Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Australia yang menolak masuknya Kapal Motor Tampa berbendera Norwegia yang membawa ratusan orang yang terdampar di perairan dekat wilayah Australia pada tahun 2001 telah menimbulkan berbagai kritikan dari dalam dan luar negeri. Peristiwa yang lebih dikenal dengan "Kasus Tampa" tersebut telah menimbulkan kritik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional mengenai kebijakan Australia yang dianggap telah mengabaikan aspek kemanusiaan. Kasus tersebut menarik untuk dikaji, terutama untuk melihat adanya hubungan antara kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan PM. John Howard pada tahun 1996-2001, dengan tekanan internasional dan tekanan domestik. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan pluralisme, khususnya untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik dengan kebijakan luar negeri Australia dalam masalah imigran gelap. Kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal merupakan kebijakan yang ditujukan kepada negara asal dan negara transit imigran gelap. Selain itu kebijakan tersebut merupakan respon terhadap kecenderungan masuknya imigran gelap ke Australia yang memanfaatkan kebijakan Australia mengenai pemberian suaka politik.Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik terhadap kebijakan luar negeri suatu negara adalah teori Howard H. Lemtner mengenai foreign and domestic determinants on foreign policy. Tekanan masyarakat merupakan salah satu faktor domestik panting, yang dalam konsep domestic determinants dari Howard K. Lemtner dapat dikategorikan sebagai unstable determinant dari suatu kebijakan luar negeri. Dalam kategori ini, maka peranan faktor domestik tersebut hanya bersifat sementara, berlaku pada situasi dan kondisi tertentu, dan didukung oleh faktor eksternal yang sejalan. Faktor eksternal yang turut mendukung pengaruh tekanan domestik tersebut adalah adanya tekanan masyarakat internasional yang kuat pada saat yang bersamaan, yang menuduh Australia telah melanggar tanggung jawab internasional sesuai dengan Konvensi mengenai pengungsi. Kemampuan Howard memanfaatkan momentum pemilihan umum telah memberikan kontribusi bagi terbentuknya kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal. Perubahan kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan Howard mempunyai kaitan dengan tekanan internasional dan tekanan publik Australia terhadap pemerintab. Dengan mengambil kebijakan yang tegas dalam mencegah dan menghalau imigran gelap, maka Howard mempunyai peluang untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai figur pemimpin yang mampu melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan Australia, sehingga mendorong Howard dalam memenangkan pemilihan umum 2001."

"Imigrasi sebagai institusi pemerintah yang bertugas dalam hal ihwal keluar masuknya orang dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia berkewajiban untuk membendung dampak negatif dari peningkatan lalu lintas orang antar negara akibat dari arus globalisasi, Seperti munculnya Trans Organized Crimes (TOC) dan imigran ilegal. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan mengoptimalkan fungsi penegakan hukum.Berdasarkan hal diatas, penulis melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori George Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu: Birokrasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, data kuantitatif tidak dijadikan sebagai landasan pembenar namun hanya sebagai pendukung data kualitatif saja, penelitian ini melibatkan 9 (sembilan) pejabat imigrasi (pejim) sebagai informan yang bertugas dibagian pengawasan dan penindakan Divisi Keimigrasian Kanwil Departemen Hukum Dan HAM Jateng.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian belum optimal karena belum adanya aturan pelaksanaan yang jelas tentang jenis pelanggaran yang harus diselesaikan melalui tindakan yudisial dan tindakan keimigrasian, belum adanya keinginan yang kuat dari pejabat imigrasi untuk menerapkan sanksi melalui tindakan yudisial, dan minimnya pelatihan.Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya penegakan hukum keimigrasian khususnya ketepatan pemberian sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

---

Immigration as commisioned governmental institution in the case of about exit entry of people and foreigner observation in region of Republic Of Indonesia is obliged to barricade the negative impact from make-up of traffic of inter-states people of effect globalization current, Like appearance of Trans Organized Crimes ( TOC) and immigrant ilegal. One of way of which can be gone through by that is optimal of function is straightening of law.Based on the condition, the writer doing the research about the implementation gift of Sanction of Immigration Transgression. The theory that is used in this research is from George Edwards III. He said that the succeed implementation of public polic is influenced by four factors, such as communication, resources, disposition, and bureaucracy structure.The research methods that the writer uses are qualitative method and quantitative method. The writer involves nine immigration officers as an informant. All of thoose immigration officers will be on duty in controlling and implementing section of Departement of Law and Human Right the Central of Java.Based on the research result, the implementation of immgration policy grant related to violation punishment is not optimizing yet. It happens because of there is no clear regulations abaut the kinds of violation that should be finished throught the judicial action and immigration action. There is no reaction or desire from immigration officer to apply the punishment throught the judicial action, and less training.The writer hopes that this research result will give new point of view to the Directorate General of Immigration about the effort of immigration law enforcement, especially for punishment grant related to the immigration trespassers that is done by foreigner."

