Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai pasak-pasak (persembahan yang biasanya diberikan pada waktu upacara penetapan sima) telah dilakukan terutama berdasarkan data prasasti dari masa pemerintahan raja Balitung dan Sindok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur pasak-pasak apa raja yang terdapat pada prasasti dari masa Balitung dan Sindok, untuk kemudian melihat hubungan antara pasak-pasak tersebut dengan si penerima maupun dengan tanah sima yang bersangkutan. Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Balitung dan Sindok dikeluarkan pasak-pasak yang berbeda-beda baik dalam jenis maupun jumlahnya hampir dalam setiap prasasti. Faktor-faktor yang Menyebabkan terjadinya perubahan itu kemudian dapat diketahui berdasarkan: 1. jumlah orang yang menerima 2. jenis jabatan yang menerima. tetapi kemudian ternyata suatu jenis jabatan yang sama dapat menerima pasak-pasak. dengan jenis atau jumlah yang berbeda pula, oleh karena itu masih diperlukan faktor-faktor penyebah lainnya, yang kemungkinan antara lain adalah luas dari suatu sima atau tingkat dari kemakmuran suatu desa. Terlepas dari masalah perbedaan dari Pasak-pasak itu sendiri, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pemberian pasak-pasak merupakan suatu ketentuan dalam kehidupan masyarakat Jawa Kuno."

"Skripsi ini membahas mengenai kontribusi dan peran sebuah penerbit bernama Pustaka Jaya dalam penerbitan buku-buku sastra serta upayanya mengimbangi bacaan populer yang merebak luas di masyarakat. Skripsi ini merupakan penelitian sejarah di bidang kebudayaan, secara spesifik termasuk dalam kajian sejarah penerbitan. Pustaka Jaya, dalam hal ini, merupakan penerbit yang fokus pada penerbitan buku-buku sastra. Berdiri pada 1971 atas gagasan sebuah eksperimen menghadapi tantangan budaya populer yang marak pada masa itu. Buku maupun bacaan sastra dianggap mampu mengimbangi segala jenis bacaan populer yang beredar luas di masyarakat. Tujuan lainnya agar mampu mengembalikan kehormatan sastra nasional di tengah pertentangan dan polarisasi kebudayaan pada satu dekade sebelumnya. Pergolakkan buku pada masa itupun tak hanya berkutat pada pertentangan ideologis melainkan kondisi krisis perbukuan serta krisis kertas yang melanda industri penerbitan. Proyek-proyek pengadaan buku pun hanya menjadi sarana penyimpangan oknum dan upaya bertahan hidup beberapa penerbit. Kondisi seperti itu yang menyebabkan krisis perbukuan semakin bertambah pelik sehingga mengakibatkan banyak penerbit pailit. Pustaka Jaya memberi harapan terhadap penerbit lain agar tidak bergantung pada proyek buku Inpres serta sebagai bentuk legitimasi bahwa buku-buku sastra yang berkualitas masih laku dijual.......This thesis discusses the contribution and the role of publisher named Pustaka Jaya in publishing literary books and its efforts to balance the popular reading that spread widely in the society. This thesis is a historical research in field of culture, specifically included in the study of publishing history. Pustaka Jaya, in this case, is a publisher focusing on publishing literary books. Was founded in 1971 on the idea of an experiment facing the challenges of popular culture that were rife in those days. Book and literary readings are considered able to offset all kinds of popular reading widely circulated in the society. Another goal to be able to restore literary honor amid cultural opposition and polarization a decade aerlier. The upheavel of the book at that time not only focused on ideological contradictions but the conditions of the book crisis as well as the paper crisis that plagued the publishing industry. Book procurement projects are only means of perversion and the survival of some publishers. Conditions like that caused the crisis of the book ingcreasingly complicated, resulting in many publishers bankrupt. Pustaka Jaya gives hope to other publishers not to rely on th Inpres book project and as a form of legitimacy that quality literary books still sell."

"Setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung-jawabannya. Salah satu tugas kemanusiaan ini adalah mengelola kehidupan dengan amanah sesuai dengan potensi kita."

