Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada masa pergerakan nasional, khususnya dalam pergerakan _wanita ada suatu perkumpulan atau perhimpunan wanita yang mempunyai pendirian yang progresif (maju), yaitu bahwa nasib kaum wanita yang lebih baik (persamaan hak dan keduduk_an yang penuh antara pria dan wanita) akan tercapai melalui Indonesia Merdeka. Perhimpunan ini bernama perhimpunan Istri Sedar, yang didirikan pada tanggal 22 Maret 1930 di Bandung. Tetapi rupa-rupanya perhimpunan Istri Sedar yang berjuang begitu gigih, harus menghadapi berbagai permasalahan dengan golongan Islam, dengan Badan federasi PPII (Perikatan Perhimpoenan Istri Indonesia), serta dengan Pemerintah Hindia Belanda. Namun demikian, perhimpunan Istri Sedar tetap bertahan tidak membubarkan diri, kendati harus berada diluar. Badan federasi PPII terus, dan keluar sebagai anggota Kongres Perempoean Indonesia, serta memperlunak tujuannya, yaitu menghapuskan perkataan untuk mempercepat memperoleh Indonesia Merdeka.

Abstrak :
Pelaksanaan otonomi seluas-luasnya pasca reformasi berdampak pada meningkatkan keinginan daerah untuk melakukan pemekaran daerah. Pemekaran daerah di Indonesia menjadi fenomena yang tidak dapat dibendung. Pembentukan DOB di Kabupaten Paser merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat melalui pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis dinamika pembentukan DOB Kabupaten Paser Tengah dan Kabupaten Paser Selatan di Kabupaten Paser. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pembentukan DOB di Kabupaten Paser memiliki banyak hambatan karena adanya perebutan daerah yang menjadi wilayah cakupan terhadap dua calon DOB dan adanya konflik penetapan ibukota. Konflik dalam pembentukan DOB di Kabupaten Paser mempengaruhi ketahanan daerah di bidang keamanan. ...... The implementation of autonomy after the reform impact on proliferation of administrative regions. The formation of new autonomous region in Paser Municipal is one of efforts of people welfare provision through equitable development and public service. This study used qualitative to analyze the dynamic of new autonomous region of Central Paser Municipal and South Paser Municipal in Paser Municipal. The result of the study showed the process of forming the new autonomous region in Paser Municipal had many obstacles caused by the struggle for territory within the new two autonomous regions and also the conflict in deciding the capital. The conflict of the formation new autonomous region in Paser Municipal affects the security in regional resilience.

Abstrak :

ABSTRAK
Sukarno dan Tan Malaka merupakan dua anak manusia yang menafsirkan Marxisme secara unik. Semangat humanis yang membara membuat mereka memandang segala bentuk kekejaman dan teror dalam menerapkan sebuah ideologi sebagai hal yang menjijikkan. Situasi terjajah, tertindas, dan terhina menjadikan Marxism sebagai ideologi yang sangat memberi harapan dan inspirasi. Ketika emosi dan gelegak semangat membuat orang-orang menjadi bingung dalam menerima pemikiran yang masuk dan sebagian orang yang terlanjur menjadi Marxis kehilangan kontrol diri mereka dan berubah menjadi setan berwujud manusia, mereka dapat menyaring Marxisme dengan semangat kritis dan ilmiah yang tinggi. Sebuah Indonesianisasi Marxisme begitulah kira-kira usaha mereka terhadap ajaran itu. Istilah yang sarat arti ini memicu perdebatan yang tak habis-habis terlebih bila dikaitkan dengan apa yang disebut Sukarnoisme. Tapi singkatnya, essensi keinginan mereka adalah mengambil semangat humanis dari ajaran itu seperti anti penindasan, kemerdekaan, dan keadilan serta mencoba menaklukkan kaum Marxis yang menerapkan idealoginya secara sempit dan ekstrem dengan menafsirkan Marxisme sebagai perwujudan nilai-nilai besar manusia yang disepakati bersama.

