Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasyarakat nelayan merupakan salahsatu kelompok masyarakat yang paling rentan akan kemiskinan. Beragam program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah pada kelompok masyarakat ini ternyata masih banyak menemui kegagalan. Literatur dan penelitian sebelumnya melihat kegagalan ini karena adanya kesalahan eksternal yang menghambat mobilitas eksternal sebagai salahsatu faktor penghambat pembangunan, serta adanya faktor lain yang kini harus mulai diperhitungkan dalam melihat kesejahteraan masyarakat nelayan. Perspektif itu adalah modal sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik modal sosial nelayan memang terbilang tinggi, namun tingkat kesejahteraannya masih rendah. Ini membuat hubungan antara modal sosial dan kesejahteraan ternyata masih sangat rendah.

---

ABSTRACTFishermen community has become one of the most vulnerable communities towards poverty. Various policies and programs have been implemented, yet none seem to have work. Previous literature and research shows that this might have something to do with the external factors that stunted the community rsquo s vertical mobility, and some also shows that the absence of social capital as a key factor in the planning process of the policies, played quite a significant part. The result of this research, however, shows that fishermen communities indeed have a high level of social capital, yet their welfare level is low. Thus the correlation between the two is not significant, and in some cases, almost non existent."

"Perwujudan tata kelola global tidak selalu berupa institusi supranasional, melainkan dapat berupa transmisi gagasan global di tataran domestik. Gagasan tersebut seringkali dianggap banal tanpa mempertanyakan kepentingan di baliknya. Skripsi ini berusaha menelusuri gagasan public private partnership yang marak dipromosikan sebagai skema pendanaan infrastruktur di Indonesia, terutama periode 2005-2015. Fenomena ini diteliti menggunakan perspektif kritis neogramscian dalam memahami tata kelola global di tingkat domestik dengan fokus aktor utama World Bank. Skripsi ini menemukan bahwa terdapat hegemoni kebijakan neoliberalisme Post-Washington Consensus World Bank dalam manajemen sektor public goods di Indonesia.

---

The concept of global governance is not exclusively embodied as supranational institution global ideas might be transferred to domestic level instead. Yet, it has been neglected and taken for granted despite underlying interest. This thesis scrutinize the infamous public private partnership as Indonesia infrastructure financing scheme in particular period 2005-2015. Applying neogramscian critical perspective of global governance, this thesis aims to apprehend global governance within domestic institutions in particular World Bank as the main actor. This thesis suggest that there is a hegemon of World Banks Post Washington Consensus neoliberalism prescribed policy in Indonesias public goods management sector."

"ABSTRAKSukuk adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Tetapi sejak 2013 sampai 2018, penerbitan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur masih rendah dibanding nilai underlying asset yang tersedia yakni nilai investasi infrastruktur yang dibutuhkan dan aset BMN yang dimiliki negara. Melihat hal itu, maka dibutuhkan evaluasi guna mengoptimalkan implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia dan mengusulkan solusi serta strateginya dengan metode Analityc Network Process. Hasilnya menunjukan bahwa prioritas masalah aspek obligor adalah risiko, prioritas masalah aspek inisiator adalah proyek, prioritas masalah aspek investor adalah pengetahuan produk. Prioritas solusi aspek obligor adalah risiko, prioritas solusi aspek inisiator adalah proyek, prioritas solusi aspek investor adalah pengetahuan produk. Setiap kriteria masalah dan solusi memiliki sub kriteria rinci untuk dipertimbangkan. Prioritas strategi yang ditawarkan 1. Sinergi 2. Inovasi dan 3. optimalisasi penggunaan TI.

---

ABSTRACTSukuk is one of the sharia financial instruments used to finance infrastructure in Indonesia. But from 2013 to 2018, the issuance of sukuk for infrastructure financing was still low compared to the value of available underlying assets, the value of infrastructure investment needed and BMN assets owned by the state. Seeing this, an evaluation is needed to optimize the implementation of state sukuk for infrastructure financing. This study aims to look at the problem of implementing state sukuk for infrastructure financing in Indonesia and propose solutions and strategies using the Analytical Network Process method. The results show that the priority problem of the obligor aspect is risk, the priority problem of the initiator aspect is the project, the priority problem of the investor aspect is product knowledge. The priority solution of the obligor aspect is risk, the priority solution of the initiator aspect is the project, the priority solution of the investor aspect is the product knowledge. Each problem criterion and solution has a detailed sub criteria to consider. Strategy priorities offered 1. Synergy 2. Innovation and 3. optimizing the use of IT."

"Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang efisien dan cepat di era digital, Bank Indonesia mengembangkan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST). BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat dengan menggunakan berbagai kanal dan instrumen pembayaran. BI-FAST menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat. Namun, sebagai infrastruktur baru, tentunya BI-FAST tidak lepas dari suatu risiko yang dapat timbul dalam penyelenggaraannya. Maka, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana risiko yang dapat timbul dalam penyelenggaraan BI-FAST dan upaya pengendaliannya, serta bagaimana Bank Indonesia memberikan perlindungan bagi nasabah sebagai pengguna BI-FAST. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: 1) Risiko yang berpotensi timbul meliputi risiko operasional berupa gangguan sistem BI-FAST di sisi Bank Indonesia maupun peserta, risiko terjadinya fraud, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BI-FAST, dan risiko peserta tidak dapat memproses transaksi nasabah. Bagi Bank Indonesia, terdapat risiko reputasi dan risiko hukum. Terhadap setiap risiko tersebut, telah dilakukan upaya pengendalian yang memadai; 2) Bank Indonesia memberikan perlindungan kepada nasabah melalui perannya sebagai regulator dan pengawas. Sebagai regulator, Bank Indonesia menerbitkan PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, PBI Sistem Pembayaran, PBI Penyelenggara Infrastruktur, dan PADG BI-FAST yang mengikat penyelenggaraan BI-FAST. Bank Indonesia juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan tersebut. Sebagai pengawas, Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko dan berbasis market conduct terhadap peserta, serta pemantauan kepatuhan peserta terhadap ketentuan PADG BI-FAST secara offsite dan onsite. Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan pemantauan terhadap infrastruktur BI-FAST itu sendiri.

---

To answer the public's need for an efficient and fast fund transfer services in the digital era, Bank Indonesia developed Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST). BI-FAST is a payment system infrastructure that can facilitate real-time, safe, efficient, and continuously available retail payments using various payment channels and instruments. BI-FAST offers various benefits to society. However, as a new infrastructure, of course, BI-FAST certainly cannot be separated from risks that may arise in its implementation. Thus, the main issues discussed in this study are how are the risks that may arise in the implementation of BI-FAST and the control measures which are taken, as well as how Bank Indonesia provides protection for customers as BI-FAST users. The research method in this thesis is normative juridical with a descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature studies and interviews. The results of this study conclude that: 1) Risks that may arise include operational risks in the form of disruptions to the BI-FAST system on the side of Bank Indonesia and participants, fraud risks, risk of money laundering and terrorism financing through BI-FAST, and risk of participants not being able to process customer transactions. As for Bank Indonesia, there are reputational risks and legal risks. For each of these risks, adequate control measures have been taken; 2) Bank Indonesia provides protection to customers through it’s role as a regulator and supervisor. As a regulator, Bank Indonesia issues Bank Indonesia Regulation on Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation on Payment System, Bank Indonesia Regulation on Payment System Infrastructure Operator, and Board of Governors Regulation on BI-FAST which are the basis for BI-FAST operation. Bank Indonesia also imposed administrative sanctions for violations towards those regulations. As a supervisor, Bank Indonesia carries out risk-based and market conduct-based supervision towards participants, as well as monitoring the compliance of participants through offsite and onsite supervision. In addition, Bank Indonesia also monitors the BI-FAST infrastructure itself."

"PT Hotel Indonesia Natour sebagai BUMN yang mengelola hotel Indonesia bekerjasama dengan PT Cipta Karya Bumi Indah melalui skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS). PT Cipta Karya Bumi Indah sebagai mitra strategis menerima hak BOT dari PT Hotel Indonesia Natour. Penerima hak BOT tersebut membangun, mengelola, dan mengoperasikan tanah dan bangunan dari PT HIN. Berdasarkan kontrak melalui skema BOT, PT CKBI merenovasi dan membangun hotel Indonesia, Mall Grand Indonesia dan gedung parkir. Namun, pada pelaksanaannya terdapat penambahan dua bangunan yaitu menara BCA dan apartemen Kempinski. Selama jangka waktu BOT atau konsesi, PT CKBI berhak untuk mengambil manfaat ekonomi atas bangunan yang telah dibangun. Kontrak BOT antara PT CKBI dengan PT HIN ditandatangani pada tahun 2004 memuat hak penerima BOT untuk melakukan perpanjangan jangka waktu kontrak atau konsesi BOT. Sehingga, waktu pengoperasian untuk memperoleh manfaat ekonomi dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang untuk mengembalikan biaya investasi selain dari keuntungan ekonomi untuk korporasi. Namun, terdapat permasalahan ketika waktu pelaksanaan dari perpanjangan jangka waktu kontrak dilakukan pada tahun ke enam kontrak atau tahun 2010. Perpanjangan yang dinilai dini mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi PT HIN. Sebab, terdapat kompensasi atas perpanjangan tersebut dimana perhitungan nilai kompensasi tersebut menggunakan dua cara (dipilih mana yang paling besar). Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu menganalisis hukum secara normatif, berfokus pada peraturan, prinsip, dan doktrin hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan sebelum tahun 2004, literatur hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kontrak, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, laporan sumber referensi lainnya dan sumber data tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Analisis data penelitian ini dihubungkan dengan permasalahan yang kemudian diteliti dan diuraikan dalam bentuk narasi. Hasil dari penelitian ini bahwa perpanjangan jangka waktu kontrak atau masa konsesi telah diatur dalam kontrak BOT antara PT HIN dengan PT CKBI. Pada kontrak tersebut tidak diatur waktu pelaksanaan nya, sehingga dapat dilakukan sewaktu-waktu atau kapan saja. Namun, kontrak dengan PT HIN sebagai BUMN terdapat pembatasan atas kontrak yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut. Pembatasan tersebut berupa Surat Menteri BUMN No. 5-136/MBU/2004 sebagai persetujuan dari kontrak tersebut. Pada surat tersebut, ditentukan kapan dilakukan perpanjangan yaitu pada tahun terakhir dari kontrak BOT tersebut.Sehingga, atas perpanjangan yang tidak dilakukan sesuai surat tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT HIN sebagai penerima BOT.

