Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulis artikel ini membahas dilema yang dihadapi polisi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Posisi polisi sebagai bagian dari ABRI telah banyak memberi pengaruh pada pelaksanaan tugas kepolisian. Kultur militer yang ditanamkan pada masa pendidikan teiah membentuk watak militeristik pada perwira polisi.

Abstrak :
ABSTRAK
Penanganan fakir miskin berbasis wilayah sudah dilaksanakan sejak dikeluarkannya UU Nomor 13 tahun 2011. Kota Depok menerapkannya melalui program E-Warong KUBE-PKH mulai tahun 2017. Namun setelah dua tahun berjalan, Kota Depok masih mengalami tren kenaikan jumlah fakir miskin. Peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi kebijakan Penanganan Fakir Miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  implementasi kebijakan penanganan fakir miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan enam variabel dari teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari enam variabel Van Meter Van Horn masing-masing masih terdapat indikator yang  belum terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Penanganan Fakir Miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok belum berjalan optimal karena masih ada berbagai kendala yang menyebabkan tujuan pemberdayaan fakir miskin masih belum terwujud. Untuk itu diperlukan adanya pengkajian ulang pada pengelola E-Warong KUBE-PKH,  pelatihan kepada para pelaksana khususnya para pendamping PKH dan pengelola mengenai pengelolaan E-Warong agar tujuan pemberdayaan dapat diwujudkan.

---

ABSTRACT
Regional based poverty reduction has been done since the issuance of Law Number 13 Year 2011. In Depok, the law has been implemented since 2017 through E-Warong Kube PKH program. However after 2 years of E-Warong Kube-PKH implementation, the number of poor people in Depok continues to increase. This thesis aims to explain the implementation of  E-Warong Kube PKH as a poverty reduction policy in Depok City. This thesis uses post positivist approach with qualitative data collection  method  through in-depth interview and secodary data analysis/ literature review. This research uses six indicators based on  policy implementation model theory by Van Meter and Van Horn. The result of this research shows that there is at least one indicator in each variable that has not been fulfilled therefore it can be concluded that there are a number of problems that cause the empowerment of the poor people aimed by E-Warong Kube PKH program  implementation in Depok has not been achieved. Therefore, reassessment and  training are needed both for the poor people and civil servants responsible for the implemention of this program.  

Abstrak :
Monitoring dan Evaluasi menjadi isu sentral khususnya bagi setiap badan hukum publik seperti BPJS Kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial yang dapat ditengarai adanya penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan yang sedang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan membentuk sebuah pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN dalam Program JKN beserta hambatan yang dialami saat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi DJSN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aktif dan pasif. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi regulasi, kepesertaan, iuran dan manfaat, pelayanan, keuangan dan kelembagaan dan organisasi. DJSN menghadapi sejumlah hambatan saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Program JKN baik dari segi SDM, anggaran, maupun regulasi yang ada. ......Monitoring and Evaluation becomes a central issue in particular for any public legal entity such as BPJS Kesehatan that conducts collection of public funds such as insurance, pension fund and social security and can be inferred to have irregularities in its implementation. One of the government's efforts to realize the oversight of BPJS Kesehatan that is running the National Health Insurance Program (JKN) is to establish an external board namely Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). This study aims to analyze the monitoring and evaluation conducted by DJSN toward BPJS Kesehatan in organizing JKN Program along with barriers encountered when carrying out the monitoring and evaluation. This research is conducted using qualitative approach through primary and secondary data collection. Results of research show that the monitoring and evaluation by DJSN has been implemented according to the aplicable regulation through active and passive. DJSN faces a number of obstacles when implementing monitoring and evaluating in JKN program in terms such as human resources, budget, and existing regulations.