Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
NMIK 12-13(2
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
NMIK 12-13(2
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Untung Basuki
"Tesis ini membahas penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui model regresi berganda dan menggunakan dummy variabel. Hasil penelitian mendapatkan pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tidak signiffikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk. Namun demikian terdapat tiga variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk yakni Jumlah dokumen impor, Tarif Bea Masuk rata-rata dan Produk Domestik Bruto. Untuk itu agarKantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok meningkatkan pelayanan kepabeanan khususnya dokumen impor. Selain itu diperlukan extra effort oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang lebih baik sehingga dapat dieliminir upaya penghindaran atau pemberitahuan tarif Bea Masuk yang lebih kecil dibanding yang seharusnya.
This thesis discusses the revenue import duties before and after establishment of a modern office in the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. This research is quantitative research through multiple regression model and using dummy variables. The results obtain in the formation of modern office The Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok not signiffikan affect reception import duties. However, there are three independent variables that significantly affect the acceptance of the amount of import duty import documents, the average Import duty Tariff and the Gross Domestic Product. For it to the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok improve customs services specially import documents. In addition to the extra effort required by the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok for example by examination and verification documents more better so that can be eliminated or notification attempt evasion of import duty tariff are lower than they should be."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T46612
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aisyah Fitri
"Penelitian ini membahas mengenai analisis penerapan kebijakan bea masuk atas impor bahan baku susu dalam rangka mendukung strategi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mendorong pemerintah mengembalikan tarif bea masuk bahan baku susu menjadi 5%, serta penerapan dan implikasi dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keberatan dari pihak peternak sapi perah menjadi latar belakang dikembalikannya tarif bea masuk bahan baku susu menjadi 5%. Kelebihan dari kebijakan bea masuk bahan baku susu dengan tarif 5% antara lain petani susu dalam negeri mendapat perlindungan dari pemerintah, surplus produsen meningkat, dan meningkatnya penerimaan negara. Kelemahan dari kebijakan ini adalah industri menanggung beban banyaknya perizinan impor bahan baku susu, berkurangnya surplus konsumen dan menurunnya efek bersih.
This thesis analyses the implementation of a custom duty policy on raw milk imports in order to support the implementation of Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development. The purposes of this research are to analyze the factors that prompted the government to return the tariff of raw milk to 5%, the implementation, and the implication. This research uses qualitative approach with data collection technique through in-depth interviews and literature studies. The result of this research shows that the objections of dairy farmers became the catalyst of the return of the tariff of raw milk to 5%. The advantages of implementing a 5% tariff on raw milk imports are: protecting dairy farmer and increasing the producer’s surplus and government’s revenue with the import duty on raw milk. The disadvantages are that the industries have to endure many imports licensing, that this policy reduces consumer surplus along with consumer’s deadweight loss."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S55444
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muliani Wahab
"Kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Padahal jika diteliti lebih lanjut bahwa terdapat isu perihal pengenaan bea masuk terhadap impor pakaian bekas. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Diimpor yang menyatakan bahwa pakaian bekas, dengan Tarif Pos/
Harmonized System Code 6309.00.00, dilarang untuk diimpor. Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor menetapkan tarif bea masuk pakaian bekas, dengan Tarif Pos/
Harmonized System Code 6309.00.00, sebesar 35%. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat dan kerugian bagi negara. Penelitian ini akan menjelaskan alasan terjadinya perbedaan pengaturan berdasarkan kedua peraturan tersebut dan bentuk penyelesaian hukum bea masuk impor pakaian bekas dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan alasan pindahan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan dengan Batasan penggunaan data tersier dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Berdasarkan studi yang sudah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan bahwa tidak ada pengenaan bea masuk terhadap impor pakaian bekas karena pakaian bekas dilarang untuk diimpor. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan meninjau kembali perihal pengaturan bea masuk dan impor pakaian bekas.
To this day, the trade of imported used clothing is steadily increasing in Indonesia. As matter of fact, there is a prominent issue that concerns the import duty taxes of used clothing. This is in regards to the Ministry of Trade Regulation No. 12/2020 regarding the import ban on select goods, which dictates that imports of used clothing with a postal rate of/Harmonized System Code 6309.00.00 are prohibited. Whereas the Ministry of Finance Regulation No. 6/PMK.010/2017 regarding the determination of goods classification system and imposition of import duty rate specifies that imports of used clothing, with a postal rate of/Harmonized System Code 6309.00.00, are subject to import duty of 35%. This ambiguity causes a legal uncertainty to be present within the Indonesian society and resulting in a loss for the country. This study will attempt to give an explanation to the clash of supervision based on the two regulations and a form of legal conclusion to the import tax duties of used clothing on cases of protecting the national interests and on cases of relocation, therefore, a juridical-normative approach was used in this study. This study was conducted within the limitations of tertiary data and the tools of data collection were in the form of document study. Based on the study that has been conducted, the researcher has concluded that there are no applications of import duties of used clothing because of the import ban on used clothing. Therefore, based on the result of this research, the researcher recommends that the Indonesian government to review and socialize the regulations in regards to import duties of used clothing. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Pricillia Devita Anandaputri
"This internship report presents an evaluation of document preparation for formal hearings conducted by KAP DEF in the import duty appeal process of PT TJFO. The focal point of this evaluation revolves around the efficacy of document preparation by KAP DEF during formal hearings concerning import duty appeals at PT TJFO. This report evaluates the documents preparation process compiled by KAP DEF with the relevant regulation to support PT TJFO's appeal process. The findings of this evaluation shed light on the effectiveness of KAP DEF's document preparation practices and compared it with the relevant regulation in navigating the import duty appeal process. Additionally, the report offers insights from the author's observations and experiences reflected through self-reflection during their internship at KAP DEF, providing valuable lessons for future endeavors in the field.
Laporan magang ini menyajikan evaluasi persiapan dokumen untuk sidang formal yang dilakukan oleh KAP DEF dalam proses banding bea masuk PT TJFO. Fokus dari evaluasi ini berpusat pada efektivitas persiapan dokumen oleh KAP DEF selama sidang formal terkait banding bea masuk di PT TJFO. Laporan ini mengevaluasi proses persiapan dokumen yang disusun oleh KAP DEF sesuai dengan peraturan yang relevan untuk mendukung proses banding PT TJFO. Temuan dari evaluasi ini menyoroti efektivitas praktik persiapan dokumen KAP DEF dan membandingkannya dengan peraturan yang relevan dalam menghadapi proses banding bea masuk. Selain itu, laporan ini juga menawarkan wawasan dari pengamatan dan pengalaman penulis yang tercermin melalui refleksi diri selama magang di KAP DEF, memberikan pelajaran berharga untuk upaya di masa depan di bidang ini."
Depok: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library