Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tren kejadian konflik yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2018, terutama di perdesaan. Konflik dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur di desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari konflik pada tingkat desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa, yaitu sekolah, puskesmas, dan jalan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Potensi Desa (Podes) tahun 2014 dan 2018. Analisis data menggunakan metode Difference-in-Difference, Propensity Score Matching – Difference-in-Difference, dan First Difference Regression. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik tidak signifikan berdampak pada pembangunan infrastruktur sekolah, namun terdapat hubungan positif yang signifikan, dimana terjadinya konflik di desa cenderung meningkatkan jumlah sekolah sebesar 0,06 unit. Hasil analisis ketiga metode konsisten menunjukkan bahwa konflik tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur puskesmas. Selain itu, ketiga metode penelitian juga menunjukkan hasil yang konsisten untuk dampak konflik terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Konflik pada tingkat desa secara signifikan berdampak menurunkan kecenderungan jalan desa berupa aspal/beton sampai sebesar 18 persen.

---

The trend of conflict incidents in Indonesia has increased from 2011 to 2018, especially in rural areas. Conflict can have an impact on infrastructure development in the village. This study aims to examine the impact of conflict at the village level on infrastructure development in the village, namely schools, health centers, and roads. The data used in this study are Potensi Desa (Podes) data in 2014 and 2018. Data analysis uses the Difference-in-Difference, Propensity Score Matching – Difference-in-Difference, and First Difference Regression methods. The results of the analysis show that the conflict does not have a significant impact on the development of school infrastructure, but there is a significant positive relationship, where the occurrence of conflict in the village tends to increase the number of schools by 0.06 units. The results of the analysis of the three methods consistently show that the conflict does not have a significant impact on the infrastructure development of puskesmas. In addition, the three research methods also show consistent results for the impact of conflict on road infrastructure development. Conflicts at the village level significantly reduced the tendency of village roads in the form of asphalt/concrete to 18 percent."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara berkembang memaksimalkan perkembangan pada sektor infrastruktur. Infrastruktur seakan menjadi suatu daya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Program pembangunan infrastruktur yang dipercaya dapat mendorong lajunya perkembangan suatu negara secara cepat adalah ketersediaanya infrastruktur di sektor energi. Implikasi adanya program paket kebijakan pemerintah dengan adanya proses percepatan pembangunan infrastruktur adalah munculnya pengusaha baru yang membutuhkan dana besar untuk kegiatan usahanya. Salah satu energi yang dibutuhkan adalah ketersediaanya penyediaan energi untuk pembangkit tenaga listrik uap yaitu batu bara. Perusahaan batu bara tersebut memperoleh dana berupa fasilitas pembiayaan proyek dari perbankan dengan skema sindikasi untuk memulai dan menjalankan bisnisnya. Dalam pemerian kredit tersebut kreditur membutuhkan jaminan. Salah satu jaminan tersebut yaitu jaminan fidusia atas piutang perjanjian jual beli batu bara. Tesis ini membahas mengenai objek fidusia berbentuk piutang. Kreditur sebagai penerima fidusia memerlukan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi, maka kreditur dapat mengeksekusi objek dengan sempurna dan tidak menimbulkan masalah kepada pihak ketiga di kemudian hari. Penelitian ini adalah metoda kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normative. Hasil penetilitian ini adalah untuk memberikan gambaran aspek pembebanan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas piutang, maka dibuat akta jaminan fidusia dan akta pengalihan bersyarat antara debitur dan kreditur dan proses penyerahan objek fidusia untuk dieksekusi sebagai penyelesaian kredit bermasalah.

---

ABSTRACTIndonesia as a developing country maximizes the development of the infrastructure sector, the infrastructure seems to be a power that can affect significant economic growth, the infrastructure development program that is believed to push the speed of a country 39 s rapid development is the availability of infrastructure in the energy sector. The implication of government policy package program with the acceleration process of infrastructure development is the emergence of new entrepreneurs who need big fund for their business activities. One of the energy needed is the availability of energy supply for steam power plant that is coal. The coal company obtained funds in the form of a project financing facility from a bank with a syndicated scheme to start and run its business. In the granted project financing the lender needs security. One of these security is fiduciary security over receivable of coal sale and purchase agreement. This thesis discusses the fiduciary objects in the form of accounts receivable. The creditor as a fiduciary grantee requires legal certainty in the event of default, then the creditor can execute the object perfectly and not cause any problems to third parties in the future. This research is literature method which is juridical normative research. The result of this study is to provide an overview of the aspects of charging and execution of fiduciary security execution of receivables, fiduciary and conditional transfer of deeds between the debtor and the creditor and the transfer of fiduciary objects to be executed as the settlement of non performing loans. "

"Tulisan ini mengidentifikasi kendala Indanesia dalam mengatasi masalahpembangunan infrastruktur dan menunjukkan munculnya kepedulian baru dari komunitas internasional terhadap pembangunan intostuktur diIndonesia seperti diperlihatkan oleh forum G-20. KepeduLian G-20 berasaldari keyakinan bahwa hambatan utama terhadap pertumbuhan ekonomi global adalah kurangnnya pembangunan infrastruktur di beberapa neqaraanqqotanya. Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan forum G-20 untuk mengatasi masalah pembangunan infraruktunya. Penelitien inimenarik dua kesimpulan. Pertama, kapasitas neqara yeng rendah dalammobilisasi pendepatan dan hambatan non-ekonomi menjadi hambatan utama baqi Indonesia untuk mengatdsi masalah pembangunaninfrastruktur. Kedua, hanya Cina, Rusia, Korea Selatan dan Jepanqdapat diharapkan membantu Indonesia."