---

PT Hotel Indonesia Natour as a BUMN that manages Indonesian hotels collaborates with PT Cipta Karya Bumi Indah through the Build Operate Transfer (BOT) or Build to Handover (BGS) scheme. PT Cipta Karya Bumi Indah as a strategic partner received BOT rights from PT Hotel Indonesia Natour. The recipient of the BOT rights builds, manages and operates land and buildings from PT HIN. Based on the contract through the BOT scheme, PT CKBI renovated and built the Indonesian hotel, Grand Indonesia Mall and parking building. However, in its implementation there were the addition of two buildings, namely the BCA tower and the Kempinski apartment. During the BOT or concession period, PT CKBI has the right to take economic benefits from the buildings that have been constructed. The BOT contract between PT CKBI and PT HIN signed in 2004 contains the right of the BOT recipient to extend the term of the contract or BOT concession. Thus, the operating time to obtain economic benefits can be carried out over a long period of time to recover investment costs in addition to economic benefits for the corporation. However, there was a problem when the implementation time for the extension of the contract period was carried out in the sixth year of the contract or 2010. The extension which was considered early resulted in economic losses for PT HIN. Because, there is compensation for the extension where the compensation value is calculated using two methods (whichever is the largest). This research uses a doctrinal research method, namely analyzing law normatively, focusing on legal regulations, principles and doctrines originating from legislation before 2004, legal literature. The legal materials used in this research are primary legal materials, namely regulations, jurisprudence and contracts, secondary legal materials, namely books, scientific journals, reports from other reference sources and tertiary data sources, namely legal dictionaries, encyclopedias and indexes. The data collection technique in this research is library research. This research data analysis is connected to problems which are then researched and explained in narrative form. The results of this research are that the extension of the contract term or concession period has been regulated in the BOT contract between PT HIN and PT CKBI. The contract does not regulate the implementation time, so it can be carried out at any time or at any time. However, the contract with PT HIN as a BUMN provides for a contract based on freedom of contract. These restrictions are in the form of a Letter from the Minister of BUMN No. 5-136/MBU/2004 as approval of the contract. In the letter, it is determined when the extension will be carried out, namely in the last year of the BOT contract. Thus, an extension that was not carried out according to the letter resulted in losses for PT HIN as the recipient of the BOT."

"ABSTRAKSelama 2003 hingga 2017 terjadi peningkatan jumlah ruas jalan tol yang diusahakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU . Kerjasama ini dimungkinkan melalui empat skema investasi yang dibagi berdasarkan partisipasi badan usaha dalam proses konstruksi maupun pengoperasian jalan. Menggunakan pendekatan model matematika dan empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyeksi lalu lintas dan produk domestik regional bruto PDRB berpotensi menaikkan peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan tol. Sementara itu, faktor biaya investasi termasuk biaya konstruksi dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap peluang partisipasi. Adapun faktor tarif awal memiliki pengaruh non-liner terhadap peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan.

---

ABSTRACTBetween 2003 to 2017, there has been an increase in the number of toll roads being built by means of partnership between public and private sector PPP public private partnership . These partnerships are made possible by the four investment schemes that divide the responsibility on land acquirement and construction costs between partners. Findings from this study suggest that traffic projection and regional GDP have positive effects on the probability of private participation in toll road projects. On the other hand, investment costs including construction costs and population density have negative effects on the private participation. Meanwhile, the initial toll tariff seems to have non linear relationship with the probability of private participation in the road construction."