Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak awal berdirinya Bursa Efek Jakarta (BEJ) sampai dengan saat ini tidak satupun kasus insider trading yang mengemuka di pasar modal maupun yang diteliti Divisi Pengawasan terselesaikan secara tuntas oleh otoritas pasar modal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya proses pembuktian dan pendeteksian dini adanya insider trading, sehingga banyak juga kasus insider trading yang disinyalir oleh pelaku pasar namun tidak terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Pendeteksian secara dini akan memudahkan Divisi Pengawasan BEJ untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan melakukan langkah-langkah preventif terhadap realisasi keuntungan oleh pelaku insider trading. Penelitian ini membahas tentang variabel-variabel aktifitas transaksi yang dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading dengan menggunakan sampel Sembilan saham yang diduga oleh Divisi Pengawasan BEJ terdapat insider trading dalam kurun waktu 2000-2002. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan event study. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis karakteristik variabel harga, volume dan frekuensi transaksi serta dominasi anggota bursa. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi variabel-variabel tersebut pada periode diduga adanya insider trading oleh Divisi Pengawasan BEJ dan periode 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Sedangkan pendekatan event study digunakan untuk menganalisis ada tidaknya abnormal return pada periode diduga teijadinya insider trading. Perhitungan ada tidaknya abnormal return ini dilakukan dengan menggunakan multifactor model yang terdiri atas return Indeks Harga Saham Gahungan (IHSG) return kurs Rupiah 'terhadap U.S Dollar sebagai independent variabelnya. Penyusunan model ini dilakukan dengan menggunakan data-data harga individual saham sampel, IHSG dan kurs rupiah terhadap U.S Dollar sejak 1 (satu) tahun sebelum waktu event. Hasil penelitian deskriptif memperlihatkan bahwa variabel harga dan dominasi anggota bursa bukan merupakan indikator yang tepat untuk mendeteksi adanya insider trading. Pada periode diduganya insider trading, data sampel memang memperlihatkan adanya kenaikan harga, namun kenaikan itu tidaklah signifikan. Sebaliknya terjadi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan.Selanjutnya penelitian event study memperlihatkan bahwa pada periode diduga terjadinya insider trading terdapat abnormal return, namun jika melihat dari cumulative abnormal returnnya yang relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa abnormal return itu tidak signifikan dan tidak dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading. Oleh karena itu Penulis menyarankan sebaiknya Divisi Pengawasan BEJ membuat alert yang dapat mehdeteksi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan pada periode tertentu di sistem pengawasannya, serta membuat database investor untuk mendeteksi asosiasi antara pelaku pasar yang diduga melakukan insider trading dengan informasi material."

"Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berencana melaksanakan divestasi saham Bank Central Asia (BCA) dengan total di vestasi sebesar 7,0, 3 persen. Di vestasi itu dilaksanakan melalui mekanisme kombinasi private placement (penjualan kemitra strategis) dan public offering (penawaran umum) . BPPN telah menawarkan 1 0% saham BCA kepada publik pada 2 001 dimana dalam penawaran itu telah mengalami oversubscribe sebesar 30% karena saham BCA dijual cukup murah dengan harga penawaran Rp 900 harga tersebut adalah sekitar 70% dari nilai bukunya. Kesan murah juga muncul dari turunnya saham BCA di pasar secara tiba-tiba. Dua pekan sebelum diperdagangkan pada harga Rp 9 00 an, saham BCA sempat diperjualbelikan pada hanga Rp 1.275 per saham. Anjloknya harga saham BCA tersebut memunculkan dugaan terjadinya insider trading. Namun Bapepam menilai tidak ada praktik insider trading dalam penawaran saham BCA. Alasannya, rencana pelepasan saham itu telah dipublikasikan sebelumnya lewat pro spektus. Guna membuktikan terjadinya insider trading menurut UU Pasar Modal harus dipenuhi tiga syarat yaitu: ada insider, ada insider information dan ada trading yang dilakukan oleh insider. Setelah diadakan penelitian dengan mengacu pada ketiga unsur terjadinya insider trading tersebut maka terbukti bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi secara komulatif dimana dalam hal ini unsur ketiga tidak terpenuhi. Pengumpulkan bahan dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Disamping itu juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah insider trading."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan Insider Trading yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pengaturan InsiderTrading di Amerika Serikat lebih luas daripada di Indonesia, di Indonesia belum diatur mengenai Tippee dan juga perbedaan indikator terjadinya Insider Trading di Amerika Serikat dimana mereka memiliki tiga teori untuk mengetahui indikasi terjadinya Insider Trading. Serta pembahasan kasus ISE Holdings and Business Partners dimana terdapat dugaan terjadinya Insider Trading pada kasus tersebut dan SEC menggugat untuk membayar denda berdasarkan ketentuan pasal 21 A Securities Exchange Act.

