to state efforts to guarantee the right to places to stay in Indonesia amongother things. In Indonesia, right to housing is not only considered as a part ofhuman right but also as a constitutional right which stated in its constitution.Basicly, Indonesia has put some efforts to satisfy the right to housing, howeverthere are constraints in terms of policy, law enforcement, institutional issues andanother problems found in practice. Therefore, to solve issues mentioned in thisthesis, this study suggests the achievement of understanding and objectivesbetween local and central govermnent and the prompt establishment of executiveregulations mandated by Housing Act and Flats Act, specifically related toimposition of sanctions in order to strenghten the law enforcement."

"Dengan dikeluarkannya ?Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1958 tentang Urusan Perumahan dan mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958, maka buku ini dibuat untuk menjelaskan tentang peraturan baru tersebut. Dan undang-undang sebagai supplement pada buku ini.Buku ini berisi kumpulan dari karangan-karangan yang diterbitkan dalam majalah Pantjawarna dan kumpulan keputusan dari badan peradilan yang berhubungan dengan perumahan."