"Dalam era globalisasi saat ini, kebutuhan akan terpenuhinya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk mengejar kompetisi dan keunggulan antar negara. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Indonesia antara lain telah menyusun sejumlah proyek strategis nasional yang diharapkan dapat melibatkan sejumlah aktor sebagai pemangku kepentingan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan di bidang pembangunan perekonomian dan informasi strategis, gagasan intelijen hukum (legal intelligence) perlu diterapkan. Premis dasarnya adalah seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas perekonomian adalah tunduk ketentuan hukum termasuk peraturan perundang-undangan. Pihak yang menyusun, memahami dan menetapkan hukum ialah pihak yang memiliki posisi yang unggul dan menentukan dalam kompetisi maupun kooperasi. Atas dasar inilah, tesis ini mengkaji perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam proyek strategis Mata Air Umbulan di provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisa efektifitas perjanjian kerjasama dalam skema KPBU dan melihat peran sistem intelijen hukum dalam proyek strategis nasional seperti pada Proyek SPAM Umbulan ini. Hasil penelitian menunjukkan dengan skema KPBU telah menunjukkan terlaksananya kerjasama pengelolaan air minum dari perencanaan proyek sebelumnya, namun masih ada sejumlah celah hukum pada perjanjian kerjasama dimaksud yang berpotensi menimbulkan resiko dan kerawanan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan perlu adanya penguatan sistem legal intelligence dalam perumusan aturan hukum terkait ikatan perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur, utamanya proyek-proyek strategis nasional. Dengan demikian pembangunan infrastruktur SPAM Umbulan ini menjadi salah satu proyek infrastruktur penting guna meningkatkan kegiatan perekonomian dalam rangka ketangguhan ketahanan nasional

---

In these era of globalization, infrastructure development has become a priority to pursue competition and excellence between countries. To make it happen, the government has compiled a number of national strategic projects involving a number of actors as the stakeholders. To anticipate vulnerabilities in the field of economy development and strategic information, the idea of legal intelligence needed to be implemented. The basic premise is that all human activities, incuding in economic field must be subject to Law including regulations. Those who formulate, understand and determine the rules are those who have a superior and decisive position in competition and cooperation. On this basis, this thesis examines the cooperation agreement between the government and the private sector in the Umbulan Spring strategic project in East Java province. The research objective is to analyze the effectiveness of cooperation agreements in the KPBU (public-private partnership) scheme and see the role of the legal intelligence system in national strategic projects such as the Umbulan SPAM Project. The results show that the KPBU (public-private partnership) has shown improvements in drinking water management cooperation from the previous project, but there are still a number of legal loopholes in the cooperation agreement that have the potential to cause risks and vulnerabilities in the future. This shows the need to strengthen the legal intelligence system in the formulation of legal rules related to infrastructure development cooperation agreements, especially national strategic projects. Therefore, the development of infrastructure of SPAM Umbulan is an important infrastructure project for increasing economic activities in strengtening the National Resilience."

"Tesis ini berusaha mempelajari pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan di Sumatera dengan menggunakan pendekatan kuantitatif regresi data panel yang mencakup series data dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 pada sepuluh propinsi di Sumatera. Hasil esimasi koefisien regresi dengan model efek random menunjukkan, bahwa infrastruktur jalan, listrik dan air bersih berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pengurangan kemiskinan di Sumatera yang terlihat dari ketiga tanda koefisiien infrastruktur tersebut yang memiliki tanda negatif, namun demikian tingkat signifikansinya berbeda. Oleh karena itu, kebijakan utama yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana masing - masing pemerintah provinsi di Sumatera meningkatkan ketersediaan termasuk akses terhadap infrastruktur tersebut terutama bagi masyarakat miskin.

---

The aim of this thesis attempts to study the effect of infrastructure on poverty in Sumatera using a quantitative approach of regression panel data which consist of series data over the period 2006 ? 2012 in 10 Sumatera provinces. The regression coefficient estimate results using the random effect model reveal that road, electricity and water infrastructure have statistically significant influence on poverty alleviation in Sumatera, as It can be seen that all the coefficients have a negative sign, however, the significant level are vary among the three of them. Hence, the main policy concern is how local government to improve access to such infrastructures especially for the poor."

"Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. JTTS terdiri dari 24 ruas dengan panjang 2.704 km yang menghubungkan titik paling utara Pulau Sumatra yang ada di Banda Aceh dengan titik paling selatan di Bakauheni, Provinsi Lampung. Kehadiran JTTS diharapkan menimbulkan dampak fiskal bagi pemerintahan berupa kenaikan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pembangunan JTTS terhadap penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota/Kabupaten dan pajak pusat pda Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pulau Sumatra dalam kurun waktu 2014 - 2020. Penelitian ini menggunakan metode Difference in Difference with multi time periods. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan JTTS dengan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

---

.The Trans Sumatra Toll Road (JTTS) is one of the national strategic infrastructure projects that aims to increase regional development on Sumatra which is expected to support national economic growth. The JTTS consists of 24 segments with a length of 2,704 km that connects the northernmost point of Sumatra in Banda Aceh and the southernmost point in Bakauheni, Lampung Province. The presence of JTTS is expected to be a fiscal impact for the government in the form of tax revenue. This study aims to analyze the relationship of JTTS to central and local tax revenues. This study uses data on local tax revenues from the City/Regency Government and the central tax office of the Tax Service Office (KPP) on Sumatra in the period 2014 to 2020. This study uses the Difference in Difference method with multi time periods. The results showed that there was a positive relationship between JTTS and central and local tax revenues."