"Tulisan ini menganalisis peran Humanity & Inclusion (H&I) dalam proses sosialisasi norma Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) di Indonesia. Dengan menggunakan metode process tracing, penulis mengaplikasikan konsepsi mengenai norma internasional dalam melihat bagaimana peran H&I dalam proses sosialisasi norma HAM disabilitas di Indonesia berdasarkan teori sosialisasi norma internasional oleh Risse & Ropp (2013) yang terdiri dari lima fase. Dalam setiap fase, penulis menganalisis kondisi domestik yang melatari serta mekanisme sosialisasi norma oleh H&I. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa H&I baru mulai berperan dalam sosialisasi norma CRPD pada fase tactical concession dengan mekanisme peningkatan kapasitas dan persuasi mengingat kondisi domestik Indonesia yang cenderung represif terhadap isu disabilitas. Pada fase selanjutnya yaitu prescriptive status, dengan kondisi domestik Indonesia yang telah memberikan ruang bagi isu-isu HAM, H&I menggunakan tiga mekanisme utama yakni peningkatan kapasitas, persuasi, dan pemberian insentif. Selanjutnya, tesis ini menemukan bahwa peran H&I tidak berlanjut pada fase rule-consistent behavior menimbang masih adanya ketidaksesuaian antara perilaku Indonesia dengan norma CRPD.

---

This paper delves on investigating the role of Humanity & Inclusion (H&I) in the process of socialization of the Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) as human rights norm in Indonesia. By using process-tracing method, the author applied framework of international human right norm in elaborating the role of H&I in socializing disability human rights norms in Indonesia based on the theory of international norm socialization by Risse & Ropp (2013) which consists of five phases. In each phase, the author analyzes the underlying domestic conditions and the norm socialization mechanism by H&I. The result shows that H&I begun to contribute in socialization of CRPD in tactical concession phase with two mechanisms, i.e. capacity building and persuasion; considering Indonesias domestic condition during the phase that tended to be repressive towards disability issues. In the next phase, prescriptive status, as Indonesias domestic conditions began to provide space for human rights issues, H&I implements three mechanisms, i.e. capacity building, persuasion, and incentives. Further, the author finds that H&Is role does not progress to the rule-consistent behavior phase considering that Indonesia does not fully comply with the norm."

"ABSTRAKRumah adalah salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan mengenai standarisasi rumah yang ldquo;layak rdquo; seperti di antaranya adalah rumah sederhana sehat. Sering kali penerapan standar ini dilakukan tanpa mengindahkan potensi dari material lokal sebagai bahan bangunan. Standar kelayakan dari sebuah rumah bisa dilihat dari performa termalnya yang terdiri dari suhu udara, kelembaban, dan kecepatan angin. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa termal dari rumah yang mengikuti standar pemerintah dengan rumah yang menggunakan material lokal.Studi kasus rumah yang digunakan adalah rumah yang mengikuti standar pemerintah rumah bantuan Habitat for Humanity dan rumah dengan material lokal yang sama-sama berlokasi di Desa Cijayanti, Sentul, Jawa Barat. Terdapat dua metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu dengan simulasi komputer dan pengukuran langsung di lapangan. Simulasi komputer menggunakan software autodesk ECOTECT sedangkan pengukuran lapangan menggunakan perangkat HOBO. Hasil dari kedua pengukuran ini diperbandingkan satu dengan lainnya dan dikaitkan dengan standar performa bangunan yang layak di daerah tropis. Hasil dari pengukuran lapangan menunjukkan bahwa rumah dengan material lokal memiliki suhu udara yang lebih rendah, sedangkan untuk kelembaban, rumah dengan material lokal memiliki kelembaban lebih tinggi dibandingkan rumah standar pemerintah

