Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wawan Kennardi
Tinjauan yuridis ekonomi kebutuhan tes insolvensi (insolvency test) pada permohonan kepailitan di Indonesia dan kemungkinan penerapannya = Juridical economic study on the needs of insolvency test in bankruptcy petition in indonesia and application possibility
" [ABSTRAK
Hukum kepailitan di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu tidak terdapatnya syarat tes insolvensi di dalam permohonan pailit. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih solven, hanya karena tidak mau membayar utangnya. Syarat tes insolvensi diperlukan untuk membedakan mana debitur yang masih mampu melunasi utangnya dengan debitur yang tidak mampu untuk melunasi utangnya, agar kepailitan terhadap debitur yang masih solven tidak terulang kembali. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pentingnya syarat tes insolvensi dalam ... "
2015
T44625
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ramadhan Muhamad
Kebutuhan Mekanisme Tes Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia = The Need For Insolvency Test Mechanism In Bankruptcy Law In Indonesia
" Suatu Negara memeiliki Hukum untuk mengatur berbagai macam kepentingan di dalamnya, Khususnya dalam penelitian ini adalah Hukum kepailitan. Hukum kepailitan hadir guna menunjang kepentingan debitor dan kreditor dalam adanya suatu perjanjian utang piutang, Hukum kepailitan yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kekurangan dan ketertinggalan dari hukum kepailitan yang ada di berbagai negara, dari momen ini tingkat kepailitan meningkat di Indonesia dan menyebabkan banyaknya perusahaan yang pailit, dari banyaknya kasus kepailitan ini, ada perusahaan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dicky Moallavi Asnil
Kerjasama Lembaga Kepailitan Antar Negara Dalam Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment Sebagai Soft Law Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia = Bankruptcy Institution Cooperation Between Countries In Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment As Soft Law Of Indonesian Cross Border Insolvency Regulation
" Kepailitan lintas merupakan konsekuensi dari perkembangan interaksi bisnis multinasional yang begitu pesat. Wilayah yurisdiksi suatu negara tidak lagi menjadi penghalang pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan bisnis nya. Kondisi tersebut membuat resiko bisnis, khusunya permasalahan kepailitan lintas batas. Kepailitan yang melibatkan unsur lintas batas didalamnya tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian biasa. Hukum Kepailitan Indonesia memalui UU Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayran Utang masih sangat jauh dari kata ideal dalam menghadapi fenomena ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dickxon Tandy
Tinjauan yuridis terhadap perlindungan debitur perseroan terbatas yang masih solven dalam hukum kepailitan Indonesia = Legal approach regarding protection of a solvent limited liability company in Indonesia insolvency law
" [ABSTRAKbr Skripsi ini membahas mengenai jenis-jenis perlindungan yang diatur di dalam hukum kepailitan Indonesia untuk debitur yang masih solven, terutamanya bagi debitur yang berupa badan hukum perseroan terbatas. Penelitian secara kualitatif ini dilakukan untuk mencari tahu mengenai upaya apa yang dapat ditempuh oleh seorang debitur yang masih solven apabila ia dipailitkan. Pembahasan mengaitkan kepailitan terhadap perseroan sebagaimana diatur di dalam UU no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dengan UU no 37. Tahun 2004 tentang Kepailitan ... "
Universitas Indonesia, 2015
S60654
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Komalla Rizqinia
Pertanggungjawaban corporate guarantor terhadap insolvensi special purpose vehicle yang didirikan di luar wilayah indonesia studi kasus putusan pengadilan niaga jakarta pusat no. 53/pdt.sus-pkpu/2013/pn.niaga.jkt.pst, pt bakrieland development = Accountability of corporate guarantor towards the insolvency of its special purpose vehicle offshore case study of commercial court in district court of jakarta pusat decision no 53 pdt sus pkpu 2013 pn niaga jkt pst pt bakrieland development
" ABSTRAK
Skripsi ini menganalisa pertanggungjawaban dari corporate guarantor terhadap insolvensi special purpose vehicle yang didirikan olehnya di luar wilayah Indonesia berdasarkan kasus pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh The Bank of New York Mellon terhadap PT Bakrieland Development Tbk. Dalam kasus ini, PT Bakrieland Development Tbk sebagai corporate guarantor mengajukan berbagai argumen atau dalil untuk mengesampingkan hubungan pertanggungjawabannya saat special purpose vehicle yang ia dirikan masuk kedalam posisi ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elisa Putri Crhistanty B. Nahor
Eksekusi Harta Debitor di Luar Negeri (Studi Kasus Putusan No. 64/PKP /2012/PN.NIAGA.JKT.PST. dan Putusan No. 26/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.) = Enforcement of Debtor Assets Overseas (Case Study of Verdict Number 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. and Verdict Number 26/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.)