---

The focus of this study is to analyze the differences between Insider Trading in Indonesia and in The United States of America. Regulation on Insider Trading in The United States of America is more comprehensive than in Indonesia, in Indonesia Tippee is still not regulated whilst in The United States of America there are three theories of Insider Trading Indicators to uncover Insider Trading crimes. This thesis along with the case study on ISE Holdings and Business Partners presumably involving insider trading crimes and The Securities Exchange Commision suing ISE Holdings and Business Partners to pay a penalty according to Article 21 A Securities Exchange Act."

"Pasar modal sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan menuntut adanya integritas dan transparansi agar dapat berfungsi dengan baik. Insider trading, sebagai bentuk pelanggaran etika dalam aktivitas pasar modal, menjadi perhatian serius di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan membedakan transaksi yang dikategorikan sebagai insider trading sebagai kejahatan pasar modal, dengan fokus pada pengecualian yang diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 78 Tahun 2017. Pada penelitian ini Rumusan masalah pertama adalah bagaimana cara menafsirkan dan membedakan transaksi insider trading yang dianggap sebagai kejahatan pasar modal dengan transaksi insider trading yang dikecualikan berdasarkan pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017. Analisis terhadap norma hukum ini menjadi kunci untuk memahami kerangka kerja hukum terkait insider trading. Rumusan masalah kedua membahas hal-hal yang perlu diperhatikan agar transaksi insider trading tidak menjadi tindak pidana kejahatan di bidang pasar modal. Implikasi praktis dari pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017 menjadi fokus dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meminimalkan risiko pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis perundang-undangan. Hasil penelitian menyajikan pandangan yang jelas terkait penjelasan pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017 dan faktor-faktor yang dapat menghindarkan transaksi insider trading dari status tindak pidana kejahatan di pasar modal.

---

The capital market, as one of the key pillars in the financial system, demands integrity and transparency for its optimal functioning. Insider trading, as a form of ethical violation in capital market activities, has become a serious concern in various jurisdictions. This research aims to interpret and differentiate transactions categorized as insider trading as crimes in the capital market, with a focus on the exceptions stipulated in Article 99 of the Capital Market Law (UUPM) Jo the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 78 of 2017. The first problem formulation addresses how to interpret and distinguish insider trading transactions considered as crimes in the capital market from exempted insider trading transactions under Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017. An analysis of this legal norm is crucial to understanding the legal framework related to insider trading. The second problem formulation discusses the factors that need to be considered to prevent insider trading transactions from becoming criminal offenses in the capital market. The practical implications of Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017 are the focus in identifying factors that can minimize the risk of violations. This research employs a doctrinal research method by analyzing relevant legislation. The research findings provide a clear understanding of the explanation of Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017 and the factors that can exempt insider trading transactions from the status of criminal offenses in the capital market."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Misappropriation Theory pada pengaturan Insider Trading di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pengaturan Insider Trading di Indonesia masih memiliki celah hukum dimana Pasal 95 dan 96 UUPM masih menganut Fiduciary Duty Theory. Celah hukum tersebut menjadi hambatan bagi OJK untuk melakukan penegakan hukum pada praktik Insider Trading di Indonesia. Apabila kasus Salman V. United States terjadi di Indonesia, maka Salman tidak akan terjerat oleh hukum. Hal ini dikarenakan menurut teori fiduciary duty, Salman tidak termasuk dalam kategori orang dalam ataupun tippee, dan UUPM tidak mengatur mengenai Secondary Tippee. Oleh karena itu, Misappropriation Theory perlu diterapkan di UUPM sehingga celah hukum pada pengaturan Insider Trading di Indonesia dapat teratasi dan penegakan hukum yang dijalankan oleh OJK dapat berjalan dengan baik.

