Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini menganalisis fenomena Aksi Bela Islam ldquo;411 rdquo; dan ldquo;212 rdquo; tahun 2016 oleh Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF-MUI dalam perspektif populism. Argumentasi dalam penelitian ini adalah Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI merupakan gerakan populisme dalam bentuk strategi politk dan termasuk dalam varian populisme Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus case study . Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data adalah melalui wawancara dan pemberitaan seputar GNPF-MUI di berbagai media massa. Temuan dari penelitian ini didapatkan penjelasan bahwa penyebab kemunculan Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI adalah adanya konteks Ahok menjadi kontestan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sentiment anti-Ahok, dan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Aksi Bela Islam GNPF-MUI merupakan pupulisme dalam bentuk strategi politik Jansen, 2011 karena mampu memobilisasi massa yang berasal dari kalangan yang terpinggirkan dari sektor sosial dan berbagai ormas Islam, diajak untuk melakukan tindakan politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk tidak memilih Ahok anti Ahok . Di dalam Aksi Bela Islam GNPF-MUI juga terdapat elemen populisme Islam Vedi R. Hadiz , yaitu koalisi multi kelas yang terbentuk dari berbagai ormas Islam, disatukan oleh identitas bersama yang sengaja dibentuk yaitu sebagai pembela Islam Islamic Defender dengan seruan ldquo;Bela Quran rdquo; sebagai pemersatu.Kata kunci : penyebab kemunculan, strategi politik, mobilisasi massa, populisme Islam.

---

ABSTRACT
This study analyzes the phenomenon of Aksi Bela Islam 411 and 212 in 2016 by the Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF MUI in the perspective of populism. The argument in this research presents that the Aksi Bela Islam by GNPF MUI is a populist movement in the form of political strategy and included into one of Islamic populism. This research uses qualitative approach with case study method. The data obtained by interviewing and researching news about GNPF MUI in various mass media. This study finds that the cause of the emergence of Aksi Bela Islam by GNPF MUI are the existence of Ahok related to his status as candidate of Jakarta rsquo s Governor elections in 2017, anti Ahok sentiment, and the blasphemy of Ahok. The Aksi Bela Islam of GNPF MUI is a populism in the form of political strategy Jansen, 2011 because it is able to mobilize people from various background such as the marginalized, Islamic mass organizations, who were invited to take political action not to vote Ahok anti Ahok in Jakarta elections 2017. In the Aksi Bela Islam of GNPF MUI there is also an element of Islamic populism Vedi R. Hadiz , a multi class coalition formed from various Islamic mass organizations, united by a commonly formed identity of the defender of Islam Pembela Islam with the call Bela Quran as a unifier.Keywords causes of emergence, political strategy, mass mobilization, Islamic populism

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. (2) Menganalisis minat wisatawan muda (generasi millennial) dalam menggunakan media sosial. (3) Menganalisis hubungan antara pengembangan pariwisata dan minta generasi milleniah dalam menggunakan media sosial terhadap minat dan keputusan berkunjung wisatawan. (4) Mengetahui tingkat kepemilikan Media sosial pengelola wisata dan dampaknya terhadap Industri Pariwisata tersebut. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode campuran, dua model analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu deskriptif analisis serta analisis konten dan pendekatan kuantitatif yaitu pemetaan pengembangan pariwisata untuk mengambil informasi langsung pada tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Barat. Penyajian data menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara pada akhir tahun 2019 dan data responden menggunakan kuisioner secara daring (online). Metode analisis data menggunakan metode che square dengan perhitungan SPSS 25. Lokasi penelitian di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Jumlah responden sebanyak 200 orang yang dipilih secara purposive sampling dan wawancara dengan sumber dipilih Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat dan Pengelola Destinasi Wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan memiliki keterkaitan antara keputusan berkujung serta ketertarikan berkunjung wisatawan terhadap pengembangan desinasi wisata di Kabupaten Pesisir Barat, memiliki hubungan dengan minat penggunaan media sosial generasi millenial. Serta terdapat keterkaitan dengan adanya dampak terhadap kepemilikan media sosial yang dimiliki pengelola destinasi wisata.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini memiliki tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai instrumen internasional dan peraturan nasional tentang anak yang berisikan hak-hak anak serta pengaturan penyelenggaran kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang berkaitan dengan hubungan anak dan media terkait. Kedua, mengenai kondisi penyelenggaraan kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang ditinjau dari perspektif perlindungan anak. Ketiga, mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang berpotensi menyebabkan viktimisasi. Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait bertujuan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di bidang jurnalistik dalam rangka perlindungan anak. Hukum yang berlaku terdiri atas berbagai peraturan yang memberikan larangan terhadap adanya produk jurnalistik terkait identifikasi anak yang dibuat oleh Pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia KPI , dan Dewan Pers serta konstituen-konstituennya. Selain itu juga disertakan juga pembahasan terkait penerapan kegiatan jurnalistik dan viktimisasi dengan negara lain sebagai pembanding. Selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan anak. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan inti permasalahan serta solusi dalam menghadapi permasalah tersebut.

---

ABSTRACT
This research mainly discusses about three problems. First is a matter regarding to regulation towards journalistic activity by television, printed media, and online media containing the relation between child and media. Secondly, implementation of journalistic activity considered from child protection rsquo s perspective. The third is the things to prevent and overcome to protect children from victimization by the media. By using literature research method and interviewing related parties, this research aims to explain applied law and its implementation toward journalistic activity in the child protection perspective. The applied law includes regulations that provide prohibition to children identification in media made by government, Indonesian Broadcasting Committee KPI , and Press Council. Moreover, journalistic activity and victim protection other countries are provided as an assessment. Then, the regulations are analyzed by the principles of child protection. Then, from the explanation, the main problem about child rsquo s victimization by the media and its solution can be found.

Abstrak :
Faucets democracy that is currently underway has given a tremendous eflect in many aspects, especially in the context of political and press freedom. These two aspects are very concerned when we noticed lately. However, the dynamics of the political parties have become food for the print and electronic media in any preaching. No exception is mass media attention in every event of political contestation at all levels, both at the provincial, district / city. Role of the press as a means of political communication to form a self-image of the candidate is believed to bring sufficient influence on the preferences of voters in 26 districts / cities in West Iava Province. This study aims to determine how the frame (framing) reporting by mainstream media outlets that the authors consider to have influence in the province of West Iava. Media is used as an analytical tool is Mind and Seputar Indonesia West java edition. Both authors use this medium as an analysis of the material because it has a special column that reported the development of the West Iava guvernour election.