Abstrak :
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia, terutama dalam dua tahun terakhir. Keberadaan GAM dengan kekuatan yang seperti sekarang tentu tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kemunculan dan periode awal gerakannya, karena pada waktu itulah pondasinya dibangun. Oleh sebab itu, masalah GAM tidak akan dapat ditangani dengan baik tanpa menelaah periode awalnya. Dengan mengkaji periode tersebut, diharapkan dapat diketahui sebab-sebab kelahirannya, ideologi, taktik dan strategi, para pendukung, tujuan, dan tahapan aksi yang akan mereka lakukan. Permasalahan-permasalahan yang ada akan coba ditelaah dengan menggunakan teori etnisitas dari David Brown, teori collective action dari Charles Tilly, dan konsep perang gerilya dari Nasution. Dalam eksplanasi ditekankan bahwa baik struktur maupun aktor memiliki peran yang sama pentingnya dalam melahirkan peristiwa.Tulisan yang tergolong dalam sejarah sosial politik ini pada prinsipnya ingin menjawab dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana bentuk pemberontakan GAM dan mengapa GAM dapat bertahan lama. Dari hasil penelitan yang dilakukan, diperoleh jawaban bahwa GAM merupakan gerakan separatis yang causal factor dari kelahirannya adalah karena bangkitnya nasionalisme etnis Aceh sebagai ekses dari kebijakan pemerintah pusat yang sangat sentralistis. Adapun penyebab GAM dapat bertahan sampai sekarang adalah karena akar-akar ideologisnya telah tertanama baik seiring keberhasilan penanaman kesadaran pada periode pertama dan juga karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam menangani gerakan-gerakan daerah. Ketidakjelasan sikap dan langkah dari pemerintah telah membingungkan aparat yang bekerja di lapangan. Mereka serba takut dalam melakukan tindakan yang membawa dampak fatal terhadap kondisi keamanan secara menyeluruh. Kekecewaan yang berkembang luas dalam diri masyarakat Aceh terhadap perlakuan pusat telah menyebabkan munculnya tindakan-tindakan perlawanan, yang kemudian dengan cantik dimanfaatkan oleh GAM untuk mengekspoiltir dukungan massa. Di sini terjadi keseiringan gerak tentara GAM dengan gerakan perlawanan rakyat yang sesungguhnya gerakan perlawanan itu tidak bersifat separatis seperti GAM. Meskipun ada pengentalan perlawanan namun GAM tidak akan sampai menggulirkan sebuah revolusi, sebab koalisi yang terbangun tidak cukup kuat untuk melakukannya.

Abstrak :
Memorandum of Understanding Helsinki merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM sebagai bentuk penyelesaian konflik berkepanjangan di Aceh secara damai, menyeluruh, dan berkelanjutan. Implementasi atas butir-butir MoU menjadi instrumen bagi pemeliharaan perdamaian positif jangka panjang di Aceh. Pemerintah dan Eks kombatan GAM menjadi aktor penting dalam implementasinya, karena beberapa butir MoU menargetkan langsung pada kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan Eks Kombatan GAM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, skripsi ini akan menjelaskan bagaimana implementasi MoU Helsinki memperbaiki kesejahteraan eks kombatan GAM pascakonflik. Skripsi ini menggunakan pendekatan welfare criminology dan didukung dengan pemikiran peacemaking criminology dari Richard Quinney dalam menganalisis seberapa jauh implementasi MoU Helsinki berperan sebagai pemelihara perdamaian di Aceh, dan sebagai tolok ukur untuk mengukur keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan sosial bagi eks kombatan GAM, serta menjelaskan permasalahan dalam pengimplementasiannya hingga saat ini.

---

Helsinki MoU is an agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement GAM as the solution of long term conflict in Aceh in peaceful, whole, and sustainable. Implementation of the points of MoU becomes instrument for keeping the long term positive peace in Aceh. The government and the Ex GAM Combatant become important actors in the implementation, because some the MoU points directly target the welfare of Ex GAM Combatants. Using qualitative approach, this undergraduate thesis will explain how implementation of Helsinki MoU repairs the welfare of Ex GAM Combatants post conflict. This undergraduate thesis uses a welfare criminology approach that is supported by Richard Quinney's peacemaking criminology to analyze how far the implementation of Helsinki MoU takes role as the keeper of peace in Aceh, and as an indicator to measure the Government's seriousness in fulfilling social welfare for Ex GAM combatants, and to explain the problems in implementating the MoU until now.

Abstrak :
Socio-juridical and political aspects of implementation of decision of Indonesian Constitutional Court regarding special autonomy for Papua Province.

Abstrak :
Thoughts of Tan Malaka, Indonesian nationalist on politics and economics in Indonesia.