Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tesis ini membahas tentang legitimasi unilateral humanitarian intervention yang merupakan sebuah intervensi atau penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara (atau sejumlah negara) kepada negara lain dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat di negara tersebut, yang dilakukan tanpa otorisasi DK PBB. Praktek tersebut menimbulkan perdebatan berdasarkan fakta bahwa apabila DK PBB gagal (baik karena unwilling dan atau unable), komunitas internasional tidak dapat merespon terhadap pelanggaran HAM berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, ethnic cleansing, yang terjadi di suatu negara apabila intervensi ini dianggap menentang kedaulatan negara. Memang, prinsip non intervensi dan perlindungan terhadap HAM, samasama merupakan norma jus cogens dalam hukum internasional. Namun, saat ini kedaulatan negara tidak lagi bersifat absolut, dimana negara (pemerintah) memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dan tidak dapat melakukan pelanggaran HAM berat atau kejahatan internasional dan berlindung di balik kedaulatannya tersebut, atau dengan kata lain sovereignty implies responsibility. Atas dasar itulah, komunitas internasional menghadapi dilema terkait tindakan yang harus dilakukan oleh sebuah negara ketika terjadi pertentangan antara apa yang diperbolehkan oleh hukum dengan apa yang seharusnya dilakukan secara moral, karena terdapat jurang yang memisahkan legalitas atau hukum (law) dengan legitimasi atau keadilan (justice). Seperti kasus unilateral humanitarian intervention yang dilakukan oleh NATO di Kosovo yang memunculkan dilemma akan apa yang seharusnya dilakukan oleh Negara-negara ketika ada pertentangan antara hukum internasional dan aspek moral. Dalam kasus tersebut, intervensi NATO dianggap "illegal but legitimate", sehingga menimbulkan suatu pergeseran dalam hukum internasional dari konsep legal menjadi legitimasi. Pendekatan ini terlihat masuk akal untuk mendamaikan pertentangan antara legalitas dan moralitas, tetapi kurang memiliki posisi dalam hukum internasional. Namun, bukan tidak mungkin bahwa bila dikemudian hari ada lagi kasus serupa dimana negara melakukan unilateral humanitarian intervention, dan negara lain tidak menentangnya, maka praktek ini dapat berkembang menjadi sebuah kebiasaan baru yang memiliki posisi dalam hukum internasional. Tetapi perlu diingat bahwa tugas kita adalah bukan untuk mencari sumber otoritas lain sebagai alternatif dari DK PBB, namun untuk membuat DK PBB bekerja lebih baik dari sebelumnya.

---

The focus of this thesis is to analyze the legitimacy of unilateral humanitarian intervention in international law. Unilateral humanitarian intervention is a threat or a use of force by a state (or a group of states) aiming to prevent or end widespread of grave human rights violations or international crimes, without the permission or the target state and without the Security Council authorization. This practice has created a debate based on the fact that if the United Nations Security Council fails to act (unable and or unwilling), the international community may not respond to stop international crimes, such as genocide, crimes against humanity, ethnic cleansing that occur in other states because the intervention is considered to violate the sovereignty of that state. The tension is between the principle of non-intervention (use of force) which is related to the primacy of state sovereignty and the protection of fundamental human rights, which both are norms of jus cogens in international law. However, sovereignty is no longer an absolute concept. The sovereignty of States can no longer be used as a shield for gross violations of human rights, or in other words sovereignty implies responsibility. This poses the dilemma of what states should do when there is a great divide between what international law requires and what morality dictates, as there is a gap between legality and legitimacy, law and justice. This issue was brought into sharp relief by NATO?s intervention in Kosovo in 1999, which raised the dilemma of what states should do when there is a divide between the demands of international law and morality. In the end, many states concluded that NATO?s use of force was illegal but legitimate. However, while this approach provides an intuitively plausible way of reconciling legality and morality, it ultimately does not have a sustainable position in international law. It could have a position in international law, if in the future, there are other similar cases or state practice where states did act unilaterally to respond to international crimes, and received no condemnation from other states. But let's remember that the task is not to find alternatives to the Security Council as a source of authority, but to make the Security Council work much better than it has."

