Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Awal pemerintah Orde Baru di Indonesia dihadapkan pada masalah keterpurukan ekonomi, persebaran penduduk dan ketidakmerataan pembangunan. Pemerintah berupaya memulihkan keadaan dan melakukan percepatan pembangunan. Berbagai kebijakan dituangkan melalui GBHN dan Pelita. Kebijakan transmigrasi mendapat perhatian serius dan diunggulkan. Presiden Soeharto pernah menyebut transmigrasi sebagai perpindahan terbesar dewasa ini di dunia. Sebelumnya, Presiden Soekarno menyatakan, transmigrasi sebagai soal mati-hidup bangsa Indonesia. Disertasi ini membahas tentang bagaimana penerapan kebijakan informasi dalam rangka menyukseskan program transmigrasi, kurun waktu 1976 hingga 1983. Bagaimana Pemerintah Orde Baru merumuskan kebijakan informasi transmigrasi, faktor pendorong dan kendala dalam implementasi kebijakan informasi dan sejauh mana keberhasilan strategi dan pengorganisasian informasi transmigrasi dapat menumbuhkan animo, motivasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk bertransmigrasi? Transmigrasi masyarakat Wonogiri yang dipindahkan secara “bedol desa” yaitu pemindahan seluruh komunitas (masyarakat) desa ke tempat lain memang bukan yang pertama di Indonesia. Tapi transmigrasi ini memiliki karakteristiknya tersendiri karena merupakan “bedol desa” yang terbesar dalam sejarah transmigrasi di Indonesia yang diselenggarakan dalam waktu singkat dengan anggaran dana melimpah dan hampir sepenuhnya dikendalikan Pemerintah Pusat. Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan ilmu informasi dan komunikasi budaya. Sumber sejarah yang digunakan berupa arsip, artikel surat kabar, wawancara dan sumber sekunder lainnya. Program transmigrasi “bedol desa” masyarakat Wonogiri ini dapat dikatagorikan berhasil dalam menciptakan masyarakat baru menuju sejahtera. Kontribusi disertasi ini secara teoritis dan praktis adalah ditemukannya penerapan model baru dalam penyelenggaraan program transmigrasi, “Pola Sitiung” yang berbeda dari sebelum-sebelumnya dengan penyelenggaraan yang secara intensif menerapkan kebijakan informasi dalam berbagai bentuk dan strategi penerangan secara intensif, koordinatif dan telah disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat Wonogiri.

---

At the beginning of the New Order in power, Indonesia was faced with a state of economic downturn, problems with population distribution and inequality in development. The government is trying to restore the situation and accelerate development. Various policies are outlined through the GBHN and Pelita. The transmigration policy received serious attention and was favored. President Soeharto once called transmigration the biggest movement in the world today. Previously, President Soekarno stated that transmigration was a matter of life and death for the Indonesian people. This dissertation discusses how the implementation of information policy in the context of the success of the transmigration program, from 1976 to 1983. How the New Order Government formulated a transmigration information policy, the driving factors and obstacles in implementing information policy and the extent to which the success of the strategy and organization of transmigration information can foster interest, motivation and encourage community participation to transmigrate? The transmigration of the Wonogiri people who were moved “bedol desa” namely the transfer of the entire village community (community) to another place was indeed not the first in Indonesia. But this transmigration has its own characteristics because it is the largest village bedol in the history of transmigration in Indonesia, which was carried out in a short time with an abundant budget and almost completely controlled by the Central Government. This dissertation research uses an information science and cultural communication approach. Historical sources used in the form of archives, newspapers, interviews and other secondary sources. This transmigration program is categorized as successful in creating a new society towards prosperity. The theoretical and practical contribution of this dissertation is the discovery of the application of a new model in the implementation of the transmigration program, the “Sitiung Pattern” which intensively applies information policies in various forms and information strategies intensively, coordinating and has been adapted to the cultural values ​​and character of the Wonogiri community."

