Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Unit Informasi Wilayah Pertambangan Direktorat Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral menggunakan sistem informasi yang berbasiskan geografi dalam menata administrasi peta-peta yang selama ini tersebar dalam bentuk lembaran yang tidak seragam menjadi bentuk rupa digital. Manfaat menggunakan sistem tersebut diantaranya, dapat mempersingkat waktu dan proses dalam pengelolaan KK (Kontrak Karya), PKP2B (Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KP (Kuasa Pertambangan), mempermudah koordinasi dan integrasi data kewiiayahan serta informasi terkait lainnya, karena bereferensi geografis dengan sistem koordinat yang berlaku secara global. Sehingga pengguna jasa dapat mengoptimalkan sumberdaya informasi yang terdapat pada unit untuk kepentingan investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara. Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pengguna Jasa Unit Informasi Wilayah Pertambangan, namun demikian keseluruhan dimensi pelayanan jasa Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy, dapat diandalkan sebagai alat untuk menganalisa pelayanan jasa (Zeithaml,Valerie A.,et.at,1990). Dimensi tersebut cukup bermanfaat digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa dan memperbaiki Kepuasan Pengguna Jasa Informasi Wilayah Pertambangan. Hasil analisis penelitian mengindikasikan, bahwa indikator rasa aman,bebas risiko terhadap kualitas informasi dalam dimensi Assurance berperan dalam menunjang kepuasan, dengan skor kepuasan tertinggi. Sedangkan pada kelompok sampel bahan galian mineral dan batubara, terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang cukup signifikan, terutama sekali terhadap indikator sikap simpatik petugas, pelayanan pencetakan peta, ketanggapan petugas, kesiapan melayani, pemutakhiran data, knowledge petugas, perangkat sistem dan informasi serta kualitas informasi. Pada kelompok sampel tahapan kegiatan penambangan, terdapat perbedaan yang yang cukup signifikan terutama sekali terhadap indikator perangkat sistem informasi dan terhadap penerimaan personal yang mengindikasikan tahapan penyelidikan umum dan eksplorasi mempunyai tingkat kepuasan lebih baik, erat kaitannya dengan pencadangan wilayah. Pada kelompok sampel jenis ijin juga terdapat indikasi yang cukup ekstrim perbedaan tingkat kepuasannya seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis Uji Anova terhadap indikator pelayanan pencetakan peta, kesiapan melayani dan kualitas informasi. Secara keseluruhan dari dimensi pelayanan tersebut dimensi Assurance menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi dan dimensi Responsiveness menunjukkan tingkat kepuasan yang paling rendah. Hasil analisis faktor dengan teknik principal components analysis mengkonfirmasikan kembali faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi seperti kualitas sistem,kualitas informasi dan kualitas jasa (DeLone & Mc Lean;1993), yang implisit didalamnya kepuasan pengguna jasa informasi wilayah dimensi Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Terbentuknya 3 faktor baru hasil konfirmasi tersebut adalah: Faktor 1 yang terbentuk dinamakan Kualitas Sistem (dimensi Tangibility dan Assurance), berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung sistem GIS pada UPIWP. Faktor 2 yang terbentuk dinamakan Kualitas Informasi (dimensi Responsiveness, Empathy dan Assurance) lebih kearah kelengkapan layer-layer data spatial dan a spatial, kualitas informasi sangat mendukung tingkat kepuasan pengguna jasa yang menginginkan informasi yang cepat, realtime dan akurat. Faktor 3 yang terbentuk dinamakan Kualitas Jasa (dimensi Reliability dan Assurance) yang erat kaitannya dengan pelayanan yang mudah, mudah, cepat dan transparan yang mampu menarik minat untuk berinvestasi dalam industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia."

