Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas analisis strategi pada salah satu organisasi kepemudaan yang beraliran nasionalis yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI). Adapun penelitian ini terfokus pada tujuan menemukan strategi yang dimiliki GmnI untuk menangkal gerakan anti Pancasila yang persentasenya sedang meningkat tajam di era kontemporer saat ini. GmnI menjadi objek yang penelitian karena secara konsisten menjadikan Pancasila sebagai azas dan doktrin perjuangannya, GmnI juga memenuhi aspek aspek civil society yang antara lain terfokus pada tujuan publik, berhubungan dengan negara, menjungjung tinggi pluralitas, partialness, dan meningkatkan demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur, dan partisipan observasi. Berdasarkan analisa ditemukan bahwa strategi GmnI dalam menangkal gerakan anti Pancasila adalah pada pengembangan kaderisasi yaitu pada kursus ideologi, Training of trainer dan sekolah agitasi dan propaganda, dan pada perjuangan politik yaitu ideologi dan masifikasi gerakan.

---

This study discusses the strategic analysis of one of the nationalist youth organizations, the Indonesian National Student Movement (GmnI). The research focused on the aim of finding GmnI's strategy to counteract the anti-Pancasila movement, whose percentage is increasing sharply in the contemporary era. GmnI became the object of research because consistently making Pancasila as the principle and doctrine of its struggle, GmnI also fulfilled aspects of civil society aspects which, among other things, focused on public goals, dealing with the state, promoting plurality, partialness, and enhancing democracy. This study uses a descriptive analysis qualitative method and approach. Data collection is done by interviews, literature studies, and observation participants.

Based on the analysis it was found that GmnI's strategy in counteracting the anti-Pancasila movement was on the development of regeneration, namely on the course of ideology, Training of trainers and schools of agitation and propaganda, and on the political struggle namely the ideology and masification of the movement."

"

Perkembangan lembaga negara mengalami dinamika sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan kekuasaan negara. Salah satu kebutuhan yang diangap penting oleh pengambil keputusan adalah pentingnya pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang berujung pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lahirnya lembaga ini menjadi perdebatan mulai dari hal yang paling mendasar: ada tidaknya urgensi pembinaan ideologi di Indonesia. Pro kontra juga lahir terkait kedudukan, tugas, dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Perbedaan pandangan mengenai hubungannya dengan lembaga negara lain pun menjadi perbincangan hangat dalam kajian Hukum Tata Negara. Dengan penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penulis juga mengkaji potensi tumpang tindih dengan lembaga negara lain berkaitan tugas dan fungsinya. Sebagai pengayaan penulis membawa contoh pandangan konstitusi beberapa negara terkait ideologi.

---

The development of state institutions experiences dynamics in accordance with the need to exercise state power. One of the needs that is considered important by decision makers is the importance of fostering the ideology of Pancasila to all state administrators which ended in the creation of new state institutions called Pancasila Ideology Guidance Agency (BPIP). The existence of this institution became something debatable s from the most basic: the urgency of fostering ideology in Indonesia. Pros and cons were also born related to the position, duties, and functions as written in Presidential Regulation Number 7 Year 2018 about the Pancasila Ideology Guidance Agency. Differences views regarding its relationship with other state institutions also became an issue in the study of Constitutional Law. With normative juridical research, this study aims to explain the position and authority of the Pancasila Ideology Guidance Agency in the constitutional system in Indonesia. The author also examines the potential for overlapping with other state institutions regarding their duties and functions. As an enrichment the author brings an example of the views of the constitutions of several countries related to ideology.

"