"Penelitian Ini Berfokus pada Penanganan Imigran Ilegal di Wilayah Bogor berdasarkan Surat Bupati Nomor 472-451-Kesbangpol tahun 2012 Tentang penghentian Penempatan Imigran di wilayah Bogor. analisis menggunakan Teori Implementasi kebijakan George Edward III dengan berpedoman pada Indikator Kondisi Ideal dalam factor Birokrasi, Sumberdaya, Komunikasi dan Disposisi terhadap Tim yang terlibat dalam penanganan Imigran di Bogor (Imigrasi, Kepolisian, Pemerintah Daerah, UNHCR dan IOM), Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan pendekatan Post Positivsm dan metode yang digunakan adalah Observasi dan Wawancara. dari Analisis disimpulkan Bahwa Implementasi kebijakan Penanganan Imigran Ilegal di wilayah Bogor belum berjalan secara maksimal

---

This research Focused on Implementation of Illegal Migrants Policy in Bogor based on Bogor Major’s letter Number. 472-451-Kesbangpol 2012 On termination of Immigrants placement in Bogor. analysis using Implementation of Policy theory by George Edward III, based on Ideal Indicator Conditions of Bureaucracy, Resources, Communications and Disposition of the team involved in immigrants Bogor Policy (Immigration, Police, Local Government, UNHCR and IOM), this study is qualitative with Post Positivsm approaches and using observation and interview methods. From the analysis, we got results that Implementation of Illegal Migrants Policy in Bogor doesn’t going well "

"This book experience addresses this gap in the historiography of Canadian Immigration. From the tentative steps taken by the pre-confederation colonies to provide for the needs of arriving immigrants, often sick and destitute, through the provision of accommodation and free land to settlers of a century ago, to today?s multi-faceted settlement program, this book traces a fascinating history that provides an important context to today?s policies and practices. It also serves to remind us that those who preceded us did, indeed, care for immigrants and did much to make them feel welcome in Canada. The Canadian experience in integration, over the past two centuries, suggests many policy-related research themes for further exploration both in Canada and in other immigrant receiving countries."

"ABSTRAKMigrasi pekerja di Indonesia sudah difomalisasikan. Para calon pekerja migran harus melalui proses perekrutan, pelatihan, dan penempatan yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, salah satu aktor dalam industri migrasi yang mengambil keuntungan dari migrasi pekerja. Pada sisi lain, ruang informalitas di Indonesia tetap ada, sehingga brokers informal hadir untuk menjadi mediator antara PPTKIS dan calon pekerja migran. Melalui penelitian etnografi, tulisan ini mengeksplorasi hubungan keduanya yang berlandaskan trust dan reliance. Trust merupakan rasa percaya yang berlandaskan emosional, sementara reliance muncul dari rasionalitas. Hubungan antara brokers dan CTKI memperlihatkan non-representational knowledge, yaitu ketika brokers memberikan informasi mengenai birokrasi, peraturan, dan gambaran kehidupan TKI di luar negeri kepada CTKI yang kemudian dari sini trust muncul. Trust hanya dapat terjalin antarindividu dan tidak mungkin terjalin antarinstitusi maupun antara individu dan institusi yang juga menjadi alasan mengapa ruang infomalitas masih terus terbuka di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana brokers informal menjadi pihak yang turut melanggengkan fenomena transplantasi pekerja migran di Indonesia

---

ABSTRAKLabor migration in Indonesia is formalized, potential migrants have to go through the recruitment, training, and placement process whose task has been delegated by the government to the private labor recruitment agencies, one of the actors in migration industry that profits from worker migrations. On the other hand, there remains room for informality, the informal brokers present as the mediators between PPTKIS and prospective migrant workers. Through ethnographic research, it explores the relationship of both parties based on trust and reliance. Trust is based on the emotional; meanwhile reliance is based on rationality and risk calculation. The relationship between brokers and the prospective migrants shows the non-representational knowledge; when brokers provide information about bureaucracy, regulations, and an overview of the life abroad to prospective migrant works, then trust emerges. Trust can only be established between individuals and may not be established between institutions as well as between individuals and institutions. Thus, informality still remains in Indonesia. The study also showed how informal brokers become parties who perpetuate the phenomenon of transplantation of migrant workers in Indonesi"