Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Seperti telah diketahui bersama. ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia Sangat besar, Menurut hasil sensus ekonomi tahap III yang dihimpun oleh Biro Pusat Statistik, pengusaha besar yang jumlahnya di: bawah 1% dari total 16 juta unit usaha menguasai 70% produk domestik bruto. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan pada Masa Orde Baru memprioritaskan pertumbuhan usaha besar dengan pernbiayaan secara besar-besaran dan cenderung berorientasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Model pembiayaan usaha besar seperti di atas ternyata berakibat kontraproduktif dan mulai terlihat sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Banyak pengusaha besar yang berjatuhan karena tidak didukung o!eh dasar bisnis yang kuat dan sehat. dan terlalu banyak menanggung hutang dalam mata uang asing yang sulk dikembalikan saat terjadi fluktuasi kurs yang tajam terhadap rupiah.

Menyadari hal itu, pemerintah mulai memperhatikan pertumbuhan usaha kecil yang justru dapat bertahan saat krisis ekonomi terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya RUU perkreditan yang mencakup bebcrapa pasal yang terkait dengan pengembangan usaha kecil Salah satu pasal mewajibkan bank untuk mengalokasikan sedikitnya 40% dari portofolio kreditnya bagi usaha kecil. Pasal lain menyebutkan pula bahwa jaminan kredit bagi usaha kecil adalah prospek usahanya, dan bank kreditur wajib mengawasi dan niembimbing debitur usaha kecil.

Dengan adanya RUU tersebut, BRI yang selama ini telah dengan konsisten menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan menengah perlu melakukan pembenahan untuk menghadapi persaingan yang akan semakin ketat di masa mendatang. Walaupun BRI memiliki keunggulan banyaknya jaringan di wilayah pedesaan, namun demikian perbaikan pola kerja dan kualitas pelayanan perlu dilakukan, agar tetap dapat mempertahankan kompetensinya. Adapun tujuan khusus studi ini adalah memperbaiki pedoman kerja penyaluran kredit umum pedesaan BRI unit dalam proses pendaftaran, pemeriksaan kelayakan kredit, pengambilan keputusan dan penyaluran pinjaman, sera pembinaan dan pengawasan kinerja kredit.

Mengingat permasalahan dalam penyaluran Kupedes ini bersifat tidak terstruktur karena diperigaruhi oleh karakter debitur dan sumber daya manusia BRI unit, budaya dan kebijaksanaan perusahaan, serta kebijaksanaan pemerintah, studi ini menggunakan metode Soft System Methodology (SSM) untuk menstrukturkan permasalahan dan mencari pemecahan dengan model konseptual. Proses pembahasan masalah dalam SSM meliputi penggambaran permasalahan dengan kartun (rich picture), analisis CAT WOE (Customers, Actors, Transformation process, Work/view, Owners, dan Environment) untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam penyaluran kredit, identifikasi model konseptual dan sistem tersebut. membandingkan model konseptual dengan kenyataan yang ada, dan membuat suatu rekomendasi untuk perbaikan.

Sesuai dengan tujuan studi ini, pembahasan pedoman kerja penyaluran Kupedes dibagi menjadi empat bagian, yaitu proses pendaftaran, pemeriksaan kelayakan kredit, pengambilan keputusar. dan penyaluran pirij aman. serta prnbïnaan dan pengawasan kinerja kredìt.

Pada proses pendaftaran terlihat bahwa pembuku bersifat pasif dalarn melayani calon debitur dan fungsinya lebih bersifat administratif. Seharusnya, pembuku lebih bersifat proaktif dengan turut berperan dalam pemasaran Kupedes dan juga analisis awal calon debitur.

Pada proses pemeriksaan kelayakan kredit, kepala dan BRI unit desa (kepaia unit desa) dapat pula melakukan pemeriksaan lapangan. Hal ini tidak sejalan dengan model konseptual yang membedakan pembagian tugas antara pengambil keputusan dengan analis kredit. Untuk itu, kepala unit desa sebaiknya fokus dalam perannya sebagai penanggung jawab dan koordinator bagi BRI unit, dengan mendelegasikan tugas tersebut kepada mantri.

Pada proses pengambilan keputusan dan penyaluran pinjaman, terdapat kekurangan pada pedoman kerja bag kepala unit desa dan kasir. Berkaitan dengan proses sebelumnya, jika kepala unit desa melakukan pemeriksaan lapangan, maka wewenang pengambilan keputusun terletak pada kantor cabang. Dengan diperbaiknya proses pemeriksaan kelayakan kredit, maka kepala unit desa tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan dan wewenang pengambilan keputusan terletak padanya. Sedangkan, pedoman kerja bagi kasir terlihat tidak menunjukkan koordinasi dengan pembuku sehingga kasir masih menanyakan kepada nasabah mengenai besar pinjaman, jangka waktu, ataupun cara mengangsur. Untuk itu, perlu diperbaiki koordinasi antara kasir dengan pembuku.

Pada proses pembinaan dan pengawasan kinerja kredit, kepala unit desa turut pula berperan sebagai petugas pemberantas tunggakan di lapangan. Sebaiknya, peran kepala unit desa cukup sebagai koordinator sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab BRI unit. Pada proses ini, hal lain yang perlu diperbaiki adalah perlunya diberikan laporan secara berkala mengenai kinerja Kupedes kepada kantor cabang, dan pembayaran tunggakan Iangsung kepada kasir (tidak melalui petugas).

Di luar pedoman kerja tersebut, perlu pula dilakukan pelatihan bagi setiap fungsi yang terlibat sehingga memahami pula karakteristik pemasaran jasa dan usaha kecil. dengan tujuan memperkecil kesenjangan antara harapan debitur, persepsi manajemen, spesifikasi kualitas jasa, komunikasi eksternal, dan jasa yang diterima debitur, Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan yailu mempelajarí apa yang diinginkan debitur, membangun standar kualitas penyaluran Kupedes, memastikan bahwa kinerja jasa memenuhi standar, dan memastikan bahwa penyerahan jasa sesuai dengan yang dijanjikan.