"Tujuan dari penelitian ini: , (1). Untuk mengungkapkan kebutuhan informasi peneliti bidang ilmu Sosial dan Kemanusiaan di Perpustakaan Nasional RI dalam melaksanakan penelitian. (2). Untuk mengungkapkan bagaimana perilaku pencarian informasi peneliti bidang ilmu sosial dan kemanusiaan di Perpustakaan Nasional RI ketika melakukan penelitian. (3). Untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dialami oleh peneliti bidang ilmu sosial dan kemanusiaan di Perpustakaan Nasional ketika melaksanakan pencarian informasi dalam melakukan penelitian.Jumlah responden dalam penelitian ini 18 orang peneliti dalam bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara yang dilaksanakan pada bulan April-Mei 2004. sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:1. Kebutuhan informasi peneliti bidang ilmu sosial dan kemanusiaan yang menjadi anggota Perpustakaan Nasional RI tahun 2002 sebagai berikut:a. Subjek informasi yang dibutuhkan sangat beragam yang meliputi masalah politik, konflik, penegakan hukum, pendidikan, industri, tata ruang perkotaan, kebudayaan, wanita, lansia, manajemen SDM dan kesenian. Beragamnya subjek yang dipilih menunjukan bahwa minat terhadap penelitian sangat tinggi.b. Sumber informasi yang dibutuhkan seperti : Majalah, jurnal, surat kabar, buku, naskah kuno, audio visual, arsip dan web site. Tidak hanya sumber dokumen tapi juga sumber non dokumen seperti : wawancara dengan informan penelitian, dosen dan ahli bidang ilmu tertentu.c. Tahun publikasi yang digunakan peneliti dalam menggarap penelitiannya terdiri dan terbitan lama yaitu abad 19 sampai dengan abad 20 dan juga publikasi terbitan baru yaitu tahun 1970an sampai tahun 2000an.d. Untuk lokasi perolehan informasi di Perpustakaan Nasional kebanyakan memanfaatkan koleksi buku langka, naskah kuno, surat kabar, majalah dan buku terbitan baru, disamping itu juga koleksi bentuk audio visual seperti mikrofilm dan foto. Sedangkan lokasi perolehan informasi di luar Perpustakaan Nasional RI yang banyak di kunjungi peneliti adalah Arsip Nasional, PDII-LIPI, Perpustakaan LP3ES, Perpustakaan CSLS, Perpustakaan Gedung Juang 45, Perpustakaan British Counsil, Perpustakaan Umum DKI Jakarta Sumantri Brojonegoro, dan perpustakaan kampus seperti UI, UNJ, UIN, IPB, ITB dan Unpad. Serta perpustakaan diluar negeri seperti Perpustakaan KITLV, Perpustakaan ISEASSingapura, Perpustakaan Leiden University, Perpustakaan Michigan University, Perpustakaan Cornell University, Perpustakaan National Library of Australia dan ARA Belanda.2. Perilaku pencarian informasiPada umumnya perilaku pencarian informasi peneliti bidang ilmu sosial dan kemanusiaan yang menjadi anggota Perpustakaan Nasional RI tahun 2002 mengikuti pola tahapan pencarian informasi seperti yang pernah diteliti oleh Ellis (1987) yaitu starting, chaining, browsing, differentiating monitoring dan extracting. Kemudian terlihat adanya kecenderungan peneliti untuk meninggalkan cara tradisional, namun pada umumnya peneliti masih menggunakan koleksi tercetak dari pada dalam bentuk elektronik seperti mengakses dari web site.3. Kendala dalam pencarian informasi ikut menentukan tingkat keberhasilan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Kendala yang dialami peneliti terdiri dan kendala individu yaitu dari dalam diri sendin, kendala dari antar individu yaitu dari orang lain ketika melakukan kontak dalam rangka pencarian informasi serta kendala lingkungan di antaranya segi sistem layanan, jam buka perpustakaan, sarana penelusuran, teknologi informasi, ruang baca, petugas koleksi, perawatan bahan pustaka, dan reproduksi, yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam meningkatkan layanan kepada pemakai perpustakaan.

---

The Needs and Information Seeking Behaviour of Social and Humanity Sciences Researcher at The National Library of IndonesiaThe objectives of this research are: (1) To reveal information need of social and humanity sciences researcher at National Library of Indonesia , (2) to reveal information-seeking behaviour of social and humanity sciences researcher at the National Library of Indonesia,...(3) .to--reveal intervene of the researcher in information-seeking.

The respondents of the research are 18 social and humanity sciences researchers. Data was collected using interview method that was carried out from April to May 2004. This research is descriptive qualitative in from.

