Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah pangan di Indonesia dapat diistilahkan sebagai sesuatu kejar mengejar antara kenaikan produksi pangan yang diikuti dengan cepatnya laju pertambahan penduduk. Di satu pihak jumlah penduduk terus bertambah, sebagai ilustrasi, jumlah penduduk pada tahun 1982 mencapai 153.732 juta jiwa. Produksi pangan sebagai kebutuhan pokok pada tahun 1982 untuk komoditi beras mencapai 23. 190. 628 ton, jagung 4. 042. 249 ton, kedele 608. 606 ton, kacang hijau 143. 967 ton, ubi kayu 12. 981. 615 ton, ubi jalar 2. 031. 735 ton, gula pasir 1. 700. 000 ton dan tepung,terigu 1. 293. 812 ton *. Upaya peningkatan produksi pangan dan penyebaran guna mencukupi kebutuhan pangan berhasil guna setiap saat merupakan salah satu tugas utama Pemerintah. Menciptakan keamanan pangan dalam arti stok pangan di seluruh.Lndonesia mencukupi kebutuhan setiap saat serta harga pangan tetap stabil Pemerintah secara resmi membentuk suatu badan. Tugas utama badan ini adalah menangani masalah pangan dalam segala aspeknya. Badan resmi yang ditunjuk Pemerintah itu adalah Badan Urusan Logistik (BULOG)...

---

"

"Penataan ruang (planologi) di Indonesia beberapa tahun belakangan ini banyak mendapat perhatian pemerintah. Terutama semenjak dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun, penataan ruang kian terasa penting. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan fisik yang telah dilakukan pemerintah sebagai penunjang pembangunan social ekonomi bang_sa. Semua pembangunan fisik ini, termasuk pembangunan jalan, jembatan, daerah pemukiman, daerah industri dan sebagainya, membutuhkan peren_canaan yang matang agar dapat memberikan dampak positif semaksimal mungkin dan menghindarkan dampak negatif terhadap pembangunan bangsa. Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Daiam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595 Nomor 503/KPTSI1985 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota, tugas dan tanggung jawab bidang tata ruang (teknik planologi) dalam perencanaan kota berada pada Depar_temen Pekerjaan Umum. Tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen _"

"Informasi menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pemerintah. maka dari itu Disusunlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintah untuk memberikan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini menganalisis Implementasi kebijakan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui Observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, yaitu mekanisme pelayanan informasi publik yang belum maksimal, serta sumber daya yang belum memadai.

---

Information has become a basic necessity for the community and the government. therefore drafted Law on Public Information Disclousure. The law requires all government agencies to provide public information services. This study analyzes the implementation of policies regarding the Law on Public Information of the Ministry of Education and Culture using a qualitative approach and data collection through observation and interview.

The results showed that the Ministry of Education and Culture has implemented a Law on Public Information Disclousure in accordance with applicable implementing regulations. However, in practice there are still shortcomings, namely a public information service mechanism that is not maximized, and inadequate resources."

"ABSTRAK Tata kelola Teknologi Informasi (TI) adalah perwujudan dari struktur dan peran, proses, serta mekanisme hubungan yang menjamin TI selaras dengan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai institusi pemerintah, tata kelola TI wajib dimiliki untuk menjadikan layanan yang diberikan terkelola dengan baik. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagiamana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Dalam visi BPJS Kesehatan disebutkan salah satu peran BPJS Kesehatan adalah menyiapkan sistem informasi yang handal untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan. Untuk itu, diperlukan tata kelola TI yang tbaik dalam pencapaian tujuan organisasi.Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi tata kelola TI BPJS Kesehatan berdasarkan kerangkan COBIT 5. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi dan wawancara serta survey dengan pihak terkait baik di tingkat Direksi dan General Manager mengenai tata kelola yang sudah dijalankan. Hasil yang diperoleh menggambarkan harapan manajemen terkait tata kelola TI dan tingkat kapabilitas tata kelola TI saat ini yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini tingkat kapabilitas dan rekomendasi peningkatan tata kelola TI BPJS Kesehatan sesuai yang diharapkan manajemen

