Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepastian dan perlindungan hukum adalah hak yang harus diperoleh pekerja dalam melakukan hubungan kerja. Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh perusahaan menjadi salah satu bentuk perselisihan hak dalam hubungan industrial yang memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Fokus penulisan skripsi ini adalah analisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja dengan status PKWT Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian dan perlindungan hukum yang diperoleh pekerja erat kaitannya dengan peran pengawas ketenagakerjaan dan para penegak hukum dalam memastikan hukum ketenagakerjaan diterapkan sebagaimana mestinya.

---

Legal certainty and protection are rights that workers must obtain in an employment relationship. Breaches of Fixed-Term Employment Agreement by a company become rights disputes in industrial relations that cause legal uncertainty for workers. Focus of this thesis is to analyze the legal consideration of the judges on Industrial Relations Court in Palembang Court Decision Number 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg in giving legal  certainty and protection for  Workers with Continuous Fixed-Term Employment Agreement that are not in accordance with the labor regulations. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used is qualitative with case studies. The result of this thesis shows that the legal certainty and protection obtained by workers is closely related to the role of labor inspectors and law enforcers in ensuring that labor laws are implemented properly. "

"Kepastian dan perlindungan hukum adalah hak yang harus diperoleh pekerja dalam melakukan hubungan kerja. Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh perusahaan menjadi salah satu bentuk perselisihan hak dalam hubungan industrial yang memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Fokus penulisan skripsi ini adalah analisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja dengan status PKWT Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian dan perlindungan hukum yang diperoleh pekerja erat kaitannya dengan peran pengawas ketenagakerjaan dan para penegak hukum dalam memastikan hukum ketenagakerjaan diterapkan sebagaimana mestinya.

---

Legal certainty and protection are rights that workers must obtain in an employment relationship. Breaches of Fixed-Term Employment Agreement by a company become rights disputes in industrial relations that cause legal uncertainty for workers. Focus of this thesis is to analyze the legal consideration of the judges on Industrial Relations Court in Palembang Court Decision Number 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg in giving legal  certainty and protection for  Workers with Continuous Fixed-Term Employment Agreement that are not in accordance with the labor regulations. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used is qualitative with case studies. The result of this thesis shows that the legal certainty and protection obtained by workers is closely related to the role of labor inspectors and law enforcers in ensuring that labor laws are implemented properly. "