From this research, it could be concluded that:

1. The need of -information of social and humanity researchers at National Library of Indonesia year 2002 are as follow:

a. The subjects needed vary, including politic, conflict, law enforcement, education, industry, city landscape, culture, women, old people, human resources management and art. It shows that the interest on research is high enough.

b. The sources of the information are magazines, journals, newspapers, books, manuscripts, audio visual, archives and websites. In addition, the are also non-document sources, such as interview with research informants, lectures and experts.

c. Year of publication used by the researcher comes from 19th to 20th century, in addition to those come from 1970s to 2000s.

d. The location acquirement of information at The National Library of Indonesia, generally collected from old books, manuscripts, newspapers, magazines, other new books, other collections of audio visual such as microfilms and photos. While location acquirement of information outside the National Library of Indonesia, the researcher search information from other sources such as National Archives of Indonesia, PDII-LIPI, LP3ES Library, CSIS Library, Gedung Juang 45 Library, British Council Library, DKE Jakarta Sumantri Brojonegoro Library, University libraries like UI, UNJ, UIN, IPB, ITB, and Unpad. And foreign libraries such as KITLV Library, ISEAS-Singapore Library, Leiden University Library, Michigan University Library, Cornell University Library, National Library of Australia and ARA Netherland Library.

2. Information-Seeking behaviour

Generally, information-seeking behaviour of social and humanity sciences researchers at National Library of Indonesia followed Information-Seeking behaviour stages proposed by Ellis (1987), namely starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring, and extracting. Furthermore, there is new trend to leave traditional ways. However, in general the researchers prefer printed collection to electronics one such as accessing web sites.

3. The intervene in Information-Seeking play important role in their success. These consisted of individual intervene, inter individual intervene resulting from other people in searching information, and environmental intervene such as service system, library open hour, exploring . means,. information technology, reading room, collection, librarians, conservation, and reproduction requiring serious attention in order to improve service to library users."

"Universitas Terbuka sebagai lembaga pendidikan jarak jauh di Indonesia, dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi kepada mahasiswa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan latar belakang yang berbeda. Kualitas pelayanan informasi di duga mempunyai kaitan yang erat dengan masalah Komunikasi dalam Organisasi. Ada beberapa unsur yang dapat kita pelajari dalam komunikasi organisasi, hal yang menarik untuk dihubungkan dengan kualitas pelayanan informasi adalah iklim komunikasi organisasi dan aliran informasi.Atas dasar pemikiran itu, dilakukan penelitian dengan judul hubungan antara Iklim Komunikasi Organisasi dan Aliran Informasi dengan Kualitas Pelayanan Informasi kepada mahasiswa di Universitas Terbuka. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, dengan pendekatan hipotesis-deduktif yaitu hipotesis yang diturunkan berasal dari teori yang ada. Penelitian ini dilakukan di UT Pusat, UPBJJ-UT Jakarta, UPBJJ-UT Bogor dan UPBJJ-UT Bandung, dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Iklim Komunikasi Organisasi dan Aliran Informasi yang kurang baik di Universitas Terbuka, maka dihasilkan Kualitas Pelayanan Informasi yang kurang memuaskan.

---

Universitas Terbuka as an institution that runs a distant learning system is required to improve the quality of the information services to the students who are scattered all over Indonesia and who have various backgrounds. It is assumed that there is a strong correlation between the quality of the information services and the issues of communication in an organization. There are several aspects that can be investigated from the relation of communication in an organization and the quality of the information services, such as the organization communication climate and the flow of the information.

The research was conducted based on this assumption and was done by using a quantitative methodology. The research was conducted at Universitas Terbuka main office, and Jakarta, Bogor and Bandung regional offices, with 100 respondents.

The result showed that bad in communication climate and insufficient information flow at Universitas Terbuka caused bad quality of information services."

"ABSTRAKSebagai organisasi pemerintah Ditjen. Pajak mempunyai misi dan fungsi tersendiri, dimana keduanya merupakan hal yang strategis. Ditjen. Pajak mempunyai tugas untuk mengadminsitrasikan penerimaan negara dan untuk itu diperlukan kehandalan aparat Ditjen. Pajak beserta pendukung surnber daya lainnya, seperti dukungan Teknologi Informasi (TI) sebagai alat operasional sehari-hari. Dukungan TI yang sudah dipunyai oleh Ditjen. Pajak pada saat ini sudah tergolong cukup mutakhir.Meskipun sudah didukung oleh TI yang cukup mutakhir, Ditjen Pajak masih bekerja secara semi manual, sehingga karena dirasakan kurang efisien, maka perlu dibentuk unit tax information center (TIC) sebagai salah satu altematif untuk memecahkan persoalan itu. Dengan adanya TIC, diharapkan terjadi optimalisasi didalam penggunaan TI.Dengan memakai metode Information Economics, maka keberadaan TIC akan dicoba untuk dikaji kelayakan pembentukannya. Dengan metode itu pula, penulis mencoba untuk mengkuantifikasi manfaat yang sulit terukur (intangible benefit) jika penerapan TIC jadi dilaksanakan di lingkungan Ditjen. Pajak.

