Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasar modal merupakan sarana paling efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara, karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor- sektor produktif. Salah satu pelaku pasar modal adalah nasabah dan perusahaan efek: yang dapat berfungsi sebagai Perantara Pedagang Efek. Untuk dapat menanamkan modalnya di Bursa Nasabah memerlukan perusahaan efek sebagai Perantara Pedagang Efek. Untuk menjamin keamanan dana milik nasabah Perusahaan Efek diwajibkan untuk mengadakan suatu pembukuan mengenai penyimpanan dana milik nasabah. Hal ini dilakukan untuk memisahkan harta kekayaan perusahaan efek dengan dana milik nasabah. Berdasarkan hal tersebut penulis melihat adanya masalah yang cukup besar dalam hal pencatatan pembukuan karena dapat terjadi suatu perusahaan efek tidak melaksanakan pembukuannya dengan baik sehingga ketika terjadi kerugian pada Perusahaan Efek yang menyebabkan berhentinya operasional Perusahaan Efek, akan timbul kesulitan untuk mengembalikan dana milik nasabah karena tercampurnya harta kekayaan perusahaan efek dengan dana nasabah yang akan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti besarnya fungsi perusahaan efek dan tanggung jawab pemegang saham perusahaan efek sebagai suatu perseroan terbatas dan Salah satu pelaku pasar modal jika perusahaan efek dihentikan operasionalnya Serta sejauh mana pertanggungjawabannya terhadap kerugian bagi nasabah dan sanksi yang dapat dijatuhkan pada pemagang saham perusahaan efek. Hasil penelitian panulis dapat disimpulkan bahwa perlunya diadakan suatu tindakan pengamanan yang lebih terjamin akan dana milik nasabah, selain itu nasabah dapat melakukan tuntutan ganti kerugian atas modal atau dana miliknya dan menuntut partanggungjawaban pemegang saham Perusahaan Efek hingga pada asset pribadi pemegang saham Perusahaan Efek.

Abstrak :
Untuk mempercepat Ekspansi Pembiayaan bank dapat melakukan promosi agar dana pihak ketiganya seperti tabungan, deposito dan giro bisa di minati dan di sukai oleh masyarakat, akan tetapi acara tersebut membutuhkan biaya promosi yang tidak sedikit, oleh sebab itu penerbitan obligasi adalah salah satu cara yang terbilang cukup efektif dan efisien untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat, dan cara ini telah banyak dilakukan oleh bank. Di Indonesia telah dikenal adannya obligasi syariah yang menggunakan skim ijarah dan mudharabah. Perbedaan yang mendasar antara obligasi syariah dan konvensional adalah pada obligasi syariah return tidak di tetapkan secara nominal, tetapi dengan memberikan nisbah bagi hasil untuk pemegang obligasi, serta pengunaan dana hasil emisi obligasi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menerbitkan obligasi dana segar di suntikan ke bank, bank tinggal menyalurkannya secara agresif dan hati-hati, obligasi syariah dengan jangka waktu jatuh tempo yang relatif lama antara 5 sampai 7 tahun memungkinkan bank meningkatkan pendapatan bagi bank tersebut. Penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri menunjukan bahwa adanya peningkatan pembiayaan serta pendapatan margin dan bagi hasil, rasio likuiditas juga menunjukan peningkatan akan tetapi untuk rasio profitabilitas hanya ROE yang menunjukan peningkatan, untuk ROA memiliki kecendrungan sama sebelum dan sesudah penerbitan obligasi, sedangkan untuk rasio kecukupan modal mengalami penurunan setelah penerbitan obligasi akan tetapi penurunan dalam taraf yang aman. ......To accelerate the expansion of bank financing can do promotions for third-party funds such as savings, deposits and current accounts could be in the interest and the like by the people, but the event will cost quite a bit of promotion, and therefore the issuance of bonds is one way that is quite effective and efficient way to get fresh funds from the community, and how this has been done by many banks. In Indonesia has recognized the existence of Islamic bonds, which uses skim ijara and mudaraba. The fundamental difference between Islamic and conventional bonds is in Islamic bonds in return not set in nominal terms, but by providing profit sharing ratio for the bondholders, as well as the use of proceeds from the issuance of the bonds shall be in accordance with the principles of sharia. By issuing bonds in an injection of fresh funds into the bank, the bank aggressively distribute live and carefully, Islamic bonds with maturities of a relatively long time between five to seven years of allowing banks to increase revenue for the bank. Research conducted at Bank Syariah Mandiri showed that an increase in margin and financing as well as revenue sharing, liquidity ratio also showed an increase but for the profitability ratios that show only an increase in ROE, ROA has a tendency for the same before and after the issuance of bonds, while for adequacy ratio capital after the issuance of bonds has decreased but the decrease in the level of safety.

