Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSurat Keterangan Waris merupakan bukti bahwa ahli waris yang disebutkandalam Surat Keterangan adalah ahli waris yang sah dari Pewaris, tersebutdimaksudkan agar mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari terhadapbenda yang ditinggalkan pihak ahli waris mengajukan ketetapan baik melaluipengadilan agama maupun negeri untuk mendapatkan penetapan dari pengadilanuntuk mendapatkan status ahliwaris. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkanoleh kelurahan merupakan bukan akta di bawah tangan (hanya mengikat parapihak). SKW sebagai alat bukti dalam menentukan ahli waris memiliki kekuatanhukum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri c,q. Dirjen AgrariaNomor. Dpt/12/63/69 tanggal 20 Desember 1969.

---

ABSTRACTWaris Certificate is proof that the heirs named in the Certificate is the legal heirsof the Heir, it is intended to prevent disputes later on the left side of the body heirsfiled either through the provision of religious and state courts for thedetermination of court to obtain the status of an heir. Heir certificate issued by thevillage is not a deed under hand. SKW as evidence in determining the beneficiaryhas the force of law in accordance with the Circular of the Minister of the Interiorc, q. Director General of Agrarian Number. Dpt/12/63/69 dated December 20,1969."

"ABSTRAKsalah satu beralihnya hak milik adalah dengan pewarisan, dari sebelumnya merupakan hak milik pewaris menjadi hak milik keturunannya. oleh karena itu untuk melakukan perbuatan hukum seperti menjaminkan atau mengalihkan atas harta warisan harus dengan persetujuan dari seluruh ahli waris. Pada kasus yang dianalisis oleh penulis, dimana ahli waris yaitu anak-anak dari Tuan Richard pewars tidak mengetahui bahwa harta warisan yang berupa tanah beserta rumah diatasnya telah beralih kepemilikannya menjadi milik RS. Pokok permasalahn yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan surat kuasa jual dengan objek harta warisan yang dibuat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dan bagaimana keabsahan dari surat kuasa jual yang dibuat oleh Notaris HBR. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. dari penelitian ini disimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika Notaris melanggar apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan dapat dikenakan sanksi, baik sanksi perdata, administrasi atau pidana. Dan menegenai keabsahan dari surat kuasa tersebut bahwa tidak adanya kata sepakat yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian maka surat kuasa tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

ABSTRACTone of transfer of property rights is by inheritance, it is the property of the heir to belong to the heir. therefore to perform legal acts such as guaranteeing or selling on the estate must be with the consent of all the heirs. In the case analyzed by the Author, where the heirs of the sons of Mr Richard do not know that the inheritance in the form of land and the house on it has switched ownership to the property of RS. The subject matter discussed in this thesis is how the responsibility of the Notary in the manufacture of power of attorney with the object of inheritance made without the knowledge of other heirs and how the legality of the power of attorney made by Notary HBR. The form of research used is normative juridical, the type of research used is descriptive analytical and using secondary data. From this research, it is concluded that the Notary in running his office must comply with the prevailing laws and regulations, if the Notary violates what has been determined in the law of the Noatry 39 s office may be subject to sanctions, whether civil, administrative or criminal sanctions. and the validity of the power of attorney that the absence of an agreement which is a condition of validity of an agreement then the power of attorney is invalid and can be canceled."

"Penelitian ini membahas penyelesaian masalah pembagian harta waris yang tercampur dalam harta bersama perkawinan salah satu ahli waris. Pembagian terhadap harta waris ada baiknya disegerakan agar para ahli waris mendapat bagian yang menjadi haknya. Hal ini disebabkan guna menghindari terjadinya percampuran antara harta waris yang belum dibagi, dengan harta bersama dalam perkawinan ahli waris yang mengelola dan menguasai harta waris berupa usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan pembuktian surat pernyataan dengan judul Surat Kerelaan dan Surat Pernyataan Pengelolaan atas harta waris berupa sebuah usaha yang ditinggalkan oleh pewaris, serta bagaimana penyelesaian waris berdasarkan hukum kewarisan Islam terhadap harta waris yang tercampur dalam harta bersama perkawinan salah satu ahli waris. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara kepada informan. Hasil analisa penelitian ini adalah bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris merupakan alat bukti tertulis yang belum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak disertai pembubuhan meterai pada saat penandatangannya. Namun apabila surat pernyataan tersebut ingin diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dapat dilakukan Pemeteraian Kemudian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Mengenai penyelesaian pembagian waris, dilakukan berdasarkan hukum dari pewaris. Apabila pewaris beragama Islam, maka pembagian waris dilakukan berdasarkan ketentuan KHI. Dalam hal ingin membuat surat yang memuat pemberian hak atau segala sesuatu yang bersifat perdata, dan ditujukan sebagai alat bukti, ada baiknya apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang seperti Notaris.

---

This research discusses the settlement to the problem of the distribution of inheritance mixed in the joint assets of the marriage of one of the heirs. The distribution of the inheritance should be hastened so that the heirs get the share that is their right. This is due in order to avoid the occurrence of mixing between the inheritance that has not been divided, with the joint property in the marriage of the heirs who manage and control the inheritance in the form of a business. The problem in this research is about the strength of proof of a statement with the title Letter of Will and Statement of Management of inheritance in the form of a business left by the heir, as well as how to settle inheritance based on Islamic inheritance law against inheritance mixed in the joint property of the marriage of one of the heirs. To answer these problems, a normative juridical legal research method was used to collect data through literature studies and interviews with informants. The results of the analysis of this study are that the statement letter made by the heirs is a written evidence that cannot be said to be valid evidence because it is not accompanied by the affixing of a seal at the time of signing. However, if the statement is to be submitted as evidence in court, then later sealing can be carried out which requires ratification from the authorized official. Regarding the settlement of the distribution of inheritance, it is carried out based on the law of the testator. If the heir is Muslim, the distribution of inheritance is carried out based on the provisions of the KHI. In the case of wanting to make a letter containing the granting of rights or anything of a civil nature, and intended as evidence, it is better if it is made by or before an authorized public official such as a Notary."

"Hukum Kewarisan merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak inewarisi harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia meninggalkan harta peninggalannya. Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan, dimana wasiat itu adalah suatu pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Menurut KUHPerdata terdapat 2 cara untuk mendapatkan warisan yaitu dengan ketentuan Undang-Undang atau ab in testate, dan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamentair, Dalam KUHPerdata, wasiat tidak boleh melebihi bagian mutlak (Legitime Portie), sedangkan dalam hukum kewarisan Islam wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari har ta peninggalan. Wujud harta warisan dimana termasuk didalamnya hutang simati, menurut hukum Islam penyesuaiannya adalah didahulukan pelaksanaannya sebelum warisan dibagikan. Sedangkan menurut KUHPerdata, apa yang diterima oleh ahli waris itu adalah harta peninggalan dalam keadaan bersih, berarti setelah dikurangi dengan hutang-hutang sipewaris."