Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Jika kawasan pada umumnya memilih untuk hanya mendukung universalitas HAM, maka tidak demikian bagi ASEAN. Ia mendukung prinsip universal melalui instrumen-instrumen HAM internasional. Dengan bersamaan, ia membuat AHRD yang turut mengatur bahwa HAM harus ditegakkan dengan mempertimbangkan partikularitas regional maupun nasional. Penelitian ini menganalisis bagaimana diskursus kontestasi HAM menjelaskan pembuatan AHRD tersebut. Penelitian ini berupaya mendapatkan penjelasan yang mendalam dan tuntas melalui pendekatan kualitatif dan interpretatif. Penelitian ini juga menggunakan logika dari Queer Theory yang memungkinkan untuk mengalisis kasus tersebut. Ternyata ditemukan bahwa ketika AHRD dianalisis dengan menggunakan teori tersebut, AHRD dapat dipahami sebagai dokumen yang menawarkan jawaban bagi kebutuhan realita sosial ASEAN.

---

Regions in general choose to only support universality in human rights. However, ASEAN supports universality through various international instruments. At the same time, the region also supports particularity through its AHRD by considering both regional and national particularities. This research aims to see how the contestation between both principles explain this case. In doing so, this research uses qualitative and interpretative approaces to achieve deep and thorough explanations. It also uses the logics of Queer Theory in realising such goal. When AHRD is analysed using that logic, it is found, that the document offers answers to ASEAN’s social reality."

"The adoption of the ASEAN Charter in 2007 represented a watershed moment in the organisation's history - for the first time the member states explicitly included principles of human rights and democracy in a binding regional agreement. Since then, developments in the region have included the creation of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights in 2009 and the adoption of the ASEAN Human Rights Declaration in 2012. Despite these advances, many commentators ask whether ASEAN can take human rights seriously. The authors explore this question by comprehensively examining the new ASEAN human rights mechanisms in the context of existing national and international human rights institutions. This book places these regional mechanisms and commitments to human rights within the framework of the political and legal development of ASEAN and its member states and considers the way in which ASEAN could strengthen its new institutions to better promote and protect human rights."

"ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan dan melindungi HAM yang ada di ASEAN. Akan tetapi dalam realitanya AICHR masih belum memenuhi tujuan tersebut. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah dalam kasus Krisis Rohingya yang terjadi pada tahun 2017-2021. Dalam rentan tahun tersebut lebih dari 700,000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke negara tetangga. Namun AICHR belum memberikan tanggapan hingga sampai saat ini. Melihat kondisi tersebut, tulisan ini mempertanyakan mengapa AICHR tidak menanggapi Krisis Rohingya tahun 2017-2021. Dalam menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan studi pustaka dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi sikap AICHR yakni faktor institusional dan faktor kepentingan negara anggota. Kedua faktor saling berhubungan sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua faktor itulah yang menyebabkan pembahasan Krisis Rohingya di AICHR tidak menemui titik terang.

---

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) was established with the purpose to promote and protect human rights in ASEAN. However, in reality, AICHR hasn’t fulfill that purpose. One of the examples is in the case of Rohingya Crisis in 2017-2021. In that vulnerable year more than 700,000 refugees fled to neighboring countries. However, AICHR has not gave any responses. Seeing these conditions, this research questioned why AICHR did not respond to the 2017-2021 Rohingya Crisis. In answering the question, this research uses literature study and interviews as data collection method. The results of this research indicate that there are two main factors that influence the attitude of AICHR, namely institutional factors and the interests of member states. These two factors are interrelated and cannot be separated from each other. Those two factors made a deadlock discussion in AICHR."

"ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan dan melindungi HAM yang ada di ASEAN. Akan tetapi dalam realitanya AICHR masih belum memenuhi tujuan tersebut. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah dalam kasus Krisis Rohingya yang terjadi pada tahun 2017-2021. Dalam rentan tahun tersebut lebih dari 700,000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke negara tetangga. Namun AICHR belum memberikan tanggapan hingga sampai saat ini. Melihat kondisi tersebut, tulisan ini mempertanyakan mengapa AICHR tidak menanggapi Krisis Rohingya tahun 2017-2021. Dalam menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan studi pustaka dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi sikap AICHR yakni faktor institusional dan faktor kepentingan negara anggota. Kedua faktor saling berhubungan sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua faktor itulah yang menyebabkan pembahasan Krisis Rohingya di AICHR tidak menemui titik terang.