---

ABSTRACTInformation Technology Governance is embodiment of structure, role, processes and mechanism that ensures IT to align with organization to achieve their goals. As an institution of Government, IT Governance must have make the services provided is well managed. BPJS Kesehatan as the organizer of the health social security as regulated in UU No 24 Tahun 2011 about BPJS. In one of BPJS Kesehatan visions mentioned to provides reliable information system to support BPJS Kesehatan operational. Therefore required best IT governance to achieve organization goals.In this study will be evaluated IT Governance BPJS Kesehatan based on COBIT 5 framework. The method user for collecting data is observation, interviews and surveys with parties concerned at the level of Directors and General Manager about the governance that has been executing. The result represent management?s expectations to IT Governance and the level of IT governance capabilities today that further serve as basic for improvement IT Governance"

"PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan suatu perusahaan perbankan yang mengedepankan teknologi dalam membantu menjalankan kegiatan proses bisnisnya. Untuk dapat melayani nasabahnya 24 jam, maka dibutuhkan suatu infrastruktur IT yang memiliki availability dan reliability yang tinggi dan dapat dijalani dengan baik tanpa kendala. Selain jaringan interkoneksi, faktor utama dari infrastruktur IT adalah data center (DC). Jika terjadi downtime pada DC, maka kegiatan operasional bisnis berbasis IT akan tertunda sementara dan dapat mengurangi transaksi perbankan saat itu. Untuk menyusun rekomendasi yang terbaik bagi perusahaan, dibutuhkan proses evaluasi seluruh kegiatan operasional data center yang dijalankan oleh PT BRI. Data Center Maturity Model (DCMM) akan digunakan sebagai kerangka kerja dalam mengevaluasi kegiatan operasional data center PT BRI. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan cara wawancara terhadap stakeholder dan user data center yang kemudian akan menghasilkan luaran tingkat kematangan data center PT BRI tersebut. Untuk penyusunan rekomendasi, dilakukan wawancara terhadap internal dan eksternal perusahaan agar mendapatkan expert judgement terhadap rekomendasi yang didapatkan. Hasil rekomendasi akan diterima PT BRI dan dipertimbangkan oleh top management selaku pemangku keputusan agar dijadikan panduan untuk perbaikan kegiatan operasional data center PT BRI.

---

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) is a Banking Company that utilize technology in order to support and assist its business process activity in a daily basis. To be able to serve its customers 24 hours, it requires an IT infrastructure that has high availability and reliability and can be used properly without any problems. Apart from network interconnection, the main factor of IT infrastructure is the data center (DC). If there is downtime at DC, IT-based business operations will be temporarily delayed and can reduce banking transactions at that time. To make the best recommendations for the company, it is necessary to evaluate all data center operational activities carried out by PT BRI. The Data Center Maturity Model (DCMM) will be used as a framework in evaluating the operational activities of PT BRI's data center. The data collection method will be carried out by interviewing stakeholders and data center users which will then produce the output data center for the maturity level of PT BRI. For the preparation of recommendations, interviews were conducted with internal and external companies in order to obtain expert judgment on the recommendations obtained. The results of the recommendations will be received by PT BRI and approved by top management as decision makers to be used as a guide for improving PT BRI's data center operational activities."

