Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada prinsipnya persaingan usaha adalah baik karena melalui persaingan usaha, efisiensi ekonomi secara keseluruhan akan meningkat. Perusahaan-perusahaan yang bersaing secara sehat, akan menghasilkan produk-produk dengan harga yang lebih murah, mutu yang lebih baik, dan pelayanan yang lebih memuaskan. Pelaku usaha yang efisien akan selalu mencoba memaksimalkan keuntungan yang diraihnya. Keuntungan yang paling besar adalah apabila pelaku usaha dapat menguasai pasar. Pada dasarnya hukum persaingan memperbolehkan penguasaan pasar dengan persyaratan penguasaan pasar tersebut diperoleh dan dipergunakan dengan cara persaingan usaha yang sehat. Dalam praktik monopoli, penguasaan pasar dipergunakan oleh pelaku usaha sebagai senjata untuk menyingkirkan pesaing potensial dari pasar relevan. Penguasaan pasar dipergunakan pula untuk menaikkan harga dan mengurangi basil produksi. Perolehan penguasaan pasar berkaitan dengan "perjanjian", "kegiatan usaha", maupun "posisi dominan" yang "pada dasarnya dilarang apabila mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat". Parameter untuk menentukan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari adanya hambatan masuk (barrier to entry). Sedangkan parameter adanya hambatan masuk dapat dilihat dari ada atau tidak adanya substitusi dan apakah tindakan pelaku usaha tersebut dapat mempengaruhi pasar, sedangkan parameter pangsa pasar hanya dijadikan sebagai indikator tentang adanya penguasaan pasar. Selanjutnya pangsa pasar ini harus diselidiki apakah menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar dan apakah. pangsa pasar tersebut. mempengaruhi pasar. Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menentukan kriteria penguasaan pasar menekankan pada "dilewati atau tidak dilewatinya batas pangsa pasar" dan "ada tidaknya hambatan masuk pasar (barrier to entry) bagi pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing".

Abstrak :
Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Penurunan jumlah ekspor kopi ke Mesir pasca inisiasi pembentukan PTA merupakan sebuah anomali dalam konteks aktivitas kerja sama internasional. Dalam kurun waktu 2010 ke 2011 terdapat penurunan jumlah ekspor kopi ke Mesir pasca inisiasi pembentukan PTA. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan diplomasi perdagangan melalui ekspor kopi, baik melalui variabel aktor negara maupun variabel peran negosiasi para stakeholders, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara konfirmasi secara non-tertulis dengan pihak KADIN yang diarahkan ke pihak GAEKI dan studi pustaka yang dikumpulkan dari buku, artikel, laman berita dan laman resmi sejumlah lembaga yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor negara dan peran negosiasi para stakeholders saling berkaitan untuk implementasi diplomasi perdagangan oleh suatu negara. ......Coffee is one of Indonesia's export commodities which is quite important as a foreign exchange earner in addition to oil and gas. The decline in the number of coffee exports to Egypt after the initiation of the establishment of PTA is an anomaly in the context of international cooperation activities. In the period 2010 to 2011 there was a decline in the number of coffee exports to Egypt after the initiation of the establishment of the PTA. This study aims to analyze the strategy of the Government of Indonesia in implementing trade diplomacy through coffee exports, both through state actor variables and the negotiation role of stakeholders, using qualitative descriptive analysis methods. Data were obtained from non-written confirmation interviews with KADIN which were directed to GAEKI and literature studies collected from books, articles, news pages and official websites of a number of institutions relevant to the research. The results show that the role of state actors and the negotiating role of stakeholders are interrelated for the implementation of trade diplomacy by a country.

Abstrak :
Kategori non-tariff measures (NTMs) cukup beragam, salah satunya adalah export related measures yang penggunaannya semakin berkembang dan tersebar di banyak produk yang diperdagangkan. Salah satu penerapan export related measures ada pada ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya yang notabenenya adalah komoditas unggulan ekspor Indonesia. Export related measures itu sendiri memiliki jenis beragam dimana salah satu jenisnya adalah penilaian kesesuaian yang kebijakannya mengalami perubahan pada kegiatan ekspor komoditas tersebut. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari penerapan kebijakan export related measures secara keseluruhan dan pemberlakuan perubahan pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap ekspor komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Pendekatan inventory, maupun indirect country characteristic digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh export related measures terhadap volume maupun nilai ekspor, serta ad-valorem equivalent (AVE) untuk mengidentifikasi tariff equivalent dari penerapan export related measures pada ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya ke semua negara tujuan ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan export related measures yang diterapkan pada kegiatan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya memiliki efek memfasilitasi perdagangan walaupun terdapat efek hambatan yang berasal dari AVE, serta pemberlakuan perubahan kebijakan terkait pelaksanaan penilaian kesesuaian memiliki pengaruh yang tidak jauh berbeda dibandingkan sebelum perubahan terhadap ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. ......The non-tariff measures (NTMs) categories are quite diverse, one of which is export-related measures whose use is growing and spread across many traded products. One of the implementations of export-related measures is in the export of palm, crude palm oil (CPO), and its derivative products, which incidentally is one of Indonesia's leading export commodities. Export-related measures have various types, one of which is conformity assessment, whose policies have changed in the export activities of these commodities. This study analyzes the effect of the overall export-related measures policy and the implementation of policy changes related to the conformity assessment on exports of palm oil, CPO, and derivative products. Inventory and indirect country characteristic approaches are used to identify the effect of export-related measures on the volume and value of exports, as well as ad-valorem equivalent (AVE) to identify the tariff equivalent of implementing export-related measures on exports of palm, CPO, and its derivative products to all export destination countries. The results show that overall export-related measures applied to export activities of palm, CPO, and its derivative products facilitate trade even though there is a barrier effect originating from the AVE. Implementing policy changes related to the conformity assessments has an effect not much different from before the changes to exports of palm oil, CPO, and its derivative products.