---

The focus of this study is to analyze the implementation of Misappropriation Theory in Indonesias Insider Trading law. The method used in this study is a normative juridical method. Theres a shortcoming in Indonesias Insider Trading Law, in which Article 95 and 96 of Indonesias Capital Market Regulation still uses Fiduciary Duty Theory. In order to enforce the law against Insider Trading practices, this loophole is an obstacle for Indonesias Financial Service Authority. If Salman V. United States happened in Indonesia, Salman will not be able to be prosecuted because according to fiduciary duty theory, Salman is not an insider or a tippee, and Indonesias Capital Market Regulation did not regulate Secondary Tippee. Therefore, Misappropriation Theory should be implemented in Indonesias Insider Trading law in order to fix this legal loophole and law enforcement carried out by Indonesias Financial Service Authority could run well."

"Informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam berinvestasi di pasar modal, karena dengan informasi, investor dapat memutuskan apakah akan membeli, menjual atau menahan saham-saham dan/atau efek-efek lain yang dimilikinya. Oleh karena itu pihak-pihak yang mempunyai hubungan khusus dengan emiten atau perusahaan publik (orang dalam atau insider) dilarang melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam tersebut (insider trading). Tesis ini membahas perbandingan penegakan hukum insider trading antara di Indonesia dan Singapura. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu suatu metode studi dan penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara dibandingkan. Peraturan insider trading di Indonesia menggunakan pendekatan fiduciary duty yang hanya dapat menjerat insider atau orang dalam perusahaan saja sedangkan di Singapura menggunakan pendekatan information connectedness approach yang membebankan tanggung jawab kepada seseorang baik itu merupakan orang dalam perusahaan maupun bukan, yang memiliki informasi material perusahaan yang belum diungkapakan kepada publik. Penegakan hukum atas kasus insider trading di Singapura sudah ada yang diputus oleh pengadilan. Hal tersebut terlihat dari putusan kasus Lew Chee Fai Kevin v MAS pada tahun 2012, yang merupakan putusan pengadilan perdata pertama di Singapura untuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai insider trading dalam SFA. Sehingga putusan tersebut dapat memberikan panduan yang penting tentang bagaimana ketentuan-ketentuan insider trading dalam SFA akan ditafsirkan dan diterapkan. Sedangkan di Indonesia, belum ada satu kasus insider trading yang diputus pengadilan, dan hanya pemberian sanksi oleh Bapepam-LK (sekarang OJK), antara lain kasus insider trading PT Bank Mashill Utama Tbk.

---

Information is one of the most important things of investing in capital markets, because with information, investors can decide whether to buy, sell or hold shares and / or other securities owned. Therefore, parties with a special relationship with the issuer or public company (insider) are prohibited to conduct securities transactions using insider information (insider trading). This thesis discusses the comparison of insider trading law enforcement between Indonesia and Singapore. The author uses a comparative method of law which is a method of study and research where the laws and legal institutions of two countries are compared. The insider trading regulations in Indonesia use the fiduciary duty approach which can only convict the insider of the company while in Singapore using the approach of information connectedness approach which imposes responsibility to someone whether it is a insider of the company or not, who has material information of the company that has not been revealed to the public. Law enforcement of insider trading cases in Singapore already exists that is decided by the court. This can be seen from the verdict of the case of Lew Chee Fai Kevin v MAS in 2012, which is the first civil court ruling in Singapore for violation of the terms of insider trading in SFA. So the verdict can provide an important guide on how the insider trading regulations in the SFA will be interpreted and applied. While in Indonesia, there has not been a case of insider trading decided by the court, and only sanctioned by Bapepam-LK (now OJK), among others case of PT Bank of Mashill Utama Tbk."