" Salah satu dampak adanya globalisasi ditemukan pada interaksi pelaku usaha yang melibatkan unsur asing. Dalam kegiatan usahanya, salah satu resiko yang harus dihadapi pelaku usaha adalah kepailitan. Kepailitan yang melibatkan unsur asing disebut Kepailitan Lintas Batas. Kasus Kepailitan Lintas Batas dapat ditemukan dalam Putusan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. dan Putusan No. 26/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah instrumen hukum Indonesia dalam penangan masalah ini dan penerapan instrumen ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Novendra
Perbandingan Asuransi Lingkungan Hidup antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda = Comparison of Environmental Insurance between Indonesia, the United States and the Netherlands
" Greenpeace Indonesia berdasarkan data resmi pemerintah terkait sebelas perkara perdata kasus pembalakan hutan dan lahan menyatakan pada tahun 2012-2018 belum ada satu pun kasus kebakaran hutan dan lahan yang dibayar oleh perusahaan dengan total ganti rugi mencapai 18,959 triliun. Dari contoh diatas dapat dilihat bahwa ganti rugi terkait dengan kasus lingkungan hidup, bukanlah ganti rugi yang sedikit dan banyak perusahaan yang kemudian mengalami permasalahan judgment proof (insolvensi). Permasalahan insolvensi tersebut sesungguhnya dapat ditanggulangi dalam hal ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Goode, Roy
Principles of corporate insolvency law
London: Sweet & Maxwell, 2008
346.078 GOO p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmatullah
Kedudukan trustee sebagai pihak yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur sebagai pihak penerbit obligasi yang berbasis ekuitas (Equity Linked Bonds) : tinjauan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst = The position of trustee for the asking partyrequest suspension of payment (PKPU) to debtor in the bond issuer based equity (Equity Linked Bonds) : review decision Number 53/Pdt.Sus PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst
" Tesis ini membahas mengenai konsep dan kedudukan Trust dalam sistem hukum Common Law dan Civil Law, serta kedudukan Trustee sebagai Pihak yang Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu konsep Trust adalah pranata yang unik dalam sistem hukum Common Law karena keberadaannya yang mengenal kepemilikan ganda (dual ownership) yaitu legal ownership dan beneficiary ownership, dimana pranata ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T42906
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laura Reggyna
Pengakuan putusan pailitan yurisdiksi asing di Indonesia dan beberapa negara: Jepang, Selandia Baru, Australia, Malaysia dan Singapura = Recognition of insolvency foreign judgement in Indonesia and some states: Japan, New Zealand, Australia, Malaysia and Singapore
" Timbul permasalahan ketika terdapat putusan pengadilan asing atas pailitnya perusahaan yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara lain dan didirikan berdasarkan hukum setempat, dan perusahaan yang pailit tersebut memiliki aset yang lebih di negara lain. Secara kongkrit, keterkaitan masalah kepailitan dengan hukum perdata internasional dalam hal ini terletak bagaimana keberlakuan putusan pailit pengadilan asing di suatu negara. Mengingat juga banyak negara yang masih berpandangan sangat konservatif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing utamanya kepailitan, berakibat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44991
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>