---

ABSTRACTHouses are of one of the most important necessity in human rsquo s life. The government of Indonesia had created a few rules to standardize houses. Their aim was to create ldquo decent rdquo housings for the poor and one of the standard module that the government had designed is ldquo Rumah Sederhana Sehat rdquo . The problem occurs when these standard houses were designed with minimum acknowledgement to the potency of local materials as building materials. The decentness of a house can be seen from its thermal performance, which are temperature, humidity, radiation, and air movement. This thesis is aimed to compare thermal performance of a house that is designed based on the government standard and a house that was built by local materials. The objects of study case for this thesis were located at the same location, which is in Desa Cijayanti, Sentul, West Java. One of the houses is a standardized house built by Habitat for Humanity and the other house is a house built by its own owner using local materials. This research uses two kind of methods, one is using computer simulation and the other is by on site measurement. Computer simulation is done in Autodesk ECOTECT, whilst the onsite measurements were done using HOBO. The results were then compared and analyzed based on a thermal performance standard in tropic. The results show that the house with local material does better in temperature, but worse in humidity than the standardized house. "

"Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa kerap terjadi di Indonesia tanpa memandang usia, status, pekerjaan atau jabatan, bahkan jenis kelamin. Akibat pengaruh dari teknologi dan media yang semakin canggih, memungkinkan masyarakat mengakses berita-berita tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dan menjadikan hal tersebut sebagai topik perbincangan. Salah satu dari kasus kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang kerap menjadi topik perbincangan masyarakat adalah kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin, yang diduga di racun oleh temannya sendiri yaitu Jessica Kumala Wongso. Dengan meluasnya berita mengenai kematian Wayan Mirna Salihin serta besarnya rasa keingintahuan masyarakat mengenai kasus tersebut, membuat beberapa media meliput acara persidangan dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso disiarkan secara langsung pada televisi. Diskusi mengenai rumusan Pasal 340 KUHP dalam kaitannya dengan pembuktian unsur “dengan rencana” menjadi isu yang hangat, sehubungan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini didasari karena ditemukannya senyawa kimia berupa sianida di dalam kopi Wayan Mirna Salihin yang telah dipesankan terlebih dahulu oleh Jessica Kumala Wongso. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Di dalam persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, tergambar bahwa pembuktian unsur berencana selalu terkait dengan unsur kesengajaan yang sulit sekali dibedakan maknanya. Maka dari itu Penulis meneliti bagaimana hubungan dari unsur berencana dengan unsur kesengajaan, serta bagaimana Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya untuk membuktikan unsur berencana dalam suatu tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, dengan menganalisa rumusan delik pada Pasal 340 KUHP terhadap kasus Jessica Kumala Wongso serta empat putusan pengadilan lainnya dengan dakwaan yang sama yaitu Pasal 340 KUHP.......Crimes against the body and life are often occur in Indonesia it is regardless of age, status, occupation or position, even gender. Due to the increasingly sophisticated influence of technology and media, it enables people to access news about crimes against the body and life and make it a topic of conversation. One of the cases of crimes against body and life that are often being a topic of public discussion is the case of the death of Wayan Mirna Salihin, who allegedly poisoned by his friend Jessica Kumala Wongso. As the widespread news of the death of Wayan Mirna Salihin and the public goes curiosity about the case, some media covered the trial over a Defendant, Jessica Kumala Wongso broadcast live on television. A discussion on the formulation of Article 340 of the Indonesian Criminal Code in relation to the proof of the element "with the intention" becomes a hot issue, in relation to the indictment of the Public Prosecutor in the letter of indictment. This is based on the discovery of a chemical compound in the form of cyanide that found in Wayan Mirna Salihin’s coffee which has been ordered in advance by Jessica Kumala Wongso. After passing several trials, Jessica Kumala Wongso was eventually charged with 20 years in prison for murder under Article 340 of the Criminal Code. In the trial of the murder of Wayan Mirna Salihin, it is envisaged that the proof of the element of intention is always related to the element of deliberate that is difficult to distinguish the meaning. Therefore the author examines how the relationship of the elements of intention with the element of deliberate, and how the Public Prosecutor and the Panel of Judges based their consideration to prove the element of intention in a crime against the body and life, by analyzing the formulation of offense in Article 340 of the Criminal Code against the case of Jessica Kumala Wongso, as well as four other court decisions on the same indictment, namely Article 340 of the Criminal Code."