Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini memaparkan sejarah dan profil majalah Fikiran Ra?jat 1932-1933 yang dipimpin oleh Soekarno yang mulanya sebagai salah satu alat untuk menyatukan PNI Baru dengan Partindo. Namun, setelah Soekarno memilih masuk Partindo majalah ini tetap berusaha menjaga kenetralannya dan aroma persatuannya walau pada akhirnya sedikit berbau Partindo. Hal ini dapat dilihat dari kiprahnya sebagai wakil marhaen dalam menyuarakan pandangan anti kapitalisme dan imperialisme dalam usaha untuk mencapai Indonesia merdeka. Kiprah majalah Fikiran Ra?jat sebagai wakil marhaen dalam menyuarakan pandangan anti kapitalisme dan imperialisme dalam penelitian ini dilihat melalui pemaparan dan pembahasan beberapa contoh karikatur, artikel dan primbon politik. Karikatur, Artikel dan Primbon Politik yang bernada radikal, daya cetak dan jangkaunya yang luas pada akhirnya menyebabkan majalah Fikiran Ra?jat dilarang peredarannya.

---

This theses describes the profile and history of Fikiran Ra'jat Magazine among year 1932-1933 which was run by Soekarno as the media to unite two political parties, PNI Baru and Partindo. But after Soekarno chose Partindo, this magazine tried to keep its stability and still trying to be neutral between PNI Baru and Partindo although at the end the color obviously seemed a bit more like Partindo than PNI Baru. This can be seen from its role as Marhaen's agent who expressing upon anti-capitalism and anti-imperialism to bring about Indonesia's independency. The research of this theses focused on the explanation and description of some caricature drawing, written articles, magazine's readers letters, and discussion between magazine's readers and editorials which was all lead to the conclusion that this magazine is literally the Marhaen's agent in sounding anticapitalism and anti-imperialism. However, some factors such as the radical tone of caricature drawings, articles and readers' letters (Primbon Politik) also it's wide coverage publication became the reason of the withdrawal of this Fikiran Ra'jat Magazine in the end.

Abstrak :
Buku ini merupakan buku mengenai perkembangan sejarah dan budaya Jawa pada abad XIV.

Abstrak :
In a missive of 17th February, 1849, published in the Bijblad to Staatsblad van Nederlandsch-indie no. 189, secretary general C. Visscher advocates the reinstatement of an old VOC-tradition, namely that of having retiring Dutch colonial officials draw up memories van overgave for the benefit of their successors ...

Abstrak :
Collection of 1992-2002 general assemblies and annual session of the Indonesian People's Consultative Assembly on the process of amendments to Indonesian 1945 Constitution concerning legislative bodies.

Abstrak :
Tempat Spa adalah suatu usaha komersial yang menyediakan berbagai macam fasilitas yang mengandung unsur hiburan, rekreasi, dan penyediaan jasa lainya seperti makanan,minuman, relaksasi, pijit dan lainnya. Dalam perkembangannya sejumlah tempat Spa di Kota Jakarta telah disalahgunakan keberadaannya oleh pengelola dan semua yang terkait didalamnya yang menjadikan tempat tersebut media prostitusi terselubung. Aturan terhadap perbuatan tersebut jelas dalam KUHP khususnya Pasal 296 KUH Pidana serta Peraturan Daerah Kota Jakarta Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2004 tentang Kepariwisataan. Kejahatan kesusilaan yang terjadi di tempat Spa yang pada prakteknya terjadi prostitusi belum diatur khusus dalam suatu perundangundangan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menerapkan sanksi di dalam KUHP. Kesulitan ini muncul tidak hanya secara teoritis tetapi juga dalam segi praktis, aparat penegak hukum kesulitan menentukan pasal 296 dari KUH Pidana yang hendak dipergunakan serta kepada siapa hal tersebut dijatuhkan, apakah terhadap gerrmo/mami ataukah terhadap si pemilik/pengelola tempat Spa yang bersangkutan, mengingat keberadaan tempat Spa yang menyediakan jasa terapis selalu termanage dengan baik oleh oknum tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa tempat karaoke di Kota Jakarta yang menyediakan jasa terapis seringkali menjadi ajang prostitusi, penerapan Pasal 296 yang mengaturpun tidak efektif dan selalu terhambat dalam penegakannya, begitupun dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2004 tentang Kepariwisataan juga tidak efektif jika pemilik/pengelola terbukti melanggar hal tersebut. Kota Jakarta juga menerima Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar pertahun dari pajak tempat Spa yang ada di seluruh kota-kota di Indonesia. ...... Spa service is a commercial venture that provides a wide range of facilities that contain elements of entertainment, recreation, and the provision of other services such as food, drinks, relaxation, massage and other. Spa in Jakarta has been misused by managers and all those involved in it that make the place as veiled prostitution. Actually there has been a rule on the act in the Criminal Code, Article 296 of the Criminal Code and Local Regulations Jakarta No. 10 of 2004. A morality crime that occurred in the Spa that leads to a veiled prostitution is not regulated in a specific law, causing difficulties in applying sanctions in the Criminal Code. Police difficult to determining Article 296 of the Criminal Code to be used and to whom it is imposed, if the procurer / pimp or to the owner / manager. The results showed that the spa in Jakarta was also providing services that lead to prostitution, the application of Article 296 that regulate is not effective and have problems in enforcement. Besides that, Jakarta government also received huge source revenue each year from the places of entertainment tax.