Abstrak :
Pemunculan film Ayat-ayat Cinta menimbulkan tanda tanya, apakah terdapat indikasi bahwa usaha perbioskopan dewasa ini masih banyak diwarnai oleh praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengingat sejarah mencatat bahwa pada masa-masa yang lalu usaha di sektor ini banyak di dapati praktik anti persaingan usaha. Melalui Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat sebagai tolok ukur dan sumber data primer maupun sekunder, fakta-fakta akan ditelaah sehingga dapat diambil kesimpulan. Studio Bioskop operasionalnya sangat bergantung dengan adanya pasokan film, tanpa film tidak mungkin studio bioskop dapat bekerja dengan baik. Minimnya pasokan film yang di butuhkan di pasaran salah satu penyebabnya kemungkinan di sebabkan pemenuhan permintaan pasokan yang besar akan film oleh Group 21 hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya pasokan bagi studio bioskop yang lain, kebutuhan pasokan film yang besar dari Group 21 kemungkinan dapat di sebabkan karena banyaknya studio bioskop yang dimilikinya, dimana hal tersebut mencerminkan pangsa pasar yang dikuasai, dikarenakan demikian tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut berhubungan dengan ketentuan mengenai Posisi Dominan dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ......Film appearances of "Ayat-ayat Cinta" to evoke sign ask, what exists that indication effort about cinema mature it stills a lot of dyed by practice monopolizes and insanitary effort emulation remember history to note that on efforts last terms at sectorallies it a lot of at dropped upon practice anti effort emulation. Via No.5's Law year 1999 About Prohibition Praktik Monopolizes and insanitary Effort emulations as yardstick and primary data sources and also secondary, facts will be studied so get to be taken by conclusions. Operational Cinema studio its very dependent with marks sense film supply, without film may not cinema studio can work properly. Its minim is film supply that at needs at marketing one of cause it pretty much at causes accomplishment sees dammed hell first big supply will film by Group 21 it can beget its dwindling supplies for the other cinema studio, film supply requirement that big of Group 21 possible get at cause since a lot of cinema studio that its proprietary, where does that thing reflect henpecked market compartment, because of such doesn't close that condition possible in reference to rule hit Dominant Position in Statute No.5 year 1999 About Prohibition Practice Monopolizes and Insanitary Effort emulations.

Abstrak :
Buku ini menjelaskan mengenai latar belakang perkembangan dibidang ekonomi perdagangan dan mengenai dasar-dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan pokok kebijakan negara. Bagian pertama dari buku ini menguraikan dasar-dasar ekonomi perdagangan dan latar belakang serta pertimbangan-pertimbangan pokok dalam kebijakan perdagangan, tinjauan mengenai perkembangan keadaan beberapa tahun terakhir dan masalahnya, serta gambaran mengenai prospek dimasa depan mengenai ekonomi perdagangan Indonesia. Bagian kedua mengutarakan pokok-pokok pengaturan tata niaga dan penggarapan operasional berbagai komoditi serta kelembagaan yang merupakan pelaksanaan kebijakan. Disamping itu dalam buku ini dimuat pula sebuah suplemen, disusun oleh Dr. Suhadi Mangkusuwondo dan Dr. B. Joedono, memuat dua buah catatan, yaitu mengenai ''pengaturan distribusi barang-barang impor" dan "kebijaksanaan dibidang ke-agenan tunggal".

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana KPPU mampu mencegah terjadinya peisekongkolan dalam tender. Hal ini penting mengingat KPPU merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mengawasi praktek persaingan usaha di Indonesia Sebagai bentuk penawaran, seharusnya tender dilakukan secaia terbuka dan adil. Akan tetapi dalam kenyataannya praktek tender tersebut seringkali tidak fair, b;ilikan menjurus kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini tentu akan merugikan orang banyak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara diskriptif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa di dalam praktek upaya KPPU untuk melakukan pencegahan terhadap praktek persekongkolan dalam tender belum dapat berjalan maksimal. Tidak dapatnya KPPU melaksanakan tugasnya dengan baik karena didasari oleh berbagai hambatan yang dihadapinya. Hambatan-hambatan tersebut meliputi hambatan substantif, hambatan kelembagaan, hambatan prosedural dan hambatan budaya. Sebagai suaiu lembaga, keberhasilan KPPU juga harus didukung oleh sumber daya yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Berkaitan dengan penegakan pasal 22 tidak dapat beijalan dengan maksimal kaiena mengalami hambatan. Ketentuan Pasal 22 pada dasarnya hanya mengatur persekongkolan yang diiakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan tender dengan pemerintah dalam hal ini tidak diatur. Oleh karena itu penerapan sanksi kepada pemerintah sulit untuk diterapkan jika terbukti dalam pelaksanaan tender yang dilakukan terdapat persekongkolan.