Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perihal ahli waris terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan karena adanya hubungan darah. Ahli waris karena adanya hubungan darah dalam hal ini adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada hak mewaris anak luar kawin, dimana anak luar kawin berbeda kedudukannya dengan anak sah dimata hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kenyataannya dimana anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sasaran penulis dalam tesis ini adalah apakah anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris atas harta peninggalan orang tuanya sendiri (ayahnya) dan tindakan apa yang dilakukan seorang Notaris/PPAT untuk membantu agar harta peninggalan tersebut dapat dimiliki oleh isteri dan anak luar kawin yang ditinggalkan oleh si Pewaris. Semoga Tesis ini dapat menjadi bacaan bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

---

This thesis discusses the subject is due to the heirs of the marriage relationship and because of blood ties. Heirs of blood relationship in this case are the children who are born within marriage. In this thesis the author focuses on the inherited rights of the child outside of marriage, where the child outside of marriage different from his position with a legitimate child before the law, according to Law No. 1 of 1974 and the Book of Civil Law Act. In fact, where a child outside of marriage has only a legal relationship with her mother and her family. Target the author in this thesis is whether the child has the right to marry outside the inherited legacy of his own parents (his father) and what action is undertaken by a Notary / PPAT to help make these treasures can be owned by the wife and children outside marriage are left by the heir. Hopefully this thesis can be useful reading and add insight to the readers."

"Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai terhadap anak luar kawin yang diakui sah dalam hal mewaris bersama ahli waris lainnya dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara secara sistematis dan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dan dapat terjadi pergeseran nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah. di mana anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah didukung dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, perkembangan di Belanda di mana Nieuw Burgerlijk Wetboek sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang sama dengan anak sah, argumentum per analogiam, teori tujuan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan atas kesempatan, teori sistem hukum yang yang tidak hanya mengacu pada substansi hukum, tetapi juga melihat kultur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pergeseran nilai ini adalah memberikan hak dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sama dengan anak sah, khususnya dalam hal pewarisan

---

Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this paper is the shifting value in inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially in terms of co-inheriting with other heirs and legal consequences. The research method used is juridical normative by means of secondary data by data study and interview which is systematic and qualitative. The results of the research explain that applicable legislation may be ruled out and there can be shifting value of inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially where is recognized ‘equal’ as a legitimate child supported by development of values ​​living in the community, development in Netherlands where Nieuw Burgelijk Wetboek is no longer differentiate illegitimate children that has been acknowledged officially and give equal portion of the estate with their legitimate children, argumentum per analogiam, legal objectives that prioritizes justice by observing the principle of fair equality of opportunity, the theory of the legal system which not only refers to the substance of the law, but also see the legal culture. The legal consequences of this shifting value is illegitimate children that has been acknowledged officially have equal rights and obligations with legitimate children, especially in inheritance"

"Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) semestinya didukung oleh dokumen yang masih berlaku. Namun dalam kenyataannya terdapat SKHW yang terbit berdasarkan dokumen yang sudah tidak berlaku, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pdt/2021. Dalam kasus tersebut, Ahli Waris yang disebutkan dalam SKHW Pewaris mengajukan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk dicatatkan namanya dalam Daftar Pemegang Saham guna menerima harta warisan berupa saham. Akan tetapi Pemohon Intervensi yang mengaku berhak atas harta peninggalan Pewaris karena perkawinan dan wasiat yang menjadi dasar penerbitan SKHW tersebut sudah berakhir dan dicabut. Oleh karena itu tujuan dari penelitian doktrinal ini adalah untuk menganalisis SKHW yang diterbitkan oleh BHP, dan perlindungan hukum terhadap Ahli Waris sehubungan dengan saham Pewaris. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa kedudukan SKHW yang diterbitkan oleh BHP dalam Putusan a quo tidak dapat menjadi bukti dan dasar seorang/beberapa orang bisa memperoleh haknya karena syarat materiil tidak dipenuhi. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas kepemilikan saham Pewaris dapat dijelaskan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan adalah berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

The creation of the Certificate of Inheritance Rights (Surat Keterangan Hak Waris, hereinafter called “SKHW”), issued by the Bureau of Estate Management (Balai Harta Peninggalan, hereinafter called “BHP”), should ideally be supported by valid documentation. However, in practice, there have been instances where SKHWs are issued based on expired documents, as evidenced in the Supreme Court Decision No. 334 K/Pdt/2021. In this particular case, the heirs mentioned in the SKHW of the Deceased applied for an Extraordinary General Meeting of Shareholders to have their names recorded in the Shareholder Register, thereby receiving inheritance in the form of shares. However, the Intervening Petitioner, who claimed rights to the Deceased's estate due to marriage and a will, contested that the basis for issuing the SKHW had ceased and been revoked. Therefore, the purpose of this doctrinal research is to analyze the SKHWs issued by the BHP and the legal protection afforded to the heirs regarding the shares of the Deceased. This doctrinal study collects secondary data through library research, which is then qualitatively analyzed. The findings reveal that the status of the SKHW issued by BHP in the a quo Decision cannot serve as evidence or a basis for one or more individuals to claim their rights, as the substantive requirements are not met. Regarding the legal protection of the heirs' rights over the ownership of the Deceased's shares, it is explained that the legal recourse available is a civil lawsuit based on an act against the law, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code."