Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pembangunan berbagai sektor khususnya pembangunan infra struktur, tidak terlepas dari berbagai resiko. Seperti resiko wanprestasi dari pihak kontraktor yang mengakibatkan gagalnya atau tertundanya pembangunan suatu proyek atau pekerjaan. Untuk menjamin resiko tersebut PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA sebagai lembaga keuangan non Bank telah diberikan ijin oleh pemerintah untuk menerbitkan jaminan Surety Bond. Adapun fungsi Surety Bond tersebut untuk kepentingan pihak pemilik proyek (Obligee). Tesis ini membahas mekanisme penerbitan dan penilaian-penilaian untuk pengamanan dalam pemberian Surety Bond, penyelesaian ganti rugi yang dilaksanakan pihak Surety jika ternyata Principal tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi),dan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pencairan jaminan Surety Bond.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum deskriptif, dengan jenis sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Proses penerbitan Surety Bond terdiri dari pengisian surat permohonan penerbitan oleh kontraktor yang disertai dengan dokumen-dokumen dasar dan proyek, kemudian proses underwriting diikuti keputusan aplikasi ditolak atau diterima, setelah itu kontraktor wajib menandatangani surat pernyataan mengganti kerugian (dilegalisir Notaris), kemudian diterbitkan Surety Bond. Adapun batas tanggung jawab perusahaan Surety sesuai dengan besarnya nilai jaminan dalam Surety Bond dan batas tanggungjawabnya disesuaikan dengan batas waktu berlakunya warkat jaminan yang diterbitkan. Pencairan jaminan (klaim) Surety Bond tergantung pada jenis jaminan, akan tetapi pada dasarnya pencairan tersebut didasarkan karena Principal mengundurkan diri, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

---

In the development of many sectors, especially infra-structure development, is not out of the risk, such as delinquency by the Contractor that can cause the failure or delay of the project development. To guarantee such risk, PT Jasaraharja Putera as a non bank finance institution had been permitted by the Government to publish the Surety Bond. The function of the Surety Bond is to keep the interest of the Obligee. This theses discussing the mechanism the publishing and valuation to safe the appropriation of the Surety Bond, the solving of the compensation, by the Surety if in the fact the Principal fail to fulfill their responsibility, and other thing that cause the liquefaction / claim of the Surety Bond could be done.

The research method used in this research is descriptive legal research, with secondary data. These data resources include: primary data resources, secondary data resources, and tertiary data resources. The process of the publishing of Surety Bond including filling of the Surety Bond request form by the contractor that enclosing the project basic documents, underwriting process, and followed by the final decision about success or fail of the application, at the final steps the contractor shall to sign the indemnity statement letter (legalized by notary), and publishing the Surety Bond. As regards the responsibility limitation of this surety company appropriate with the large insurance value in the surety bond and the time limitation of responsibility adjustable with the insurance validity time limit which published. The claim of the guarantee of the Surety Bond depend on the guarantee type, but generally such liquefaction / claim caused by the resign of the Principal, so that he can not finishing their work as stated in the contract."

"Surety bond merupakan salah satu produk penjaminan yang umum ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam pelaksanaan proyek untuk menjamin bahwa kontraktor atau principal dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok. Apabila kontraktor wanprestasi maka pihak asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada pemberi kerja atau obligee. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang mungkin timbul mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi apabila kegagalan principal terjadi karena kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh principal. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan menganalisis putusan-putusan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik mengenai surety bond yang seringkali terjadi adalah mengenai pencairan ganti kerugian. Pada umumnya, ketika kontraktor gagal melaksanakan prestasinya maka pihak pemberi kerja (obligee) akan meminta perusahaan asuransi untuk membayar klaim. Meskipun demikian, dalam hal principal mengklaim bahwa pihaknya tidak melakukan wanprestasi, maka perlu dilakukan peninjauan apakah surety bond tersebut bersifat conditional atau unconditional. Hal ini karena implikasi dari sifat surety bond yang tercantum sebagai klausul perjanjian suretyship akan berbeda dalam proses pencairan klaimnya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dilakukan analisis terhadap kasus yang mengacu pada Putusan Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan bagi para pihak untuk memahami hubungan hukum para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jenis dan sifat surety bond, hal apa yang dimaksud dengan wanprestasi, dan proses pencairan klaim surety bond.

---

Surety bond is one of the common guarantee products offered by General Insurance Companies in project implementation to ensure that the contractor or principal can carry out its obligations in accordance with the main agreement. If the contractor defaults, the insurance company will provide compensation to the employer or obligee. However, there are problems that may arise regarding the liability of the insurance company if the principal's failure occurs due to negligence or default committed by the principal. This thesis uses the Normative Juridical method and is descriptive in nature by using secondary data in the form of literature studies and analyzing related decisions. The results show that the conflict regarding surety bonds that often occurs is regarding the disbursement of compensation. In general, when the contractor fails to perform its performance, the obligee will ask the insurance company to pay the claim. However, in the event that the principal claims that it has not defaulted, it is necessary to review whether the surety bond is conditional or unconditional. This is because the implications of the nature of the surety bond listed as a clause of the suretyship agreement will be different in the process of disbursing the claim. Therefore, this thesis will analyze the case referring to Decision Number 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Based on the results of this research, it is recommended for the parties to understand the legal relationship of the parties, the rights and obligations of the parties, the type and nature of surety bond, what is meant by default, and the process of disbursing surety bond claims."