---

ABSTRACT

As a government institution, Directorate General of Tax has a special mission and vision which both are considered as a strategic issue. The Directorate General of Tax's duties are to administrate and monitor all of the country revenue. Therefore the Directorate's entire officers have to posses skills and knowledge in line with other resources such as Information Technology (IT). The IT resources can be used as a daily means to back up those duties and so far they are sophisticated enough.

Although those means are sophisticated, The Directorate still works in semi manual operation. Inefficiency occurred with that kind of operation and to cope it, the Directorate tries to use a special unit which is called tax information center (TIC). The idea to build this unit is to reduce the inefficiency and optimize the use of IT.

Using Information Economics methodology, introduced by Marilyn Parker et. al., it can quantify the intangible benefits of TIC as well as analyzing the feasibility of TIC establishment especially in non-profit organization."

"Teknologi informasi diharapkan berperan besar dalam pembangunan demokrasi bangsa disebabkan karena biaya implementasi yang murah, penyajian informasi yang cepat, jangkauan yang luas serta bebas sensor yang memungkinkan informasi yang diterima bersifat transparan. Lahirnya Instruksi Presiden No. 312003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pemerintahan Secara Elektronik (E-Government) menunjukkan dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa ini, pemerintah selalu mendominasi, menemukan apa yang menjadi "kebutuhan dan bagaimana seharusnya publik"dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Lahirnya kebijakan tersebut itulah yang menjadi fokus penelitian ini.Landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekonomipolitik media untuk melihat hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi sumber days, termasuk sumber daya komunikasi. Untuk lebih melihat ke dalam mengenai latar belakang hsitoris lahirnya kebijakan, akses publik terhadap kebijakan dan pertarungan yang terjadi digunakan teori konstruksi realitas sosial.Pada tataran metodologis, secara ontologis, penelitian ini melihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dibentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya dan ekonomi-politik. Secara epistimologis, dalam penelitian ini, peneliti melalui proses yang interaktif menggali malma-makna realitas yang tersembunyi. Sedang secara aksiologis, penelitian ini melihat nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian talc terpisahkan dari penelitian. Terakhir, asumsi metodologis, penelitian bersifat partisipatif dengan mengutamakan analisa komprehensif, kontekstual dan analisa multi-level yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial.Data dalam penelitian ini mencakup berbagai data primer dan sekunder dalam berbagai tingkatan informasi: analisa dokumen, wawancara mendalam dan unstructure observation. Data yang didapat baik berupa dokumen, hasil wawancara maupun observasi tidak terstruktur diinterpretasikan dalam perspektif Critical Political-Economy (Ekonomi-Politik Kritis) dengan varian konstruktivisme.Dari hasil penelitian, konstruksi realitas sosial kebijakan pengembangan layanan pemerintahan secara elektronik (e-government) yang dikaitkan dengan akses informasi publik, terlihat bahwa kebijakan tersebut tidak lahir begitu saja. Demokratisasi dan tekanan global, reformasi dan perubahan paradigma pemerintahan serta keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan rencana strategisnya merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut.Dalam proses internalisasi-eksternalisasi-obyektivasi mengkonstruksi realitas kebijakan pengembangan e-government ini, lahirnya kebijakan juga merupakan sebuah pertarungan berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan, ideologi dan agenda politik masing-masing. Berdasar penelitian relasi kekuasaan antara kebijakan dengan negara, publik dan market (pasar), meski rejim authoritarian corporatism tumbang, terlihat bahwa state masih mendominasi karena kekuatan politik dan ekonorni yang berlebih Kalaupun terjadi pengurangan state regulation, hal itu ekspansi market regulation yang intervensinya diawali oleh negara.Akhimya, dari berbagai temuan yang diperoleh, peneliti merekomendasikan bagaimana penelitian berikut seharusnya dilakukan serta, pada tataran implementasi, perlunya perhatian terhadap perubahan tindakan pelaku penyelenggara negara dan sumberdaya pendukung dalam pengembangan layanan e-government. Dan tak ketinggalan, perlunya memberikan penyadaran dan pemberdayaan pada publik agar publik mengetahui hak-haknya atas informasi."