Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi komunikasi internet membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam mendapatkan informasi khususnya informasi kesehatan. Salah satu media yang digunakan adalah media Online, seperti Kompas dan Detik health. Media ini dapat diiadikan sebagai sumber informasi dan interaksi bagi pengunjung untuk mendapatkan infonnasi kesehatan. Oleh karena itu, diharapkan tampilan struktural dari media online tersebut dapat mempermudah pengunjung dalam mengakses informasi kesehatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran dan analisis mengenai perilaku pengunjung dalam berinteraksi dan tampilan struktural yang disajikan oleh Kompas dan Detik health. Penggambaran dan analisis dilakukan dengan mengamati Kompas dan detik health secara online dan membandingkan dengan menggunakan teori uses and gratyication dan tampilan struktural media online.

Hasil analisis perbandingan yang dapat disimpulkan yaitu penggunaan media online sebagai media untuk mendapatkaninformasi kesehatan. Dari hasil tersebut diketahui bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam penyajian pada media online Kompas dan Detik health.

---

ABSTRACT
Development of internet communications technology make the public become easier to get information, especially health information. One of the media used is online media, such as Kompas and Detik Health. This media can be used as a source of information and interaction for visitors to get health information. Therefore, the expected structural view of online media can facilitate visitor to access health information.

Research type is a descriptive qualitative research with providing an overview and analysis of visitor behavior on interaction and structural display presented by Kompas and Detik Health. Overview and analysis done with observing the Kompas and Detik Health and compare with the uses and gratification theory and the structural display of online media.

The result of comparative analysis can be concluded that use of online media as a media to get health information. From the result, was found similarities and differences on the presentation online media Kompas and Detik Health.

Abstrak :
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services. The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future.

Abstrak :
Permenlu Nomor 04 tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia menyatakan bahawa Permenlu tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan, penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur TIK. Pustik KP merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab dengan layanan teknologi informasi di Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan laporan kinerja Pustik KP, salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks PeGI adalah belum lengkapnya instrument kebijakan tata kelola yang mengatur aspek pengelolaan governance dan aspek penatalaksanaan manajemen teknologi informasi dan komunikasi di Kemenlu. Salah satu instrument kebijakan yang belum tersedia pada domain tata kelola adalah dokumen Service Level Agreeement SLA layanan TI. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan FGD terhadap pejabat dan pengelola layanan TI di Pustik KP sebagai penyedia layanan di Kemenlu, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk proses negosiasi dari sisi pengguna, dilakukan wawancara dengan perwakilan dari setiap satuan kerja di Kemenlu yang terdiri dari 14 responden. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan studi dokumen. Hasil kesepatan pada dokumen SLA, di validasi ulang kepada penyedia layanan, pengguna layanan dan pakar untuk mendapatkan dokumen perjanjian tingkat layanan untuk layanan teknologi informasi. Dari penelitian ini, diperoleh SLA layanan TI yang dapat membantu pencapaian indikator kinerja utama Pustik KP dan berpengaruh pada pencapaian rencana strategi Kemenlu.

---

Ministry of Foreign Affairs Regulation Number. 04 of 2016 on the Information and Communication Governance Policy of the Ministry of Foreign Affairs and the Representative of the Republic of Indonesia declares that the regulations is a legal basis and guideline for Ministries and Representatives in the preparation, stipulation of implementation guidelines and ICT procedures. Pustik KP is a responsible work unit with information technology services in the Ministry of Foreign Affairs. Based on the performance report of Pustik KP, one of the obstacles faced in achieving the key performance indicators of the PeGI Index is the incomplete governance policy instrument governing governance and management aspects of information and communication technology in the Ministry of Foreign Affairs. One of the policy instruments not yet available on the governance domain is the Service Level Agreeement SLA document of the IT service. The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection is done through interviews and FGDs to officials and managers of IT services in Pustik KP as service providers in Kemenlu, as well as IT service user representatives. For user side negotiation process, interviews with representatives of each work unit in Kemenlu consist of 14 respondents. In addition, data collection is also done by observation and document studies. The results of accuracy on SLA documents, re validated to service providers, service users and experts to obtain service level agreement documents for information technology services. From this research, obtained SLA IT service that can help the achievement of KP Pustik main performance indicator and influence on achievement of strategic plan of Kemenlu.

Abstrak :
"This book explores the emergence and evolution of ’digital’ rights that challenge and transform more traditional legal, political, and historical understandings of human rights, not only uncovering emerging changes in discussions of human rights, but also proposing legal remedies and public policies to mitigate the challenges posed by new technologies and globalization"--Provided by publisher.

Abstrak :
Pemerintah saat ini sedang mengimplementasikan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disebut dengan istilah sistem e-government berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah, merupakan salah satu instansi pemerintah yang saat ini sedang menerapkan SPBE dimana dalam melaksanakan proses bisnis manajemennya mulai beralih dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi informasi. BPKP memiliki unit TI yaitu Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan teknologi informasi dalam menunjang dan mewujudkan fungsinya di bidang pengawasan. Saat ini Pusinfowas mempunyai layanan TI untuk mendukung dan melayani unit kerja BPKP. Tetapi, kondisi layanan TI di BPKP belum berjalan optimal dengan adanya keluhan yang dirasakan pegawai-pegawai terkait layanan TI tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi tingkat kapabilitas layanan TI di BPKP dengan menggunakan kerangka kerja gabungan ITIL V3 2011 dan COBIT 5. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI dan dilakukan pemetaan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 12 proses relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 8 proses yang berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed) dan 4 proses lainya masih berada pada kapabilitas tingkat 0 (incomplete). Setelah dilakukan pengukuran 12 proses domain, dilakukan pengukuran gap antara kapabilitas saat ini (as-is) dengan kapabalitas harapan dari manajemen TI (to-be) sebagai referensi rekomendasi perbaikan layanan TI berdasarkan ITIL V3 dan COBIT 5.

---

The government is currently implementing an Information and Communication development program called the e-government system based on Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as the government's internal auditor, is one of the government agencies that is currently implementing SPBE, which is in the process of implementing its business management. BPKP has an IT unit that is the Supervision Information Center (Pusinfowas) which is responsible for managing information technology in supporting and realizing its functions in the field of supervision. Currently Pusinfowas has IT services to support and serve BPKP work units. However, the condition of IT services at BPKP has not been optimal due to complaints received by employees related to IT services. Based on this, this study discusses the capabilities of IT services at BPKP using the combined work of ITIL V3 2011 and COBIT 5. The COBIT 5 framework is used to measure the capability level of IT service management processes and is carried out with the help of ITIL V3 2011 framework in selecting selected processes. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) conducted on 12 relevant processes. The measurement results show that 8 processes that correspond to capability level 1 (carried out) and 4 other processes still depend on capability level 0 (incomplete). After measuring 12 domain processes, measuring the gap between current capabilities (as is) with the expected capability of IT management (to come) as a reference for improving IT services based on ITIL V3 and COBIT 5.