Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tokoh K.H. Sjam'un dari Banten yang dikaji di sini, melanjutkan perjuangan masyarakat dengan damai yang berorientasi pada keseimbangan hidup melalui pendidikan kader pejuang yang patriotis. Perjuangan dalam bidang pendidikan yang dipilih oleh tokoh K.H. Sjam'un. Memfokuskan sejarah pada seorang tokoh pemimpin perjuangan lokal di Banten tentang gagasan dan perjuangannya dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk membina kesadaran masyarakatnya tentang arti kemerdekaan maupun dalam mempertahankan kemerdekaan.Bertitik tolak mengenai persoalan di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana latar belakang kehidupan K.H. Sjam'un?, Bagaimana gagasan pembaharuan keagamaan di pesantren yang ia dirikan pada tahun 1916? Dan bagaimana aktifitas perjuangan politiknya pada periode 1916-1949?Dalam peneltian ini, penulis mempunyai lingkup permasalahan yang hendak di capai, yaitu: Untuk mengetahui latar belakang kehidupan K.H. Sjam'un. Untuk mengetahui gagasan pembaharuan keagamaan di pesantren yang dirintisnya sejak tahun 1916. Untuk mengetahui aktifitas kiprah politik K.H. Sjam'un pada tahun 1916-1949.Kerangka teori yang digunakan dalam peneltian ini, adalah metodologi teori strukturis dan teori colective action yang dijelaskan oleh Charles Tilly. Untuk mencapai penulisan K.H. Sjam'un dengan melalui metode sejarah. Langkah-langkah itu adalah tahapan pengumpulan data atau sumber. Sebagai langkah awal untuk mengumpulkan sumber-sumber di sekitar objek maupun informasi langsung mengenai K.H. Sjam'un, kemudian sumber-sumber dikritik melalui kritik sumber. Tahapan berikutnya adalah penulisan sebagai tahap akhir dari prosedur penelitian ini.Dari peneltian ini dapat penulis simpulkan bahwa K.H. Sjam'un merupakan cucu K.H. Wasjid yang berhasil diselamatkan dari kejaran pemerintahan Hindia Belanda sehingga masih dapat meneruskan ide perjuangannya. Gagasan pembaharuan yang dinginkannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan berpikir yang melatar belakangi perlawanannya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jejak politiknya dapat ditandai pada jabatan-jabatan penting yang pernah didudukinya sejak pendudukan Jepang adalah sebagai tentara Peta, masa revolusi sebagai Ketua BKR Karesidenan Banten, sebagai Panglima Divisi 100011 pada Tentara Keamanan Rakyat (TKR), sebagai komandan Brigade I Tirtayasa pada Tentara Republik Indonesia dan posisi terakhirnya adalah menjadi Bupati Serang."

"Berbagai daerah di Indonesia dalam periode 1947-1949 terlibat dalam perlawanan bersenjata dalam rangka menegakkan kedaulatan Indonesia yang terancam oleh kehadiran Belanda yang berkeinginan menguasai kembali Indonesia. Daerah Malang Selatan menjadi salah satu basis perjuangan sebagai akibat keputusan perjuangan diplomasi dalam bentuk Persetujuan Renville, namun yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana para pejuang dan rakyat menjalankan strategi untuk melawan Belanda, tanpa mengabaikan kebijakan yang digariskan oleh pemerintahan pusat dan Masrkas Besar Komando Djawa (MBKD). Kegiatan penelitian disesuaikan dengan langkah-langkah yang terdapat dalam metode sejarah. Langkah yang dimaksud meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan penyajian. Data yang terkumpul berupa data deskriptif. Sumber data berupa arsip, arsip yang diterbitkan, catatan kenang-kenangan yang tidak diterbitkan, hasil wawancara, surat kabar, majalah dan buku.Agresi Militer Belanda tanggal 21 Juli 1947 membawa perubahan terhadap tatanan politik. Belanda yang menggunakan strategi pendadakan dan pemusnahan (annihililation) menyulitkan posisi tentara Indonesia yang menggunakan sistem Linier mengakibatkan jatuhnya Kota Malang dan sekitarnya. Aparat pemerintahan mengundurkan diri ke daerah Malang Selatan. Jumlah aparat pemerintahan dan rakyat serta tentara yang menuju ke Malang Selatan semakin bertambah setelah disepakatinya Persetujuan Renville yang memisahkan wilayah Republik dengan daerah pendudukan Belanda.Menjelang berakhirnya tahun 1948 MBKD menetapkan pemilihan sistem wehrkreise sebagai upaya melanjutkan perjuangan. Sistem itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Perintah Siasat Nomor 1 dari MBKD. Wehrkreise hakekatnya adalah upaya memobilisasi rakyat demi kepentingan perjuangan. Mobilisasi dana dan tenaga dilakukan dalam bentuk dukungan yang bervariasi. Kebutuhan logistik gerilyawan diperoleh berkat partisipasi rakyat dalam bentuk sumbangan wajib, sistem maro penggarapan tanah milik negara (PPN) yang terlantar. Partisipasi rakyat dalam perjuangan juga berupa terbentuknya Pasukan Gerilya Desa yang koordinasinya dibawah Komando Militer Karesidenan Malang.Penyempurnaan organisasi perjuangan yang dilakukan secara terus menerus bersamaan dengan upaya pemberdayaan seluruh lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, mampu meningkatkan operasi gerilya kedaerah pendudukan Belanda. Tekanan seperti itu membawa korban yang besar terhadap Belanda, lebih-lebih ketika dalam waktu yang sama mendapat tekanan diplomatik dari PBB. Perjuangan dalam diplomatik dan militer itu mampu memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Di Malang hal itu ditandai dengan kembalinya Walikota dan Bupati ke Kota Malang."