Abstrak :
Pada awal tahun 2020, dunia dilanda dengan wabah virus baru yakni COVID-19 yang melanda di seluruh negara, termasuk Indonesia. Kemunculan wabah virus COVID-19 ini menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Namun, uniknya, pasar modal mencatatkan rekor terbaiknya dalam segi penambahan jumlah investor pasar modal dan saham yang mengalami kenaikan tertinggi sepanjang sejarah di tengah disrupsi sosial-ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di tengah tren positif tersebut, muncul sebuah fenomena di kalangan investor dan masyarakat dimana sejumlah figur publik ternama di Indonesia beramai-ramai mempromosikan portofolio saham mereka yang mengalami keuntungan dengan menyebutkan saham emiten tertentu. Kemunculan fenomena ini disinyalir menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah investor saham. Sejumlah pakar dan ahli memiliki kekhawatiran bahwa fenomena ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia. Tulisan ini akan menganalisis landasan  hukum, akibat hukum, serta penegakan hukum berkaitan dengan fenomena ini dengan menggunakan bahan hukum peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya potensi atau kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal berupa manipulasi pasar dengan skema pump and dump sehubungan dengan fenomena promosi saham emiten tertentu yang dilakukan oleh figur publik kepada investor dan masyarakat di Indonesia. ......At the beginning of 2020, the world was hit by a new virus outbreak, namely COVID-19, which hit all countries, including Indonesia. The emergence of the COVID-19 virus outbreak had a negative impact on domestic economic growth. However, uniquely, the capital market recorded its best record in increasing the number of capital market investors and stocks which experienced the highest increase in the history due to socio-economic disruption by COVID-19 pandemic. During this positive trend, a phenomenon emerged among investors and the public where several public figures in Indonesia announced their profitable stock portfolios by mentioning the shares of certain issuers. The emergence of this phenomenon is allegedly one factor that encourages the increase in the number of stock investors. Some experts have symptoms that this phenomenon can cause legal problems in the laws and regulations of the capital market in Indonesia. This paper will discuss the legal basis, legal consequences, and law enforcement related to this phenomenon using laws and regulations, journals, books, and the internet. The study results indicate a potential or possibility of violating capital market laws and regulations in the form of a market manipulation with a pump and dump scheme in connection with the promotion of shares of certain issuers by public figures to investors and the public in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan Investor Protection Fund (IPF) yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya Investor Protection Fund (IPF) maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. ......This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market trough securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor?s protection in investing and then will impact investor?s trust in the Indonesian capital market.

Abstrak :
Mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang ada dapat dilakukan dimana perusahaan dapat menambah modal tanpa harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama atau pemegang saham yang terdahulu untuk membeli saham baru, selain itu juga mekanisme seperti ini sangat efisien dalam penggunaan waktu pelaksanaan sehingga perusahaan yang melakukan dengan menggunakan cara mekanisme ini dapat cepat terlaksana proses penambahan modal dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan. Regulator pasar modal telah merampungkan rules making rules atas revisi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ( Bapepam- LK) Nomor. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terkait penawaran sekunder atau secondary offering. Revisi itu merupakan berkah bagi emiten, sebab penerbitan saham baru (right issue) tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang tadinya dibatasi maksimum hanya 5% kini dinaikan menjadi maksimum 10%. Keluarnya aturan itu membuat perusahaan publik bisa langsung menjual saham baru yang ditawarkan (penawaran sekunder) ke publik atau investor strategis, selama nilainya tidak lebih dari 10% dari total saham. ......Mechanism of Capital Increase Without Preemptive Rights conduted by each company that it can be done where the company can raise capital without having to give an opportunity beforehand to the old shareholders or former shareholders to buy new shares, in addition to such mechanism very efficient in the use of execution time so that companies that do by using this mechanism can be process can be quickly accomplished the process of capital increase in order to increase the company?s financial condition. Capital market regulator has completed the revision of rules for making rules of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) number. IX.D.4 on Capital Increase Without Preemptive Rights related to a secondary offering or secondary offering. The revision was a blessing for issuers, because the issuance of new shares (rights issue) without preemptive rights that had been restricted to a maximum of only 5%, now increased to a maximum of 10%. The exit of the rules that make public companies can be directly offered to sell new shares (secondary offering) to the public or a strategic investor, for value is not more than 10% of the total shares.

Abstrak :
Dampak krisis finansial yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan beberapa emiten obligasi mengalami wan prestasi yang disebabkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam membayar kupon dan atau pokok obligasi. Peningkatan perlindungan terhadap kepentingan investor obligasi di Indonesia merupakan masalah yang sampai Saat ini masih menghadapi berbagai macam kendala yang rumit. Pengertian "obligasi" tidak didefinisikan secara spesifik dalam hukum positif, baik peraturan perundang-undangan, yaitu Undang- undang Pasar Modal dan Undang-undang Perbankan, maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan perangkat aturan dan hukum yang ada Sekarang, perlindungan investor obligasi masih minim,apalagi untuk obligasi yang mengalami wan prestasi. Sebagai pihak yang mewakili kepentingan investor, Wali Amanat sering berada dalam posisi yang sulit mengingat saat ini Emiten yang memiliki wewenang menunjuk Wali Amanat. Apabila emiten mengalami wan prestasi, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang obligasi, diantaranya mengeksekusi jaminan (jika ada), melakukan gugatan perdata, melakukan gugatan perwakilan, mempailitkan emiten dan menyelesaikan melalui arbitrase. Bagi investor, penyelesaian yang paling mudah adalah melakukan eksekusi jaminan. Permasalahannya adalah karena dalam penerbitan obligasi, emiten tidak diwajibkan menyediakan jaminan khusus ataupun sinking fund. Dengan adanya jaminan khusus, maka apabila terjadi wan prestasi, jaminan tersebut dapat dieksekusi oleh Wali Amanat dan kemudian dibayarkan kepada pemegang obligasi. Namun apabila tidak mempunyai jaminan khusus,apabila terjadi gagal bayar, obligasi tersebut akan berhak atas aset yang tidak dijaminkan bersama-sama dengan kreditor lainnya secara sama rata atau paripassu. Ketiadaan pengaturan khusus dalam peraturan perundangan mengenai perlindungan investor obligasi, maka dirasa perlu adanya standard minimun dalam menentukan hal-hal yang wajib dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan, seperi pengaturan mengenai penggunaan dana hasil emisi Obligasi yang dapat dimonitor oleh Wali Amanat, adanya jaminan khusus, sinking fund dan kewajiban melakukan pemeringkatan. Selain itu diperlukan pemberian sanksi yang tegas bagi emiten yang telah mengalami wan prestasi, minimal tidak diperbolehkan untuk melakukan pendanaan di pasar modal.