"PT X mengalami peningkatan produksi, hal ini seiring dengan peningkatan kejadian kecelakaan kerja di PT X. Dalam upaya penanganan kecelaakaan kerja, dilakukan pelaporan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi langkah yang perlu dilakukan kedepannya. Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif ini memiliki pendekatan study case dengan melihat pelaporan kecelakaan yang lebih dari ketentuan 2x24 jam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pengetahuan, sikap, dan faktor eksternal terhadap pelaporan kecelakaan kerja. Hasil: Responden belum memiliki pengetahuan yang cukup menyelutuh mengenai kecelakan kerja, regulasi pelaporan kecelakaan kerja, alur pelaporan kecelakaan kerja, namun telah memiliki pengetahuan yang baik untuk defnisi pelaporan kecelakaan kerja dan suransi kecelakan kerja. Responden memiliki sikap cenderung untuk tidak melaporkan kecelakaan ringan meski telah menganggap pelaporan kecelakaan kerja penting. Sikap dalam pemilihan asuransi juga memiliki kecenderungan tidak memilih BPJS Ketenagakerjaan meski telah mengetahui asuransi untuk kecelakaan kerja. Faktor eksternal responden mencakup dukungan atasan dan rekan kerja cenderung positif. Responden juga mengetahui tidak adanya punishment serta PT X telah memfasilitasi keselamatan.

---

PT X has experienced an increase in production, which has coincided with a rise in workplace accidents. In an effort to address workplace accidents, reporting is conducted to identify and evaluate the necessary steps moving forward. This descriptive research, using a qualitative method, employs a case study approach by examining accident reports exceeding the 2x24 hour limit. The aim of this study is to provide an overview of knowledge, attitudes, and external factors influencing accident reporting. Results: Respondents lack comprehensive knowledge about workplace accidents, accident reporting regulations, and the accident reporting process, but they do possess good knowledge of the definition of accident reporting and accident insurance. Respondents tend to avoid reporting minor accidents, despite recognizing the importance of accident reporting. Their attitude towards choosing insurance also shows a tendency not to select BPJS Ketenagakerjaan, even though they are aware of workplace accident insurance. External factors for respondents include positive support from supervisors and colleagues. Respondents also recognize the absence of punishments and that PT X has facilitated safety measures."

"Menurut UU no 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP no 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, salah satu lingkup penyelenggaraan pangan adalah Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG). Untuk menjalankan amanat peraturan tersebut Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional, membangun SIPG. Berdasarkan dokumen laporan kinerja pusdatin, belum semua data dapat diakusisi kedalam SIPG. Belum adanya acuan yang detail dalam pengelolaan data SIPG menjadi permasalahan utama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penelitian ini merancang tata kelola data SIPG. Untuk menghasilkan rancangan tersebut penelitian ini melakukan tiga aktivitas sesuai dengan panduan DMBOK. Antara lain penilaian kesiapan, pengembangan strategi, dan pengembangan tujuan, prinsip dan kebijakan tata kelola data. Penilaian kesiapan menggunakan standford data governance maturity model. Berdasarkan hasil penilaian, tingkat kematangan tata kelola data SIPG saat ini adalah 2,16 atau level 2. Harapannya pada level 4. Untuk meningkatkan tingkat kematangan sesuai dengan harapan diberikan 48 rekomendasi sesuai dengan standford data governance maturity model. Struktur tata kelola data yang dihasilkan menyesuaikan dengan struktur organisasi Badan Pangan Nasional dan pemangku kebijakan di SIPG.

---

According to Law no. 18 of 2012 concerning food and Government Regulation no. 17 of 2015 concerning food security and nutrition, one of the scopes of food management is the Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG). To carry out the mandate of the regulation, Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional has built SIPG. Based on the Pusdatin performance report document, not all data can be acquired into SIPG. The lack of detailed references in managing SIPG data is the main problem. To solve this problem, this study designs data governance for SIPG. To produce this design, this study conducted three activities in accordance with the DMBOK guidelines. Among others, readiness assessment, strategy development, and development of data governance objectives, principles and policies. The readiness assessment uses the Standford Data Governance Maturity Model. Based on the assessment results, the current maturity level of SIPG data governance is 2.16 or level 2. The hope is at level 4. To increase the maturity level in accordance with expectations, 48 ​​recommendations are given in accordance with the Standford Data Governance Maturity Model. The resulting data governance structure is adjusted to the organizational structure of the National Food Agency and policy makers in SIPG.

"