"Perdagangan orang dalam merupakan kejahatan serius yang terjadi di pasar sekuritas. Namun, karena kompleksitasnya dalam menyelesaikan kasus perdagangan orang dalam karena pelanggaran kejahatan ini cukup sulit untuk membuktikan kesalahannya, maka perlu ditekankan bahwa perlu adanya yurisdiksi yang dilengkapi dengan substansi hukum yang kuat disertai dengan penegakan hukum. Substansi hukum dan penegakan hukum yang sesuai juga penting karena peran pasar sekuritas dianggap sangat penting dalam masyarakat kontemporer ini di mana pasar sekuritas memiliki fungsi untuk menentukan lingkungan ekonomi, serta menyediakan pasar yang adil bagi para pemangku kepentingan yang relevan. Substansi hukum dan penegakan hukum dapat mengambil keuntungan dari implementasi integrasi teknologi seperti yang tercermin dari salah satu pendekatan yang digunakan oleh Amerika Serikat. Makalah ini bertujuan untuk membahas pendekatan modern Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan orang dalam di mana pendekatan ini telah memberikan manfaat bagi penegak hukum terkait di Amerika Serikat seperti Securities and Exchanges Commission untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah dengan cara yang efisien dan efektif. Pendekatan yang diterapkan Amerika Serikat yang akan dibahas meliputi: (1) substansi hukum yang beragam yang mencakup isu insider trading - memiliki berbagai undang-undang federal dan Securities and Exchange Commission Regulations yang terus menerus diamandemen jika diperlukan, (2) cakupan pertanggungjawaban yang lebih luas dari teori penyalahgunaan insider trading (dibandingkan dengan yurisdiksi lain seperti Indonesia), (3) beberapa lembaga seperti Securities and Exchange Commission, Departemen Kehakiman, Biro Investigasi Federal, atau Self-Regulatory Organisations seperti kolaborasi Otoritas Pengawas Industri Keuangan dalam hal penegakan hukum, dan (4) otoritas yang luas dari SEC serta integrasi teknologi yang digunakan. Pendekatan-pendekatan canggih yang diterapkan oleh Amerika Serikat akan dikaji dan dijelaskan dalam tesis ini, dengan harapan tesis ini dapat memberikan panduan kepada negara-negara lain yang memiliki pasar modal yang sedang berkembang untuk dapat dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan terkini yang mengintegrasikan teknologi untuk memaksimalkan sumber daya mereka dalam mengidentifikasi dan menginvestigasi aktivitas-aktivitas kecurangan seperti perdagangan orang dalam di pasar modal.

---

Insider trading is a serious crime that occurs in the securities market. However due to its complexity to solve insider trading cases as the offense of the crime is challenging in terms of establishing culpability, it should be emphasize that it is necessary for jurisdictions to be equipped with strong legal substances accompanied by legal enforcements. Legal substances and legal enforcements that are in-par are also essential as the role of securities market are considered to be crucial in this contemporary society where it has the function of determining the economic environment, as well as, providing fair marketplace for the relevant stakeholders. The legal substances and legal enforcement could take advantage of implementation of technological integration as reflected by one of the approaches utilized by the United States. This thesis aims to mainly discuss the United States’ modern approaches in combating insider trading where these approaches have benefitted the United States’ relevant legal enforcers such as the Securities and Exchanges Commission to detect, investigate, and prevent in an efficient and effective manner. The approaches implemented United States’ that will be discussed includes: (1) a variety of legal substances that cover the issue of insider trading - having variety of federal statutes and Securities and Exchange Commission Regulations that are continuously amended if necessary,  (2) the wider scope of liability from the misappropriation theory of insider trading (compared to other jurisdictions such as Indonesia), (3) multiple agencies such as the Securities and Exchange Commission, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, or Self-Regulatory Organisations such as the Financial Industry Regulatory Authority’s collaboration on enforcement, and (4) Wide authority of the SEC and technological integration utilized. The sophisticated approaches implemented by the United States would be studied and explained in this thesis, with the hopes that this thesis can provide guidelines to other countries with emerging capital market to be equipped with up-to-date approaches integrating technology to maximize their resources on identifying and investigating fraudulent activities such as insider trading in the securities market."