"Reciprositas secara luas diyakini sebagai suatu penentu panting darikepuasan sosial dalam hubungan yang sedang berlangsung antara dua orang. Namunresiprositas tidak identik dengan kepuasan sosial itu sendiri, karena resipro-sitas dalam hubungannya dengan kepuasan sosial hanyalah merupakan salah satuprediktor- Resiprositas sosial lebih dekat dengan aspek dinamis dan prospektif,terutama dengan aspek kscenderungan untuk melaknkan tindakan. Dalam studi ini,"resiprositas untuk mempertukarkan pelbagai macam sumber" diartikan sebagaipredisposisi seseorang untuk memberikan balasan atas uang yang mereka terimadari orang lain dengan pelbagai jenis sumber, seperti cinta, status, barang,informasi, layanan dan uang. Dalam studi ini, diteliti pengaruh dari nilaialosentrisme-idiosentrisme terhadap tingkat resiprositas untuk msmpertukarkanpelbagai jenis sumber dengan uang. Sampel terdiri dari 278 mahasiswa/i. Merekaberasal dari tingkat status sosio-ekonomi, status residensial tempat tinggalasal dan jumlah saudara kandung yang berbeda. Variabel-variabel ini diasumsikansebagai variabel independen dari nilai alosentri eidiosentrisme. Secara tidaklangsung, variabel-variabel ini juga diduga sebagai variahel yang berpengaruhterhadap tingkat resiprosvitas untuk mempertukarkan pelbagai jenis smnber denganuang melalui pengaruhnya terhadap tingkat nilai alosentrisme-idiosentrisns.Hasil Path Analysis msnunjukkan bahwa tingkat resiprositas untuk mempertu-karkan pelbagai sumber dengan uang secara langsung dipengaruhi oleh tingkatstatus sosio-ekonomi, jumlah saudara kandung dan status residensial te-mpattinggal asal. Tingkat resiprositas untuk mempertukarkan status dengan uangsecara langsung dipengaruhi baik oleh nilai alosentrisme-idiosentrisme, jumlahsandara kandlmg maupun status resirlensial tempat tinggal asal; sementara ting-kat esiprositas untuk mempertukarkan barang dengan uang dipengaruhi langsungoleh tingkat status sosio-ekonomi, status residensial tempat tinggal asal dannilai alosentrisme-idiosentrisme. Lebih dari itu, resiprositas untuk mempertu-karkan informasi dengan uang hanya dipengaruhi oleh status residensial tempattinggal asal. Tak satupun dari variabel independen itu berpengaruh terhndaptingkat resiprositas untuk msmpertukarkan layanan dengan uang dan uang denganuang. Akhirnya, berdasarkan hasil-hasil tersebut. dibangun model yang lebihjelas tentang hubungan antar variable."

"ABSTRACTPermasalahan yang sering timbul karena adanya imigran adalah isu toleransi, kepedulian, dan multikulturalisme, meskipun imigran bukanlah sesuatu yang baru. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan imigran biasanya hanya merupakan kebijakan jangka pendek. Padahal tanpa disadari, anak-anak juga ikut menjadi korban dari isu-isu tersebut dan hanya mendapatkan sedikit perhatian. Banyak yang sering lupa bahwa anak-anak merupakan agen perubahan yang bisa memberikan dampak jangka panjang apabila kesadaran mereka terhadap isu-isu terkait sudah diberikan sejak dini. Salah satu cara untuk menimbulkan kesadaran tersebut adalah melalui narasi. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dua cerita mengenai permasalahan imigran dalam dua periode yang berbeda dan berasal dari Jerman yakni Bestimmt wird alles gut dan Fremder Bruder menampilkan isu toleransi, kepedulian, dan multikulturalisme dalam cerita anak-anak. Untuk menjelaskannya, penulis menggunakan dua teori, yakni strategi narasi dan sosiologi sastra. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengamatan yang baik dan pemilihan strategi yang tepat dari penulis karya sastra mampu menjelaskan isu maupun situasi yang kompleks dengan baik, mudah dipahami, dan tetap menyenangkan bagi anak-anak. Tidak hanya menyenangkan, tetapi strategi narasi ini juga memiliki dampak terhadap cara berpikir dan bersikap yang akhirnya ditunjukkan anak-anak setelah membaca karya sastra tersebut.

---

ABSTRACTThe problems that often arise because of the existence of immigrants is the issue of tolerance, careness, and multiculturalism, although immigrants are not something new. The steps taken to solve immigrant problems are usually only short-term policies. Yet unknowingly, children also become victims of these issues and just get a little attention. Many people often forget that children are agents of change that can have long-term effects if their awareness of related issues is given early on. One way to generate that awareness is through narration. This research will explain how the two stories of immigrant problems in two different periods and derived from Germany entitled Bestimmt wird alles gut and Fremder Bruder present issues of tolerance, careness and multiculturalism in children's stories. To explain it, the author uses two theories, narrative strategy and sociology of literature. The results of this study indicate that good observation and proper selection of strategies from literary authors are able to explain complex issues and situations well, easily understood, and remain fun for children. Not only is fun, but this narrative strategy also has an impact on the way of thinking and attitude that children end up showing after reading the literary works."

