Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi dari kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik dilihat dari efektivitasnya. Kebijakan ini diatur dalam PMK No. 110/PMK.010/2018 sebagaimana telah diperpanjang dengan PMK No. 156/PMK.010/2021 tentang Pengenaan BMTP Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Latar belakang kebijakan ini adalah permohonan dari Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) karena terjadinya lonjakan impor ubin keramik yang mengakibat kerugian dalam industri ubin keramik dalam negeri. Penelitian menggunakan metode post positivist dan kuantitatif sebagai pendekatannya dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik ini sudah cukup efektif untuk melindungi industri ubin keramik dalam negeri. Kebijakan ini sudah memenuhi indikator perumusan sebagai kebijakan yang efektif. Kebijakan ini juga memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk memperbaiki kinerja melalui penyesuaian struktural. Namun dalam penerapannya kebijakan belum bisa memberi dampak yang signifikan terhadap lonjakan impor dan ancaman kerugian yang dialami industri ubin keramik dalam negeri.

---

This research discusses the evaluation of the safeguard measure import duty policy on imported ceramic tile products in terms of its effectiveness. This policy is regulated in PMK No. 110/PMK.010/2018 as extended by PMK No. 156/PMK.010/2021 concerning the Imposition of Import Duty on Safeguard Measures Against Imports of Ceramic Tile Products. The background of this policy is a request from the Indonesian Ceramic Association (ASAKI) due to the surge in imports of ceramic tiles which resulted in losses in the domestic ceramic tile industry. The research uses post positivist and quantitative methods as its approach with data collection techniques in the form of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of the study concluded that the safeguard duty policy on imports of ceramic tile products is effective enough to protect the domestic ceramic tile industry. This policy has met the indicators of formulation as an effective policy. This policy also provides time for the domestic industry to improve performance through structural adjustments. However, in its implementation, the policy has not been able to have a significant impact on the surge in imports and the threat of losses experienced by the domestic ceramic tile industry."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan pemerintah Indonesia ditinjau dari sanitary and phytosanitary serta implikasinya terhadap industri pakaian dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan pemerintah Indonesia ialah melalui peraturan menteri perdagangan yang melarang adanya impor pakaian bekas. Akan tetapi, kebijakan pemerintah Indonesia dihadapkan dengan kesepakatan SPS dalam keanggotaan WTO. SPS Agreement merupakan perjanjian penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan kesehatan dalam perdagangan internasional. Dilihat dari Perjanjian SPS, kebijakan pemerintah Indonesia tentang larangan impor pakaian bekas didasarkan pada dasar perundang-undangan dan fakta kepastian hukum di beberapa bidang, termasuk kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan konsumen dari penyakit dan virus yang dibawa oleh pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas juga memberikan dampak pada berbagai aspek yaitu aspek kesehatan, ekonomi dan lingkungan.

---

This article analyzes how the Indonesian government's policy of banning used clothing imports is implemented from a sanitary and phytosanitary perspective and its implications for the domestic clothing industry and community welfare. This article was prepared using normative juridical research methods. The Indonesian government's policy of prohibiting the import of used clothing is through a Minister of Trade regulation which prohibits the import of used clothing. However, the Indonesian government's policy is faced with the SPS agreement in WTO membership. The SPS Agreement is an agreement on the implementation of sanitary and phytosanitary measures that regulate the protection of the health environment in international trade. Judging from the SPS Agreement, the Indonesian government's policy regarding the ban on imports of used clothing is based on the basis of legislation and the fact of legal certainty in several fields, including trade policy which aims to protect the domestic textile industry and consumers from diseases and viruses carried by used clothing. The ban on importing used clothing also has an impact on various aspects, namely health, economic and environmental aspects."

"Adanya pertumbuhan signifikan dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaianjadi di Indonesia yang sangat pesat memengaruhi impor dan ekspor nasional.Kemudian, terjadi lonjakan impor dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaianjadi menyebabkan adanya kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius.Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menganalisis pengaturan tindakanpengamanan (safeguards) sesuai dengan ketentuan WTO. Selain itu, penelitian inijuga menganalisis penyelidikan dalam pemberitahuan G/SG/N/8/IDN/23-G/SG/N/10/IDN/23 dan G/SG/N/6/IDN/36 mengenai tindakan pengamanan yangakan diambil oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, analisis ini menggunakanmetode yuridis tindak dengan menganalisis data sekunder. Indonesia sebagai salahanggota negara dalam WTO telah menandatangani Perjanjian WTO yang didalamnya termasuk mengenai Perjanjian Tindakan Pengamanan (Safeguards).Ketentuan Tindakan Pengamanan sesuai dengan Perjanjian Pengamananmenyebutkann adanya beberapa syarat untuk pengenaan Tindakan Pengamananyang tertera pada Pasal 4.2(b) Perjanjian Pengamanan. Indonesia telahmengundangkan Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002 tentang TindakanPengamanan Industri dalam Negeri dari Akibat Kebijakan Impor.Tindakanpengamanan didefinisikan sebagai tindakan “darurat” sehubungan denganpeningkatan impor produk tertentu. Dalam kedua pemberitahuan tersebut dapatdipahami bahwa tindakan pengamanan sementara yang diambil adalah untukmengatasi kerugian serius yang dideritas industri dalam negeri.Kata kunci: impor, tindakan pengamanan, tekstil, WTO

---

A significant growth in the textile-fabric and apparel industry sector in Indonesia

rapidly affecting national imports and exports. Thus, when there was a surge in

imports in the textile industry sector - fabrics and apparel, which causing serious

losses and / or the threat of serious losses. Hence, this study analyzes safeguards in

accordance with WTO provisions. In addition, this study also analyzes the

investigations in the notification of G / SG / N / 8 / IDN / 23-G / SG / N / 10 / IDN

/ 23 and G / SG / N / 6 / IDN / 36 regarding the security measures that will be taken

by the Government of Indonesia. Furthermore, this analysis uses the follow-up

juridical method by analyzing secondary data. Indonesia as a member of the WTO

has signed a WTO Agreement which includes the Safeguards Agreement.

Safeguard provisions in accordance with the Safeguard Agreement states that there

are several conditions for the imposition of Safeguard Measures as stated in Article

4.2 (b) of the Security Agreement. Indonesia has promulgated Presidential Decree

No. 84 of 2002 concerning Domestic Industry Safeguards from the Impact of

Import Policies. Safeguards are defined as an "emergency" measures in connection

with the increase in imports of certain products. In both notifications it is

understood that the temporary safeguards are being taken to overcome serious

losses suffered by the domestic industry.

"