---

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) was established with the purpose to promote and protect human rights in ASEAN. However, in reality, AICHR hasn’t fulfill that purpose. One of the examples is in the case of Rohingya Crisis in 2017-2021. In that vulnerable year more than 700,000 refugees fled to neighboring countries. However, AICHR has not gave any responses. Seeing these conditions, this research questioned why AICHR did not respond to the 2017-2021 Rohingya Crisis. In answering the question, this research uses literature study and interviews as data collection method. The results of this research indicate that there are two main factors that influence the attitude of AICHR, namely institutional factors and the interests of member states. These two factors are interrelated and cannot be separated from each other. Those two factors made a deadlock discussion in AICHR."

"Sejak berdiri pada tahun 1967, prinsip non-interference atau prinsip yang melarang ikut campur terhadap urusan domestik suatu Negara oleh Negara lain, telah ditetapkan oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai fundamental norm dalam melaksanakan kerja sama di antara Negara-Negara Anggotanya. Pada tahun 1980an, ASEAN memperluas lingkup kerja samanya ke bidang HAM sebagaimana seruan dari Sidang Umum PBB. Konsep HAM ini kemudian disahkan ASEAN menjadi salah satu prinsip kerja samanya dalam Pasal 2 ayat (2) ASEAN Charter dan menjadikan prinsip ini bersandingan sejajar dengan prinsip non-interference. Nyatanya, pelanggaran HAM yang dilakukan Tatmadaw terhadap masyarakat etnis minoritas muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine dan terhadap warga sipil Myanmar, serta ketidakmampuan ASEAN bertindak menunjukkan ketidakharmonisan dari kedua prinsip tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer seperti regulasi internasional maupun nasional, dan bahan hukum sekunder berupa publikasi, kamus hukum, dan pendapat ahli sebagai acuan pembahasan. Hasilnya, prinsip non-interference telah terlalu mendominasi implementasi kerja sama di ASEAN yang menyebabkan pelemahan kepemimpinan ASEAN dan menjadikan ASEAN tidak independen atas Negara-Negara Anggotanya, serta melemahkan penegakan HAM di ASEAN. Ini membuktikan adanya ketidakharmonisan antara kedua prinsip tersebut. Untuk itu, ASEAN perlu melakukan perubahan berupa pembaruan prinsip non-interference yang lebih berkarakter ASEAN, seperti mempertimbangkan gagasan constructive intervention sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Thailand Surin. Dengan demikian, ASEAN diyakini akan memiliki kepemimpinan yang kuat dan independen atas Negara-Negara Anggotanya, serta mampu mengharmoniskan implementasi dari prinsip non-interference dengan karakteristik ASEAN dengan prinsip pemajuan dan perlindungan HAM.

---

Since established in 1967, the principle of non-interference has been set by ASEAN as the fundamental norm in cooperation among its Member States. In the 1980s, ASEAN expanded its cooperation scope to human rights as called by the UN General Assembly. The human rights concept was later adopted by ASEAN as principle of cooperation in Article 2 paragraph (2) of the ASEAN Charter paralleled to the principle of non-interference. In fact, human rights violations committed by the Tatmadaw against the Rohingya Muslim in Rakhine State and Myanmar civilians, as well as ASEAN inability to act on the human rights violations showed the disharmony of these two principles. To answer this problem, this paper uses a normative juridical research method using primary legal materials such as international and national regulations, and secondary legal materials ranging from publications, legal dictionaries, and expert opinions as references. As a result, the principle of non-interference found dominating the implementation of ASEAN cooperation. It also weakened ASEAN's leadership and made ASEAN not independent over its Member States, which led to the weak enforcement of human rights in ASEAN. This proves the disharmony between the two principles. Hence, ASEAN needs to make changes by renewing the principle of non-interference with ASEAN characteristic, such as considering the idea of ​​constructive intervention conveyed by Thai Prime Minister Surin. Thus, it is believed that ASEAN will have strong and independent leadership, and be able to harmonize the principle of non-interference with ASEAN’s characteristics and the principle of human rights."