Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transaksi pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta bersumber dari pinjaman luar negeri Jepang melalui Japanese International Cooperation Agency (JICA). Skema transaksi pembiayaan menimbulkan pengaturan hukum perjanjian antara PT MRT Jakarta dengan penyedia barang/jasa menggunakan FIDIC Yellow Book 1999 dan FIDIC Silver Book 1999 serta JICA’s Procurement Guidelines dengan kontrak lump sum. Di saat yang sama terdapat ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur kontrak lump sum. Pada pelaksanaan konstruksi, terjadi perubahan peraturan/desain dan klaim kontraktor yang mengakibatkan dilakukannya pekerjaan tambah/kurang (variation order). Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) nilai maksimum perubahan adalah 10% dari harga awal kontrak. Apabila nilai perubahan tidak dapat melebihi 10% maka proyek konstruksi akan terhambat akibat kekurangan pembiayaan. Permasalahan yang akan dianalisis adalah bagaimana pengaturan hukum transaksi pembiayaan infrastruktur dan mitigasi/pengaturan hukum pekerjaan tambah/kurang (variation order). Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan atau sumber pustaka dan wawancara. Hasil temuan dari penelitian adalah ketentuan pengadaan barang/jasa dan standar kondisi kontrak FIDIC Yellow Book dan FIDIC Silver Book tidak bertentangan dengan peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah karena berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Perpes No. 54 Tahun 2010 dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 10 Tahun 2011 dimungkinkan untuk menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa. Terkait aspek hukum pekerjaan tambah/kurang, berdasarkan memorandum antara LKPP dan JICA disimpulkan ketentuan pengaturan pengadaan barang/jasa yang bersifat International Competitive Bidding (ICB) menggunakan ketentuan pengadaan barang/jasa dari JICA, sedangkan bagi pengadaan barang/jasa bersifat Local Competitive Bidding (LCB) mengacu pada Perpes No. 54 Tahun 2010.......MRT Jakarta financed by JICA Japanese ODA loans. The financing scheme has legal implications since PT MRT Jakarta and contactors use lump sum contract based on the FIDIC standard and JICA’s Procurement Guidelines. Meanwhile Presidential Decree No. 54 of 2010 (Perpes) governing lump sum contracts. During construction, changes in regulations and contractor claims resulted in variations orders. Based on Article 87 paragraph (1) and paragraph (2) Perpes), the maximum change is 10% of the contract initial price. If it can not exceed 10%, the construction project will be hampered. The problem to be analyzed is how legal regulation of infrastructure financing transactions and the mitigation of variation order. The research method is normative juridical by means of analyzing sources of literature and interviews. The findings of the study are the provisions of the procurement of goods/services and the FIDIC Yellow Book and the FIDIC Silver Book are not in conflict with the Government's procurement of goods/services due to based on Article 2 paragraph (4) of Regulation No. 54 of 2010 and Article 75 paragraph (1) and paragraph (2) PP No. 10 of 2011 it is possible to agree on provisions for the procurement of goods/services. Related to the legal aspects of variation order, based on a memorandum between LKPP and JICA, it is concluded that the provisions on procurement of goods/services for International Competitive Bidding (ICB) shall use the provisions of procurement of goods/services from JICA, while for Local Competitive Bidding (LCB) shall use Perpes No. 54 of 2010."

"Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki rencana besar untuk mewujudkan Satu Data Kesehatan Nasional di Indonesia. Agar bisa mewujudkan hal tersebut, diperlukan sebuah penelitian untuk menentukan arsitektur infrastruktur Satu Data Kesehatan Nasional agar bisa menyimpan dan mengelola data rekam medis seluruh masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka terkait rencana implementasi Satu Data Kesehatan Nasional dari berbagai regulasi dan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian kualitatif juga dilakukan dengan wawancara dan focus group discussion (FGD) untuk menemukan berbagai tantangan dalam rencana implementasi Satu Data Kesehatan Nasional. Hasil dari penelitian ini adalah arsitektur infrastruktur Satu Data Kesehatan Nasional idealnya terdesentralisasi di fasilitas kesehatan, dimana data rekam medis elektronik disimpan dan dikelola oleh fasilitas kesehatan dan diintegrasikan dengan platform Indonesia Health Service (IHS). Namun karena masih banyak fasilitas kesehatan di Indonesia yang belum mampu mengelola dan menyimpan data rekam medis elektroniknya sendiri, maka muncul beberapa alternatif skenario arsitektur yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat untuk mengelola dan menyimpan rekam medis elektronik.......The Ministry of Health of the Republic of Indonesia has big plans to realize One National Health Data in Indonesia. In order to achieve this, a study is needed to determine the infrastructure architecture of One National Health Data so that it can store and manage medical record data for all Indonesian people. This research was conducted by conducting a literature study related to the implementation plan of One National Health Data from various regulations and previous research. In addition, qualitative research was also conducted through interviews and focus group discussions (FGD) on finding various challenges in the plan to implement the One National Health Data. The result of this research is that the infrastructure architecture of One National Health Data is ideally decentralized in health facilities, where electronic medical record data is stored and managed by health facilities and integrated with the platform Indonesia Health Service (IHS). However, because there are still many health facilities in Indonesia that have not been able to manage and store their own electronic medical record data, several alternative architectural scenarios have emerged that involve district/city governments, provincial governments to the central government to manage and store electronic medical records."