"Kajian dalam review literatur ini membahas perdebatan ilmiah yang terjadi dalam aspek legitimasi intervensi kemanusiaan/ Responsibility to Protect (R2P). Sebagai norma internasional, R2P menghadapi berbagai dilema politik pada tataran perumusan dan implementasi kebijakan intervensi dalam sistem PBB. Salah satu dilema politik yang terjadi adalah aspek legitimasi. Legitimasi adalah suatu proses legalitas di mana intervensi harus dilakukan hanya melalui validasi wewenang Dewan Keamanan PBB (Bab VII, Piagam PBB). Di lain pihak, beberapa akademisi berpendapat bahwa legitimasi legal rentan akan kontestasi kepentingan anggota DK sehingga legitimasi moral/ etis adalah hal yang lebih penting dalam membentuk legitimasi dan lebih adil dalam menyelamatkan isu kemanusiaan. Legitimasi moral dibentuk melalui aksi multilateralisme dan pembuktian tragedi kemanusiaan. Melalui analisis komparatif perdebatan legitimasi legal dan moral dalam karya akademisi hubungan internasional, hukum internasional dan HAM, review literatur ini mengidentifikasi bahwa kontestasi antara pembentukan legitimasi tersebut merupakan pengejawantahan dari pertentangan paradigmatis realisme dan konstruktivisme, yaitu narasi: (1) faktor material lawan ideasional, (2) logika konsekuensi lawan logika kepatutan, (3) norma sebagai kegunaan lawan norma sebagai hak, dan (4) aktor top-down lawan agen bottom-up.

---

The studies in this literature review discusses the scientific debate that occurred in the aspect of legitimacy of humanitarian intervention / Responsibility to Protect (R2P). As an international norm, R2P is facing numbers of political dilemmas at the level of policy formulation and implementation in UN system. One of the political dilemmas is divisive voice on legitimacy aspect in intervention. Legitimacy is a legal process in which intervention should be done only through UN Security Council authority (Chapter VII of the UN Charter). On the other hand, some scholars argue that legal legitimacy is vulnerable to contestation of interests of security council members, thus moral/ ethical legitimacy is more important in establishing legitimate and fairer intervention in saving humanity from humanitarian tragedy. Moral legitimacy is formed through multilateralism mechanism in intervention and empirical evidence of human tragedy. Through a comparative analysis of the legal and moral legitimacy debate in the work of international relations scholars, international law and human rights intellectuals, this literature review identifies that the contestation in legitimacy aspect of intervention epitomizes paradigmatic opposition between realism and constructivism. This can be explicated through following points: (1) material factors versus ideational, (2) the logic of appropriateness versus the logic of consequence, (3) the norm as benefit versus the norm as right, and (4) top-down actor versus bottom-up agent."

"Impossible Refuge brings the perspectives of refugees into rapidly emerging dialogues about contemporary situations of mass forced migration, asking: what does it mean to be displaced? Based on multi-sited ethnographic research conducted with refugees from Central Africa living in situations of protracted asylum in Uganda and resettlement in Australia, the book provides a unique comparative analysis of global humanitarian systems and the experiences of refugees whose lives are interwoven with them. The book problematises the solutions that are currently in place to resolve the displacement of refugees, considering that since displacement cannot be reduced to a politico-legal problem but is an experience that resonates at an existential level, it cannot be assumed that politico-legal solutions to displacement automatically resolve what is, fundamentally, an existential state of being. Impossible Refuge therefore offers a new theoretical foundation through which to think about the experiences of refugees, as well as the systems in place to manage and resolve their displacement. The book argues that the refuge provided to refugees through international humanitarian systems is conditional: requiring that they conform to lifestyles that benefit the hegemonic future horizons of the societies that host and receive them. Impossible Refuge calls for new ways of approaching displacement that go beyond the exceptionality of refugee experience, to consider instead how the contestation and control of possible futures makes displacement a general condition of our time."

"This book focuses on one specific open question in logistics and supply chain management, what are the cross-learning opportunities for both the businesses and humanitarian organizations that cooperate in disaster relief through partnership agreements. In terms of the available academic literature and management practice, this subject is still a poorly explored research area, and so the present study is one of the first attempts to thoroughly investigate the issue. "

"A state as one of International law subjects has rights and obligations based on international law. One of the international obligations of a State is to assist and protect the right of IDP's in its territory. If a State is inability and unwillingness to assist and protect the IDP's rights, it means the State has already violated its international obligation. In this condition, is the humanity assistance of international organization can be justified as an obligation that must be accepted based on international law perspective?. Consequently, the refusal to accept assistance can be classified as a violation of international law, and it raises state responsibility."