"Penelitian ini mengkaji pentingnya kedaulatan data Indonesia dalam konteks pengelolaan data satelit penginderaan jauh, dengan fokus pada studi terhadap aktor-aktor kebijakannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kondisi kedaulatan data dan acaman-ancaman jika tidak berdaulat secara data. Di era digital dan globalisasi, data memiliki nilai strategis dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pertahanan dan keamanan nasional, serta geopolitik. Ketergantungan Indonesia terhadap data satelit yang bersumber dari luar negeri menimbulkan kekhawatiran mengenai terbatasnya kendali negara atas data spasial yang berkaitan erat dengan wilayah kedaulatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM) untuk membuat permodelan yang dapat memberikan solusi pada level kebijakan maupun teknis terkait aktor yang terlibat dalam kebijakan kedaulatan data terkait satelit penginderaan jauh. Penggunaan metode soft system dilakukan karena untuk mencari permasalahan yang belum diketahui strukturnya. Permasalahan dalam kedaulatan data berbasis satelit penginderaan jauh ini merupakan situasi yang problematik, sehingga perlu dipetakan di mana permasalahannya, termasuk aktor-aktornya. Penelitian ini mengadopsi perspektif kedaulatan siber sebagaimana dikemukakan oleh Yeli (2017), yang membagi kedaulatan data ke dalam tiga tingkatan: infrastruktur, aplikasi, dan inti (core). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada level infrastruktur, Indonesia masih belum berdaulat karena keterbatasan dalam kepemilikan satelit dan ketergantungan tinggi pada data dari luar negeri. Di sisi lain, pada level aplikasi, Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal pemanfaatan dan pengolahan data oleh lembaga seperti BRIN (penyedia dan pengolah data), BIG (informasi geospasial), serta instansi pengguna seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pemerintah daerah. Pada level core, Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan data satelit, seperti Inpres Nomor 6 Tahun 2012, UU Nomor 21 Tahun 2013, dan PP Nomor 11 Tahun 2018, yang dikoordinasikan melalui peran Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai perencana nasional. Selain aktor negara, temuan ini juga membahas peran aktor nonnegara dalam kedaulatan data penginderaan jauh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedaulatan data harus dimaknai sebagai kemampuan negara dalam mengelola siklus data dan memiliki kendali dalam strategis pemanfaatannya. Penelitian ini menegaskan bahwa kedaulatan data tidak dapat dimaknai secara parsial sebagai kepemilikan infrastruktur semata, tetapi harus dilihat secara menyeluruh dari aspek kelembagaan, pemanfaatan, dan kemampuan negara dalam memanfaatkan data untuk kepentingan strategik nasional.

---

This study examines the importance of Indonesian data sovereignty in the context of remote sensing satellite data management, with a focus on the study of its policy actors. This research also aims to examine the condition of data sovereignty in Indonesia and the threats if it does not have data sovereignty. In the digital and globalization era, data has strategic value in development planning, natural resource management, national security, and geopolitics. Indonesia's dependence on satellite data from abroad raises concerns about the limited state control over spatial data related to sovereignty. This study uses the Soft Systems Methodology (SSM) approach to create a model that can provide solutions at the policy and technical levels related to actors involved in data sovereignty policies related to satellite remote sensing. The use of the soft system method is carried out to find problems that are not yet structured. The problem in data sovereignty based on remote sensing satellites is a problematic situation, so it is necessary to map where the problem is, including the actors. This study adopts the perspective of cyber sovereignty as proposed by Yeli (2017), which divides data sovereignty into three levels: infrastructure, application, and core. The research findings show that at the infrastructure level, Indonesia is still not sovereign due to limitations in satellite ownership and high dependence on data from abroad. On the other hand, at the application level, Indonesia has shown significant progress in terms of data utilization and processing by institutions such as BRIN (data provider and processor), BIG (geospatial information), and user agencies such as the Ministry of Agriculture, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and local governments. At the core level, Indonesia already has regulations governing satellite data management, such as Presidential Instruction Number 6 of 2012, Law Number 21 of 2013, and PP Number 11 of 2018, which are coordinated through the role of Bappenas and the Ministry of Finance as national planners. In addition to state actors, these findings also discuss the role of non-state actors in remote sensing data sovereignty. This study concludes that data sovereignty must be interpreted as the state's ability to manage the data cycle and have control over its utilization strategy. This study confirms that data sovereignty cannot be interpreted partially as ownership of infrastructure alone, but must be viewed comprehensively from the institutional aspects, utilization, and the country's ability to utilize data for national strategic interests. This finding is expected to be a reference for strengthening data preservation policies in Indonesia in the future"