"Indonesia sangat berpotensi untuk memimpin pasar ASEAN. Namun hal tersebut terhambat oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai terutama pada sektor transportasi. Untuk mengatasi kendala infrastruktur tersebut, CSID bekerja sama dengan Saatnyadidengar.org, melakukan survey online yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Survey tersebut berisi pendapat masyarakat mengenai sektor infrastruktur mana yang menjadi prioritas pembangunan, serta permasalahan dan usulan solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan infrastruktur transportasi dan solusinya berdasarkan hasil survey online tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten terhadap jawaban masyarakat. Hasilnya, kemacetan masih menjadi permasalahan utama, disusul dengan kurangnya tingkat keamanan transportasi, dan kurangnya akses penghubung antar daerah.......Indonesia has a huge potential to lead ASEAN market. But it is constrained by inadequate infrastructure condition, especially in transport sector. To overcome the infrastructure constraints, CSID cooperate with Saatnyadidengar.org, conduct an online survey that was distributed to all region of Indonesia. The survey shows public opinion about the infrastructure development priorities, as well as the problems and the proposed solutions. This research aims to identify the problems of transport infrastructure and solutions based on the results of the online survey. This study uses content analysis method to determine the problems of transport infrastructure and solutions. The result is traffic congestion remains a major issue, followed by the lack of transport safety level, and lack of access to the inter-regional."

"ABSTRAKDari setiap proyek konstruksi yang ada seperti gedung, jalan, bendungan, saluran irigasi, jembatan, dan terowongan, Bendungan merupakan salah satu proyek yang memiliki probabilitas kecelakaan kerja tertinggi di dunia. Dengan menyusun rencana keselamatan kerja berbasis WBS yang telah distandarisasi sebagai objek dalam penelitian ini untuk menganalisis risiko yang berhubungan dengan kecelakaan kerja, diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana keselamatan kerja untuk mengurangi angka kecelakaan kerja sebagai salah satu indikator kinerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahaya konstruksi yang substansial pada jalan akses, jembatan, terowongan dan juga saluran pengalihan. Selain itu, studi ini juga akan menyusun pedoman rencana keselamatan yang dikembangkan berdasarkan format standar Permen PU No. 05 / PRT / M / 2014. Pedoman keselamatan mengacu pada bahaya yang telah diidentifikasi berdasarkan WBS. Manual ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja K3 dengan menurunkan angka kecelakaan kerja.

---

ABSTRACTFrom every existing construction project such as buildings, roads, dams, irrigation channels, bridges and tunnels, the dam is one of the projects that has the highest probability of work accidents in the world. By compiling a standardized WBS-based work safety plan as an object in this study to analyze the risks associated with work accidents, it is hoped that it can reduce the level of work accidents that may occur. This study aims to develop a work safety plan to reduce the number of accidents at work as an indicator of Occupational Health and Safety (K3) performance, using qualitative methods. This study will identify and classify substantial construction hazards on access roads, bridges, tunnels and diversion channels. In addition, this study will also compile a safety plan guideline which is developed based on the standard format of Permen PU No. 05 / PRT / M / 2014. The safety guidelines refer to the hazards identified under the WBS. This manual is expected to help improve K3 performance by reducing the number of work accidents."

"Pembangunan infrastruktur dan jalan perlu dilakukan seiring dengan berkembangnya populasi, termasuk di wilayah lahan gambut. Tanah gambut merupakan jenis tanah yang memiliki karakteristik khusus, seperti tingginya kompresibilitas, kadar air, dan kadar organik yang membuatnya memiliki daya dukung yang rendah. Selain itu, karena kadar karbon yang dimilikinya tinggi menyebabkan lahan gambut mudah terbakar. Uji laboratorium dilakukan berdasarkan kondisi tersebut dengan menggunakan fly ash yang berasal dari sisa pembakaran tanah gambut yang digunakan sebagai bahan stabilisasi. Sebuah studi mengenai pengaruh penambahan kadar fly ash pada tanah gambut dengan membandingkan hasil dari pengujian CBR (California Bearing Ratio). Perbedaan kadar fly ash (yaitu 15, 20, dan 25%) ditambahkan pada tanah gambut pada kadar air optimum dengan menambahkan 5% semen Portland untuk setiap sampel dengan variasi masa peram selama 2 jam, 1 hari, 3 hari, dan 7 hari. Perubahan ditinjau dalam specific gravity, tingkat keasaman, dan struktur mikroskopisnya. Hasil CBR menunjukkan bahwa tanah gambut mengalami peningkatan kekuatan seiring dengan penambahan kadar fly ash beserta lamanya masa peram. Nilai CBR tertinggi yang didapatkan adalah sebesar 5.36% untuk kondisi unsoaked dan 6.35% untuk kondisi soaked. Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut, tanah gambut yang sudah distabilisasi dapat digunakan sebagai subgrade. ......Due to population growth, it has become necessary to have infrastructure facilities and road construction everywhere, including in the peatland area. Peat has typical characteristics, such as high compressibility, moisture content, and organic content that make it has a low bearing capacity. Moreover, because of its high carbon content, peatland is easily to put on fire. Laboratory tests were carried out according to these conditions by using peat burning remains as fly ash to stabilized peat soil. A study on the influence of fly ash addition in peat soils was done by comparing the result from CBR (California Bearing Ratio). Different percentages of fly ash (i.e. 15, 20, and 25%) were added into peat soil at optimum moisture content amidst 5% of Portland cement for each sample with a variety of curing time of 2 hours, 1 day, 3 days, and 7 days. Changes were observed in specific gravity, acidity, and the microscopic structure. The CBR test results show that the peat gained strength due to the addition of different percentages of fly ash as well as the increase of curing periods. The highest value of CBR is 5.36% for unsoaked condition and 6.35% for soaked condition. Furthermore, according to the results, the peat soil can be used as a subgrade."